Petunjuk Undangan mengirimkan Proposal

Petunjuk Undangan mengirimkan Proposal

Dedicated Grant Mechanism – Indonesia



2017



The Samdhana Institute Jl. Tampomas 33, Bogor









Apakah DGM Indonesia? Mekanisme Hibah Khusus – Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia dirancang untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) agar terlibat penuh dalam memastikan hak dan akses hutan dan lahan serta mendapatkan peluang mata pencaharian-penghidupan dari pengelolaannya secara lestari. DGM-I bertujuan untuk memperkuat kemampuan MAKL untuk mendapatkan akses yang aman dan setara - serta kontrol atas hutan dan lahan pertanian. Program ini utamanya akan ditujukan kepada masyarakat yang telah memetakan/memulai proses pemetaan wilayahnya, melalui pemetaan partisipatif. Dengan menjunjung prinsip sama rata dalam melakukan pendekatan, DGM-I akan memperhatikan keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di semua tingkatan proses, serta melakukan investasi dengan dijalankannya proyek ini. Untuk mencapai tujuan, DGM-I akan berinvestasi pada prioritas mata pencaharian-penghidupan kelompok rentan di MAKL; dan pada saat yang sama, mendorong MAKL lebih efektif dalam mempromosikan dan melindungi hak dan akses MAKL terhadap hutan, lahan dan sumberdaya alam.

Siapakah yang dapat menjadi Penerima Manfaat DGM-I? Sasaran penerima manfaat untuk Proyek DGM-I adalah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di tujuh region: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali-Nusatenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Masyarakat Adat maupun Komunitas Lokal dapat mengajukan proposal pendanaan untuk mendukung aktifitas terkait isu tenurial, isu mata pencaharian-penghidupan yang terkait tenurial maupun isu pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Selain Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, organisasi berbasis masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat yang telah bekerja dalam isu-isu tersebut, juga dimungkinkan untuk mengajukan proposal pendanaan.

Ada berapa Topik (window) Pendanaan di dalam DGM-I? DGM-I memiliki dua topik pendanaan. Topik yang pertama terkait isu tenurial; dan Topik kedua terkait isu mata pencaharian-penghidupan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Topik Pendanaan 1: Terfokus pada pengembangan kapasitas dan mendukung MAKL dalam meningkatkan minat mereka atas kepemilikan lahan. Topik pendanaan ini juga dapat digunakan untuk eksplorasi dan inovasi dalam instrumen tenurial lahan atau memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah. Berikut adalah contoh jenis dukungan yang dapat diajukan di bawah Topik Pendanaan 1: Bagi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal yang sudah terlibat dalam proses pemetaan, disarankan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Proses konsolidasi untuk memilih skema yang akan ditempuh MAKL, misalnya Hutan Adat atau Pengakuan Hak Komunal. b. Bagi MAKL yang memilih skema Hutan Adat, Topik Pendanaan 2 dapat mendukung kegiatan berikut: • Mengupayakan pengakuan formal hak Masyarakat Adat di Provinsi atau Kabupaten melalui Peraturan Daerah (Perda)

www.dgmindonesia.id

|

2





Pengajuan aplikasi ke KLHK dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Identifikasi dan verifikasi wilayah bersama unit kerja yang terkait di KLHK maupun Pemerintah Daerah. • Mengklarifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, bersama tim yang disebutkan diatas. Misalnya: peraturan adat mengenai wilayah dan struktur adat. Serta memastikan tidak ada klaim lain yang diperebutkan/bertentangan. Mendorong keputusan/kebijakan pemerintah Pusat/Daerah tentang Hutan Adat. • Memastikan proses administrasi Hutan Adat kepada unit lain yang relevan di Pusat maupun Daerah. Kegiatan lain yang mungkin diperlukan untuk memastikan hak/akses MAKL terhadap lahan dan sumberdaya alam. • •

c.

