VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
MISI • Meningkatkan kualitas hidup perempuan. • Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. • Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. • Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. • Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender. • Meningkatkan partisipasi masyarakat.
STRATEGI • Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan. • Pemberian peluang sementara (affirmative action) terhadap perempuan dalam upaya mengejar ketertinggalan. • Pemberdayaan masyarakat sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dan • Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan yang perspektif gender.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku. (Sumber : Website Kalyanamitra – 14 Mei 2007)
• Pemberdayaan perempuan seharusnya tidak dimaksudkan untuk memaksa perempuan bersaing dengan laki-laki dalam sektor publik untuk mencapai posisi yang sejajar, tetapi seharusnya dilakukan untuk mendorong perempuan (dan juga laki-laki) menciptakan kerja sama dan sinergi antara perempuan dan laki-laki baik dalam sektor domestik maupun publik dalam mencapai tatanan keluarga dan masyarakat yang aman dan nyaman. (Agustin Satyawati – Ayasha’s weblog)
Mengapa perempuan wajib diberdayakan dan dilibatkan dalam pembangunan ? • Karena perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan, dan juga merupakan pengguna hasil pembangunan, yang mempunyai hak sama dengan laki-laki. • Perempuan juga memiliki kepentingan yang khusus sifatnya bagi perempuan itu sendiri dan anak-anak. Yang kurang optimal jika digagas oleh laki-laki karena membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian, sosio kultural yang ada. • Memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan juga memberdayakan dan menularkan semangat yang positif kepada generasi penerus, yang pada umumnya dalam keseharian sangat lekat dengan sosok ibu, perempuan yang mengasuh mereka.
Permasalahan Keberpihakan kepada perempuan Permasalahan umum : a.
b. c.
d.
Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Masih rendahnya manfaat pembangunan bagi kaum perempuan. Masih rendahnya perempuan terlibat didalam pengambilan keputusan. Masih ada ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan.
Permasalahan khusus : Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan terutama pada musyawarah rencana pembangunan kelurahan, pertanggungjawaban, dan pemeliharaan kegiatan.
Kualitas Partisipasi Perempuan • Dalam pembangunan, keterlibatan perempuan masih lebih banyak di sektor domestik dibandingkan dalam sektor publik. Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi, karena tidak pernah/jarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. • Kesadaran kritis kepemimpinan berbasis nilai seharusnya bukan berdasarkan jenis kelamin kepada semua kelompok masyarakat baik melalui media masyarakat maupun melalui musyawarah. • Masih menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan terutama pada proses kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pertanggungjawaban serta proses Pemeliharaan Kegiatan kurang dari 30 persen keterlibatan perempuan.
Hal - hal yang harus dicermati : • Dalam upaya pemberdayaan perempuan, sesuai dengan makna pengarusutamaan gender, maka para laki-laki di desa/kelurahan juga harus diberikan pengertian dan diberikan penyadaran tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, agar tidak terjadi bias gender. • Upaya penyadaran bersama-sama dengan laki-laki di desa khususnya para tokoh desa/kelurahan dalam meyakinkan perempuan perdesaan untuk ikut berperan, akan lebih mempercepat proses peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di perdesaan.
Peran Fasilitator Kecamatan • Melakukan pemetaan dan analisa sosio kultural, terutama terkait dengan perempuan perdesaan setempat; • Memfasilitasi proses penyadaran kritis bagi para perempuan perdesaan; • Sebagai mediator untuk menghindari bias gender di kalangan kaum laki-laki, dan memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender kepada laki-laki di daerah tersebut; • Memotivasi dan meyakinkan perempuan perdesaan untuk dapat turut berperan dalam pembangunan; • Memfasilitasi proses menemukenali potensi dan kekurangan diri dan lingkungan, serta alternatif solusi yang dapat dilakukan; • Sebagai “agen pencerahan” yang dapat memberikan alternatif jalan bagi pemecahan permasalahan perempuan perdesaan; • Memdorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan di daerahnya.
Pembekalan kepada Fasilitator meliputi : • Pengetahuan tentang gender; • Pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; • Kemampuan memetakan dan menganalisa kondisi sosio kultural di tempat tugas; • Kemampuan untuk memfasilitasi proses penyadaran kepada perempuan dan laki-laki, tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; • Kemampuan untuk memotivasi perempuan agar memiliki keyakinan untuk berperan aktif dalam pembangunan; • Kemampuan memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan di wilayahnya; • Kepekaan terhadap permasalahan perempuan perdesaan, khususnya perempuan miskin perdesaan, sehingga dapat memunculkan semangat positif untuk belajar, peduli dan kreatif.
