KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI BANTEN
1
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI BANTEN NOMOR : 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 NOMOR : 400/MoU-III-Huk/2010 Pada hari ini Senin, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu sepuluh, yang bertandatangan di bawah ini : 1.
LINDA AMALIA SARI, S.IP
2. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen K.H Syam’un Nomor 5 Serang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota telah menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 2
terkait dengan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu ada komitmen nasional dan daerah untuk melakukan kesepakatan bersama pencapaian kinerja; c. bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja; d. bahwa untuk terlaksananya urusan wajib pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintahan daerah dan seluruh lapisan masyarakat; e. bahwa untuk membantu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan wajib di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dilakukan kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintahan daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu adanya Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten. Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. 2. Kelembagaan PUD adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan. 3. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 6. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut 3
jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. 7. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. 8. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Pasal 2 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam berbagai program yang dilaksanakan di Provinsi Banten sesuai dengan target dan indikator pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2010-2014 dan akan dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun. Pasal 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. pelaksanaan strategi PUG dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG; b. pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan; dan c. pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, PIHAK KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk : a. fasilitasi pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG; b. fasilitasi pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak; c. fasilitasi penyusunan data gender dan anak; dan d. sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi terkait pembangunan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak. Pasal 5 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pencapaian Kinerja di bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Banten, PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk : a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan dan
penguatan kelembagaan PUG dan pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota; b. menerapkan pelaksanaan PUG mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam berbagai bidang pembangunan daerah; 4
c. melaksanakan penyusunan data gender dan anak; d. melaksanakan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak; e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan, komunikasi informasi dan edukasi
terkait pembangunan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota. Pasal 6 Pencapaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijabarkan berdasarkan hasil rumusan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010. Pasal 7 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan PUG, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan dan perlindungan anak yang dilaksanakan dalam pembangunan daerah; dan b. koordinasi dalam penanganan berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Pasal 8 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir 31 Desember 2014. (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pasal 9 PENDANAAN Pendanaan pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5
Pasal 10 PENUTUP (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
ttd. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE
PIHAK KESATU,
ttd. LINDA AMALIA SARI, S.IP
6
