KERANGKA ACUAN KEGIATAN UNDANGAN MENGAJUKAN PROPOSAL

KERANGKA ACUAN KEGIATAN UNDANGAN MENGAJUKAN PROPOSAL untuk Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Provinsi Sumatera Barat untuk Program Masyarakat yang Lebih Aman Melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan (Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development/SC-DRR Programme) PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL TEKNIS DAN ANGGARAN KEPADA: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil (termasuk Perguruan Tinggi) yang berminat

TANGGAL: 22 Februari 2010 RUJUKAN: CFP/SC-DRR - UNDP/CPRU/01/2010

Pendahuluan Program Masyarakat yang Lebih Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana di dalam Pembangunan (Safer Commnunities through Disaster Risk Reduction in Development, disingkat SCDRR) merupakan program kerjasama antara Bappenas dan UNDP. Program ini dirancang untuk mendorong agar pengurangan risiko bencana menjadi sesuatu yang lazim (becomes a normal part of) dari proses pembangunan yang terdesentralisasi. Untuk mewujudkan hal itu, maka upaya pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan mutlak harus dijalankan. Upaya pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana ditempuh melalui empat sasaran berikut: (i) diberlakukannya kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja regulasi pengurangan risiko bencana; (ii) diperkuatnya kelembagaan pengurangan risiko bencana dan kemitraan di antara mereka; serta (iii) masyarakat dan pengambil kebijakan lebih memahami tentang risiko bencana dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut; (iv) didemonstrasikannya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari program pembangunan. Terkait dengan sasaran atau output tersebut, target kerangka logis Program SCDRR telah menetapkan bahwa sejumlah proyek rintisan (pilot project) pengurangan risiko bencana untuk ancaman bencana spesifik (banjir, longsor, kekeringan, tsunami, gempa bumi, dan gunung berapi) akan dilaksanakan di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pada sektor-sektor pembangunan tertentu (irigasi, pengelolaan lahan kering, sumber penghidupan, transportasi, dan kesehatan).

Cover letter Call for Proposals. Program Hibah PRBBK - SCDRR

-1

Dewan Eksekutif Program SC DRR menetapkan enam provinsi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Bengkulu, dan NTT) dan satu kota (Palu) sebagai lokasi proyek rintisan program SC DRR. Sesuai dengan rencana pelaksanaan sejumlah proyek rintisan tersebut, Dewan Eksekutif Program SCDRR telah menyepakati peluncuran Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di beberapa lokasi melalui mekanisme “Undangan untuk Mengajukan Proposal (Call for Proposal)”. Saat ini Program Hibah PRBBK – SCDRR sedang membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (termasuk perguruan tinggi) yang bekerja dan berkantor di wilayah Provinsi Sumatera Barat, untuk mengajukan proposal pelaksanaan proyek rintisan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 1 Pilot Project 1: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Air Dingin, Jorong Koto Baru dan Jorong Kayu Aro Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman tanah longsor. (Tenggat waktu penerimaan proposal, 19 Maret 2010 jam 17.00). 2 Pilot Project 2: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batu Bajanjang, Jorong Bajanjang dan Jorong Banak Gunung Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman bencana gunung meletus. (Tenggat waktu penerimaan proposal, 19 Maret 2010, jam 17.00). 3 Pilot Project 3: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Solok, Nagari Salayo, jorong galanggang tangah dan jorong Palano Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman bencana banjir (Tenggat waktu penerimaan proposal, 19 Maret 2010 jam 17.00). Sejumlah dokumen, yang dilampirkan bersama dengan surat ini akan membantu organisasi yang berminat mengikuti call for proposal ini dalam menyusun dan mengajukan proposal. Kami menyarankan pada organisasi yang berminat untuk menelaah dokumen-dokumen tersebut dan mengikuti proses secara lengkap dan hatihati, supaya proposal yang diajukan dapat dievaluasi secara penuh. Sebelum proposal dikirim, teliti kembali apakah dokumen-dokumen yang akan dikirim sudah lengkap (lihat dokumen 5: daftar periksa untuk pengiriman proposal).


-2

Siapa yang layak mengajukan? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terkait dengan program hibah

Doc 1 Siapa yang layak mengajukan proposal? Langkah apa saja dalam proses pengambilan keputusan program hibah? Siapa yang layak mengajukan proposal? Semua lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya (termasuk perguruan tinggi) yang bekerja dan berkantor di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat mengajukan proposal Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ini. Lembaga yang mengajukan proposal harus telah berbadan hukum. Lembaga yang belum berbadan hukum dapat mengajukan proposal bila lembaga bersangkutan menjalin kemitraan secara formal dengan lembaga lain yang telah berbadan hukum. Setiap lembaga diperkenankan mengajukan proposal untuk setiap proyek rintisan yang ditawarkan. Pada saat ini, prioritas akan diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah aktif dan memiliki pengalaman minimum 1 tahun dalam menyelenggarakan program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Lembaga yang mengajukan proposal harus menyerahkan profil lembaganya sesuai format yang terdapat pada Lampiran penjelasan ini. Dokumen-dokumen yang ada bersama dengan surat ini adalah sebagai berikut: Informasi dasar tentang Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dan penyusunan proposal Dok 1 Informasi umum mengenai siapa yang boleh mengajukan proposal dan langkah-langkah yang harus diikuti Dok 2 Kerangka Acuan Kerja Dok 3 Informasi umum dan format proposal teknis (naratif) Dok 4 Informasi umum dan format proposal anggaran Dok 5 Daftar periksa untuk pengiriman proposal Dok 6 Pernyataan pembetukan koalisi organisasi sipil kemasyarakatan Dok 7 Formulir Vendor profil Dok 8 Daftar istilah yang digunakan dalam pengumuman ini Proses pengambilan keputusan terkait dengan proposal adalah sebagai berikut: Kegiatan

Waktu

Iklan dan pengumuman penjaringan proposal di media massa nasional dan lokal di Provinsi Sumatera Barat, juga di-upload di beberapa website yang memungkinkan.

22 Februari 2010


-3

Kegiatan

Waktu

Lokakarya tentang penyusunan proposal bagi lembagalembaga yang berminat yang akan diadakan di Provinsi Sumatera Barat Penyusunan proposal (Lihat panduan DOK 3 & 4)

24 Februari 2010

Tenggat waktu penerimaan proposal (lihat pedoman DOK 5 untuk daftar periksa pengiriman proposal) Evaluasi dan seleksi proposal (lihat DOK 5) Verifikasi dan Capacity Assessment lembaga nominator penerima hibah Penerbitan Perjanjian Hibah Lokakarya Orientasi kepada lembaga-lembaga yang terseleksi

24 Februari – 19 Maret 2010 19 Maret 2010 pukul 17.00 WIB 24-26 Maret 2010 6 - 8 April 2010 11 Mei 2010

*jadwal ini sementara; dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan waktu institusi terkait.

Evaluasi proposal akan dilakukan oleh Panel Evaluasi Teknis yang ditunjuk oleh Direktur Proyek Nasional SC-DRR. Angggota dari Panel Evaluasi Teknis berasal dari unsur-unsur Unit Pengelolaan Proyek (PMU/Project Management Unit) Provinsi Sumatera Barat, institusi pemerintah terkait di Provinsi Sumatera Barat, Unit Pembantu untuk Koordinasi dan Pelaksanaan Proyek (PCISU/Proyek Coordination and Implementation Support Unit) SC-DRR, UNDP, BNPB dan Depdagri Proses pembukaan dan evaluasi proposal, serta penerbitan perjanjian hibah sebagai berikut: A. Pembukaan dan evaluasi proposal Seleksi admintrasi proposal Evaluasi teknis Evaluasi anggaran Verifikasi dan capacity assessment nominator Penggabungan hasil akhir untuk menentukan proposal yang memenuhi syarat untuk memperoleh dukungan dana hibah B. Penerbitan Perjanjian Hibah Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa proposal-proposal yang masuk akan dievaluasi berdasarkan aspek-aspek berikut: Tujuan, output dan capaian-capaian/target (deliverables) dinyatakan 30 poin secara jelas dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana setempat secara berkelanjutan Pendekatan dan metodologi pelaksanaan yang jelas, kegiatan dan 25 poin rencana kerja yang rasional, termasuk jadwal waktu yang realistik Pengalaman dan kredibilitas lembaga penyusun proposal 20 poin Kesesuaian usulan anggaran yang diajukan 25 poin TOTAL POIN 100 Poin


