KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 06/MEN.PP & PA/5/2010 Nomor : KEP. 85/MEN/V/2010 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
Pada hari ini, Rabu, tanggal lima, bulan Mei, tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan Alamat
: Linda Amalia Sari, S.IP. : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama Jabatan Alamat
: Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1
a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; b. bahwa Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai dengan kewenangan dan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab lakilaki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 2. Sensitif gender adalah seseorang yang memiliki pola pikir, sikap dan tingkah laku serta pengambilan keputusannya yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 3. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 4. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 5. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG, adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. 6. Data terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh pembangunan yang meliputi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 7. Statistik Gender adalah data mengenai relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
2
8. Kelompok Kerja PUG, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi/koordinasi bagi penggerak pelaksanaan PUG di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9. Focal Point Gender, yang selanjutnya disebut FPG, adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis PUG di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan kebijakan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan efektifitas PUG di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Pasal 3 Tujuan Kesepakatan Bersama ini: a. adanya peningkatan efektifitas penyusunan perencanaan program, kegiatan dan ARG serta pelaksanaannya di bidang ketenakerjaan dan ketransmigrasian; dan b. adanya kebijakan khusus untuk mempromosikan dan menangani hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang responsif gender dari tahap perencanaan, program, anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi; b. fasilitasi penguatan Pokja PUG di bidang sumber daya manusia, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; dan c. kajian kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka advokasi, sosialisasi dan pelatihan PUG di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3
b. menyediakan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diperlukan untuk penguatan kapasitas kelembagaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. memberikan bantuan teknik penyusunan data terpilah dan statistik gender di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. d. memberikan bantuan teknik pengintegrasian isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 6 PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: a. menyusun perencanaan program dan anggaran serta melaksanakan kegiatan yang responsif gender; b. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan PUG/ARG di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif gender; d. menyusun data terpilah dan statistik gender serta menyediakan bahan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang responsif gender; dan e. memperkuat dan mengefektifkan Pokja PUG serta melakukan kajian tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang responsif gender. Pasal 7 Dalam rangka peningkatan efektifitas PUG di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG; b. melakukan koordinasi dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan PUG; dan c. melakukan pertemuan berkala untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan PUG. BAB V PELAKSANAAN Pasal 8 Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui kerjasama fungsional antara PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4
BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 9 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berkahirnya Kesepakatan Bersama ini. BAB VII PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oelh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
PIHAK KEDUA
T
PIHAK PERTAMA
ttd.
ttd.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
LINDA AMALIA SARI, S.IP.
5