Bagi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal yang memilih skema Hak Komunal, DGM-I dapat mendukung melalui kegiatan sebagai berikut: a. Finalisasi peta yang telah dimulai oleh MAKL, termasuk memastikan status lahan. b. Mengumpulkan dan mengkompilasi bukti yang diperlukan untuk klaim keberadaan maupun kepemilikan, misalnya: bukti tertulis bahwa tanah dikelola menurut peraturan adat, bukti tertulis tentang struktur organisasi adat. c. Penyiapan aplikasi ke Gubernur atau Bupati. d. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim (Tim IP4T) secara tepat waktu dan mengusulkan Pemimpin Adat yang dapat berpartisipasi aktif dalam tim tersebut. e. Identifikasi dan Verifikasi bersama Tim IP4T, serta memastikan kesimpulan yang tepat dari proses tersebut. f. Menindaklanjuti kebutuhan lain untuk mendukung penerbitan Hak Komunal, ke instansi pemerintah terkait. g. Kegiatan lain yang mungkin diperlukan untuk memastikan Hak Komunal. Bagi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal yang telah diakui secara formal melalui Peraturan daerah untuk mendapatkan izin Perhutanan Sosial (lihat Keputusan Kementrian Kehutanan No P. 83/2016), DGM-I dapat mendukung langkah-langkah berikut: a. Meninjau kembali area yang sedang diusulkan sebagai hutan sosial merujuk pada database online Peta Indikatif Perhutanan Sosial - PIAPS yang telah direvisi oleh KLHK setiap enam bulan (sebagaimana diatur dalam Keputusan KLHK No.22 Tahun 2017). b. Mengirimkan aplikasi ke KLHK dengan tembusan ke pemerintah daerah. c. Mengumpulkan persyaratan lain yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kriteria Izin Usaha Perhutanan Sosial KLHK d. Memastikan terpenuhinya persyaratan, ke instansi pemerintah terkait, dalam upaya penerbitan izin.

www.dgmindonesia.id

|

3



Bagi Masyarakat Adat atau komunitas lokal yang ingin mendapatkan haknya melalui UndangUndang Desa (UU No 6/2014) DGM-I dapat mendukung kegiatan berikut (merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri no 1/2017 tentang Pengaturan Desa, Proses Pembentukan Desa Adat): 1. Pengajuan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. 2. Menindaklanjuti proses pengajuan Desa Adat ke Pemerintah Kabupaten (termasuk proses verifikasi). 3. Mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait Desa Adat. 4. Peresmian Desa Adat. 5. Kegiatan yang mendukung sosialisasi Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, terkait Desa Adat: pengaturan Desa Adat, yurisdiksi Desa Adat, pengangkatan dan pencopotan Kepala Desa Adat, struktur organisasi Desa Adat serta ruang lingkup dan hubungan kerja, pelaksanaan musyawarah, Peraturan Desa Adat, dan pengelolaan aset Desa Adat.

Topik Pendanaan 2: Topik pendanaan ini difokuskan untuk membangun kapasitas MAKL dalam memperbaiki mata pencaharian dan penghidupannya. Melalui topik pendanaan ini, MAKL atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat mengusulkan kegiatan untuk mendukung upaya MAKL mengembangkan opsi mata pencaharian-penghidupan dan/atau meningkatkan peluang mata pencaharian-penghidupan dari MAKL tersebut. Berikut adalah contoh jenis kegiatan yang dapat dilakukan terkait Topik Pendanaan 2. a. Penelitian, perencanaan dan pengembangan pilihan mata pencaharian-penghidupan untuk memberi manfaat bagi MAKL ; b. Pembelian benih, tanaman serta hal lain yang mendukung peningkatan pendapatan/pemenuhan kebutuhan MAKL; c. Pembelian peralatan dan infrastruktur sederhana yang dibutuhkan untuk kegiatan mata pencaharian-penghidupan MAKL; d. Pelatihan terkait mata pencaharian-penghidupan MAKL; e. Pengembangan produk, kemasan dan pengembangan akses pasar; f. Promosi dan tindakan pemasaran lainnya; g. Dukungan untuk izin dan persyaratan hukum lainnya untuk memperbaiki mata pencaharianpenghidupan MAKL h. Opsi dan tindakan lainnya yang mendukung peningkatan mata pencaharian. Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi (Awareness Raising) & Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) DGM-I mengharuskan para penerima hibah untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, PADIATAPA/FPIC, atau kegiatan sejenisnya sebelum pelaksanaan proyek/ kegiatan. Kegiatan yang mungkin didukung, antara lain: a. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai kriteria-kriteria dan persyaratan untuk komunitas mendapatkan pengakuan; b. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai proses pengakuan tanah adat; c. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai proses perizinan perhutanan sosial;

