Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Kapasitas dan Peran SDM Pembangunan Pertanian dan Wilayah Disampaikan oleh:

Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas Disampaikan pada Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Responsif Gender Bandung, 22- 23 Oktober 2013

OUTLINE PAPARAN I. II. III. IV.

Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) Lampiran

2

I. Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014

3

Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pengarusutamaan Gender 4

PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional (Tahun 1998-2009) 19 program RG

RKP 2006 Repeta 2001

26 program RG

Penyusunan GAP (1998) GBHN 1999 - 2004

RPJPN 20052025

(UU No. 35/2000)

(UU 17/2007)

RKP 2007

Repeta 2002 (UU No.19/2001)

Propenas 2000 – 2004

RPJMN 20042009

RKP 2005 “Transisi”

RKP 2008

(UU No.29/2002)

19 program responsif gender (RG)

Bab 12 dan 13 bab lainnya

32 program RG

Repeta 2004

SNPK

(UU No. 28/2003)

38 program RG

Inpres 9/2000 Sumber: Direktorat KP3A-Bappenas

(Perpres No. 19/2006)


(UU No. 25/2000)

Repeta 2003 KKG sebagai salah satu tujuan pemb

(Perpres No.39/2005)

5

PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan semua kebijakan, program & kegiatan

(Perpres No. 18/2007 ) Draft Kepmen PPN ttg PPRG

RKP 2009 (Perpres No. 38/2008)

Dit.KP3A-Bappenas

PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional (Tahun 2009-2013) IKKG-IKPUG, PUG API-Bappenas PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan semua kebijakan, program & kegiatan

PMK No. 119/PMK.02/2009: 7 K/L pilot

PUG : Prionas Lainnya Bidang Kesra, sbg salah satu dr 3 pengarusutamaan 56 kegiatan K/L dalam matriks

RKP 2011 (Perpres No.19/2010)




RPJMN 2010-2014

PMK No. 93/PMK.02/2011: K/L yg telah didampingi KPP&PA 28 K/L + 10 provinsi pilot



“Transisi” Evaluasi PPRG 7 K/L Bappenas

PMK No. 104/PMK.02/2010: 7 K/L pilot + K/L ekpolsoskum

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

PMK No. 112/PMK.02/2012 34 K/L + 10 provinsi pilot


PMK No. 94/PMK.02/2013 37 K/L

Kepmen PPN No. 30/M.PPN/HK/03/2009: Tim Teknis dan Tim Pengarah PPRG Sumber: Direktorat KP3A-Bappenas

SE 4 Menteri Stranas PPRGNov. 2012

PMK hanya mengatur teknis pelaksanaan PPRG di K/L dan daerah yang dibiayai oleh Dekon/TP 6

BS RPJMN KG 20152019 Bappenas

Latar Belakang: Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam RPJPN 2005-2025 & RPJMN 2010-2014

Dit.KP3A-Bappenas

7

ARAHAN RPJPN 2005-2025 MISI 2005-2025 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

VISI 2005-2025

MAJU

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

MANDIRI

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

ADIL

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

MAKMUR

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

8

Tujuan negara (UUD 45) • Melindungi tumpah darah • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia

MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

(RPJPN 2005-2025) ARAH PEMBANGUNAN

SASARAN POKOK Kualitas SDM § IPM § IPG § Penduduk tumbuh seimbang

Pendidikan - Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman - Menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak: - Peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi - Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG

Pemuda … 9 9

Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPN 2005-2025

RPJM 1 (2005-2009) •Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk •Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan •Meningkatnya IPG •Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak

RPJM 2 (2010-2014) •Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk •Meningkatnya kesetaraan gender •Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak

RPJM 3 (2015-2019) •Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang •Meningkatnya kesetaraan gender •Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak

10

RPJM 4 (2020-2024) •Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang •Terwujudnya kesetaraan gender •Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak

11

BUKU 1 Prioritas Nasional

BUKU 2 Prioritas Bidang

11 Prioritas Nasional:

11 Bidang :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya : 1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Substansi Inti: Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan.

1.

Kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang  Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama Sub bidang : pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Fokus Prioritas: Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. 3. Ekonomi 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Sarana dan prasarana 6. Politik 7. Pertahanan dan keamanan 8. Hukum dan aparatur 9. Wilayah dan tata ruang 10. Sumber daya alam dan lingkungan hidup 11. Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional

12

 Strategi pembangunan: 

mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

13

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2003-2010

9,00

8,00

7,09

7,24

7,30

7,44

7,47

7,52

7,72

7,92

7,00

Tahun

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00

1,00 0,00 2003

2004

2005

Laki-laki

2006

2007

Perempuan

2008

2009

2010

Rata-rata

Sumber : Susenas BPS, 2003-2010

Taraf pendidikan penduduk laki-laki dalam kurun waktu 2003-2010 masih lebih 14 baik daripada penduduk perempuan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan telah mencapai 8,34 tahun dan 7,50 tahun.

