ANGGARAN RESPONSIF GENDER Anggaran Responsif Gender (ARG) DAN PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2012
1. Dasar Hukum ARG
a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan d. e. f. g.
Nasional; PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL; Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.
2
2. Latar Belakang Pemikiran
a. Terdapat permasalahan pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk, misalkan: diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; b. Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut di atas, pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender.
3
3. Definisi dan Urgensi ARG Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumbersumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional; ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. 4
4. Prasyarat ARG
1) Kemauan Politik (terdapat dalam prioritas pemerintah: RPJMN, RKP, RENJA K/L); 2) Partisipasi/keterlibatan semua pihak; 3) Ketersediaan Data yang terpilah menurut jenis kelamin; 4) Sumberdaya manusia yang memadai (paham dengan konsep gender).
5
5. Prinsip Dasar ARG
1) ARG bukan anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan 3) 4) 5) 6)
untuk setiap kegiatan; Dengan menerapkan ARG bukan berarti ada penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini; Bukan berarti bahwa alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender ada juga yang netral gender.
6
6. Dokumen dalam ARG
Gender Budget Statement (GBS): Adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
7
7. Dokumen Terkait Penerapan ARG..(2) Komponen GBS: a. b.
c.
d. e.
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Output Kegiatan menggunakan rumusan hasil restrukturisasi Program/Kegiatan. Analisis situasi, berisi: • Uraian ringkas yang akan ditangani/dilaksanakan oleh Kegiatan; • Isu/kesenjangan gender yang terdapat pada suboutput/komponen. Rencana aksi (terdiri atas Suboutput/Komponen) • Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi isu/kesenjangan gender yang telah teridentifikasi pada analisis situasi diatas. Besar alokasi untuk pencapaian Output Jumlah uang untuk mencapai output Kegiatan. Dampak/hasil output Kegiatan Dampak/hasil dari output yang dihasilkan dikaitkan dengan isu gender dan rencana aksi yang akan dilakukan. 8
8. K/L yang menerapkan ARG
TA
Jml K/L
Jml Uang
Keterangan
2010
11
2011
11
1.312.689.066.000 Pertanian, Diknas, Kesehatan, PU, PP dan PA,
2012
19
3.085.097.924.000 Keuangan, Pertanian, Diknas, Kesehatan, PU,
460.511.076.000 Keuangan, Pertanian, Diknas, Kesehatan, PU, PP, MA, Dalam Negeri, Agama, Sosial, BKN
Perindustrian, Agama, Nakertrans, LH, Komnas HAM, Perdagangan
Bappenas, PP dan PA, MA, Hukum dan HAM, Perindustrian, ESDM, Agama, Nakertrans, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Koperasi danUKM, Kominfo, Komnas HAM, Perdagangan
Sumber : server DJA
9
Terima Kasih 10