Pemberdayaan perempuan merupakan langkah nyata untuk mewariskan semangat yang positif dan keberlanjutan pemberdayaan itu sendiri kepada generasi penerus.
Gender adalah : Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus”, berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah : Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis, untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan,dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Sumber : Situs resmi Wikipedia – Ensiklopedia)
Ketidakaadilan Gender : merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Lawan dari ketidakadilan adalah kesetaraan gender, upaya menjadikan yang tidak adil menjadi setara adalah suatu proses, karena terkait dengan merubah sosio kultural yang ada.
Bentuk-bentuk diskriminasi gender? •
Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsiasumsi ilmu pengetahuan (teknologi).
•
Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki
•
Stereotip (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya.
•
Violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.
•
Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PASAL 1 • ANAK : SESEORANG YANG BELUM BERUSIA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN, TERMASUK ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
PASAL 2 • PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PANCASILA, UUD 1945, SERTA PRINSIP-PRINSIP DASAR KONVENSI HAKHAK ANAK : • NON DISKRIMINASI • KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK • HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP, DAN PERKEMBANGAN; • PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK
PASAL 15 SETIAP ANAK BERHAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DARI : • • • •
PENYALAHGUNAAN DALAM KEGIATAN POLITIK; PELIBATAN DALAM SENGKETA BERSENJATA; PELIBATAN DALAM KERUSUHAN SOSIAL; PELIBATAN DALAM PERISTIWA YANG MENGANDUNG UNSUR KEKERASAN; DAN • PELIBATAN DALAM PEPERANGAN.
PASAL 26 ORANG TUA BERKEWAJIBAN DAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK : • MENGASUH, MEMELIHARA, MENDIDIK , DAN MELINDUNGI ANAK; • MENUMBUHKEMBANGKAN ANAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, BAKAT, DAN MINATNYA; DAN • MENCEGAH TERJADINYA PERKAWINAN PADA USIA ANAK-ANAK.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN • • • • • •
AGAMA, PASAL 42, 43 KESEHATAN, PASAL 44 - 47 PENDIDIKAN, PASAL 48 - 54 SOSIAL, PASAL 55 - 58 PERLINDUNGAN KHUSUS, PASAL 59 – 71 PERAN MASYARAKAT, PASAL 72, 73
PASAL 59 PERLINDUNGAN KHUSUS • • • •
ANAK DALAM SITUASI DARURAT ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI ANAK TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL • ANAK YG DIPERDAGANGKAN • ANAK YG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)
• ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN DAN PERDAGANGAN • ANAK KORBAN KEKERASAN BAIK FISIK DAN/ ATAU MENTAL • ANAK YG MENYANDANG CACAT • ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN.
BENTUK-BENTUK KEKERASAN THD ANAK: •
Kekerasan Fisik, tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali, berupa : – Di pukul / tempeleng – Di tendang – Dijewer, dicubit – Di lempar dengan benda-benda keras – Dijemur di bawah terik sinar matahari
• Kekerasan Seksual, adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan Seksual dapat juga berupa : – Perlakuan tidak senonoh dari orang lain – Kegiatan yang menjurus pada pornografi – Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak – Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab – Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya pada kegiatan prostitusi
• Kekerasan Emosional, adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. – Kata-kata yang mengancam – Menakut-nakuti – Berkata-kata kasar – Mengolok-olok anak – Perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, pendidik dan masyarakat – Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak dan lingkungannya
• Kekerasan Ekonomi (Ekploitasi Komersial), penggunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lain demi keuntungan orangtua atau orang lain, spt: – menyuruh anak bekerja secara berlebihan – menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi
• Tindak Pengabaian dan Penelantaran, adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti: – Pengabaian pada kesehatan anak – Pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak – Pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekang) – Penelantaran pada pemenuhan gizi – Penelantaran dan pengabaian pada penyediaan perumahan – Pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan
KOMISI PELINDUNGAN ANAK INDONESIA PASAL 76 : KPAI BERTUGAS : • MELAKUKAN SOSIALISASI PER UU AN, MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI, MENERIMA PENGADUAN MASY, MELAKUKAN PENELAAHAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK; • MEMBERIKAN LAPORAN, SARAN, MASUKAN, DAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK.
PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK NEGARA MEDIA MASYARAKAT/TEMPAT KERJA KELUARGA INDIVIDU
BAGAN ALUR MONITORING DAN PELAPORAN KEJADIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN
PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
TIM PENGGERAK PKK DESA/ KELURAHAN
KELOMPOK PKK RT DAN KELOMPOK PKK RW
KADER PKK, KADER POSYANDU
KETUA RW
KETUA RT
KARANG TARUNA, AISYAH, FATAYAT, MUSLIMAT, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
BIDAN DESA, GURU
VISI ANAK INDONESIA Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi serta cinta tanah air dan bangsa.
34
MISI Menjadikan anak Indonesia sehat fisik, mental dan sosial Menjadikan anak Indonesia berpendidikan, inovatif dan kreatif, agar menjadi manusia unggul dan handal Menjadikan anak Indonesia terlindungi dari diskriminasi, kekerasan dan exploitasi Menjadikan anak berkepribadian Indonesia
35
PRINSIP-PRINSIP UMUM KLA (diratifikasi melalui Keppres No 36/1990) (diadopsi ke dalam UUPA pada pasal 2) Non Diskriminasi
Menghargai Pendapat Anak dalam :
The Best Interests of The Child
(Sebagai Landasan Pembuatan Kebijakan Pemerintah) - Lembaga Keluarga - Lembaga Masyarakat - Lembaga-lembaga Negara Dalam Proses Pembuatan Kebijakan DPR,DPRD,Pemda, Yudikatif/Pengadilan
Hak Hidup; Kelangsungan Hidup; Perkembangan
ARGUMENTASI DASAR PENTINGNYA MEMBANGUN ANAK A. ARGUMEN HAK AZASI MANUSIA Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang sampai kepada potensi penuhnya. B.
ARGUMEN NILAI MORAL Melalui anak-anak, nilai moral ditumbuh-kembangkan
C.
ARGUMEN EKONOMI dan SOSIAL Pembangunan anak merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas bangsa dan masyarakat Kesiapan anak memasuki kehidupan mandiri Kesetaraan gender
37
Hak Dasar Anak • Bertahan hidup : standar hidup yang layak; papan, sandang, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
• Tumbuh kembang : segala hal yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensinya, pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktivitas sosial budaya, akses terhadap informasi, dll
38
• Perlindungan : semua yang diperlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran. • Partisipasi : memungkinkan anak untuk memainkan peran aktif dalam komunitasnya sesuai dengan kelebihan dan keterbatasan mereka terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan mereka.
Hak Anak Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif
Kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan
18,19,20,21,25,26,27
6,18(3),23,24,26, 27
Hak-hak sipil dan kebebasan 7,8,12,13,14,15,16,17, 37a
Perlindungan khusus 22,30, 32,33, 34,35,36,37,38,39, 40
Pendidikan, waktu bersantai dan main & kegiatan budaya 28,29,31
31 Hak-hak Anak 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HAK UNTUK: BEBAS BERAGAMA BEBAS BERKUMPUL SECARA DAMAI BEBAS BERSERIKAT BEREKREASI BERMAIN BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN-KEGIATAN SENI BUDAYA HIDUP DENGAN ORANG TUA KELANGSUNGAN HIDUP DAN BERKEMBANG TETAP BERHUBUNGAN DENGAN ORANG TUA
BILA DIPISAHKAN DENGAN SALAH SATU ORANG TUA HAK UNTUK MENDAPATKAN: 10 PERLINDUNGAN DARI PENANGKAPAN YANG SEWENANG-WENANG 11 IDENTITAS 12 INFORMASI DARI BERBAGAI SUMBER 13 KEWARGARAAN 14 NAMA 15 PELATIHAN KETERAMPILAN 16 PENDIDIKAN DASAR SECARA CUMA-CUMA 17 STANDAR HIDUP YANG LAYAK
41
H AK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN: 18 19 20 21 22 23 24
DARI PERAMPASAN KEBEBASAN DARI PERLAKUAN KEJAM, HUKUMAN DAN PERLAKUAN TIDAKMANUSIAWI DARI SIKSAAN HUKUM JIKA MENGALAMI EKSPLOITASI SEKSUAL DAN KEGUNAAN SEKSUAL KHUSUS DALAM SITUASI YANG GENTING KHUSUS DARI PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN PERDAGANAN ANAK KHUSUS JIKA MENGALAMI EKSPLOITASI SEBAGAI ANGGOTA
42
