NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR NOMOR TANGGAL
: 910/ MoU.16 - Huk/2011 : 164/10/DPRD/ XI/2011 /2011 :
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR
BELAKANG
PENYUSUNAN
PRIORITAS
DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Tahun
Anggaran
2014
disesuaikan
dengan I-1
kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran dan SKPD yang melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan prioritas yang terkait. Sesuai Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif. Selanjutnya KUA dan PPAS definitif tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(RKA-SKPD)
dalam
menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 intinya berisikan plafon anggaran sementara untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.
I-2
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD (KUA) yang bertujuan: 1. Sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta landasan bagi penyusunan RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014; 2. Sebagai dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah; 3. Sebagai dasar penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas tahun anggaran 2014; 4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2014. 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
182,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4010); I-3
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I-4
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
I-5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
I-6
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam I-7
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jabar Banten Syari’ah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Banten Global Development; 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); I-8
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4); 32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Banten Global Development Untuk Pembentukan BPD Banten; 36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014.
I-9
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2007-2012 menunjukkan adanya tren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan efektivitas
fluktuasi
kegiatan
dan dan
diupayakan akurasi
diminimalisasi
perencanaan
melalui
pendapatan.
Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. 2.1. PENDAPATAN DAERAH Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp. 6.861.354.012.000,-
2.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp. 4.675.126.000.000,-. Jumlah PAD tersebut bersumber dari : 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.473.832.000.000,-. Kenaikan ini terutama bersumber dari : a) Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.1.365.932.000.000,b) Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 2.133.900.000.000,-; c) Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
sebesar
Rp.645.000.000.000,-; d) Pajak Air Permukaan (AP) sebesar Rp.29.000.000.000,-;
e)
Pajak
Rokok
sebesar
Rp.300.000.000.000,-. 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 66.970.000.000,-. bersumber
dari
Rp.62.207.000.000,-;
:
a) b)
Retribusi Retribusi
Jasa Jasa
Umum
sebesar
Usaha
sebesar II - 2
Rp.3.251.000.000,-; c) Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp.1.512.000.000,-. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 38.600.000.000,-. Nilai pendapatan pada pos ini terutama diperoleh dari : a) Bagian Laba Keuangan Bank Jabar Banten sebesar Rp.35.500.000.000,- b) Bagian Laba Keuangan BPR / LPK sebesar Rp.600.000.000,- ; dan c) Deviden PT.
Banten
Global
Development
(BGD)
sebesar
Rp.2.500.000.000,4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 95.724.000.000,-, diperoleh dari : a) Hasil Penjualan
Aset
Daerah
Yang
Tidak
Dipisahkan
sebesar
Rp.190.000.000,- b) Jasa Giro sebesar Rp. 4.534.000.000,-; c) Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp.63.000.000.000,,-; dan d) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp.10.000.000.000,-, dan e) Fasilitasi Diklat Kab/Kota/Instansi Vertikal Rp.18.000.000.000,-. 2.2.1. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Tahun
kemungkinan
Anggaran
tidak
2013,
stabilnya
dengan harga
mengantisipasi hasil
produksi
minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014 dan/atau tidak II - 3
tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2012. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012; 2) Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran 2014, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas; 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2014 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur.