-4

Semua proposal yang diterima dalam tengat waktu yang telah ditetapkan akan melalui proses seleksi yang pertama yaitu seleksi persyartan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Proposal Teknis (Naratif) dan Proposal Anggaran dikirimkan dalam amplop tertutup yang berbeda dan dimasukkan ke dalam satu amplop besar. Apabila proposal dikirimkan dalam bentuk file elektronik dalam format pdf, harus dikirimkan dalam dua file yang berbeda. 2. Proposal harus menyertakan dokumen yang menunjukkan legalitas organisasi yang mengajukan proposal (Dokumen Akta Notaris Publik untuk pendirian organisasi penerima hibah) dan/atau pernyataan mengenai pembentukan koalisi organisasi (DOK 6). 3. Proposal harus menyertakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementrian Dalam Negeri atau instansi pemerintah lain atau pemerintah daerah seperti tercantum dalam Pasal 7 dari Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 38/thn 2008 atau Kesbanglinmas. 4. Proposal harus menyertakan Surat Keterangan Domisili organisasi penerima hibah yang dikeluarkan oleh kecamatan/kelurahan setempat. 5. Proposal harus menyertakan Surat kuasa yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani proposal adalah orang yang berwenang mengikat organisasi tersebut dalam suatu perjanjian hibah. 6. Proposal juga harus mengalokasikan minimum 30% dari total anggaran untuk Rencana Aksi Komunitas. UNDP berhak untuk melakukan klarifikasi kepada lembaga mengenai persyaratan administratif di atas sebagai seleksi awal. PROPOSAL ANGGARAN YANG TIDAK MENGALOKASIKAN MINIMUM 30% DARI TOTAL ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN RENCANA AKSI KOMUNITAS DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI LOKASI PILOT PROJECT YANG DANANYA AKAN DIKELOLA LANGSUNG OLEH KOMUNITAS, AKAN DIKEMBALIKAN KE LEMBAGA UNTUK DI REVISI. Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif akan disertakan dalam evaluasi berikutnya yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap. Evaluasi teknis akan dilakukan pada tahap pertama. Proposal teknis yang mencapai nilai 70% dari nilai keseluruhan evaluasi teknis (nilai 52.5 dari total 75) akan diikutsertakan pada evaluasi anggaran sebagai evaluasi tahap kedua. Selanjutnya, akan diadakan verifikasi dan penilaian kapasitas lembaga sebagai seleksi tahap ketiga dan hasil penilaian sebelumnya akan disesuaikan dengan hasil verifikasi dan penilaian kapasitas lembaga. Proposal yang meraih rangking pertama dan kedua dari hasil evaluasi teknis dan anggaran, akan diverifikasi langsung ke tempat lembaga tsb berada. Dalam waktu yang bersamaan, penilaian kapasitas terhadap lembaga juga akan dilakukan. Hasil verifikasi dan penilaian kapasitas serta penilaian evaluasi teknis dan anggaran, akan menjadi dasar bagi Panel Evaluasi untuk menentukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Komite Hibah UNDP untuk ditetapkan sebagai lembaga penerima Hibah. Cover letter Call for Proposals. Program Hibah PRBBK - SCDRR

-5

Organisasi yang terseleksi akan diminta untuk mempersiapkan rencana anggaran arus kas (cash flow budget plan) sebelum penandatangan kontrak. Hibah akan diberikan kepada 3 (tiga) lembaga yang memiliki kualitas terbaik untuk setiap kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi proyek rintisan (pilot project), dengan jumlah hibah tidak melampaui nilai maksimum hibah per proposal. Hibah akan diberikan setelah proses seleksi selesai dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Proyek Nasional SC-DRR dan UNDP.


-6

Kerangka Acuan

Doc 2 Kerangka Acuan “Proposal Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Provinsi Sumatera Barat " Pilot Project 1: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Air Dingin, Jorong Koto Baru dan Jorong Kayu Aro Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, secara spesifik memiliki ancaman tanah longsor. Pilot Project 2: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batu Bajanjang, Jorong Bajanjang dan Jorong Banak, Gunung Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman bencana gunung meletus. Pilot Project 3: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Salayo, jorong Galanggang Tangah dan jorong Palano Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang secara spesifik memiliki ancaman bencana banjir. CFP/SC-DRR-UNDP/01/2010

1. Latar belakang Indonesia pada tahun 2005 menempati peringkat ke-7 dari sejumlah negara yang paling banyak dilanda bencana alam (ISDR 2006 – 2009, World Disaster Reduction Campaign, UNESCO). Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai bencana yang cukup signifikan yakni : (1) bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada bulan Desember 2004 yang mengakibatkan 165.708 orang korban meninggal dan kerugian sebesar Rp.48 trilyun; (2) gempa bumi Yogyakarta dan Bengkulu yang terjadi pada bulan Mei 2006 yang mengakibatkan 5.716 orang korban meninggal , 156.162 rumah rusak dan kerugian ditaksir sebesar Rp.29,1 trilyun; (3) tsunami Pangandaran yang terjadi pada bulan Juli 2006 yang mengakibatkan 649 orang korban meninggal, 1.908 rumah rusak dan kerugian ditaksir mencapai Rp 138 milyar; (4) banjir Jakarta pada bulan Februari 2007 yang mengakibatkan 145.742 rumah tergenang dan kerugian diperkirakan sebesar Rp.967 milyar. Menyikapi situasi akhir kejadian bencana dan kenyataan luasnya cakupan wilayah tanah air yang memiliki berbagai ancaman bencana, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif guna mengurangi risiko bencana di tanah air. Pada bulan April 2007 telah diterbitkan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Cover letter Call for Proposals. Program Hibah PRBBK - SCDRR

-7

Demikian pula, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Risiko Bencana telah disusun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional yang telah ada. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mendukung prakarsa-prakarsa yang telah dimulai oleh Pemerintah Indonesia tersebut, UNDP bekerjasama dengan Bappenas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Departemen Dalam Negeri merancang Program Masyarakat yang lebih Aman Melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan (Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development/SCDRR), yang akan berlangsung selama lima tahun (2007 s.d. 2012). Program ini dirancang untuk mendorong agar pengurangan risiko bencana menjadi sesuatu yang lazim (becomes a normal part of) dalam proses pembangunan yang terdesentralisasi. Untuk mewujudkan hal itu, maka upaya pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan mutlak harus dijalankan. Upaya pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana ditempuh melalui empat pilar sasaran berikut: (i) diberlakukannya kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja regulasi pengurangan risiko bencana; (ii) diperkuatnya kelembagaan pengurangan risiko bencana dan kemitraan di antara mereka; (iii) masyarakat dan pengambil kebijakan lebih memahami tentang risiko bencana dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut; dan (iv) didemonstrasikannya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari program pembangunan. Terkait dengan empat sasaran Program SCDRR tersebut di atas, kegiatan-kegiatan yang mendukung prakarsa-prakarsa masyarakat dalam pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat bahwa pengurangan risiko bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Sebagaimana telah disetujui dalam pertemuan Dewan Eksekutif SCDRR, Program SCDRR akan menjalankan Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di beberapa lokasi. Salah satunya adalah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Program Hibah PRBBK diarahkan untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan 5 prioritas Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action), yakni:     

Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana, termasuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, menjadi prioritas dalam proses pembangunan di Provinsi Sumatera Barat Mengindetifikasi, mengkaji dan memantau risiko-risiko bencana serta meningkatkan peringatan dini; Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat; Mengurangi faktor-faktor yang mendasari risiko (ketahahan pangan, pengeloaan ekosistem dan lingkungan yang berkelanjutan, kemiskinan dan lain-lain); Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang lebih efektif di semua tingkat.


