PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PPRG
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGARUSUTAMAAN GENDER Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan lakilaki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
(Inpres No. 9 Tahun 2000)
No 1
Prasyarat yang diperlukan Adanya komitmen politik dan kebijakan lembaga
Keterangan Peraturan perundang-undangan yang menuangkan komitmen, seperti komitmen yang tertuang dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan regulasi terkait PUG
Harmonisasi peraturan perundang-undangan: • Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah; • Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; • Penyusunan regulasi hingga kabupaten/kota • Penguatan Pokja PUG baik pusat maupun daerah • Penguatan mekanisme driver daerah
2
Adanya kelembagaan/struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG
Struktur organisasi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti kelompok kerja, focal point, forum, dan tim.
3
Adanya sumber daya yang memadai
-
4
Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin Ada alat analisis
5
6
Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah
Upaya percepatan
Sumber daya manusia yang memiliki • Peningkatan kapasitas bagi focal point dan ketrampilan dan motivasi yang kuat dalam tim teknis melaksanakan PUG. • Peningkatan kapasitas internal Badan PP Sumber dana/anggaran yang tertuang Provinsi dan kab/kota dalam GBS di SKPD • Penyusunan GBS berdasarkan isu dalam RPJMN Data statistik yang terpilah menurut jenis • Adanya focal point data kelamin; sebagai dasar penyusunan • Penyusunan data terpilah berbasis sektor kebijakan/kegiatan untuk dukungan ADD Alat analisis gender untuk: perencanaan penganggaran pemantauan dan evaluasi Partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
• Pengembangan metode dan alat analisis
• Peran sera masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan; seperti Model Desa PRIMA • Pemantauan dan evaluasi kegiatan oleh Lembaga Masyarakat; melalui kajian dsb
MENGAPA PENTING? • Terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku pembangunan ( tenaga kerja pertanian/kehutanan cukup banyak khususnya dipedesaan) • Ada perbedaan dalam kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara laki-laki dan perempuan • Melalui PUG akan tepat sasaran dalam memfasilitasi pelaku pembangunan, teknik pelatihan yang dibutuhkan, hasil penelitian sesuai dengan aspirasi pelaku • Melalui PUG dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan kehutanan, meningkatkan pendapatan keluarga
LANDASAN HUKUM INTEGRASI GENDER
Instruksi Pesiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014 5
BUKU 1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BUKU II: PENGARUSUTAMAAN GENDER
6
RPJMN 2015 - 2019 BUKU 1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gen-der dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan penting-nya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah Arah kebijakan dan strategi: peningkatan pemahaman tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai proses pembangunan; PPRG di berbagai bidang pembangunan baik pusat maupun daerah; peningkatan pemahaman bagi masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender 7
RPJMN 2015 - 2019
BUKU II: PENGARUSUTAMAAN GENDER Sasaran pertama adalah peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui peningkatan pemahaman tentang kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan masyarakat serta dunia usaha Sasaran kedua adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan; penguatan mekanisme koordinasi dan peningkatan kapasitas SDM; penguatan jejaring; penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sampai tingkat kab/kota sebagai basis insentif dan disinsentif dalam penyediaan ADD; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG 8
IMPLEMENTASI PUG MELALUI PPRG
MENGAPA PPRG ? 1. Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien,
dan adil (lebih tepat sasaran); 2. Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); 3. Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; 4. Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.
MEKANISME PENGALOKASIAN ARG • Penerapan ARG pada sistem penganggaran diletakkan pada output, relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas • K/L dan daerah yang wajib menerapkan ARG adalah K/L dan daerah yang telah mendapatkan pendampingan PPRG dari KPPPA • Penerapan ARG fokus pada penugasan prioritas nasional, pelayanan kepada masyarakat dan pelembagaan PUG • Dilakukan melalui 2 tahap yaitu Analisis Gender dan penyusunan GBS
PRINSIP DASAR ARG 1. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; 3. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 4. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 5. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender ada juga yang netral gender.