II - 4
Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas, maka Pendapatan Dana Perimbangan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1.134.309.012.000,-. Jumlah Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp. 405.819.000.000,2) Dana
Alokasi
Umum
ditargetkan
sebesar
Rp.728.490.012.000,-; 2.2.2. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam R-APBD Tahun Anggaran 2014, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam R-APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.051.919.000.000,-. Jumlah dana tersebut diperoleh
dari
Pendapatan
Hibah
Pihak
Ketiga,
sebesar
Rp.5.400.000.000,- serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus II - 5
untuk
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
sebesar
Rp.1.046.519.000.000,Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 : Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah R-APBD Tahun Anggaran 2014 NO 1
PENDAPATAN DAERAH
TARGET TA. 2014 (Rp)
1 1.1 1.2 1.3 1.4
2 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
3 4.675.126.000.000 4.473.832.000.000 66.970.000.000 38.600.000.000 95.724.000.000
2 2.1 2.2 2.3
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.134.309.012.000 405.819.000.000 728.490.012.000 -
3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.051.919.000.000
3.1 3.2
Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
5.400.000.000 1.046.519.000.000 6.861.354.012.000
4
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
450.000.000.000
JUMLAH DANA TERSEDIA
7.311.354.012.000
4.1
450.000.000.000
II - 6
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian dan indikator kinerja baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan. Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, dan belanja mengikat yang meliputi : 1. Belanja Pegawai (gaji); 2. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota; 3. Belanja Program dan Kegiatan; 4. Belanja Tidak Terduga; 5. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014, Total Belanja Daerah dalam R-APBD Provinsi Banten dalam penganggarannya direncanakan sebesar Rp. 7.022.866.012.000,-, dialokasikan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar
III - 1
Rp.3.917.596.012.000,-
dan
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.3.105.270.000.000,-. Belanja
Langsung
yang
merupakan
Belanja
Program
Pembangunan akan digunakan untuk membiayai prioritas dan program pembangunan yang meliputi unsur-unsur yang terkandung dalam tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2014. Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2014
NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN Memantapkan konektivitas dan daya dukung pusatpusat pertumbuhan.
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)
80
BMTR
90
BMTR
Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (ha)
8,14
SDAP
2.448,88
SDAP
1.537,5
SDAP
111
SDAP
2
SDAP
3
SDAP
INDIKATOR
Pekerjaan umum; Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
Tingkat ketersediaan bersih dan sanitasi (m3)
air
Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Kantor
Gedung
III - 2
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 (%) Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 (%)
35,85
Dishubkominfo
39.72
Dishubkominfo
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)
20
SDAP
Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)
3
Bappeda
4,67
BMTR
Rasio Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)
1
BMTR
Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (unit)
25.000
Distamben
312
Distamben
INDIKATOR
Perhubungan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
Perumahan; Pembinaan dan Penataan Perumahan Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Energi dan Sumber Daya Mineral; Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
III - 3
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
2
Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan mendirikan Bank Banten.
Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)
90
SKPD PENANGGUNG JAWAB Distamben
Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dok) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)
14
Distamben
4
Distamben
Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (dok) Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)
10
Distamben
1
Distamben
4
Distamben
Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)
20
BKPMPT
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)
8.51 T
BKPMPT
Nilai Realisasi PMDN (Rp)
3.68 T
BKPMPT
INDIKATOR
TARGET 2014
Penanaman modal; Peningkatan Iklim Investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Investasi
III - 4
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)
15,28
K-UMKM
15,28
K-UMKM
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)
26
K-UMKM
26
K-UMKM
Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)
17,66
K-UMKM
17.66
K-UMKM
2.088.584
Distanak
43.360
Distanak
28.000
Distanak
INDIKATOR
Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
Pertanian; Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Produksi (GKG) (ton) Surplus Beras (ton) Penyediaan Padi (ha)
Benih
Padi
Sumber
III - 5
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)
70.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB Distanak
Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) Cakupan peningkatan upayaupaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)
27.766
Distanak
30.690.558
Distanak
500
Hutbun
3
Hutbun
1
Hutbun
3
Hutbun
85.000
Hutbun
67,15
DKP
> 100
DKP
Jumlah Produksi Benih Ikan (milyar ekor)
1
DKP
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)
1.600.000
DKP
105
Distanak
4
Distanak
8
Distanak
INDIKATOR
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
TARGET 2014
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Nilai Tukar Petani (NTP) Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit) Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)
III - 6
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
6
SKPD PENANGGUNG JAWAB Hutbun
250
Hutbun
0.75
DKP
Jumlah Ekspor Perikanan (ton) Tingkat Kosumsi Ikan (kg/kapita)
2500
DKP
27
DKP
Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)
5
Distanak
Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)
24
Distanak
2
Hutbun
20
BKPP
Cakupan ketersediaan Taktor (unit)
27
Distanak
Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)
2
Distanak
3200
Distanak
20
Disbudpar
15
Disbudpar
TARGET 2014
INDIKATOR Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (ha) Pariwisata; Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
Meningkatnya pengembangan wisata(%) Meningkatnya pengelolaan wisata(%)
daya
tarik
kualitas destinasi
