KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENYUSUNAN MODUL PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG RESPONSIF GENDER PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN Gender dan pemenuhan hak anak masih menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara. Munculnya berbagai ketimpangan dan ketidakadilan gender serta masih rendahnya pemahaman akan pemenuhan hak anak bahkan di tingkat keluarga, menjadi satu keprihatinan bagi kita semua dan merupakan salah satu pemicu munculnya gagasan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di semua aspek kehidupan baik di ranah domestik maupun publik. Keluarga sebagai sub sistem dari masyarakat, memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga, karena dalam keluargalah semua struktur, peran, fungsi sebuah sistem berada. Dalam keluarga terjadi proses negosiasi yang tidak akan pernah selesai, di mana segala bentuk perbedaan harus menemukan harmoninya dengan pembagian peran dan fungsi yang seimbang antar anggota keluarga yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak-anak. Oleh karenanya, dengan berbagai perbedaan itulah, seluruh anggota keluarga dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi pertama bagi setiap anak manusia untuk mengenal dirinya, lingkungannya, tempat tumbuh dan berkembang, saling mengasihi, melakukan proses pendidikan, membentuk karakter setiap individu dan mempersiapkan setiap individu (anak) untuk mencapai tujuan utama sebagai manusia yang berkualitas. Peraturan
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi diharapkan menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi;
1
d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya. Penyusunan kebijakan tersebut juga meliputi program, dan kegiatan yang inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (supply side), penerima manfaat (demand side) untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Salah
satu
upaya
pelaksanaan
pembangunan
keluarga
pada
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga melalui penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat serta penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sehubungan
dengan
hal
tersebut,
untuk
menjawab
semua
permasalah dan kebutuhan beberapa hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi
Jawa
Tengah
melalui
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memandang perlu dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender pada tahun 2017.
B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 3. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
2
di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122); 10. DPA- SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran
2017
Nomor
03560/DPA/2017
pada
Kegiatan
Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender.
C. TUJUAN 1. Tersusunnya modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dan Responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Jawa Tengah. 2. Mempercepat implementasi Permen PP PA No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah.
D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. 2. Terlaksananya pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Tengah sesuai modul.
3
E. PELAKSANAAN Penyusunan Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada : Hari
: Kamis - Jumat
Tanggal
: 9 – 10 Maret 2017
Pukul
: 08.30 s/d selesai
Tempat
: Hotel Simpang Lima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan No.6 B Semarang
F. TIM PENYUSUN Tim Penyusun Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sejumlah 3 orang terdiri dari unsur LSM yang peduli masalah kesetaraan dan keadilan gender Provinsi Jawa Tengah.
G. PROSES Penyusunan Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 direncanakan selama 2 hari dengan proses sebagai berikut : Hari Pertama : 1). Pembukaan 2). Brainstroming 3). Diskusi : Menyepakati Sistimatika 4). Diskusi : Identifikasi Potensi, masalah dan kebutuhan. 5). Diskusi : Pembagian penulisan Modul Hari Kedua : 1). Kerja Individu : Penyusunan Modul 2). Pleno : Paparan 3). Pleno : Penggabungan dan penataan penulisan Modul 4). Penutup.
4
H. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Penyusunan Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017” di biayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2017 pada DPA DPPPA
DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
I. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Penyusunan Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, dengan harapan sebagai pedoman dan
tindak lanjut dimasa yang
akan datang.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
5
