ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Ir. Suyatno, MKes Office

: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Jl. Prof Sudarto, SH, Tembalang – Semarang Selatan Contact : Hp. 08122815730, pin 2A031535 Blog : www.suyatno.blog.undip.ac.id. E-mail : [email protected]

PENYEBAB KESENJANGAN GENDER KULTURAL • Norma, Nilai-nilai Kepercayaan Mitos • Nilai2 Budaya/Nilai2 Agama • Nilai2 Patricikas •Dikotomi Ptrivat dan Publik

STRUKTURAL • Institusi Formal dan Non Formal (Agama/Budaya, Masy/Keluarga) yang di dominasi oleh laki-laki • Kurangnya Partisipasi dan Representasi perempuan • Kurangnya akses perempuan dlm mengambilkeputusan • Institusi tersegregasiberdasarkan jenis kelamin

Ekonomi Akses terhdp sumber Ekonomi upah

PRODUK PERATURAN PUU • Kurangnya perlindungan hkm bagi perempuan(Pekerja domestik, Traficking pekerja migran dll) • Diskriminasi dlm Peraturan (mis: Perda Syariah) • UU Perkawinan yg diskriminatif • Peraturan/Kebijakan yg Netral Gender ( tak sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki)

Tindak Kekerasan terhdp Perempuan Trafiking KDRT Protitusi

Politik Jumlah Prp di lembaga Eksekutif,Legislatif & Yudikatif Kurang di dengar, kurang PD

Pemberdayaan Perempuan

Isu Kesenjangan Gender

Strategi

Pol, eko, sosbud, Hankam, tekno, Lingkungn, dll

Pengarusutamaan Gender

Strategi Pembangunan SDM menuju KKG

Afirmasi

KKG

Pengertian 1. Pemberdayaan Perempuan Peningkatan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual perempuan agar menjadi mitra sejajar laki-laki yang selaras, serasi, seimbang, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Strategi Pengarusutamaan Gender Strategi pengarusutamaan gender adalah proses pengintegrasian permasalahan, kepentingan, kebutuhan lakilaki dan perempuan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, penganggaran yang responsif gender hingga sampai pada pemantauan dan evaluasi

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER LAKI--LAKI DAN PEREMPUAN HARUS DILIHAT: LAKI 1) Sebagai subyek,potensi dan asset pembangunan 2) Life cycle dari dalam kandungan hingga akhir hayat (untuk perempuan perlu memperhatikan fungsi reproduksi). 3) Kemitraan dalam pembangunan untuk memperoleh KEADILAN: Akses Kontrol Partisipasi ManfaaT

SETARA DAN ADIL : 1. Kesetaraan Hak (Equal Rights) 2. Kesetaraan Kesempatan (Equal Opportunity) 3. Kesetaraan Kontribusi (Equal Contribution) 4. Kesetaraan Kemitraan (Equal Partnership) 5. Kesetaraan Tanggung jawab (Equal Responsibility) 6. Kesetaraan Partisipasi (Equal participation)

VISI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI

TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA, BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan. 2. Memajukan Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam proses Politik dan Jabatan Publik 3. Menghapus Segala Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 5. Meningkatkan Pelaksanaan dan Memperkuat Kelembagaan Pengarusutamaan gender termasuk ketersedian Data 6. Meningkatkan Partisipasi masyarakat

5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SECARA NASIONAL • Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik • Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dan pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas dan sumberdaya perempuan • Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak • Menyempurnakan perangkat hukum pidana dalam melindungi setiap individu dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk KDRT • Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak • Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan PUG dan anak dalam tahap pembangunan dari berbagai kebijakan, program di segala bidang termasuk komitmen internal, data terpilah serta partisipasi masyarakat.

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Pengarusutamaan Gender • Penyerasian hukum dan peraturan perundangundangan • Peningkatan koordinasi dan kemitraan • Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di pemerintah dan masyarakat • Pelaksanaan aksi afirmatif untuk situasi tertentu • Penguatan jejaring kelembagaan baik tingkat nasional maupun internasional

PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SECARA NASIONAL Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak Peningkatan Kelembagaan PUG dan Anak Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Menurunnya kesenjangan status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangun an sosial politik dan hukum

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sosial politik dan hukum

Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan

BIDANG SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Menurunnya kesenjangan status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangun an Ekonomi

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ekonomi

Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerja Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agribisnis Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK

BIDANG EKONOMI

Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

Kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan

Kebijakan perlindungan perempuan di media Kebijakan perlindungan khusus perempuan

Kebijakan perlindungan perempuan tenaga kerja BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kebijakan perlindungan perempuan korban perdagangan orang

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PUHA

Meningkatnya pemenuhan hak anak

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang

Kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak Kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak Kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak Kebijakan lingkungan yang layak untuk anak

BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

Kebijakan pengembangan kab/kota layak anak

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP

Meningkatnya perlindungan anak

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak

Kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial Kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

Kebijakan perlindungan anak dengan kebutuhan khusus BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Kebijakan perlindungan hak sipil anak