-8

Penyelenggaraan Program Hibah PRBBK ini yang secara khusus merespon berbagai karakter ancaman bencana yang ada di Propinsi Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok (konteks Pedesaan.diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan praktek pengurangan risiko becana berbasis komunitas. Sementara itu di sisi lain, penyelenggaraan Program Hibah PRBBK diharapkan juga menjadi bahan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan, termasuk komunitas, dalam mendemontrasikan praktek-prakter PRBBK yang berhasil dan efektif. Bahan pembelajaran (lesson learnt) tersebut perlu didokumentasikan, sehingga memungkinkan praktek-praktek PRBBK tersebut disebarluaskan dan direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakater ancaman bencana yang serupa. Tujuan program hibah Tujuan jangka panjang (goal) dari penyelenggaraan Program Hibah PRBBK adalah terwujudnya masyarakat di lokasi pilot project yang lebih aman dan memiliki budaya keselamatan (the culture of safety). Untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, maka dalam jangka pendek Program Hibah PRBBK ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah Kabupaten Solok dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat serta masyarakat di lokasi pilot project, di dalam mendemonstrasikan proses-proses dan tahapan-tahapan kegiatan sebagai sebuah upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan pengintegrasiannya ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pada akhir penyelenggaraan Program Hibah PRBBK di Kabupaten Solok ini, diharapkan sejumlah kondisi di bawah ini dapat terwujud, yaitu: 1. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh berbagai pihak terintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari 2. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas diselenggarakan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nagari (RPJM Nagari) dan didukung dengan peraturan desa dan alokasi anggaran pembangunan yang memadai. 3. Tersedia sejumlah peraturan nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Output program hibah Untuk mencapai tujuan jangka pendek dari program hibah tersebut, sejumlah hasil diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan Program Hibah PRBBK ini, yaitu: a. Terwujudnya kemampuan masyarakat di dalam mengenali dan memahami potensi wilayah mereka, ancaman bencana yang ada, kerentanan dan kapasitas terkait ancaman bencana tententu, serta menganalisis risiko bencana dan merumuskan rencana aksi komunitas dalam pengurangan risiko bencana. b. Terbentuknya minimum 1 (satu) forum multi stakeholder pengurangan risiko bencana di lokasi program.


-9

c. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi tingkat Desa/Kelurahan di masing-masing kelurahan di masing-masing pilot projek. d. Tersusunnya dan terdukungnya rencana aksi komunitas untuk pengurangan risiko bencana. e. Terdokumentasikanya kearifan lokal yang terbukti mampu mengurangi risiko bencana f. Teruji-cobanya perangkat (measures) pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerentanan terkait dengan ancaman bencana tertentu. g. Terintegrasinya prakarsa pengurangan risiko bencana ke dalam mekanisme rembug masyarakat, perencanaan dan peraturan di tingkat Nagari/ h. Terdokumentasinya perangkat-perangkat kajian dan modul pembelajaran PRBBK i. Tersusunnya laporan pelaksanaan dan pembelajaran (lesson learnt) Program Hibah PRBBK 2. Lingkup kegiatan Untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti tersebut di atas, maka secara umum ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan Program Hibah PRBBK akan mencakup (namun tidak terbatas pada) kegiatan berikut: 1. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya peningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana di wilayahnya, dan pengembangan sikap dan perilaku yang mendukung berkembangnya budaya keselamatan (the culture of safety); 2. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pengurangan kerentanan, baik struktural maupun non struktural, terhadap ancaman bencana yang ada di lokasi pilot project; 3. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa, kelembagaan masyarakat dan pemerintahan nagari untuk mengurangi risiko bencana; 4. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan; 5. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya perancangan atau adaptasi perangkat-perangkat (measures) pengurangan risiko bencana, dan penggunaannya (demonstrasi) di lokasi program, yang terutama diarahkan untuk mengurangi kerentanan struktural; 6. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya penyusunan rencana dan aturan, baik pada tingkat komunitas maupun desa, di antaranya adalah rencana aksi komunitas, aturan/kesepakatan masyarakat, peraturan nagari rencana penanggulangan bencana, rencana kontingensi, dan RPJM Nagari Berdasarkan ruang lingkup kegiatan seperti tersebut di atas, maka pelaksanaan Program Hibah akan terdiri atas berbagai bentuk kegiatan (namun tidak terbatas pada) sebagai berikut: a. Diskusi kelompok terfokus dengan kelompok gender yang berbeda-beda untuk memfasilitasi kegiatan pengkajian/analisis ancaman, kerentanan dan kemampuan secara partisipatif.


-10

b. Lokakarya partisipatif dengan pembandingan perwakilan yang seimbang dari kelompok gender yang berbeda-beda. c. Pelatihan bagi masyarakat, aparat desa, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mendukung peran serta wanita dan kelompok rentan. d. Simulasi, dengan mempertimbangkan peran dan kebutuhan kelompok/gender yang berbeda-beda. e. Demonstrasi f. Pertemuan-pertemuan, baik berupa rembug masyarakat, pertemuan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang juga memperhatikan pembandingan perwakilan yang seimbang dari kelompok gender yang berbeda-beda. g. Studi banding h. Pengadaan tenaga inti, peralatan dan perlengkapan 3. Kerangka Waktu Semua proposal yang diajukan harus memuat tujuan-tujuan spesifik yang akan dicapai melalui rencana kerja yang disusun dengan baik dengan “outcome” yang dapat diukur dan indikator yang jelas yang selaras dengan prioritas pengurangan risiko bencana di setiap lokasi pilot project. Perhatikan dokumen terpisah yang memuat penjelasan dan format yang harus diikuti dalam penyusunan proposal teknis dan anggaran. Program PRBBK ini berlangsung selama 12 bulan dan terhitung semenjak perjanjian hibah ditanda-tangani. Laporan akhir pelaksanaan pilot project harus disampaikan 30 hari setelah tanggal berakhirnya kontrak yang telah disepakati. Perpanjangan pelaksanaan kegiatan hanya dapat dilakukan setelah memberitahukan secara tertulis dan disetujui oleh UNDP dan tidak memiliki implikasi terhadap penambahan anggaran (no cost extention). 4. Lingkup Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Semua proposal yang diajukan harus memuat tujuan-tujuan spesifik yang akan dicapai melalui rencana kerja yang disusun dengan baik dengan “output” yang dapat diukur dan indikator yang jelas yang selaras dengan prioritas pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat. Perhatikan DOK 3 dan DOK 4 untuk penjelasan dan format yang harus diikuti dalam penyusunan proposal teknis dan anggaran. Proposal juga harus menjelaskan jumlah sumberdaya yang diperlukan yang meliputi personil, keahlian, materi, fasilitas dan ketersediaan sumberdaya lainnya guna mencapai tujuan. Biaya-biaya yang berlebihan atau tidak beralasan tidak diperbolehkan tercantum dalam proposal. Sebagai tambahan, semua proposal harus memuat kegiatan-kegiatan yang memberikan gambaran bagaimana aspek-aspek berikut ini dilakukan/dipastikan: Pemantauan and Evaluasi: Setiap proposal harus memuat rencana pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan indikator proses maupun indikator outcome.


-11

Indikator proses akan membantu lembaga untuk mengetahui apakah mereka berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pemantauan indikator outcome akan menggambarkan kepada Program SCDRR kontribusi pilot project terhadap praktek pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat. Rencana pemantauan dan evaluasi harus memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sendiri maupun oleh pemantau dari luar. Keberlanjutan: untuk memastikan bahwa kegiatan yang didukung oleh pilot project akan berlanjut dalam jangka panjang, maka proposal harus menggambarkan secara jelas bagaimana keberlanjutan dapat dicapai. Pengarusutamaan jenis kelamin sosial (gender): untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang didanai oleh proyek rintisan ini memuat unsur jenis kelamin sosial (gender) sejak dimulainya kegiatan dengan menganalisa perbedaan yang ada terkait dengan unsur jenis kelamin sosial (gender). Semua proposal harus menjelaskan secara lengkap strategi proyek dalam mempromosikan kesetaraan jenis kelamin sosial (gender) dalam pengurangan risiko bencana dan pengarusutamaan pemberdayaan wanita dalam aktifitas sehari-hari daripada pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah pada terbangunnya kerjasama antar komunitas di dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, maka kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di beberapa kelurahan yang menghadapi ancaman bencana yang sama. Namun demikian dengan memperhatikan keterbatasan dana hibah yang ada, maka kegiatankegiatan yang mengarah pada upaya mengintegrasikan rencana aksi komunitas ke dalam sistem dan mekanisme musrenbang, RPJM Nagari, dan Peraturan Nagari, cukup dilakukan sekurang-kurangnya di masing-masing kelurahan yang telah disebutkan di bagian awal kerangka acuan, untuk masing-masing pilot project.