III. KONDISI SAAT INI (4)

Rasio APM Menurut Jenjang Pendidikan, 1992-2010 120 100

80 60 40 20

SD/MI

SMP/MTs

SM

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

PT

Sumber : Susenas BPS, 2010

Rasio APM < 100  APM perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sebagaimana di Sekolah Menengah/SM. Rasio APM = 100  menunjukkan kesetaraan gender, sebagaimana di SD/MI.15 Rasio APM > 100  APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki, seperti di PT.

Persentase Penduduk Berusia 7-18 Tahun yang Tidak/ Belum Pernah Bersekolah/ Tidak Bersekolah Lagi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010

Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Tidak ada biaya

Perkotaan P

L+P

52,68

6,64

54,66

Bekerja/ mencari nafkah

12,94

13,45

Menikah/ mengurus RT

0,30

Merasa pendidikan cukup

L+P

53,82

56,48

55,05

13,19

9,09

4,96

4,57

2,43

0,30

6,08

6,08

6,08

Malu karena ekonomi

1,58

0,94

Sekolah jauh

0,44

Cacat Menunggu Pengumuman Lainnya

Jumlah

P

L+P

53,38

56,55

54,89

7,18

10,57

8,52

9,59

8,12

3,92

0,30

6,63

3,32

4,61

5,49

5,02

5,18

5,73

5,44

1,26

1,55

1,20

1,39

1,56

1,09

1,34

0,53

0,49

4,69

4,73

4,71

3,06

2,97

3,01

3,10

1,99

2,55

2,60

2,37

2,49

2,79

2,21

2,51

3,25

4,27

3,76

0,99

1,51

1,23

1,86

2,67

2,25

0,46 0,59 0,51 0,42 11,08 15,00 21,84 14,72 100,0 100,0 100,0 100,0 Sumber: BPS, Susenas, 2010

0,47 18,54 100,0

0,59 20,71 100,0

0,44 13,19 100,0

0,52 17,12 100,0

0,72 18,90 100,0

L

Total

P

Tidak Diterima

L

Perdesaan L

Umumnya penduduk perempuan yang tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan menikah/ mengurus rumah tangga, dengan persentase 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan 16 persentase penduduk laki-laki (6,63 persen berbanding 0,30 persen).

Perempuan dalam Pekerjaan dan Karir Jenis Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010

Jenis Pekerjaan Pejabat lembaga legislatif dan pemerintah 1 Pejabat lembaga legislatif 2 Pejabat tinggi pemerintah Manajer perusahaan 1 CEO Tenaga profesional 1 Insinyur 2 Dokter 3 Dokter gigi 4 Ekonom 5 Pengacara 6 Hakim 7 Jaksa 8 Notaris dan Ahli Hukum ytdl 9 Akuntan 10 Wartawan Sumber: Sakernas Agustus 2010

Laki-laki

%

205.776 13.891 58.358 1.099.890 56.020 2.320.667 123.071 22.721 2.462 6.731 18.667 4.648 3.099 16.554 30.596 35.994

85,85 81,20 82,67 77,59 84,09 44,56 91,06 39,33 17,74 63,27 84,72 72,59 84,37 65,13 56,09 90,09

Perempuan 33.927 3.216 12.237 317.660 10.599 2.887.265 12.088 35.049 11.413 3.907 3.366 1.755 574 8.864 23.952 3.961

% 14,15 18,80 17,33 22,41 15,91 55,44 8,94 60,67 82,26 36,73 15,28 27,41 15,63 34,87 43,91 9,91

Total 239.703 17.107 70.595 1.417.550 66.619 5.207.932 135.159 57.770 13.875 10.638 22.033 6.403 3.673 25.418 54.548 39.955 17

Proporsi perempuan sebagai pejabat tinggi pemerintah/legislatif/CEO jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, namun cukup tinggi pada tenaga profesional (dokter/ akuntan).

Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2001-2010

30

Persentase (%)

25 20 15

9,29 6,59

7,47

7,89

8,11

8,52 8,11

7,59

7,51

6,15

10

5 10,55

11,75

12,68

Agt 2002

Agt 2003

12,89

14,71

13,35

10,77

9,69

8,47

8,74

Agt 2007

Agt 2008

Agt 2009

Agt 2010

0 Agt 2001

Agt 2004

Laki-laki

Agt 2005

Agt 2006

Perempuan

Sumber: Sakernas, 2001 – 2010

Meskipun nilai TPT menurun, kesenjangan TPT antara laki-laki dan perempuan pada setiap tahunnya masih tinggi  akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki..

