14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Keterlibatan perempuan dalam pembangunan disadari atau tidak, menjadi salah satu kunci sukses pembangunan. Selain karena secara normatif perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, di lain sisi fakta menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang penting dan memiliki banyak sekali potensi dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di lain sisi, permasalahan yang saat ini dihadapi oleh kaum perempuan cukup berat, diantaranya kasus-kasus seperti angka kematian ibu melahirkan atau masalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau keterbelakangan dalam pendidikan, masalah kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, sampai dengan masalah kekerasan yang kerapkali menimpa kaum perempuan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, ataupun kekerasan lainnya. Untuk itu peran serta kaum perempuan dalam proses pembangunan harus dipastikan, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia seutuhnya. Dengan keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Keberpihakan kepada kaum perempuan dalam berbagai sektor pembangunan bisa dipastikan ketika kaum perempuan sendiri yang memperjuangkannya dan menjelasakannya sehingga semua pihak memahami akan arti pentingnya. Sementara itu, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kondisi saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah masih banyak anak yang belum terlindungi dan menjadi korban kasus kekerasan. Data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Pelindungan Anak (Komnas Anak), sepanjang Januari sampai Oktober 2013 terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah itu 1.424 adalah kaus kekerasan, dimana 730 diantaranya adalah kekerasan seksual. Penyebab utama masih tingginya kekerasan anak di Indonesia adalah karena persepsi yang tidak tepat terhadap anak. Anak masih dianggap menjadi objek dan bukan subjek penentu serta memiliki hak sendiri. Hal ini yang menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikhis maupun seksual. Dengan mencermati berbagai isu strategis mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta masih perlunya peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, maka Kabupaten Wonosobo melalui RPJMD tahun 2010 –2015 menetapkan misi “Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang”, dengan strategi dan arah kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan anak, sebagai berikut :  Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran.  Menjamin perlindungan hak perempuan dan anak.

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

140


a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksananan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.145.163.500 dan terealisir sebesar Rp 1.143.076.625 atau 99.81% dari rencana. Proporsi belanja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut adalah 0,12% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.14.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013 No. A 1 2 3

Program Belanja Langsung Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

995.163.500

993.076.625

600.163.500

599.291.625

340.000.000

339.775.000

55.000.000

54.010.000

150.000.000

150.000.000

B

Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Pegawai

-

-

Gaji dan tunjangan

-

-

Tambahan penghasilan

-

-

Insentif Pajak/ Retribusi Daerah

-

-

150.000.000

150.000.000

2

Belanja Hibah

3

Belanja Bantuan

-

-

4

Belanja Tidak Tersangka

-

-

1.145.163.500

1.143.076.625

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan dalam pembangunan, sehingga peran serta perempuan dan organisasi perempuan dalam proses pembangunan diharapkan juga semakin meningkat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi bebagai kegiatan PKK kecamatan dan kelurahan, yang keberadaannya secara organisasi sangat mengakar dan masif, dari lingkup kabupaten sampai lingkup terkecil yaitu PKK RW, RT dan dasawisma. Kegiatan yang menyerap dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp 549.613.500 ini dikelola oleh 6 kecamatan dan 29 kelurahan, dengan