5. Tenaga Pelaksana Inti 

Koordinator proyek dan staf teknis yang diusulkan untuk proyek rintisan ini disebut sebagai tenaga pelaksana inti. Setiap proposal harus merinci jumlah dan kualifikasi personil yang akan dilibatkan dalam proyek rintisan ini. Nama-nama tenaga pelaksana inti dan kualifikasi mereka juga harus dicantumkan dalam proposal (lihat DOK 3 untuk rinciannya). Tenaga inti yang diusulkan harus mencakup, tapi tidak terbatas pada : (i) Management Proyek Spesialist, (ii) Tenaga Ahli dibidang Management Bencana, (iii) Tenaga Ahli dibidang Pengembangan Komunitas, (iv) Gender specialist.



Selama pelaksanaan pilot project organisasi/lembaga pelaksana tidak diperkenankan mengganti tenaga pelaksana inti tanpa memberitahu dan memperoleh persetujuan tertulis dari UNDP.


-12

6. Anggaran dan sistem pembayaran untuk organisasi/lembaga penerima bantuan dana Jumlah anggaran maksimum yang bisa didukung melalui Program Hibah PRBBK ini adalah US $ 65,000 (atau setara dengan IDR 606.775.000) untuk setiap proposal yang terpilih; dan sekurang-kurangnya 30% dari total nilai hibah yang diajukan harus dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Komunitas dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya, yang dananya langsung dikelola oleh komunitas. Pembayaran akan dilakukan oleh UNDP secara langsung ke organisasi/lembaga yang diberi hibah. Pencairan dana hibah akan dilakukan dalam lima tahap. Besaran anggaran yang disalurkan pada tiap tahap penyaluran dana akan ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan proposal sebagaimana digambarkan dalam rencana kerja anggaran masing-masing organisasi/lembaga pengusul. Berikut adalah tahapan pencairan dana hibah. Tahap pertama akan disalurkan setelah perjanjian hibah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tahap kedua akan disalurkan setelah organisasi penerima hibah menyerahkan laporan rencana pelaksanaan. Tahap ketiga akan disalukan bila dana tahap kedua telah digunakan sedikitnya 70% dan organisasi/lembaga penerima hibah telah menyerahkan laporan kemajuan tahap pertama yang berupa laporan naratif perkembangan program dan laporan keuangan yang telah dinyatakan bisa diterima. Tahap keempat akan disalurkan bila dana tahap ketiga telah digunakan sedikitnya 70% dan organisasi/lembaga penerima hibah telah menyerahkan laporan kemajuan tahap kedua yang berupa laporan naratif perkembangan program dan laporan keuangan yang telah dinyatakan bisa diterima. Tahap kelima atau terakhir akan disalurkan bila organisasi/lembaga penerima hibah telah menyelesaikan seluruh kegiatan, menyerahkan laporan naratif akhir dan laporan keuangan akhir yang telah dinyatakan bisa diterimaoleh Program SCDRR/CPRU – UNDP. Tahapan ini bisa berubah sesuai kondisi Rincian dari system keuangan yang digunakan akan dijelaskan dan disetujui secara tertulis sebelum penandatangan persetujuan hibah. 7. Pelaporan Organisasi/lembaga penerima hibah diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan program dan keuangan. Setiap laporan disampaikan dalam dua bentuk,yakni dokumen tercetak dan arsip elektronik. Laporan dikirim ke Program SCDRR – CPRU UNDP Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Program SCDRR Bappenas dan PPMU SCDRR di Provinsi Sumatera Barat. Hasil laporan sepenuhnya dimiliki oleh program SC-DRR dan dapat menjadi bagian dari laporan publik atau kegiatan advokasi oleh program SC-DRR. Jadwal penyerahan laporan adalah sebagai berikut: Cover letter Call for Proposals. Program Hibah PRBBK - SCDRR

-13

a. Laporan berisi rencana pelaksanaan(Inception Report) Dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan perjanjian hibah oleh kedua belah pihak organisasi/lembaga penerima hibah harus menyusun dan menyerahkan rencana pelaksanaan untuk periode hibah tersebut. Rencana tersebut harus menggambarkan secara rinci pendekatan spesifik yang akan digunakan oleh organisasi/lembaga dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana tersebut bukan merupakan rencana yang baru sama sekali, melainkan merupakan penyesuaian atau penyempurnaan rencana yang sudah tertuang dalam dokumen proposal. Rencana harus memuat rencana kerja yang sudah final dan rincian anggaran yang diperlukan. b. Laporan kinerja dan pemantauan secara berkala Laporan kemajuan terbagi dalam dua tahap pelaporan, yakni laporan kemajuan tahap pertama dan tahap kedua, yang harus dinyatakan diterima oleh Program SCDRR/CPRU – UNDP, sebelum organisasi/lembaga pelaksana mengajukan permohonan penyaluran dana tahap berikutnya. Laporan kemajuan harus mencakup: Lembaga penerima hibah diwajibkan menyusun dan mengirimkan laporan kinerja dan pemantauan secara reguler, yang antara lain memuat: Ringkasan kemajuan relatif terhadap rencana Identifikasi masalah yang dihadapi, tindakan yang telah dilakukan ataupun usulan untuk mengatasi masalah yang ada, dan pembelajaran (lesson learned). Laporan ini harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja pada periode berikutnya dan harus konsisten dengan dan merujuk pada indikator yang tercantum dalam perjanjian hibah dan rencana pelaksanaan. Laporan ini disampaikan kepada Program SCDRR Bappenas dengan tembusan kepada CPRU UNDP dan PPMU SCDRR di Provinsi Sumatera Barat c. Laporan kegiatan Setiap menyelesaikan satu kegiatan, lembaga penerima hibah harus membuat dan mengirimkan laporan spesifik yang memuat informasi tentang kegiatan, peserta yang terlibat (jumlah, jenis kelamin, masyarakat atau staf pemerintah), dan rekomendasi untuk kegiatan tindak lanjut. Laporan ini disampaikan kepada Program SCDRR Bappenas dengan tembusan kepada PPMU SCDRR Provinsi Sumatera Barat sebagai lampiran dari laporan reguler yang berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan. d. Laporan akhir Dalam waktu 2 minggu sejak berakhirnya perjanjian hibah, lembaga penerima hibah wajib menyampaikan laporan akhir kepada CPRU UNDP dengan tembusan kepada Program SCDRR Bappenas dan PPMU SCDRR Provinsi Sumatera Barat Laporan akhir minimal memuat:


-14

1) Ringkasan penyelesaian/pencapaian pilot project sesuai dengan sasaran/target dan indikator yang tercantum dalam perjanjian hibah dan rencana pelaksanaan. 2) Penjelasan pelaksanaan kegiatan selama periode perjanjian hibah, dan penjelasan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut member andil dalam pengurangan risiko bencana di Propinsi Bengkulu, terutama di kabupaten Solok 3) Penjelasan metoda kerja yang telah digunakan di dalam mengelola program hibah tersebut 4) Tanggapan dan rekomendasi untuk kerja-kerja yang belum selesai, arah dan kelanjutan pilot project. 5) Laporan keuangan yang lengkap dan rinci yang menggambarkan bagaimana anggaran digunakan 6) Daftar inventaris yang lengkap dan rinci berupa barang dan perlengkapan yang dibeli dengan dana hibah, termasuk kondisi dan keberadaannya saat itu. 7) Berdasarkan temuan tim evaluasi keuangan UNDP, jika diperlukan maka UNDP akan meminta organisasi/lembaga untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.


