Contoh GBS Bappenas (T.A.2011) GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L
: Kementerian PPN/Bappenas
Unit Organisasi
: Kedeputian Bidang SDM dan Kebudayaan
Unit Eselon II/Satker
: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Program
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Kegiatan
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
Indikator Kinerja Kegiatan
•
Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara berkala sesuai yang direncanakan
•
% ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
•
Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/ evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
•
Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupiah murni dan PHLN) terkait lingkupkependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
Output Kegiatan
Analisa Situasi
Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak • Tujuh tahun berselang sejak dikeluarkannya Inpres No. 9 tahun 2000, Bappenas, melalui Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2007 telah melakukan suatu kajian “Analisis Gender dalam Pembangunan” yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di 18 kementerian/lembaga, 7 provinsi, dan 7 kabupaten/kota terpilih. Hasil evaluasi PUG yang dilakukan Bappenas menunjukkan bahwa strategi PUG masih belum dilaksanakan dengan baik di sebagian besar bidang pembangunan. Beberapa faktor penyebabnya, antara lain: (1) lemahnya dukungan politik dan kebijakan yang disertai dengan kurangnya pemahaman para pimpinan dan pengambil kebijakan; (2) kurang tersosialisasikannya payung hukum PUG (Inpres No. 9 tahun 2000, RPJMN 2004-2009, dan KepMendagri No. 32 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah); (3) kelangkaan data terpilah, dan kurangnya kemauan politik pimpinan yang berwenang dalam hal penyediaan data yang terpilah menurut jenis kelamin, serta tidak adanya keharusan untuk menyediakan data terpilah dan menggunakannya dalam melakukan analisis perencanaan; (4) masih
1
rendahnya posisi struktural penanggung jawab PUG; (5) belum optimalnya wadah fungsional; (6) kurangnya advokasi gender bagi para pimpinan; dan (7) kurangnya jumlah SDM yang handal dalam melakukan analisis gender. • Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan PUG, maka upaya yang dilakukan adalah tidak hanya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam sistem perencanaan, tetapi juga sistem penganggaran. Upaya tersebut dimulai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim pengarah dan tim teknis PPRG terdiri dari 6 K/L, yaitu Bappenas, Kemeneg. PP, Depkeu, Depdagri, Depkes, dan Depdiknas, yang berfungsi untuk menentukan arah kebijaksanaan, mengkoordinasikan, serta memantau pelaksanaan PPRG. Di samping itu, telah dibentuk pula Sekretariat PPRG untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang terdiri dari konsultan internasional dan konsultan nasional. • Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai salah satu driver dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Indonesia, maka Direktorat tersebut dituntut untuk meintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya. Isu gender pada suboutput 1 / komponen 1 Belum terintegrasikannya perspektif gender dalam proses penerapan kebijakan pembangunan nasional bidang kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Isu gender pada suboutput 2 / komponen 2 Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada pembangunan nasional di segala bidang. Isu gender pada suboutput 3 / komponen 3 Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang terkait dengan penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di segala bidang pembangunan.
Rencana Aksi
Komponen 1
Pemantauan Pelaksanaan RKP 2011 Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Komponen 2
Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
Komponen 3
Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Alokasi Anggaran Output kegiatan
Rp. 2.500.000.000,00
Dampak/hasil Output Kegiatan
Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan
2
CONTOH GBS T.A 2010-LAMPIRAN PMK 109/2009
3
4
5
CONTOH GBS-LAMPIRAN PMK 93/2011
6
7
