IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Pada tahun 2010 telah banyak kemajuan pembangunan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak, namun masih dihadapkan pada permasalahan mendasar yaitu rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, masih terdapat kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan, rendahnya Indek Pembangunan Gender (GDI) dan Indek Pemberdayaan Gender (GEM), banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminasi terhadap perempuan dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender. Oleh karena itu sasaran dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak, menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang diukur dari angka Gender Development Indek (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2006-2010 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berperspektif gender, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan anak dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan perempuan.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang demokratis. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 559.900.000,00 atau sebesar 0,08% dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp. 720.254.292.159,00, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 559.026.700,00 atau sebesar 99,84%. Anggaran tersebut digunakan untuk pengimplementasian PUG dalam siklus pembangunan di tingkat desa/ kelurahan, sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, analisa data gender Kabupaten Wonosobo, penguatan kapasitas penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Gender dan Anak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui optimalisasi Gerakan Sayang Ibu, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan Hari Kartini, Hari Anak dan Hari Ibu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kelurahan. Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

113


Tabel IV.B.14.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3 Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan dan Anak 4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan B Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Hibah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

Alokasi (Rupiah) 461.900.000,00 105.000.000,00

Realisasi (Rupiah) 461.026.700,00 105.000.000,00

30.000.000,00

29.688.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

311.900.000,00

311.338.700,00

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 559.900.000,00

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 559.026.700,00

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak Program ini diarahkan untuk meningkatkan potensi berbasis gender dan anak di segala bidang pembangunan. Melalui program ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan berupa:  Pengimplementasian PUG dalam Siklus Pembangunan di Tingkat Desa/ Kelurahan Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang PUG bagi TP PUG di desa/ kelurahan dan fasilitator desa terhadap siklus pembangunan yang responsif gender, meningkatkan kemampuan TP PUG desa/ kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang berperspektif gender dan terakomodasinya permasalahan dan kebutuhan perempuan dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lipursari Kecamatan Leksono berupa sosialisasi dan Trainning of Trainer Implementasi PUG dalam Pembangunan Tingkat Desa.  Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan ini telah menghasilkan terbentuknya Forum Anak Kreatif Wonosobo (Foskos) yang bertujuan mewadahi terwujudnya partisipasi anak dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.  Analisis Data Gender Kabupaten Wonosobo Analisis data gender ini penting untuk merumuskan permasalahan terkait dengan gender dan anak sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan.  Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis gender dan anak. LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

114


Banyaknya kasus korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan KBG (Kekerasan Berbasis Gender) dan anak mendorong pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan ini. Melalui kegiatan ini keberanian korban untuk melapor semakin meningkat sehingga penanganan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak juga meningkat. Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak tersaji pada tabel berikut: Tabel IV.B.14.2 Data Kekerasan terhadap Perempuan No.

Jumlah Kasus

1 Kekerasan terhadap perempuan 2 Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya 3 Kekerasan yang sudah selesai ditangani 4 Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaiannya 5 Kekerasan yang belum tertangani Sumber : Bagian PP dan PA

Tahun 2009 2010 95 208 95 208 74 185 21 22 0 1

Tabel IV.B.14.3 Data Kekerasan terhadap Anak No.

Jumlah Kasus

1 Kekerasan terhadap anak 2 Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya 3 Kekerasan yang sudah selesai ditangani 4 Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaiannya 5 Kekerasan yang belum tertangani Sumber : Bagian PP dan PA

Tahun 2009 2010 23 66 0 66 20 55 1 10 2 1

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan lebih dari 100%, meskipun demikian masih ada beberapa kasus yang belum tertangani. Selain itu juga telah dilaksanakan pelatihan bagi pendamping PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dengan 40 peserta dan fasilitasi serta pembentukan layanan BASKOM (Basis Komunitas) di 8 Kecamatan dan fasilitasi sekretariat PPT. Dengan dibentuknya Layanan Berbasis Komunitas (BASKOM) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangani masalah kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di komunitas tersebut.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan untuk meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Melalui program ini telah dilaksanakan optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) di 15 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kurangnya dukungan dan kepedulian suami, keluarga, masyarakat serta masih adanya kultur pola pikir yang berkembang di masyarakat bahwa hamil, bersalin dan mengurus anak adalah urusan perempuan saja.