-15

Informasi & format untuk penyusunan proposal teknis (naratif)

Doc 3

FORMAT PROPOSAL Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Bagian A. Proposal Teknis (Naratif) CFP/SC-DRR-UNDP/CPRU/01/2010 Catatan: Supaya proposal yang diajukan dapat dipertimbangkan, sebaiknya setelah menyiapkan Proposal Teknis dan Proposal Keuangan, silahkan membaca dan mengikuti DOK 5“Daftar Periksa Pengajuan Proposal”

Nama Lembaga/organisasi/ kelompok/jaringan: Nama orang yang memiliki wewenang untuk pengajuan proposal ini: Alamat lembaga/organisasi: Telepon/faksimili lembaga/organisasi E-mail lembaga/organisasi: BAGIAN A : PROPOSAL TEKNIS (naratif) Proposal Teknis harus bisa menjelaskan tujuan dari proyek yang anda usulkan dalam proposal dan bagaimana hasil/capaian proyek tersebut akan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran Program SCDRR dalam pengurangan risiko bencana sebagaimana di-nyatakan pada surat pengantar “Undangan Mengajukan Proposal” ini dan member kontribusi terhadap upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Proposal Teknis juga harus bisa: (i) menjelaskan strategi/pendekatan/metodologi yang digunakan di dalam menyelenggarakan proyek rintisan; (ii) mengidentifikasi komponen-komponen utama yang ada dalam proyek rintisan; (iii) mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal. Hasil-hasil proyek yang ingin dicapai dan penyalurannya (deliverables) harus dinyatakan dan dipaparkan secara jelas, termasuk jumlah


-16

penerima manfaat (orang atau KK) yang akan dijangkau dan dilayani oleh proyek rintisan ini, harus juga dinyatakan secara jelas dan konkret. Mohon diperhatikan : Proposal diharuskan mengikuti sistem penomoran dalam format proposal yang diberikan disini secara tepat. Referensi berupa brosur atau materi deskriptif dapat disebutkan dalam proposal tetapi materi itu sendiri sebaiknya dicantumkan pada proposal sebagai lampiran. Proposal teknis tidak boleh lebih dari 15 halaman, tidak termasuk CV dari Tenaga Pelaksana Inti. Bab 1 : Lokasi dan Penerima Manfaat Proyek rintisan yang Diusulkan Lokasi Proyek – Pilih salah satu Kecamatan Desa/Kelurahan Penerima Manfaat Proyek rintisan:

PP1/PP2/PP3

Uraikan secara indikatif segmentasi penerima manfaat yang akan dicakup oleh Proyek rintisan yang diusulkan. Berapa jumlah penerima manfaat tersebut (KK atau orang), berapa yang tergolong kelompok rentan. Seberapa banyak kaum perempuan akan memperoleh manfaat program ini dan manfaat seperti apa? Dasar/Alasan Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat: Berdasar pengetahuan Anda mengenai kondisi calon lokasi, uraikan secara jelas, ringkas dan lengkap dengana data pendukung tentang penetapan lokasi dan penerima manfaat tersebut sehingga layak didukung oleh Program Hibah PRBBK ini (apa ancaman bencana yang ada, bagaimana kerentanan, kapasitas, dan risiko yang ada, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana isu gender yang ada, dan sebagainya)

Bab 2 : Tujuan dan Hasil yang Diharapkan 2.1

Tujuan Uraikan secara sistematis tujuan program PRBBK guna menjawab tantangan terhadap isu dan permasalahan, dengan memperhatikan tujuan dari program hibah yang tercantum di kerangka acuan dok 2 dari dokumen CFP ini.

2.2

Hasil (output) yang diharapkan Uraikan secara sistematis hasil (outputs) yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan point-point keluaran yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan Dok 2 dari dokumen CFP ini.


-17

Bab 3 : Usulan Pendekatan 3.1

Metodologi termasuk komponen program utama:

Paparkan secara ringkas mengenai strategi/pendekatan/metodologi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil proyek rintisan yang diharapkan, serta kenapa strategi/pendekatan/metodologi itu dipilih.Jelaskan pula bagaimana tujuan tersebut sesuai/selaras dengan Kerangka Acuan (DOK 2) dan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran Program SCDRR dan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di Provinsi Sumatera Barat. Pada bagian ini jelaskan/paparkan pula tentang apa saja komponen utama yang ada dalam proyek yang anda usulkan. Dalam bagian ini juga harus dijelaskan pengarus-utamaan gender yang memuat gender dan strategi untuk memasukan unsur tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. 3.2

Penilaian Awal dan Persiapan Pelaksanaan:

Uraikan analisis situasi mengenai hubungan pengurangan resiko Bencana dalam kerangka kegiatan berbasis komunitas, penilaian awal kapasitas lembaga pelaksana serta penerima manfaat dari masing-masing proyek rintisan, serta kegiatan awal (riset awal) yang dilakukan dalam menentukan lokasi penerima program hibah ini. 3.3

Lainnya

Informasi lain yang anda anggap penting mengenai pendekatan yang anda lakukan terhadap proyek rintisan ini. Bab 4 : Rencana kerja yang diusulkan 4.1

Kegiatan yang akan dilakukan

Konsisten dengan Section 2 dan 3.1 di atas, pada bagian ini paparkan kegiatankegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk menjamin tercapainya output sebagaimana yang telah dinyatakan pada Section 2.2. Kelompokkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan tersebut berdasarkan komponen-komponen utama yang diusulkan dalam proyek rintisan. Pemaparan tentang setiap kegiatan seyogyanya dilakukan secara ringkas, padat dan jelas, terutama mencakup aspek-aspek apa kegiatannya, mengapa kegiatan ini penting dilaksanakan, bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan, siapa yang terlibat dan siapa yang akan memperoleh manfaat, apa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, dan output proyek rintisan yang mana yang akan didukung oleh kegiatan ini. Perhatikan keselarasan antara keluaran yang hendak dicapai dengan rencana kerja. 4.2

Rencana kerja


-18

Buat bagan baris (bar chart) seperti format di bawah yang memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya. Tidak perlu mencantumkan tanggal yang spesifik, karena hal ini akan tergantung dari kapan proyek rintisan tersebut akan dimulai. Walau demikian, cantumkan lama waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan seakurat mungkin. Sebagaimana dijelaskan pada DOK 2 (Kerangka Acuan), cantumkan juga dalam rencana kerja ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan-kegiatan untuk memastikan keberlanjutan hasil dan manfaat proyek rintisan ini. Format Rencana Kerja Kegiatan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 2 3 Dst (jelaskan output – kegiatan – bulan) 4.3

Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Audit:

Deskripsikan secara ringkas bagaimana proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan audit yang anda usulkan untuk proyek ini, termasuk penjelasan tentang: a) Proses dan partisipan/peserta yang akan dilibatkan dalam pemantauan kegiatan lapangan maupun evaluasi hasil. b) Prosedur dan perangkat pemantauan dan evaluasi, termasuk indicator pencapaian kegiatan c) Jadwal pelaporan, termasuk juga informasi tentang bentuk pelaporan untuk Program SCDRR/UNDP, pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, perlu juga diingat adanya kewajiban membuat laporan sebagaimana dinyatakan dalam DOK 2 (Kerangka Acuan). Bab 5 : 5.1

Rencana pengelolaan/managemen, pengalaman kelembagaan, kapasitas lembaga saat ini dan yang diusulkan

Rencana pengelolaan/manajemen

a) Personil: Jelaskan personil yang akan dipekerjakan untuk proyek rintisan ini, meliputi jumlah, posisi/jabatan dan tugas-tugas pokok untuk masing-masing. Hal ini akan berkaitan dengan CV pada Section 6. b) Kemitraan: Jelaskan berbagai kemitraan dengan lembaga lain yang dipandang perlu dan direncanakan dalam hubungannya dengan proyek rintisan ini. Uraikan bagaimana proyek rintisan ini akan terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah.


