KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG PENYIARAN
NOMOR : 15/MPP-PA/04/2011 NOMOR : 05/NK/KPI/04/2011
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG PENYIARAN
NOMOR : 15/MPP-PA/04/2011 NOMOR : 05/NK/KPI/04/2011
Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas, bulan April, tahun dua ribu sebelas, di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
LINDA AMALIA SARI
2.
DADANG RAHMAT HIDAYAT
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KESATU”. : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang berkedudukan Jl.Gajah Mada No.8, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
-2-
PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing yang termuat dalam: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Selanjutnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
-3-
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, sinergi dan kesepahaman antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan isi siaran yang memberikan perlindungan perempuan dan anak. Pasal 2 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. mewujudkan isi siaran yang tidak mengarah kepada segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan b. meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang penyiaran. Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, dan kerjasama dalam pengawasan isi siaran, sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pengarasutamaan di lembaga penyiaran tentang perlindungan perempuan dan anak. Pasal 4 PELAKSANAAN (1) Pelaksanaan pengawasan isi siaran di bidang penyiaran: a. segala bentuk pornografi, terutama pornografi anak, jasa pornografi anak, dan eksploitasi seksual perempuan; b. kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; c. isi siaran yang menjurus kepada adegan seksual; d. isi siaran yang bermuatan adegan tarian, gerakan tubuh, lirik, suara, dan/atau bunyi yang dapat membangkitkan gairah seks; dan e. isi siaran yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak.
-4-
(2) Pelaksanaan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di bidang penyiaran meliputi: a. pembuatan iklan layanan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; b. liputan/tayangan/seminar/workshop/diskusi tentang perlindungan perempuan dan anak; dan c. pengarusutamaan perlindungan perempuan dan anak di lembaga penyiaran. Pasal 5 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; b. PARA PIHAK melakukan pengawasan isi siaran untuk melindungi perempuan dan anak, baik sendiri maupun bersama-sama; c. PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak di lembaga penyiaran; d. PARA PIHAK saling memberikan informasi tentang pengaduan masyarakat yang terkait isi siaran yang merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak; e. PARA PIHAK saling melibatkan dalam penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak di bidang penyiaran; f. PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU terkait isi siaran yang mengarah kepada segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pasal 6 JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini. Pasal 7 PENDANAAN Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing pihak.
-5-
Pasal 8 PENUGASAN Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menugaskan pejabat/unit kerja tertentu sebagai penanggungjawab.
Pasal 9 PENUTUP (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. (2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Pasal 10 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.
-6-