III - 7
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
Industri; Peningkatan Daya Saing Industri
Perdagangan; Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dlm negeri dan luar negeri(%)
20
SKPD PENANGGUNG JAWAB Disbudpar
20
Disbudpar
Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%)
20
Disbudpar
20
Disbudpar
Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan instansi lainnya (%)
21
Disbudpar
Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)
20
Disperindag
20
Disperindag
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)
20
Disperindag
20
Disperindag
Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)
20
Disperindag
20
Disperindag
INDIKATOR
TARGET 2014
III - 8
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Luas Areal Konservasi Laut (ha)
1
DKP
Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (kasus)
12
DKP
Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit) Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)
6
Hutbun
10
Hutbun
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)
42
Dindik
APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho (%)
99,24
Dindik
99,32
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C (%)
62,28
Dindik
Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan
2,383
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%) Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)
6.9
Dindik
5
Dindik
INDIKATOR
Kelautan dan perikanan; Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Kehutanan; Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
3
Optimalisasi peningkatan daya saing SDM
Pendidikan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi
III - 9
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)
12.500
Dindik
Rata -rata Lama Sekolah (tahun) Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)
9,19
Dindik
10
Dindik
Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)
56
BPAD
Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)
56
BPAD
Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)
43
BPAD
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)
74
Dinkes
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)
90
Dinkes
91
Dinkes
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)
70
Dinkes
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)
90
Dinkes
Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%)
100
Dinkes
85
Dinkes
INDIKATOR
Perpustakaan. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Kesehatan; Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Upaya Kesehatan
III - 10
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinkes
Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%) Prevalensi HIV (%)
100
Dinkes
<0,5
Dinkes
90
Dinkes
<1
Dinkes
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)
30
Dinkes
76
Dinkes
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)
100
Dinkes
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)
50
Dinkes
Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)
100
Dinkes
Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%)
123
Dinkes
Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit) Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)
40
Dinkes
50
Dinkes
INDIKATOR
Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
TARGET 2014
III - 11
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinkes
23
RSU Malingping
Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RSUD Banten (%) Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
85
RSUD Banten
200
Dinkes
50
Dinkes
100
RSU Malingping/ RSUD Banten
200
RSU Malingping/ RSUD Banten
1
BPPMD
INDIKATOR
Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSU Malingping/RSUD Banten (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)
Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) (Kab/Kota)
TARGET 2014
III - 12
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Kepemudaan dan olah raga; Kepemudaan dan Kepramukaan
Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%) Rasio Pembinaan TKP3 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPPMD
20
BPPMD
100
BPPMD BPPMD
Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)
100
BPPMD
Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE ) (%) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)
100
BPPMD
100
BPPMD
Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (kwartir) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kelompok)
9
Dispora
14
Dispora
18 cabor/ 17 event
Dispora
1
Dispora
INDIKATOR
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (unit)
TARGET 2014
III - 13
NO 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
200
BKPP
617,0322
BKPP
0
BKPP
62
BKPP
100
BKPP
Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)
90
BKPP
10
BKPP
Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi
50
BKPP
Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social (kk) Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (kk) Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)
1.215
Dinsos
220
Dinsos
40
BPPMD
Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi (orang) Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang) Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi (orang)
901
Dinsos
1.122
Dinsos
530
Dinsos
INDIKATOR
Ketahanan pangan; Ketahanan Pangan Masyarakat
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton) Jumlah Cadangan Masyarakat (ton)
Pangan
Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)
Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Rehabilitasi Sosial
III - 14
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
16 Lbg
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinsos
yang
660
Dinsos
Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (orang)
307
Dinsos
Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) (orang)
390
Dinsos
Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (orang)
50
Dinsos
Jumlah bantuan untuk korban bencana (orang)
4.350
Dinsos
Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)yang dilatih (orang) Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (orang)
1.286
Dinsos
366
Dinsos
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (orang) Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (lembaga)
604
Dinsos
550
Dinsos
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) (orang) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (orang)
400
Dinsos
200
Dinsos
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (kegiatan)
12
Biro Kesra
TARGET 2014
INDIKATOR Jumlah lembaga sosial anak yang dibina (lembaga) Jumlah tuna sosial direhabilitasi (orang)
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
III - 15