-19

c) Sub-kontrak: Jelaskan apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang akan disubkontrakan dan apa dasar pertimbangannya (misalnya dukungan teknis yang diperlukan untuk implementasi secara efektif, pengembangan kapasitas, pengadaan barang dll). d) Kontribusi lembaga anda terhadap proyek: Jelaskan apa saja kontribusi lembaga anda kepada proyek rintisan ini, mencakup sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. e) Kontrol Keuangan Internal: Uraikan bagaimana kontrol keuangan internal dijalankan untuk menjamin keterbukaan, kecermatan/akurasi, pengelolaan keuangan proyek yang tepat waktu, termasuk kewajiban penyampaian laporan. f. Prosedur penjaminan mutu / garansi: Uraikan prosedur penjaminan mutu dan atau garansi yang akan digunakan pada proyek rintisan ini, dalam rangka mengurangi risiko berkaitan dengan manajemen proyek. Jelaskan struktur manajemen proyek dan personalia, dan fungsi & peran masing-masing personil

5.2

Pengalaman kelembagaan, kapasitas lembaga saat ini dan yang diusulkan

Sesuai dengan hasil penilaian organisasi yang bersangkutan (Kerangka Acuan – Dok 2, halaman 2) bagian ini harus menjelaskan pengalaman dan sumberdaya organisasi terkait dengan personil dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pengelolaan keuagan kegiatan yang diusulkan. a) Uraian singkat tentang lembaga/organisasi: Berikan uraian singkat tentang lembaga/organisasi yang mengajukan proposal. Cantumkan juga kapan lembaga ini didirikan atau dibentuk, lokasi lembaga, dan perkiraan anggaran tahunan yang dikelola oleh lembaga. Sertakan juga deskripsi tentang kontrak yang telah lewat atau yang sedang dilaksanakan, atau kerja lain yang terkait dengan proposal yang disusun untuk Program Hibah PRBBK. Anda juga dapat memasukan upaya kerjasama yang relevan dimana organisasi anda berpartisipasi di dalamnya. b) Sejarah litigasi dan arbitrasi: Bila tersedia, uraikan juga kegiatan-kegiatan litigasi dan arbitrasi di mana lembaga anda pernah dilibatkan, dan bagaimana kondisi/keadaan dari kegiatan tersebut. c) Pengalaman terakhir terkait kegiatan perencanaan atau perancangan dan supervisi kegiatan yang serupa dengan proposal yang diajukan. Apa peran lembaga pada proyek tersebut dan siapa personil senior dari lembaga yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Jika kegiatan telah dilaksanakan melalui kemitraan dengan lembaga lain, cantumkan nama contact person dari lembaga/organisasi tersebut.


-20

Gunakan format berikut untuk menyediakan informasi yang diperlukan. Nama proyek dan pemberi dana dst dst

Nilai kontrak

Periode kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan

Personil yang bertanggung jawab: a) Di lembaga anda b) Di lembaga mitra (Nama, Phone, Email)

Bab 6 : Personil Sertakan CV dari setiap tenaga pelaksana inti (koordinator proyek dan tenaga teknis) yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek rintisan. CV harus memperlihatkan kualifikasi yang bersangkutan di bidang yang relevan dengan ruang lingkup kegiatan yang akan dicakup dalam proyek rintisan ini. Mutu kerja dari setiap tenaga pelaksana inti yang diusulkan akan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi proposal. Proposal yang dikirim harus juga menyertakan pernyataan yang ditandatangani dari setiap tenaga pelaksana inti yang berisi konfirmasi pernyataan kesanggupan mereka untuk melaksanakan proyek rintisan ini pada posisi yang diusulkan, dan ketersediaan waktu yang bersangkutan saat ini sesuai dengan kondisi yang diajukan dalam kontrak.

Tanda Tangan Proposal Teknis : Proposal Teknis harus disahkan dan ditandatangani sebagai berikut: “Diberi kuasa penuh untuk menandatangani proposal untuk dan atas nama”

____________________________ (Nama Lembaga)

________________________ Tanda tangan, cap/stempel lembaga, dan tanggal Nama: Alamat: Telepone/Faks:

Email: Cover letter Call for Proposals. Program Hibah PRBBK - SCDRR

-21

Format penulisan CV Gunakan format di bawah ini untuk menyediakan selembar CV dari setiap tenaga pelaksana inti yang diusulkan. Nama: Posisi/jabatan di proyek rintisan Kebangsaan: Informasi kontak: Kemampuan berbahasa: Pendidikan dan kualifikasi lainnya: Ringkasan pengalaman: Beri tanda pengalaman-pengalaman yang serupa dengan ruang lingkup proyek rintisan ini. Pengalaman yang relevan (Diurut mulai dari yang terbaru): Periode: Dari – Nama proyek atau Posisi/jabatan dan Sampai kegiatan/lembaga donor kegiatan/tanggung jawab yang dilakukan Dst Referensi:

(Nama/Jabatan/Organisasi atau Lembaga/Informasi Kontak – Telepon; Email)

Pernyataan: Dengan ini saya menyatakan kesanggupan saya untuk bekerja pada posisi yang disebutkan di atas dan ketersediaan waktu saya sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan di dalam kontrak. _______________________________ Tanda tangan


-22

Informasi dan format untuk penyusunan proposal anggaran

Dok 4 FORMAT PROPOSAL Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Bagian B. Proposal Anggaran CFP/SCDRR-UNDP/CPRU/01/2010 Setelah Proposal Teknis dan Anggaran selesai dibuat, para peserta dipersilahkan untuk merujuk dan mengikuti langkah-langkah yang ada pada DOK 5 “Daftar Periksa Pengajuan Proposal” sebagai panduan di dalam pengiriman proposal Mohon diingat bahwa ketika anda mengajukan proposal, proposal teknis (Bagian A) dan proposal keuangan/anggaran (Bagian B) diajukan dalam amplop terpisah 1. Anggaran boleh disajikan dalam bentuk Rupiah saja ataupun Rupiah dan US dollar. Total anggaran maksimum yang diperkenankan untuk satu proposal adalah US $ 65,000 atau setara dengan Rp 606.775.000.,- (dengan kurs UN US $ 1 = Rp 9.335,per tanggal 1 Februari 2010) 2. Pengalokasian dana hibah sebesar 30% untuk Rencana Aksi Komunitas (RAK) dari total dana hibah yang diajukan adalah wajib. Rencana Aksi Komunitas akan disusun secara bersama-sama dengan komunitas yang terpilih, sehingga penulisan pengalokasian dana untuk RAK tidak dalam bentuk detail aktivitas, namun dalam paket/gelondongan, yang pengelolaannya dilakukan langsung oleh Komunitas. 3. Proposal anggaran harus menyajikan perincian biaya untuk setiap kegiatan/unit barang atau sub-kegiatan dan disertakan bersamaan dengan lembar anggaran proyek rintisan. 4. Komponen-komponen kegiatan yang anggarannya dinyatakan dalam harga total harus disertai perincian yang cukup agar Panel Evaluasi dapat menentukan kelayakan antara anggaran yang diusulkan dengan Proposal Teknis dan kesesuaiannya dengan Kerangka Acuan dan pedoman lainnya yang terkait dengan Program Hibah PRBBK ini. Untuk setiap kegiatan yang tertera di perkiraan anggaran harus memiliki rinciannya. Rincian tersebut diuraikan mengikuti seperti dibawah ini: 1. Rincian untuk kebutuhan personil diselaraskan dengan tugas dan posisi personil tersebut dan menyebutkan durasi pekerjaan (bulan dan hari).


-23

2. Penjelasan untuk sub-kontraktor dimana sub-kontraktor yang diajukan harus sesuai dengan tujuan kontrak. 3. Rincian mengenai biaya untuk aktifitas dibawah ini: a. Honorarium b. Tempat penyelenggaraan kegiatan c. Kegiatan dokumentasi d. Konsumsi kegiatan e. Tempat keberangkatan dan tujuan, jenis transportasi, dan jumpat tiket/orang yang bertugas harus dijelaskan untuk setiap biaya perjalanan. 4. Rincian mengenai peralatan yang akan dibeli termasuk jumlah dan tipe. Semua peralatan yang dibeli (baik barang dan jasa) menggunakan dana hibah ini harus digunakan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan yang tertera di kontrak hibah ini. Penggunaan peralatan ini akan dimonitor oleh tim monitor Seleksi Hibah dan organisasi penerima hibah harus mengganti/memperbaiki peralatan yang rusak/hilang dikarenakan oleh penyalahgunaan pemakaian. Pemakaian peralatan yang tepat merupakan faktor utama dalam menentukan apakah peralatan tersebut dapat ditransfer ke organisasi penerima hibah setelah kegiatan berakhir dengan sukses. 5. Jika terjadi konflik kepentingan atau kemungkinan akan terjadi konflik, seperti misalnya kewajiban pembayaran ke organisasi yang melibatkan anggota keluarga dari personil organisasi penerima hibah, dana hibah tidak dapat dibayarkan ke pihak ketiga ataupun ditahan oleh organisasi penerima hibah dan personil organisasi penerima hibah. Hal-hal yang akan mempunyai potensi konflik harus dilaporkan ke UNDP sebelum terjadi pembayaran. Jika organisasi penerima hibah tidak melaporkan maka dapat mengakibatkan pembatalan kontrak perjanjian dan dana yang telah diterima harus dikembalikan. 6. Semua satuan harga yang digunakan dalam proposal ini harus sudah termasuk pajak. 7. Format Proposal Anggaran dibawah ini disediakan untuk diikuti sebagai model atau acuan dalam penyusunan proposal anggaran Mohon diperhatikan : a. Format ini memuat beberapa contoh pengeluaran, yang mungkin diperlukan atau tidak diperlukan dalam proyek rintisan yang anda usulkan. Anda boleh menambahkan bila format yang ada belum bisa menampung usulan anggaran yang anda buat atau mengahapus bagian yang tidak anda perlukan. 8. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan anggaran yang diusulkan, maka Panel Evaluasi akan melakukan koreksi ketika Proposal Anggaran dievaluasi. Angka yang lebih rendahlah yang akan disetujui. Jika lembaga yang mengirimkan Proposal tidak bisa menerima hasil koreksi Tim Panel Evaluasi, maka Proposal akan ditolak. Jika terjadi perbedaan antara tulisan dan angka yang terkait dengan


-24

proposal anggaran, maka yang akan dijadikan dasar adalah apa yang tertuang dalam tulisan (bukan dalam angka).