Perlindungan Anak

Tumbuh Kembang Anak

PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam Kandungan:

Usia Sekolah:

Masa formatif pertumbuhan fisik

Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bawah Lima Tahun: Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah

Bawah Tiga Tahun: Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh

Masa Remaja: Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan

18

Perubahan Paradigma Pembangunan Anak

Selama ini Parsial, Segmentatif, Sektoral

Di masa datang Holistik , Integratif Sustainable

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

20

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 1

APA

2

MENGAPA

3

DIMANA

4

KAPAN

5

SIAPA

6

BAGAIMANA 21

1. APA yang dimaksud KLA? KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. 22

Tujuan KLA Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yg mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti: kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan yang layak bagi anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

23

Prinsip KLA -

non diskriminasi;

-

kepentingan terbaik anak; setiap anak mendapat hak hidup, kelengkapan hidup berkembang; mendengar dan menghormati pandangan anak.

-

24

Strategi KLA 1. Menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan kabupaten/kota. 2. Mengembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai visi baru tentang anak. 3. Melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi. 4. Membuat laporan tahunan kabupaten/kota tentang anak. 5. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak. 6. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat. 7. Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus. 8. Memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum. 9. Memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil. 25

Ruang Lingkup KLA meliputi seluruh bidang pembangunan * Tumbuh Kembang Anak 1. 2. 3. 4.

Kesehatan Pendidikan Partisipasi Lingkungan dan Nilai-nilai Luhur

* Perlindungan Anak 1. 2. 3. 4. 5.

Anak berhadapan hukum Kekerasan terhadap anak Hak sipil anak Anak berkebutuhan khusus Masalah sosial anak 26

Landasan Hukum • World Fit For Children • Konvensi Hak Anak • Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 • Millennium Development Goals • UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak • Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA • Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014 • UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025 • Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional • dll 27

2. MENGAPA dikembangkan KLA? Mengapa harus mengembangkan KLA? • Anak 30% dari total penduduk. • Anak merupakan investasi SDM: harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. • Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak: ke depan: harus holistik dan integratif. • dll 28

3. DIMANA KLA dapat diwujudkan? Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat • • • • •

Dari individu Dari keluarga Dari desa/kelurahan Dari kecamatan Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota

•

Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di seluruh prov Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota

• •

29

4. KAPAN KLA dikembangkan? • • • • • •

2006: kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP 2006: KLA di 5 kab/kota 2007: KLA di 10 kab/kota dst... 2010: KLA di 20 kab/kota 2014: KLA di 100 kab/kota (target)

30

PERKEMBANGAN “KLA” Dunia Layak Anak (World Fit for Children)

Indonesia Layak Anak (IDOLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

2010: 10 Prov 20 Kab/Kota





Catatan: Model KLA dimulai sejak tahun 2006 di 5 kabupaten/kota dan tahun 2007 di 10 kabupaten/kota

31

5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA? • Lembaga Legislatif • Lembaga Yudikatif • Pemerintah - pusat/nasional K/L - provinsi SKPD - kabupaten/kota SKPD - kecamatan - desa/kelurahan • Dunia usaha • Akademisi • Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - keluarga 32

6. BAGAIMANA mengembangkan KLA? • Bottom-up Individukeluargadesa/kelurahan kecamatan kab/kota • Top-down Nasional/pusat provinsikab/kota • Kombinasi bottom-up dan top-down 33

Tahapan Pengembangan Tahap 5 KLA Mobilisasi Sumber Daya Tahap 4

Rencana Aksi Daerah

Tahap 3

Pengumpulan Data Basis

Tahap 2

Pembentukan Gugus Tugas

Tahap 1

Keputusan Politis 34

TAHAPAN PENGEMBANGAN “KLA”

Anak

K L G

R T R W

Desa /Kel.

Kec

Kab/ Kota

Prov

IND

DUNIA

35

Dunia Layak Anak (World Fit for Children)

Indonesia Layak Anak (IDOLA)


Pendidikan

Kesehatan

Partisipasi

Lingkungan

ABH

MSA

ABK

KTA

PHS

• DATA • KELEMBAGAAN • PENDANAAN, DLL

oleh Masyarakat

oleh Dunia Usaha oleh Lembaga Legislatif

oleh Lembaga Yudikatif oleh Pemerintah: (K/L), SKPD Prov, SKPD Kab/Kota

KELUARGA

ANAK

36

KETERPADUAN PROGRAM FOKUS

TUMBUH KEMBANG ANAK

Pendidikan

Kesehatan

Partisipasi

PERLINDUNGAN ANAK

Lingkungan

ABH

MSA

ABK

KTA

PHS







37

Sasaran Jangka Pendek dan Menengah Lembaga Perlind Anak

Pemerintah

Dunia Usaha Masyarakat

38

Sasaran Akhir

1. Anak 2. Keluarga

39

40

Referensi • Makalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disampaikan pada Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta. 17 Desember 2009 www.kotalayakanak.org

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Recommend Documents