www.dgmindonesia.id

|

4

d. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai peluang kemitraan dengan publik dan swasta, serta proses lokal dan persyaratan untuk mengakses peluang ini; e. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai prosedur/mekanisme distribusi pendanaan pemerintah, yang ada saat ini, seperti: Dana Desa, serta peluang pendanaan lainnya, misalnya, REDD+, KPH, dan sebagainya. f. Penyebaran / penyampaian informasi mengenai tanggung jawab yang mungkin diemban oleh masyarakat, seandainya mereka memilih peluang tersebut. Adapun proposal pendanaan untuk kegiatan yang terkait sosialisasi, penyebarluasan informasi, FPIC, dll diajukan sebagai bagian dari proposal lengkap.

Keterwakilan Perempuan Keterwakilan dan peran perempuan, dalam aktifitas – aktifitas yang diajukan dalam proposal, merupakan hal yang penting. Untuk itu, DGM-I mensyaratkan sekurangnya 30% dari penerima manfaat atau sasaran aktifitas-aktifitas adalah perempuan.

Cara Pendaftaran Proposal Pendanaan DGM-I 1. Mengirimkan Paket dokumen, berisi: kertas konsep/Concept Note, Proposal Pendanaan, dan dokumen pendukung lainnya ke alamat: [email protected] Atau ke alamat: Sekretariat DGM-I Kantor Samdhana Institute Jl. Tampomas 33, Bogor 16151 Template Concept Note dan Proposal dapat diunduh di http://dgmindonesia.id atau dapat dilihat pada lampiran dari dokumen ini. 2. Batas akhir pengiriman Concept Note dan Proposal adalah tanggal 22 September 2017,pukul 24:00 WIB (bila mengirimkan via email). Atau Concept Note dan Proposal dapat dikirimkan dalam bentuk hardcopy dengan batas akhir tertanggal 22 September 2017 (cap pos).

Berapakah ketersedian anggaran yang ada? Pelamar dimungkinkan untuk mengajukan proposal pendanaan dengan nilai minimum Rp. 381,000,000 dan nilai maksimum adalah Rp.1,270,000,000. Khusus untuk pengajuan pendanaan mulai dari Rp.635,000,000 hingga Rp. 1,270,000,000, aktifitas yang diajukan harus merupakan aktifitas lintas tahun (multiyear). Bila memungkinkan, nilai pendanaan minimum juga dapat untuk digunakan lintas tahun (tergantung dari jenis aktifitas yang diajukan).

www.dgmindonesia.id

|

5

Untuk kegiatan terkait sosialisasi, penyebarluasan informasi, FPIC, dan sejenisnya, maksimum pendanaan yang dapat diberikan adalah Rp. 95,250,000.

Apa saja kriteria kelayakan untuk bisa menerima Pendanaan DGMI-I? Hibah DGM-I terfokus untuk mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang memiliki karakteristik antara lain : (i) Masyarakat telah memulai atau menyelesaikan pemetaan wilayah atau proses partisipatif untuk mengajukan skema pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial atau reforma agraria. (ii) Wilayahnya termasuk bentang alam yang rentan (misalnya lahan gambut, dataran rendah, daerah rawan kebakaran hutan, pulau-pulau kecil yang mendapat tekanan dari industri ekstraktif berbasis lahan). (iii) Memiliki dukungan publik, donor, atau dukungan pribadi lainnya. (iv) Dinilai layak secara sosial, lingkungan, finansial maupun resiko politik.