-25

Format Proposal Anggaran Harga Satuan (Rp)

Jumlah Satuan

Jenis Satuan

1

Paket

10%

Prosen

Jumlah Satuan

Jenis Satuan

Total (Rp)

BIAYA PROYEK CONTOH!!!! Kegiatan 1: Pelatihan ........ Paket rapat (makan siang dan rehat kopi) (contoh) Kegiatan 2: .......

Kegiatan 3:........... Hibah Komunitas untuk mendukung Rencana Aksi Komunitas dalam Pengurangan Risiko Bencana di .....(contoh: 182.032.500 30% dari total kontrak hibah lembaga) (Alokasi wajib)

182.032.500

Kegiatan 4: …………… Dst BIAYA OPERASIONAL CONTOH!!!! Gaji/Honorarium Tim Pelaksana Inti Koordinator Proyek Tenaga Teknis

Dst Subtotal Travel/Perjalanan/Transportasi

Subtotal Biaya Kantor Biaya sewa kantor Peralatan - Rincian peralatan Alat tulis kantor - Rincian jenisnya Dst Subtotal Sub-Kontrak ........ Subtotal OVERHEAD (Maksimum 10%) TOTAL

Total biaya overhead tidak boleh melebihi 10% dari nilai proposal. Gunakan standar umum lokal atau nasional yang berlaku dalam menentukan harga satuan. Harga yang dinilai terlalu tinggi atau tidak masuk akal akan mengurangi nilai dalam evaluasi proposal anggaran Cover letter Call for Proposals. Program Hibah PRBBK - SCDRR

-26

Tanda Tangan Proposal Anggaran : Proposal Anggaran harus disahkan dan ditandatangani sebagai berikut: “Diberi kuasa penuh untuk menandatangani proposal untuk dan atas nama”

____________________________ (Nama Lembaga)

________________________ Tanda tangan, cap/stempel lembaga, dan tanggal

Nama: Alamat: Telepone/Faks:

Email:


-27

Daftar Periksa & Petunjuk Pengajuan Proposal

Dok 5 DAFTAR PERIKSA dan PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL Periksa kembali proposal anda dan pastikan: Proposal dibuat dengan format yang ditetapkan Proposal disampaikan ke UNDP tepat waktu Proposal dimasukkan dalam amplop tertutup yang ditandai dengan benar Proposal yang lengkap terdiri dari 6 bagian - Proposal yang tidak berisi semua dokumen berikut ini akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan dana. _____

Proposal Teknis (naratif) yang mengikuti petunjuk yang diberikan (lihat DOK 3). Proposal ini tidak boleh memuat informasi proposal keuangan (anggaran).

_____

Proposal Anggaran yang mengikuti petunjuk yang diberikan. (lihat DOK 4)

Jumlah maksimum anggaran adalah USD 65,000 untuk setiap proposal yang terpilih; sekurang-kurangnya 30% dari total nilai hibah yang diajukan harus dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Komunitas (RAK) dalam rangka pengurangan risiko Bencana di masing-masing daerah yang dananya langsung dikelola oleh komunitas. Dokumen pendukung _____

Dokumen yang menunjukkan legalitas organisasi yang mengajukan proposal (Dokumen Akta Notaris Publik untuk pendirian organisasi penerima hibah) dan/atau pernyataan mengenai pembentukan koalisi organisasi (DOK 6).

_____

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementrian Dalam Negeri atau instansi pemerintah lain atau pemerintah daerah seperti tercantum dalam Pasal 7 dari Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 38/thn 2008 atau Kesbanglinmas.

_____

Keterangan domisili organisasi penerima hibah yang dikeluarkan oleh kecamatan/kelurahan setempat.

_____

Surat kuasa yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani proposal adalah orang yang berwenang mengikat organisasi tersebut dalam suatu perjanjian hibah.

_____

Surat rekomendasi dari organisasi yang terkait.


-28

MOHON PERHATIKAN KETENTUAN BERIKUT INI Penandatanganan proposal Proposal harus dikirim sebanyak dua eksemplar, di mana satu eksemplar ditandai sebagai “Proposal Asli” dan lainnya sebagai “Copy Proposal”. Jika terdapat perbedaan antara Proposal Asli dan Copy Proposal, maka yang akan digunakan adalah “Proposal Asli”. Semua dokumen yang disertakan dalam Proposal harus diketik atau ditulis dengan tinta permanen dan ditandatangani oleh orang yang berwenang menandatangani dari organisasi yang mengajukan proposal. Wewenang menandatangani proposal ini harus dibuktikan secara tertulis dengan menyertakan akta pendirian organisasi atau dokumen hukum lainnya yang masih berlaku di dalam proposal. Proposal yang dikirim tidak boleh mengandung bekas perubahan, koreksi, penghapus atau tulis-rangkap (overwrite), kecuali bila diperlukan untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh organisasi pengusul, yang dalam kasus ini koreksian tersebut harus ditandai dengan paraf dari orang yang diberi wewenang untuk menandatangani proposal. Penyegelan dan penandaan proposal Proposal harus dimasukkan ke dalam sebuah amplop besar yang tertutup (dilem rekat) yang di dalamnya berisi tiga amplop terpisah. Amplop pertama berisi Proposal Teknis (naratif) dan CV tenaga inti Amplop kedua berisi Proposal Anggaran Amplop ketiga berisi dokumen lainnya, yakni form registrasi, akta pendirian organisasi dan rekomendasi dari organisasi lain yang relevan (a) Pada amplop luar harus dituliskan alamat yang dituju, yakni: Country Director UNDP Indonesia 8th Fl, Menara Thamrin, Jl. M.H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250 Up. Procurement Unit Pada amplop luar juga harus diterakan secara jelas bidang pekerjaan/kegiatan dari Proposal, yakni: “CFP/SCDRR-UNDP/CPRU/01/2010: Pilot Project 1: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Solok, Nagari Air Dingin, Jorong Koto Baru dan Jorong Kayu Aro Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman tanah longsor. atau


-29

“CFP/SCDRR-UNDP/CPRU/01/2010: Pilot Project 2: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di di Kabupaten Solok, di Nagari Batu Bajanjang, Jorong Bajanjang dan Jorong Banak Gunung Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman bencana gunung meletus. atau “CFP/SCDRR-UNDP/CPRU/01/2010: Pilot Project 3: Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Solok, Nagari Salayo, jorong galanggang tangah dan jorong Palano,Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang secara spesifik memiliki ancaman bencana banjir

(b) Tiga amplop tersebut dimasukan dalam satu amplop dan sebelumnya diberi nomor dan tanda yang jelas untuk menunjukan:  Isi : (1) Proposal Teknis dan CV (proposal pertama), (2) Proposal Keuangan (proposal kedua), dan (3) Dokumen pendukung lainnya  Nama organisasi yang mengajukan permohonan untuk bantuan dana Catatan, jika amplop yang di dalam tidak ditutup dan ditandai sesuai petunjuk dalam klausul ini, maka UNDP tidak bertanggung jawab terhadap kemungkinan kekeliruan penempatan proposal atau dibuka isinya lebih awal. Tenggat Waktu Pengajuan Proposal Proposal harus dikirim lewat pos/kurir atau diantar langsung. Proposal untuk ketiga proyek rintisan (pilot project) tersebut harus sudah diterima oleh UNDP pada tanggal 19 Maret 2010 pukul 17.00 WIB. Proposal harus dialamatkan kepada: Country Director UNDP Indonesia 8th Fl, Menara Thamrin, Jl. M.H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250 Up. Procurement Unit


