KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG PERTANIAN NOMOR: 17/MEN.PP DAN PA/09/2012 NOMOR: 06/MoU/RC.110/9/2012 Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. LINDA AMALIA SARI
:
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SUSWONO
:
Menteri Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
PIHAK...
-2PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara PARA PIHAK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara; b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing masing; c. bawah setiap warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan berhak berperan serta meningkatkan kualitasnya dalam mengembangkan sektor pertanian; dan d. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Pertanian:
mengadakan Pelaksanaan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3.Responsif...
-33. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan dan pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 4. Data terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di bidang pertanian. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran PARA PIHAK untuk pelaksanaan PUG sebagai strategi dan program pembangunan di bidang pertanian. Pasal 3 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. meningkatkan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan PUG dalam pembangunan di bidang pertanian; dan b. meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender dalam pembangunan di bidang pertanian. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. perumusan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender di bidang pertanian; b. koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan efektivitas PUG di bidang pertanian; dan c. bantuan teknis pelaksanaan PUG di bidang pertanian. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5 PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka pemberian bantuan teknis pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Pertanian; b.menyediakan...
-4b. menyediakan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diperlukan untuk penguatan kapasitas kelembagaan di Kementerian Pertanian; c. memberikan bantuan teknis berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi, advokasi, dan penyediaan bahan dan data kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan PUG di bidang pertanian; dan d. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengintegrasian isu gender dalam perumusan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender di Kementerian Pertanian. Pasal 6 PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. menyusun perencanaan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender; b. menyusun data terpilah dan statistik gender di bidang pertanian; c. memperkuat dan mengefektifkan Kelompok Kerja PUG; d. menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan koordinasi internal dalam pelaksanaan PUG di bidang pertanian; e. menyusun dan melaksanakan data terpilah dan statistik gender di bidang pertanian; dan f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di bidang pertanian. Pasal 7 PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan PUG di bidang pertanian; b. memberikan bantuan teknis pelaksanaan PUG pada badan/lembaga yang berada di bawah lingkungan Kementerian Pertanian serta dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota; dan c. melakukan kajian tentang isu dan permasalahan gender di bidang pertanian. BAB V PELAKSANAAN Pasal 8 Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui kerjasama fungsional antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal...
-5Pasal 9 (1) Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi, meningkatkan kerjasama dan menjamin sinergi dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu pelaksanaan PUG di bidang pertanian, dibentuk Kelompok Kerja. (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakilwakil dari PARA PIHAK yang melaksanakan program kegiatan. (3) Mengenai susunan keanggotaan, mekanisme dan tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur bersama oleh PARA PIHAK. Pasal 10 (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan koordinasi dengan mengadakan pertemuan berkala untuk peningkatan efektivitas PUG di bidang Pertanian. (2) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun. Pasal 11 (1) Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing wakil PARA PIHAK. BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 12 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahun, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini. (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. BAB...
-6BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 13 (1). Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. (2). Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk Ketentuan Tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli. (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