Siapakah yang dapat menjadi mitra untuk melakukan pengelolaan dana hibah DGM-I? •

• •

Setidaknya Perkumpulan yang terdaftar secara hukum dapat mengajukan permohonan pendanaan hibah DGM-I. Hibah untuk menjangkau dan meningkatkan kesadaran masyarakat (Topik Pendanaan 1) dapat diakses oleh Organisasi Masyarakat Adat (Indigenous People Organization/IPO), Organisasi Berbasis Masyarakat (Community Based Organization/CBO) atau Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization / CSO). Perkumpulan atau kelompok masyarakat yang belum terdaftar secara hukum dapat diwakili oleh Perkumpulan atau lembaga lain yang sudah terdaftar secara hukum, sebagai fiscal sponsor. Bila pemohon adalah Koalisi yang terdiri dari beberapa organisasi. Organisasi yang terdaftar secara hukum dapat menjadi pemimpin koalisi dan menandatangani Perjanjian Hibah dengan Samdhana Institute. Samdhana Institute sebagai Badan Pelaksana Nasional (National Executing Agency - NEA). DGM-I hanya akan berhubungan dengan organisasi pemimpin koalisi. Tanggung jawab fidusia dan semua pertanggungjawaban hukum untuk pendanaan hibah ini diemban organisasi yang menandatangani kesepakatan dengan Samdhana Institute.



Apakah DGM-I memiliki Daftar Kegiatan yang tidak dapat didukung? Ya, DGM-I memiliki daftar kegiatan yang tidak dapat didukung. Penting untuk diperhatikan bahwa DGMI memiliki Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang spesifik (Environmental Social Management Framework - ESMF) yang berisi Daftar Negatif. Setiap kegiatan yang tercantum dalam

www.dgmindonesia.id

|

6

Daftar Negatif ESMF tidak dapat didanai oleh proyek ini. Sehingga, pastikan anda memeriksa kegiatan yang diajukan dalam proposal tidak tercantum dalam Daftar Negatif. Daftar Negatif Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial No Jenis Aktifitas 1 Permukiman baru atau perluasan pemukiman di dalam kawasan konservasi dan kawasan lindung; 2 Kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau relokasi sumber daya budaya fisik; 3 Kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan /atau mengakibatkan konversi hutan primer dan/atau habitat alami; 4 Membeli dan/atau menggunakan bahan kimia berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada pestisida dan insektisida yang diklasifikasikan sebagai IA atau IB oleh peraturan WHO dan pemerintah Indonesia. 5 Pembebasan lahan/pembelian tanah; 6 Kegiatan yang tidak mendapat dukungan masyarakat dan dukungan luas melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA-FPIC), atau bukti untuk dukungan tersebut tidak tersedia; 7 Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial, misalnya infrastruktur besar, infrastruktur baru di daerah yang peka terhadap lingkungan, infrastruktur yang membutuhkan AMDAL. 8 Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan umum; dan/atau terkait dengan penguasaan segelintir individu/kelompok (elite capture). 9 Perburuan dan/atau perdagangan spesies dan satwa yang dilindungi; 10 Pembelian zat dan/atau aktivitas yang dapat menimbulkan risiko kesehatan; 11 Membeli senjata dan/atau amunisi; 12 Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penanganan perselisihan tanah; 13 Penghapusan atau perubahan dari properti budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik); 14 Konversi, penggundulan hutan atau degradasi atau perubahan lainnya terhadap hutan alam atau habitat alami termasuk, antara lain, konversi ke pertanian atau perkebunan 15 Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi Perempuan dan Anak 16 Pembangunan kanal di lahan gambut dalam

www.dgmindonesia.id

|

7



Bagaimana proses Penerimaan-Seleksi Proposal ini dilakukan?











Berapa lama kerangka waktu proses penerimaan-seleksi proposal dilakukan? Kegiatan Pengumuman penerimaan Proposal Sosialisasi

Agustus 2017 M 1 M 2 M 3 M 4

September 2017 M 1 M 2 M 3 M 4

Oktober 2017 M 1 M 2 M 3 M 4

November 2017 M 1 M 2 M 3 M 4

Des 2017 M 1 M 2



































Penulisan Proposal





































Pengiriman Concept Note & Proposal Seleksi awal Proposal









































































Seleksi akhir proposal





































Pengumuman Proposal Terpilih Pembuatan Kontrak









































































Implementasi proyek dimulai





































www.dgmindonesia.id

|

9