-30

Pengiriman proposal dalam format arsip elektronik PDF melalui surat elektronik (email) diperbolehkan. Proposal yang telah distempel dan ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa oleh organisasi dapat dikirim melalui surat elektronik (email) dalam format PDF ke . Proposal Teknis dan Proposal Angaran harus dikirim dalam arsip (file) PDF yang terpisah dalam satu folder (Proposal Teknis dalam satu file, dan Proposal Keuangan dalam file kedua). Jika kedua proposal tersebut dikirim dalam satu arsip (file) yang sama, maka proposalproposal tersebut akan ditolak. Organisasi dapat mengirim email sebanyak yang dibutuhkan, tetapi kapasitas dari setiap email tidak boleh melebihi 4MB agar bisa diterima oleh server. Mohon perhatikan bahwa amat mungkin terjadi kesenjangan waktu dalam pengiriman surat elektronik. Proposal-proposal yang dikirim menjelang tenggat waktu akan mungkin sampai setelah tenggat waktu lewat dan proposal tersebut akan ditolak. Oleh karena itu, mohon dapat mengirim proposal jauh hari sebelum tenggat waktu. Bahasa yang digunakan dalam proposal dan informasi tambahan lainnya Proposal dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika proposal terpilih untuk mendapat dukungan hibah, maka proposal tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (bila semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia). Setiap literatur cetak yang menyertai proposal dapat ditulis dengan bahasa lain tetapi sebaiknya disertai dengan terjemahan Bahasa Inggris. Jika anda memerlukan informasi tambahan tentang proses atau pengiriman proposal, kami persilakan anda mengirim pertanyaan tertulis (lewat surat elektronik atau faksimili) ke: Contact Person: Lukluk Ratrika Alamat : UNDP, 8th Fl, Menara Thamrin, Jl. M.H. Thamrin Kav 3, Jakarta Telepon : 021 314-1308 ext 166 Faksimili : 021 398-38921 E-mail : [email protected] Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu substantif tentang penyusunan proposal, anda dapat menyampaikan lewat surat eklektronik atau faksimili ke alamat: Contact Person: Basuki Setiabudi Alamat : Program SCDRR-Bappenas, Jl. Tulung Agung No.46 Menteng, Jakarta 10310 Telepon : 021 3905484 ext 108 Faksimili : 021 3918604 E-mail : [email protected], [email protected] Pertanyaan anda akan dijawab secepat mungkin, akan tetapi kelambatan dalam menyediakan informasi yang anda perlukan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk


-31

keterlambatan pengiriman proposal. Pertanyaan dan jawaban akan dimuat dalam website http://www.undp.or.id/procurement dan www.sc-drr.org agar dapat diakses oleh semua yang ingin memahami proses penyusunan penanganan proposal. Semua biaya yang dikeluarkan dalam proses penyusunan dan pengiriman proposal harus ditanggung oleh masing-masing lembaga pengirim. Catatan Sewaktu-waktu menjelang tenggat waktu penerimaan proposal, dimungkinkan kami memodifikasi instruksi dalam Undangan Mengajukan Proposal ini melalui amandemen, termasuk dengan memberikan informasi tambahan. Karena itu, kami menyarankan agar anda secara berkala mengunjungi website UNDP Indonesia (http://www.undp.or.id/procurement/) dan wesite www.sc-drr.org untuk mengetahui perubahan, amandemen, atau informasi tambahan berkenaan dengan pengiriman proposal.


-32

Pernyataan Pembentukan Koalisi Organisasi Sipil Masyarakat

Dok 6 SURAT PERNYATAAN KETUA, WAKIL DAN ANGGOTA ORGANISASI YANG BERKOALISI Judul Proyek

:

Nama organisasi penanggung jawab yang menjadi ketua koalisi Nama ketua organisasi Koalisi (telepon, alamat email) Nama wakil ketua Organisasi Koalisi (telepon, alamat email) Daftar organisasi anggota koalisi Nama Kontak Person untuk organisasi penanggung jawab dan organisasi anggota koalisi berikut nomor kontak (telepon, HP, alamat email)

: : : : :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: 1. Melakukan koalisi untuk melaksanakan proyek tersebut di atas; 2. Menunjuk organisasi dengan nama ….. sebagai penanggung jawab Koalisi dan juga menunjuk saudara ………………….. dari organisasi penanggung jawab tersebut sebagai ketua koalisi. 3. Menunjuk Ketua dari organisasi ……. sebagai wakil ketua koalisi. 4. Menunjuk Ketua dari organisasi ……., ……, …… sebagai anggota koalisi. 5. ORMAS yang menjadi penanggung jawab dan ketua koalisi dari ORMAS tersebut berhak melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UNDP dan bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Koalisi.


-33

6. Apabila Ketua Koalisi tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya, maka Sekretaris, atau Bendahara dari organisasi penerima hibah penanggung jawab dapat menggantikan peran Ketua Koalisi. 7. Menunjuk satu orang sebagai Kontak Person yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan SC-DRR, Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan UNDP, dan semua mitra lain. NAMA TEMPAT PENANDATANGANAN, TANGGAL, BULAN, DAN TAHUN KETUA & NAMA ORGANISASI WAKIL KETUA & NAMA PENERIMA HIBAH ORGANISASI PENERIMA HIBAH (……..)

(……)

ANGGOTA & NAMA ORGANISASI PENERIMA HIBAH

ANGGOTA & NAMA ORGANISASI PENERIMA HIBAH

(……..)

(……)


-34

DOC 7 VENDOR PROFILE

Date: VENDOR INFORMATION (Complete this section for Vendor/Supplier Information) Company Name :

Term Payment :

Web Site URL (If applicable)

Main Street Address

SECOND Street Address (Please provide purpose of second address)

City

State/Province/Country

Postal Code

Country

City

State/Province/Country

Postal Code

Country

Contact Person (MAIN ADDRESS)

Phone

Fax

E-mail Address

Phone

Fax

E-mail Address

Name : Title : Contact Person (SECOND ADDRESS) Name : Title :

BANKING INFORMATION Name of Banking Institute

Baneficary's Name

Branch Name

Street Address State/Province/Country

City

Country

Postal Code

Payment into a Local Bank (Bank Account located in Indonesia) PLEASE COMPLETE THE BANK TRANSWIRE CODE INFORMATION SWIFT CODE:

IDR

Bank Account Currency

Other (PLEASE INDICATE)

Bank Account Number :

Account Type :

Savings

Checking Bank Key Number :

Payment into an International Bank PLEASE COMPLETE THE BANK TRANSWIRE CODE INFORMATION Bank Account Currency

Bank ID Qualifier :

US$

Other

(PLEASE INDICATE) Bank ID/Fed Wire/ABA No. : Local Clearing Code :

Bank Account Number :

SWIFT CODE :

Account Type :

Checking

Savings

IBAN (if Available) BANK KEY NUMBER : ACH Number (American Clearing House)

INCOMPLETE OR ERRONEOUS INFORMATION WILL PREVENT FINAL CREDIT OF PAYMENTS TO YOUR ACCOUNT

-----------------------------------Authorized Signature


-35

Daftar Istilah

Dok 8 Singkatan AWP

– Annual Work Plan

BAPPENAS – Badan Perencana Pembangunan Nasional CFP

- Call for Proposal

CPRU

- Crisis Prevention and Recovery Unit

CSO

– Civil Society Organization (NGO, Faith-based organization/ group, community-based mutual support groups of PLHIV, other community groups of people affected and/ or infected with HIV)

M&E

– Monitoring and Evaluation

NPD

– National Program Director of SC-DRR Programme

PRBBK

- Pengurangan Risiko Bencana Berbasiskan Komunitas

SC-DRR

- Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development

TOR

– Terms of Reference

UNDP

– United Nations Development Programme


-36

KERANGKA ACUAN KEGIATAN UNDANGAN MENGAJUKAN PROPOSAL

Recommend Documents