DEPUTI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Sakernas BPS Sep 2010, Jumlah angkatan kerja : 116,5 juta Jumlah yang bekerja sebesar 107,9 juta orang, TPAK Perempuan sebesar 51,76 persen, sedangkan TPAK laki-laki sebesar 83,65%. sedangkan perempuan sebesar 8,76% pengangguran laki-laki 7,51% Perempuan dengan status pekerja tidak dibayar yaitu 72,32%. Jam kerja penduduk perempuan yang bekerja selama seminggu lebih dari 35 jam sebesar 56,83% sedangkan laki-laki 73,07%. Rata-rata upah pekerja perempuan sepertiga lebih rendah dibanding upah lakilaki. Perempuan sebagai pengusaha 41,40% sedangkan laki-laki sebesar 58,60 persen. Tenaga kerja Perempuan SD ke bawah 72,25 persen sedangkan laki-laki 66,45 persen. Perempuan diperkirakan bekerja di sektor informal mencapai 70%
PERMASALAHAN TENAGA KERJA PEREMPUAN LUAR NEGERI
DALAM NEGERI 1. • • •
• • 2. • •
• • •
Formal: TPAK selalu lebih rendah Perempuan banyak bekerja dibawah jam kerja normal (< 35 jam per minggu) Masih ada Perbedaan Upah, Bidang Kerja, Karir, antara laki dan perempuan Masih adanya pelanggaran hak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Pengawasan thd penerapan Norma Kerja Perempuan belum berjalan secara optimal
1.
Informal Kualitas SDM Rendah Bekerja sebagai pekerja rumah tangga, industri rumahan, pekerja rumahan, pertanian perkebunan, nelayan, perdagangan kecil, pasar tradisional, pedagang kakilima, dan lain-lain Belum ada data base tentang pekerja informal Sering terjadi pelanggaran hak Belum adanya kebijakan yang melindungi tenaga kerja perempuan sektor informal
• Kualitas SDM rendah, Pendidikan rendah
Formal:
2. Informal : • Minimnya informasi • Bekerja sebagai PRT, buruh perkebunan, upah rendah bahkan tidak dibayar, mengalami penyiksaan, perkosaan, PHK Sepihak, tidak sesuai PK, Penempatan tidak sesuai prosedur, dll
• Banyak pelanggaran sejak pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan • Koordinasi perlindungan tki antar stakeholder lemah, belum ada mekanisme penyelesaian kasus
• Kebijakan (peraturan perundangan belum berpihak) • Data belum optimal
Landasan Hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Tugas dan Fungsi KPP&PA (Perpres No. 47 Tahun 2009) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara Kementerian PP dan PA mempunyai tugas: • menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Menyelenggarakan fungsi: • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawabnya • Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5
PRINSIP PERLINDUNGAN Setiap Anggota Keluarga adalah subyek atas hakhaknya
Setiap Ortu dibebani tgjwb utk hidup dan tumbuh kembang anak/anggota kel
Perlindungan
Masyarakat harus berpartisipasi dalam tgjwb ortu dan kewajiban negara Negara Berkepentingan terhadap kualitas setiap warga, sehingga dibebani kewajiban mendayagunakan seluruh sumberdayanya, termasuk hukum, untuk melindungai setiap warga dan hak-haknya
“Zero tolerance policy” untuk tindak kekerasan terhadap perempuan Kesetaraan Gender Kebijakan
1. 2. 3.
Pencegahan Pelayanan Spm Pemberdayaan
Fokus: Perempuan Dan Anak
STRATEGI •
• •
•
Pengembangan dan Penyerasian Perangkat hukum dan Kebijakan Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Kelembagaan di Tingkat lokal dan Internasional Pelaksanaan Aksi Afirmasi untuk situasi tertentu 7
POLA PIKIR STRATEGI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Masyarakat Pendidikan
Perjalanan Masalah
Masyarakat rentan Miskin
Kesehatan
Pekerjaan Terbatas
• • • • •
Ekonomi
Lansia Rentan
• •
Buta Huruf
Sosial
Pengungsi
Traficking Exploitasi Migrasi Pembedaan Pembatasan Akses Penindasan Pelanggaran Hak Asasi
Akibat
Kekerasan
Diskriminas i
37
UMUM
Meningkatkan rasa aman bagi perempuan dalam pemenuhan hak asasinya sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis. Khusus Bidang Ketenagakerjaan
Menurunkan angka kekerasan perempuan bidang ketenagakerjaan
terhadap
25
1. PENCEGAHAN •
• • • • •
Penyusunan Berbagai Peraturan Perundangan dan kebijakan Kajian kritis terhadap UU 13 Tahun 2003 Menyusun pedoman perlindungan Perempuan yang bekerja di perusahaan Advokasi kepada Pimpinan Daerah Sosialisasi bagi SKPD, Elemen Masyarakat KIE Melalui berbagai media Membentuk kelompok kerja Aksi Afirmasi
2. PELAYANAN
UPAYA PELAYANAN
• • • • •
• •
Penanganan pengaduan Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Sosial Penegakkan dan Bantuan Hukum Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
•
Meningkatkan kualitas SDM. Sarana, Prasarana Meningkatkan cakupan Layanan Meningkatkan integrasi dengan unit-unit layanan
3. PEMBERDAYAAN • Koordinasi dalam Peningkatan keterampilan dan Pelatihan • Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI
PENDATAAN Dalam perlindungan TK Perempuan, Kementerian PP dan PA, selain pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan, adalah dengan mengembangkan : • Sistem Pencatatan dan Pelaporan Korban Kekerasan terhadap hak tenaga kerja Perempuan • Melakukan Pemantauan, evaluasi dan mengkoordinasikan kasus TK Perempuan • Memantau TK Perempuan yang mengalami permasalahan, di Perusahaan • Selain itu KPP dan PA, akan melakukan pendataan bekerja sama dengan unit-uanit layanan masyarakat seperti SP/SB, LBH, LSM, Organisasi Perempuan, dll
11
UPAYA YANG DILAKUKAN KPP PA DALAM PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN Penyusunan Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Perusahaan (Formal) Upaya yang dilakukan: 1. Membuat pedoman perlindungan tenaga kerja perempuan (termasuk penca) 2. Melakukan pencatatan terhadap pelanggaran hak tenaga kerja
Tenaga Kerja Perempuan Informal • Menyusun Kebijakan Perlindungan Perempuan Pelaku Pedagang Kecil, Tradisional, Pasar, Kakilima • Menyusun Kebijakan Perlindungan Perempuan Pelaku Umkm • Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan • Penyusunan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Perlindungan TKI Perempuan yang bekerja di LN Kegiatan yang dilakukan Kementerian PP PA Anggota Tim Pokja TKI Bermasalah dan Anggota Tim Kebijakan Reformasi Pemantauan dan Pendataan Pemulangan Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja di luar negeri dan permasalahannya di Bandara Soekarno Hatta, dan Pemantauan Pemberangkatan dan Pemulangan TKI Perempuan di Embarkasi dan Debarkasi Kajian Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang bias gender di Botabek UU No. 39 Tahun 2004 Fasilitasi Advokasi bagi PPTKIS tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Perempuan LN Penyusunan buku pegangan TKI perempuan yang bekerja keluar negeri Menyusun kebijakan bina keluarga TKI Menyusun Modul Kompetensi (Penguatan Mental) TKI Perempuan