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2001-2010

160

Persentase (%)

140 120 100

85,76 85,57

85,33

86,03

84,94

84,22

83,72

83,47

83,65

83,76

50,13

46,28

49,23

48,41

48,08

50,25

51,08

50,99

51,76

Agt 2002

Agt 2003

Agt 2004

Agt 2005

Agt 2006

Agt 2007

Agt 2008

Agt 2009

Agt 2010

80 60 40 20

51,78

0

Agt 2001

Laki-laki

Perempuan

Sumber: Sakernas, 2001 – 2010

TPAK perempuan mengalami peningkatan, namun lebih rendah daripada laki-laki. 19

Proporsi Keterwakilan Laki-laki dan Perempuan di DPR

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

88,0%

12,0% 1992-1997

90,1%

88,7%

82,1%

18,4% 9,9% 1999-2004 laki-laki

11,3% 2004-2009

2009-2014

perempuan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Proporsi keterwakilan perempuan di DPR mengalami peningkatan, namun 20 masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

 Strategi pembangunan: 

mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan (siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah) di setiap bidang.

21

SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2

1

3

Dit.KP3A-Bappenas

22

Sumber: Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan-Bappenas

4

INTEGRASI PUG KE DALAM RKP, RENJA, DAN RKA-KL 2013 Daftar Kegiatan pada Matriks ARG (Pertemuan Tiga Pihak -RKP 2014)

Perbaikan Matrik PUG (Buku II-Bab I) dan Narasi (Buku IIbab terkait)

Memastikan K/L memasukkan kegiatan yang dilampiri GBS pada RKA-KL Sosialisasi + Penelaahan GBS K/L terkait

RKP 2014

(Bappenas + Kemenkeu)

Diintegrasikan ke dalam Renja K/L

Sosialisasi + Penyusunan GBS kegiatan pada Matrik ARG (lampiran RKA-KL terkait) 23

Capacity Building + Pelaksanaan: GBS/Lembar ARG digunakan sebagai alat pemantauan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Matriks ARG

Laporan  masukan untuk perencanaan ke depan

Matriks ARG dalam Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak*) Lampiran 3 : Revisi Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dalam Rangka Penyusunan RKP dan Renja K/L  Penambahan butir: 10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER Kode

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana 2014

Target Prakiraan Maju 2015

Alokasi Prakiraan Maju

Rencana 2016 2017 2014 2015

2016

2017

Alokasi Anggaran Responsif Gender

Proiritas (N,B,K/L)

 Rekapitulasi Matrik ARG hasil PTP seluruh K/L selanjutnya dicantumkan ke dalam Matrik Pengarusutamaan Gender, RKP 2014, Buku II-Bab I. Keterangan: 24 N = Nasional; B = Bidang; K/L = Kementerian/Lembaga.

 PUG menghasilkan kebijakan publik:  

Alokasi sumberdaya lebih efektif dan akuntabel pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, dan memberikan manfaat baik laki-laki maupun perempuan.

 Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah ‘Alur Kerja Analisis Gender’ (Gender Analysis Pathway – GAP).

25

Gender Analysis Pathway (GAP)

26

Langkah 1 Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis. Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin

Faktor Kesenjangan Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatika n 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat

Langkah 7

Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan

Isu Gender Data Pembuka Wawasan

Langkah 6

Sebab Kesenjanga n Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Temukenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabk an terjadinya isu gender

Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan

Langkah 8

Langkah 9

Pengukuran Hasil

Reformul asi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Baseline)

Indikator Gender

Rumuska n kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender

Susun rencana aksi yang responsif gender (Kegiatan/ Suboutput/ Komponen )

Tetapkan base-line (untuk indikator yang akan dipantau)

Tetapkan indikator gender (yang tercantum di RPJMN /indikator proxy)

Setelah ditemukan kegiatan pada langkah 7 selanjutnya dilakukan gender ceklist, tidak perlu dilakukan GAP lagi 27

a) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. b) Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. c) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. 28

III. Stranas PPRG

29

 Latar Belakang Penyusunan  Maksud dan Tujuan  Strategi

30

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN • Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 • Dalam RPJMN 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan • Dalam RPJMN 2010-2014, kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional 31

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

• Penyusunan Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance). • Tujuan Strategi Nasional PPRG adalah agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. 32