H AK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN:
25 26
27
28 29 30 31
KELOMPOK MINORITAS ATAU KELOMPOK ADAT KHUSUS JIKA MENGALAMI KONFLIK HUKUM KHUSUS JIKAMENGALAMI EKSPLOITASI DALAM PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KHUSUS SEBAGAI PENGUNGSI KHUSUS, JIKA MENGALAMI EKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA ANAK KHUSUS DALAM KONFLIK BERSENJATA PRIBADI STANDAR KESEHATAN YANG PALING TINGGI
43
Program Nasional tentang Pengarusutamaan Hak Anak (2004-2015) Terdiri dari 4 bidang : • Kesehatan Anak • Pendidikan Anak • Perlindungan Anak • Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS terhadap Anak
44
KEBIJAKAN KOTA SEMARANG MENUJU KOTA LAYAK ANAK
Bidang Kesehatan • AKI : 2007 terdapat 1,98 %, 2008 – 1,97 %, 2009 – 0,76 % s/d Mei 2009 (terdapat penurunan yang sangat signifikan). • AKB : 2007 terdapat 0,08 %, 2008 – 0,11 %, 2009 – 0,09 % s/d Mei 2009 • Gizi Buruk : 2007 terdapat 27, 2008 - 30, 2009 – 44 s/d Mei 2009 (disebabkan telah dilakukan pelacakan atau deteksi dini yang melibatkan Kader Posyandu (2009 – 1480 Posyandu) •
Adanya 37 Puskesmas Ramah anak, melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), telah dilaksanakan screening mengenai Stimulan Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, di ruang KIA tersedia area bermain anak. Rumah Sakit Ramah Anak, terpenuhinya hak anak dengan mendapatkan asi, melalui leaflet, poster yang disediakan, juga ruang pemeriksaan anak tersedia ruang anak untuk mengurangi tingkat stress.
Bidang Pendidikan
1. Bebas Buta Aksara – Kota Semarang telah tuntas buta aksara tahap pelesarian, SK Walikota Semarang. 2. Gerakan Wajib Belajar – melaksanakan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun, SK Walikota Semarang 3. Sekolah Ramah Anak - tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZSS) dengan adanya tempat penyeberangan, sekolah gratis bagi anak-anak wajar. 4. Kota Semarang telah menjadikan fungsi pendidikan sebagai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang, melalui Rumah Pintar, terdapat 154 Rumah Pintar di Tingkat Kelurahan di Kota Semarang (+130 rumah pintar yang berjalan)
Bidang Kependudukan Untuk memenuhi hak hidup, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan akta kelahiran gratis, bagi anak usia 0 s/d 60 hari kerja, dengan SK Walikota Semarang Bidang Perlindungan Dan untuk memenuhi hak perlindungan, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki sebuah Lembaga Pelayanan Penanganan Terpadu “ Seruni”, dan untuk mendekatkan Pelayanan Penanganan Terpadu di tingkat Kecamatan telah terbentuk PPTK di 6 Kecamatan sebagai pilot project. (PPTK Banyumanik, PPTK Pedurungan, PPTK Semarang Utara dan PPTK Semarang Barat, PPTK Semarang Timur dan PPTK Gunungpati) Bidang Partisipasi Adanya Forum Anak Kota Semarang (FASE) yang telah lahir pada tanggal 6 Oktober 2007, merupakan keterlibatan FASE dalam Musrenbang, yang diawali dari FASE Tingkat Kecamatan, yaitu di Kecamatan Tembalang, yang sudah launching pada bulan Juni 2009 (Muker Anak tgl.20 s/d 22 Juni 2010)
1. Untuk mewujudkan Kota Semarang Kota Layak Anak, melalui sinergisitas program yang ada di masing-masing SKPD terkait Kota Semarang untuk melakukan perencanaan program kegiatan perspektif anak. 2. Membentuk Jejaring antara Pemerintah Kota Semarang dengan LSM Peduli Anak, Swasta untuk mewujudkan Kota Semarang Kota Layak Anak. 3. Mengajak SKPD terkait sebagai pemangku kebijakan, untuk bersama-sama melakukan yang terbaik untuk anak, khususnya anak-anak di Kota Semarang yang masih hidup di jalan. (Ironis ketika kita bicara Kota Layak Anak ternyata masih ada anak-anak yang masih hidup di jalan) 4. Mari kita lakukan yang terbaik untuk anak !!
Terima kasih Dra. Okky Maria, M.Si HP. 08156518960 Email :
[email protected]