141


berbagai bentuk kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, diantaranya rapat-rapat koordinasi pengurus PKK, pembuatan database PKK, penataan administrasi PKK dan dasawisma, pemberian stimulus bagi kader PKK, PKD dan Posyandu, fasilitasi kegiatan Posyandu, fasilitasi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), fasilitasi kegiatan imunisasi, serta berbagai bentuk pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi perempuan. Kegiatan pengarusutamaan gender yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dimaksdukan adag perspektif gender ikut terintegrasi dalam dunia pendidikan. Kegiatan dengan dana sebesar Rp 51.000.000 ini terdiri atas tiga bentuk kegiatan, yaitu sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dan masyarakat, fasilitasi Training of Trainers (TOT) Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) dan pilot model pengarusutamaan gender untuk lembaga di lembaga formal dan lembaga non formal, berupa sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya adalah : monev implementasi pengarusutamaan gender, implementasi PUG dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, penguatan kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, penguatan kapasitas kelembagaan atau forum KLA, kampanye peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam peringatan hari-hari besar (Kartini, Hari Anak dan Hari Ibu), penguatan kapasitas kelembagaan gender dan anak, dan pelatihan ketrampilan bagi perempuan (eks TKW, korban kekerasan dan janda produktif) Untuk mengetahui implementasi PUG di Kabupaten Wonosobo sebagaimana amanat Inpres 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan dan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan PUG di daerah, dilakukan pengumpulan data pilah gender SKPD dan publikasi data pilah gender yang dirinci menurut jenis kelamin, yang mencakup Akses, Partisipasi, Kontrol Dan Manfaat (APKM). Bentuk kegiatan berupa pengumpulan data pilah, validasi data, sosialisasi dan penggandaan buku, dilakukan selama bulan Maret –Desember 2013. Melalui kegiatan implementasi PUG dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, Pokja PUG Kabupaten Wonosobo telah dilatih untuk mengimplementasikan PUG dalam pembangunan daerah dan diharapkan kapasitas anggota PUG juga meningkat. Kegiatan diikuti oleh pimpinan dan perencana SKPD di Kabupaten Wonosobo yang tergabung dalam Pokja PUG, tim pengarah kecamatan dan desa. Dalam kegiatan penguatan kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, dilakukan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi petugas penyedia layanan, fasilitasi bagi kelompok keluarga bina TKI, dan sosialisasi untuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 24 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam rangka Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan Forum Anak (KLA), dengan kegiatannya antara lain Rakor Tim KLA dan pertemuan Forum Anak Kreatif Wonosobo (FORKOS), sosialisasi, workshop dan pelatihan Kabupaten Layak Anak (KLA), penyusunan buku profil anak dan pengembangan model desa dan kecamatan layak anak dengan fokus kegiatannya di Kecamatan Leksono sebagai model kecamatan layak anak dan di Desa Sawangan


142


sebagai model desa layak anak. Dalam kegiatan kampanye perlindungan bagi perempuan dan anak melalui peringatan hari-hari besar (Kartini, Hari Anak dan Hari Ibu) diadakan berbagai kegiatan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan fokus grup diskusi dengan materi meliputi : Deteksi Dini Kanker Leher Rahim, Bahaya Napza/Narkotika, dan Peningkatan Peran Politik Perempuan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan April, Juli, Desember 2013. Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan gender dan anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pengambil kebijakan untuk mengimplementasikan PUG dalam pembangunan dan melatih perencana SKPD dalam menyusun anggaran responsif gender. Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan dan perencana SKPD se Kabupaten Wonosobo. Untuk meningkatkan ketrampilan perempuan eks TKW, korban kekerasan berbasis gender dan janda produktif, diadakan kegiatan pembentukan bina keluarga TKI, pelatihan ketrampilan pengolahan produk hasil pertanian/potensi lokal, dan pemberian stimulan. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 desa meliputi : Desa Pengarengan Kecamatan Kalibawang, Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto, dan Kelurahan Wonosobo Timur. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo tercatat masih cukup tinggi, sehingga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk terus dimaksimalkan fungsi pelayanannya. Keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari perilaku yang mengarah pada kekerasan berbasis gender dan anak melalui berbagai upaya pendampingan dan penyelesaian kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Data yang berhasil dihimpun oleh lembaga ini mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut : Tabel IV.B.14.2 Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak No. 1 2

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan terhadap anak Jumlah

2011 234 140 374

Tahun 2012 147 61 208

2013 142 79 221

Sumber : Bagian PP dan PA, 2014

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain : Kewirausahaan Perempuan dan Fasilitasi Percepatan Penurunan AKI dan AKB melalui Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Kegiatan Kewirausahaan Perempuan bertujuan untuk meningkatnya jiwa kewirausahaan perempuan di daerah pendampingan yaitu di Kecamatan Kepil dan Kejajar, sedangkan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dilakukan melalui Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) di Kecamatan Kepil dan Kecamatan Sapuran


143


c. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk mengetahui capaian kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat dari beberapa indikator dalam tabel berikut ini: Tabel IV.B.14.3 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 1

2

3

Indikator Partisipasi Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (Σ Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah) / (Σ Pekerja Perempuan) x 100% Angka Melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas (Σ perempuan usia >15 tahun yang melek huruf / (Σ jumlah perempuan usia >15 tahun) x 100% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (Σ Angkatan kerja perempuan) / (Σ Penduduk usia kerja perempuan) x 100%

Capaian Kinerja 2012 2013 3,888 ------ x 100% 7.745 = 50,20% 216.501 -------x100% 231.513 = 93,52 % 152.629 ---------x100% 163.686 =93.24 %