115


Program Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan dan Anak Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pada UndangUndang yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Rangka Hari Kartini, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi politik perempuan dalam mengapresiasikan kehidupan berpolitik yang sehat. Pelaksanaan kegiatan program ini berupa:  Sarasehan dan advokasi perlindungan anak dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional, diikuti 65 peserta dari pengurus UPIPA, Guru BP dan siswa/ siswi SLTP dan SLTA Kecamatan Wonosobo  Seminar Ibu Sehat untuk Generasi Sehat dalam rangka Peringatan Hari Ibu Ke-82, diikuti 200 orang peserta dari utusan dari SKPD, Camat dan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Organisasi perempuan.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan PKK di setiap kelurahan. Melalui kegiatan PKK diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam semua sendi kehidupan, terutama dapat berperan aktif dalam membina kesejahteraan keluarganya.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian pemberdayaan perempuan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2010 telah berhasil meningkatkan angka melek huruf perempuan umur 15 tahun ke atas meningkat cukup signifikan dari 86,31% menjadi 99,89%. Jumlah pekerja perempuan sedikit mengalami peningkatan dari 6.092 menjadi 6151 atau meningkat 1% dengan rasio jumlah perempuan di lembaga pemerintah 3940


116


(64,05%) dan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta 2.211 (35,95%). Peningkatan jumlah pekerja perempuan ini mempunyai dampak pada peningkatan pendapatan keluarga sehingga diharapkan kesejahteraan wanita juga meningkat. Meskipun mengalami peningkatan jumlah pekerja perempuan tetapi jika dilihat dari rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan terjadi kesenjangan dimana upah ratarata laki-laki Rp. 621.517,00 sedangkan perempuan Rp. 411.970,00 (sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah Pusdatinaker) Partisipasi perempuan di bidang politik yang ditunjukkan dari keterwakilan di lembaga legislatif (DPRD) tahun 2010 masih dibawah 30% yaitu sebesar 6,67%. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan berbagai faktor diantaranya masih adanya pandangan gender yang mensubordinasi perempuan, anggapan bahwa perempuan irrasional dan emosional yang menyebabkan perempuan dianggap tidak layak memimpin sehingga perempuan ditempatkan di posisi yang kurang strategis. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) perempuan pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari 55,64% menjadi 58,59% atau meningkat sekitar 2,95%. Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010 berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut: Tabel IV.B.14.4 Capaian Urusan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

Partisipasi Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (Σ Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah) / (Σ Pekerja Perempuan) x 100%

2

Angka Melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas (Σ anak perempuan usia >15 tahun yang melek huruf / (Σ jumlah anak perempuan usia >15 tahun) x 100%

3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (Σ Angkatan kerja perempuan) / (Σ Penduduk usia kerja perempuan) x 100% Sumber: Bagian PP & PA, Pusdatinaker

2009 (%) 1,99

86,31

2,58

2010 (%) 3.940 ------ x 100% 151.883 =2.59% 222.666 --------/x100% 235.727 = 94.46% 151.883 ----------x100% 157.360 =96.52%

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Penyelenggaraan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya:  Belum tersedianya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada  Pemahaman lembaga pemerintah daerah dalam penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta program pemberdayaan perempuan dan anak masih rendah.


117


 Belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak  Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi  Budaya Patriarki masih berkembang di masyarakat

Solusi permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya:  Mengembangkan sistem pendataan yang responsif gender  Mengoptimalkan program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak baik melalui sosialisasi maupun pelatihan terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sesuai dengan kondisi Wonosobo.  Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas sektoral, oleh karena itu kepedulian, peran serta, koordinasi semua instansi dan lembaga terkait serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu terus ditingkatkan  Mengintegrasikan program dan kebijakan responsif gender dalam seluruh bidang pembangunan melalui fasilitasi pelatihan dan penerapan model pembangunan yang responsif gender pada jajaran SKPD, kecamatan dan desa  Perlu adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.


118

IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Recommend Documents