TAHAPAN PENYUSUNAN ARG
ANALISIS GENDER GAP
TOR (KAK)
GBS
PMK No. 143/PMK.02/2015 • Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat kewajiban untuk mengkategorikan suatu keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN. Pengkategorian ke dalam jenis tema APBN berada pada level output kegiatan • Tema-tema APBN adalah: – MDG’s, isu gender masuk dalam semua capaian termasuk didalamnya adalah dukungan output untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan atau ARG meliputi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. – Anggaran responsif gender; output dalam rangka mengurangi/menghilangkan ketidaksetaraan gender (isu gender) melalui analisis gender dengan melampirkan Gender Budget Statement
lanjutan •
Dalam pelaksanaannya, untuk mengkategorikan suatu output ke dalam tema APBN yang ada, difasilitasi dengan aplikasi khusus untuk tema APBN, yang disebut dengan “Budget Tagging”. Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut: Buka aplikasi tematik APBN; Pilih unit eselon I, tekan tombol „list‟; – Kemudian daftar output akan muncul secara otomatis – Tekan tombol „…..‟ pada kolom PILIH, kemudian pilih jenis tema yang relevan dengan output; – Aplikasi Tema APBN akan menyimpan secara otomatis untuk data yang sudah dipilih (jadi tidak terdapat tombol SIMPAN); – Jika akan melakukan perubahan, tekan tombol „…..‟ pada kolom pilih; – Setelah pengisian selesai, tekan tombol „BACKUP UNTUK DJA‟; – Kirim ADK backup dimaksud ke alamat:
[email protected], dengan subject „DATA TEMATIK K/L:….. Unit:…..‟; – Selanjutnya, proses untuk menyatukan data tema APBN ke dalam RKA-K/L dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
STRANAS PERCEPATAN PUG MELALUI PPRG • Penanggung jawab pelaksanaan PPRG sekaligus penggerak PPRG adalah: Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA). • K/L dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Stranas Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI • Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi K/L dan Pemerintah Provinsi • Koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis • Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun lembar ARG • Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di unit eselon 1 atau 2 • Re-orientasi fungsi POKJA PUG dan Fokal Point Gender di setiap K/L dan Pemerintah Daerah • Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di K/L dan pemda
lanjutan • Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKAKL dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku
PERMENDAGRI NO. 67 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PUG DI DAERAH
Sebagai acuan Pemda dalam menyusun strategi pengarusutamaan gender; melalui pembentukan POKJA PUG dan menyusun Rencana Aksi
Mewujudkan perencanaan yang responsif gender, tertuang dalam RPJMD, Renstra dan Renja SKPD
Menyusun penganggaran yang responsif gender melalui analisis gender, dituangkan dalam GBS dan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Sebagai koordinatornya adalah BAPPEDA.
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 bulan dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUSAT: • Untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan yang disusun ARG • Dilaksanakan oleh masing-masing K/L secara mandiri
INDIKATOR EVALUASI ASPEK
INDIKATOR
METODA
Input: SDM yang paham PPRG
Cakupan Satker yang sudah tersosialisasi Proporsi SDM yang miliki pengetahuan
Interview dengan POKJA PUG dan Focal Point
Proses: Sejauh mana penyusunan PPRG dilaksanakan
Proporsi output yang ada Penelaahan RKA isu gender dibandingkan dengan output RKA keseluruhan
Output: Efektifitas pencapaian hasil PPRG
Kesesuaian KAK dengan GBS
Melihat dan menelaah GAP, GBS dan KAK
Outcome: Sejauh mana manfaat PPRG di K/L
Proporsi jumlah satker yang melaksanakan PPRG dibandingkan total Satker di K/L
Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan Renja dan DPA
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH
RUANG LINGKUP 1. Aspek input (masukan atau sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG); 2. Aspek proses; 3. Aspek output (keluaran) dan aspek outcome (hasil) kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian kesetaraan gender.
MEKANISME PELAKSANAAN • Tim pelaksana adalah perencana SKPD, Bappeda dan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau lembaga sejenis baik di Kab/Kota maupun di provinsi melalui 2 tahapan: – Pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat SKPD yang dimulai dengan penyiapan tim pemantauan dan evaluasi oleh kepala SKPD – Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda selaku Ketua POKJA PUG (Permendagri Nomor 67 Tahun 2011) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda membentuk tim pemantauan dan evaluasi atau dapat menggunakan tim teknis anggaran
INDIKATOR EVALUASI ASPEK
INDIKATOR
METODA
Input: SDM yang paham PPRG
Cakupan SKPD yang sudah tersosialisasi Proporsi SDM yang miliki pengetahuan
Interview dengan POKJA PUG dan Focal Point
Proses: Sejauh mana penyusunan PPRG dilaksanakan
Proporsi output yang ada Penelaahan RKA isu gender dibandingkan dengan output RKA keseluruhan
Output: Efektifitas pencapaian hasil PPRG
Kesesuaian KAK dengan GBS
Melihat dan menelaah GAP, GBS dan KAK
Outcome: Sejauh mana manfaat PPRG di daerah
Proporsi jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG dibandingkan total SKPD
Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan Renja dan DPA
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH
RUANG LINGKUP • Seluruh kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan, dan indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG • Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian keluaran (output) dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Budget Statement (GBS)
lanjutan • Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. • Pengawasan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam PPRG untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di daerah dengan mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai institusi yang memiliki peran melakukan pengawasan
MARI BERDISKUSI