STRATEGI 1. Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan daerah; 2. Pengawalan PPRG dengan MOU antara KPP&PA dengan K/L teknis yang menyebutkan secara eksplisit tentang komitmen melaksanakan PPRG; 3. Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi penanggung jawab PPRG, agar setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing K/L dapat segera didiskusikan bersama dengan instansi motor penggerak PPRG; 4. Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di setiap unit eselon 1 bagi Kementerian Negara/Lembaga, dan unit eselon 2 bagi Kementerian/Badan; 5. Re-orientasi fungsi pokja PUG dan fokal poin gender di setiap K/L, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender hingga ke unitunit terkecil K/L; dan 6. Penetapan mekanisme pendataan terpilah K/L. 33

HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (1) 1. Inisiatif PPRG dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, No. Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009. 2. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) PMK No.119 Tahun 2009

PMK No.104 Tahun 2010

PMK No. 93 Tahun 2011

34

PMK No. 112 Tahun 2012

PMK No.94 Tahun 2013

HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (2) 3. Langkah ujicoba PPRG pada 3 (tiga) tahun pertama terhadap tujuh K/L a. Kementerian PP dan PA e. Kementerian Pendidikan f. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Keuangan g. Kementerian c. Kementerian PU PPN/Bappenas d. Kementerian Pertanian Hasil:  sebagian besar K/L ujicoba telah memenuhi target, yaitu setiap K/L menyusun minimal 1 (satu) GBS.  di beberapa K/L ujicoba (Kementerian PU, Kementan, Kemenkes, dan Kemenkeu) telah menyusun lebih dari satu GBS, karena di K/L tersebut hampir setiap unit eselon 1-nya menyusun GBS 35

HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (2) 4. Sejak tahun 2010, telah ada 4 (empat) provinsi yang turut melaksanakan ujicoba atas inisiatif sendiri, yaitu: Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil:  Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berhasil melakukan ujicoba PPRG di seluruh atau sebagian besar SKPD-nya  Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan exercise analisis gender dan penyusunan GBS oleh hampir semua SKPD-nya. 5.

Tahun 2012: telah diterapkan ARG di 28 K/L dan 10 provinsi pilot (Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar, Sumut, Babel, Kepri, Kalbar, Lampung)

6.

Telah disusun Juklak PPRG bagi K/L dan Pemda untuk mendukung Stranas PPRG oleh Instansi Penggerak (4 driver) yang dikoordinasikan oleh KPP&PA. 36

TABEL 1.2 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2014 (RKP 2014 BUKU II BAB I) No

ISU / KEBIJAKAN NASIONAL

INDIKATOR

SASARAN

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan KEMENTERIAN PERTANIAN 1.34

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

Pengadaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (unit)

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

1.35

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Pengadaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (kelompok)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

1.36

Dukungan perlindungan perkebunan

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan (kelompok)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

1.37

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok)

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Sumber: RKP 2014, Buku II-Bab I

TABEL 1.2 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2014 (RKP 2014 BUKU II BAB I) No

ISU / KEBIJAKAN NASIONAL

INDIKATOR

SASARAN

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan KEMENTERIAN PERTANIAN 1.38

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1.39

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian

Jumlah (Paket) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1.40

Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan

Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan

Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.41

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)

Program Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani

Sumber: RKP 2014, Buku II-Bab I

CONTOH PERENCANAAN YANG DAPAT DI-ARG-KAN: KEMENTERIAN PERTANIAN PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Pengadaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (kelompok)

 Sejauh mana Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam akses, partisipasi dan memperoleh manfaatnya.  Sejauhmana Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu memberikan kesempatan, akses yang sama pada laki-laki dan perempuan

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok)

Sejauh mana Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok) tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam akses, partisipasi dan memperoleh manfaatnya.

*) Usulan Check List Penelaahan GBS Unsur Pertanyaan Penelaahan Program Apakah program yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional yang ada dalam RPJMN 2010 – 2014 **) dan Pencapaian MDGs? Apakah merupakan kegiatan yang terkait dengan service delivery? 1. Apakah nama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan output kegiatan telah sesuai dengan hasil restrukturisasi? 2. Analisa Situasi: a. Apakah isu gender yang teridentifikasi didukung oleh data terpilah yang dikumpulkan dan dianalisis sebagai (pembuka wawasan)?

b. c.

d.

e.

