KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disampaikan pada acara Pembahasan Indikator KLA, 18 April 2015
INDIKATOR PENGEMBANGAN KEBUPATEN/KOTA LAYAK ANAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
kelembagaan
PERLINDUNGAN KHUSUS
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan utk menjamin & melindungi Anak dan hak-haknya agar dpt hidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat & martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi
3
TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK
Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera 4
PERLINDUNGAN KHUSUS
adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya 5
PERUBAHAN MENDASAR UU PA Perubahan atas definisi dan cakupan terkait perlindungan khusus bagi anak. Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penegasan terkait peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Pendanaan, serta pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Mengakomodir kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak, khususnya anak korban kejahatan seksual yang telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
Memperkuat koordinasi antarpemerintah, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya dalam mekanisme penyelenggaraan perlindungan anak di pusat dan daerah. Keterlibatan masyarakat yang di dalamnya memuat unsur kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan media massa juga menjadi kemajuan signifikan dari perubahan UndangUndang ini. Dengan kuatnya komitmen dan dukungan dari berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya penyelenggaraan perlindungan anak.
Memberikan kejelasan tentang adanya dukungan dari Komisi independen, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaran perlindungan anak. Keberadaan KPAI diharapkan akan menjadi mitra strategis di dalam mengoptimalisasikan penyelenggaran perlindungan anak. Memberikan kejelasan terkait dengan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk optimalisasi dari unit-unit pelayanan teknis yang ada di daerah, yang selama ini keberadaannya sangat membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
Mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat. Mengatur tentang pemberian restitusi bagi anak korban kejahatan tertentu, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Khusus bagi Anak a. b. c. d. e.
Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; g. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; h. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; i. Anak yang menjadi korban pornografi; j. Anak dengan HIV/AIDS; k. Anak korban kejahatan seksual; l. Anak korban jaringan terorisme; m. Anak Penyandang Disabilitas; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Indikator Untuk Perlindungan Khusus: Ada unit Kerja / Lembaga (Pemerintahan dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Adanya standar layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ada SDM profesional yang menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ada sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ada mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
PP DAN PERPRES AMANAT UU PA PP mengenai: 1. Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ( Ps.33 (5) 2. Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Ps.38A) 3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Ps.41A) 4. Perlindungan Khusus bagi Anak (Ps.71c) 5. Pelaksanaan Restitusi (Ps.71D (2) 6. Penyelenggaraan Koordinasi (Ps.73A(3) Perpres mengenai: 1. Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (Ps.21(6) 2. Kelengkapan organisasi, mekanisme kerj dan pembiayaan KPAI (Ps.75(4)
Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat DASAR HUKUM: UU. No. 35/2014 tentang Perubahan UU. No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak,
Pasal 72 mencantumkan: (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan dunia usaha
Lanjutan… Inpres No. 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak • menginstruksikan Gubernur/Bupati/Walikota untuk meningkatkan peran aktif aparatur pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak
Diperlukan INTERVENSI TERINTEGRASI Perlindungan Anak
KELUARGA (HARUS MERUBAH MINDSET, SEMAKIN PEKA DAN RAMAH PADA ANAK)
ANAK (ANAK HARUS TAHU CARA MEMBELA DIRI KETIKA TERANCAM)
MASYARAKAT (HARUS RAMAH DAN LAYAK BAGI TUMBUH KEMBANG ANAK)
Pengembangan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
Sinergi program dan kegiatan serta kelembagaan secara lintas bidang dan multi disiplin pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam perlindungan anak Replikasi model dari praktek terbaik dalam perlindungan anak telah dikembangkan oleh mitra kerja secara efektif yang mencakup tingkatan anak, keluarga, dan masyarakat serta terintegrasi di provinsi dan kabupaten/kota.
Mekanisme Replikasi Praktek Terbaik 1. Pengembangan mekanisme koordinasi • koordinasi mulai dari tingkat pusat (KPP-PA), Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan replikasi pada praktek terbaik ( model) yang telah dikembangkan oleh mitra kerja mulai dari tingkat individu (anak), keluarga dan masyarakat
2. Implementasi Replikasi Daerah • Dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan praktek terbaik perlindungan anak yang mencakup tingkat individu, keluarga dan masyarakat
3. Monitoring dan Evaluasi •
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk upaya perbaikan berkelanjutan dalam perlindungan anak yang efektif
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diterbitkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. UU No. 11 Tahun 2012 ini mengamanatkan 6 PP dan 2 Perpres. Dalam Pasal 94 mengamanatkan kepada KPP dan PA untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPPA.
PP DAN PERPRES AMANAT UU SPPA PP mengenai: 1. Diversi (Ps. 15) 2.Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan (Ps. 21) 3. Pedoman register perkara anak (Ps. 25) 4.Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Ps. 71) 5.Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak (Ps. 82) 6.Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPPA (Ps. 94) Perpres mengenai: 1. Pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (Ps. 90) 2.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Ps. 92)
Anak adalah masa depan bangsa, lindungi dan penuhi hak-haknya