Sumber: Bagian PP & PA, (analisis, 2014)

Data yang bisa ditampilkan adalah data tahun 2012, sementara untuk data tahun 2013 belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses perhitungan. Berdasarkan data tahun 2012 sebagaimana pada tabel di atas tampak bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cukup tinggi yaitu sebesar 50,20% dan bisa dikatakan hampir seimbang dengan jumlah laki-laki yang ada di lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk mengabdikan diri di lembaga pemerintah sangat terbuka dan berimbang. Namun demikian, tingkat partisipasi dalam lembaga legislatif atau keterwakilan perempuan dalam bidang politik masih rendah atau masih di bawah 30% yaitu sebesar 6.67%. Berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terutama adalah karena pandangan masyarakat yang masih kurang yakin dan kurang percaya bahwa perempuan mampu berkarya dan beraktualisasi di bidang politik. Dalam bidang pendidikan, dari data dia atas tampak bahwa tingkat partisipasi perempuan di dunia pendidikan cukup tinggi, dilihat dari angka melek huruf perempuan di atas usia 15 tahun yang mencapai 93,52% yang artinya hampir semua perempuan usia di atas 15 tahun telah dapat membaca dan menulis. Sementara itu, tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja sudah cukup tinggi yaitu sebesar 93.24%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun lapangan kerja bagi kaum perempuan terbatas, tapi mereka mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.


144


Tabel IV.B.14.4 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012-2013 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 No.

Indikator

Capaian Kinerja 2012

2013

1

Indek Pembangunan Gender (IPG)

57,22

-

2

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

43,66

-

3

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Jumlah Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015

208

221

100

100

6/38 15.79%

14/38 36,85%

4 5

Sumber: Bagian PP & PA (analisis, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2013 belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses penghitungan. Sedangkan untuk data tahun 2012, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 57,22 dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 43,66 menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo sudah cukup baik. Sementara untuk jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 221 kasus yang pada tahun 2012 yang lalu sejumlah 208 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi dan seharusnya menjadi perhatian bersama baik pihak Pemkab Wonosobo maupun masyarakat secara umum dan terutama keluarga sebagai basis utama dimana perempuan dan anak-anak tinggal dan tumbuh berkembang. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, pada tahun 2013 dapat tertangani semua atau 100% dapat ditangani, hal ini sebagai bentuk perhatian yang serius terhadap upaya perlindungan kepada perempuan dan anak. Sementara untuk indikator jumlah revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% SKPD di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2013 telah mencapai 14 SKPD atau sebesar 36,85%. Hal ini menunjukkan bahwa program pengarusutamaan gender terus berjalan secara efektif dan diharapkan dapat mencapai sasaran secara tepat dan efektif.

d. Permasalahan dan Solusi Dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2013 masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:  Belum dipahaminya secara menyeluruh konsep dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengaurusutamaan Anak (PUHA) dalam pembangunan oleh berbagai pihak, sehingga implementasinya juga kurang maksimal


145


 Belum semua perencana program dalam SKPD memahami proses dan mekanisme perencanaan yang responsif gender sehingga program dan kegiatan yang diharapkan lebih responsif gender belum sepenuhnya dapat terealisir.  Koordinasi antar lembaga pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan apalagi di tingkat yang lebih rendah belum optimal  Masih terbatasnya tenaga pelaksana yang berkompetensi untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik layanan dan pendampingan dari aspek medis, psikologis, psikososial serta hukum.  Pusat Layanan Terpadu di tingkat kecamatan yang diharapkan menjadi pintu utama layanan pengaduan terhadap korban-korban kekerasan masih mengalami keterbatasan sarana prasarana.

Berbagai solusi yang berusaha diupayakan untuk mengatasi permasalahan di atas, diantaranya adalah:  Perlunya dilakukan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;  Perlu dilakukan pertemuan dan rapat koordinasi yang lebih intensif bagi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA);  Program dan kebijakan responsif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh bidang pembangunan melalui berbagai upaya fasilitasi, pelatihan dan penerapan model pembangunan yang sensitif gender;  Pihak-pihak luar yang berkompeten dalam masalah perlindungan perempuan dan anak seperti GOW, TP PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perlu diajak bekerjasama dan dilibatkan terutama dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.


146

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Recommend Documents