Apakah telah mencantumkan isu (kesenjangan) gender pada proses perencanaan; internal lembaga; dan/atau di eksternal? Apakah kesetaraan gender tercatat jelas sebagai sesuatu yang ingin dicapai tecermin dalam indikator: - output? - suboutput? Apakah telah dicantumkan indikator (baik yang tercantum dalam RPJMN/Renstra, maupun indikator proxy) yang akan digunakan sebagai baseline dalam pengurangan kesenjangan gender tersebut? Adakah perubahan dalam tujuan suboutput kegiatan yang telah mengakomodasikan 40 perspektif gender?

Jawaban*) N/B/M***)

Lanjutan: Usulan Check List Penelaahan GBS Unsur Penelaahan

Pertanyaan

3.

Apakah rencana aksi dalam GBS dapat menjawab:

a.

-

hasil analisis situasi?

b.

o

isu gender yang teridentifikasi : pada proses perencanaan; internal; eksternal?

o

tujuan ?

o

kerangka pikir (jika ada), yang mencerminkan gender concern

4

Apakah alokasi anggaran output kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pagu indikatif?

5

Apakah dampak/hasil output kegiatan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender?

6

Apakah output/suboutput terkait langsung dengan indikator yang ada di RPJMN 20102014 (Buku I dan/atau Buku II Bab I)?

Keterangan: *) Diisi dengan tanda (√) jika ‘Ya’ dan tanda (x) jika ‘Tidak’. **) Lihat RPJMN 2010-2014 untuk Buku 1 (Prioritas Nasional), atau Buku 2 bab 1 (Pengarusutamaan Gender). ***) N: Nasional, B: Bidang, M: MDGs.

Jawaban*)

41

Dit.KP3A-Bappenas

1.

Pemilihan program/kegiatan yang akan di-ARG-kan & penyusunan GBS (Kementerian PP dan PA, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri)  kegiatan/program yang mendukung: – pencapaian prioritas nasional/daerah RPJMN/RPJMD; – pencapaian target-target MDGs/RAD MDGs  isu gender di seluruh tujuan, bukan tujuan 3 saja.

2.

Pendampingan dalam proses implementasi ARG (Kementerian PP dan PA).

3.

Monev dan pelaporan pelaksanaan ARG (Kementerian PP dan PA, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri).

4.

Penerapan Stranas PPRG di tingkat nasional dan daerah, sesuai SE yang ditandatangani oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menkeu, Mendagri, & Meneg PP&PA (dapat diunduh di situs www.bappenas.go.id).

5.

Tahun 2013: akan diterapkan ARG di 34 K/L*) dan 10 provinsi pilot (Jambi, Bengkulu, Kalsel, Kaltim, Bali, NTB, Sulsel, Sulteng, Sultra, Maluku). 42

TINDAK LANJUT (2) 6.

Tahun 2012-2014: –

Dana dekon hanya untuk 1 tahun  selanjutnya PPRG diharapkan untuk diterapkan dan dibiayai dengan APBD pemda terkait  terutama untuk kegiatankegiatan yang mendukung prioritas nasional dan pencapaian RAD MDGs. Output dekon PUG: Peningkatan kapasitas SDM tentang PUG, Data Terpilah, Jejaring PUG.

–

Peningkatan kapasitas SDM terkait PPRG pada 4 K/L motor penggerak dan staf perencana (TAPD) di 33 provinsi.

–

Empat penggerak PPRG  memastikan bahwa kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan Stranas diintegrasikan ke dalam RKP dan Renja K/L T.A. 2014 (Contoh: Pokja PUG Bappenas T.A. 2012 diarahkan untuk mendukung tindak lanjut Stranas PPRG: Matriks ARG dalam Nota Kesepakatan-Pertemuan Tiga Pihak  PUG RKP 2013, JFP, Penelaahan GBS, PHLN, Evaluasi, dll.)

–

Penelaahan GBS K/L oleh Bappenas dan Kemenkeu.

7.

Pembentukan Sekretariat Bersama PPRG: –

Nasional  Bappenas.

–

Daerah  Sesditjen Bangda, Kemendagri.

Dit.KP3A-Bappenas

43

*) Untuk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

T.A. 2012-2013, ARG akan diterapkan pada 34 K/L

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian ESDM, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama,

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34.

Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Sosial , Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Mahkamah Agung Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lemhanas, BNN, BNPB, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Keterangan: yang berwarna hijau adalah K/L yang menerapkan ARG pada T.A 2013. Dit.KP3A-Bappenas

44

Bahan-bahan terkait dapat diunduh pada situs Bappenas, melalui:

http://www.bappenas.go.id  ada deretan button di kanan bawah, diklik pada button:

45

IV. LAMPIRAN

46

Matriks Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG

(1)

47


(2)

48


(3)

49


(4)

50


(5)

51


(6)

52


(7)

53


(8)

54

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Recommend Documents