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Ketenagakerjaan; Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga/or ganisasi keagamaan (lembaga)
600
SKPD PENANGGUNG JAWAB Biro Kesra
Meningkatnya Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)
4,73
Disnakertrans
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap tahunnnya (%)
11,56
Disnakertrans
Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatantenaga kerja (orang)
448
Disnakertrans
Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pembin aan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)
350
Disnakertrans
175
Disnakertrans
Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)
20
BLHD
INDIKATOR
TARGET 2014
Ketransmigrasian Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi
5
Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Lingkungan hidup; Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
III - 16
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Penanggulangan Bencana
6
Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Kependudukan dan catatan sipil; Penataan Administrasi Kependudukan
Kebudayaan; Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)
20
SKPD PENANGGUNG JAWAB BLHD
Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)
8.000
Hutbun
Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)
20
BLHD
Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%) Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%) Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)
100
BPBD
100
BPBD
100
BPBD
Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)
100
Biro Pemerintahan
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)
20
Disbudpar
20
Disbudpar
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)
23,53
Disbudpar
INDIKATOR
TARGET 2014
III - 17
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Kependudukan dan Keluarga Berencana Perencanaan pembangunan; Kerjasama Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Pengendalian Pembangunan Daerah
Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)
18,52
SKPD PENANGGUNG JAWAB Disbudpar
Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)
80
BPPMD
Perencanaan kerjasama pembangunan daerah (dokumen) Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)
3
Bappeda
100
Biro Pemerintahan
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)
100
Bappeda
Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%) Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD (%)
100
Bappeda
100
Biro Ekbang
Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%) Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)
68,42
Dishub kominfo
30
Set KPID
30
Set KPID
INDIKATOR
TARGET 2014
III - 18
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
INDIKATOR
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB Set KPID
Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)
100
Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%)
100
Biro Pemerintahan
100
Biro Pemerintahan
Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (dokumen)
2
Biro Ekbang
Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)
100
Biro Ekbang
Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)
5
Biro Ekbang
Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah (unit) Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah (dokumen) Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi (%)
6
Biro Ekbang
10
Biro Ekbang
100
Biro Humas
Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi (%)
100
Biro Humas
100
Kantor Penghubung
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (dokumen)
16
Biro Kesra
III - 19
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur
INDIKATOR
Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah (%) Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
100
Biro Aset dan Perlengkapan
5.837 T
Biro Aset dan Perlengkapan
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp) Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inform asi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)
3.572 T
DPPKD
2
DPPKD
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)
3
DPPKD
100
DPPKD
100
DPPKD
Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah (%)
100
Biro Organisasi
Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%) Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)
100
BKD
100
BKD
Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)
100
BKD
III - 20
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)
100
Seluruh SKPD
Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)
100
Seluruh SKPD
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur (%)
100
Inspektorat
Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)
20
Biro Hukum
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)
100
Biro Hukum
INDIKATOR
III - 21
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kearsipan Pembinaan Kearsipan Daerah
Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dokumen)
34
Balitbangda
Ketersediaan Informasi (paket)
Data dan Pembangunan
41
Seluruh SKPD
Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)
63
BPAD
63
BPAD
Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)
70
BPPMD
11
BPPMD
Rasio Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (posyantek) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)
2
BPPMD
85
BPPMD
3,8
BPPMD
INDIKATOR
III - 22
NO
7
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
URUSAN/ PROGRAM
Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) (%) Rasio Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)(desa/kelurahan)
6,38
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPPMD
6
BPPMD
Rasio pengembangan Pemerintahan Desa (desa)
1261
BPPMD
Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%)
353
Badan Kesbangpol
Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)
414
Badan Kesbangpol
Cakupan Pemeliharaan Daerah (%)
kegiatan Stabilitas
100
Badan Kesbangpol
Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%) Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan (%)
100
Pol PP
100
Pol PP
100
Pol PP
Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan (%)
100
Pol PP
INDIKATOR
TARGET 2014
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
III - 23
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
TARGET 2014
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD (%)
100
Set DPRD
100
Set DPRD
Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD (%)
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
INDIKATOR
III - 24
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN Anggaran Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.2.784.750.000.000,- akan dipergunakan untuk membiayai 78 (tujuh puluh delapan) program yang akan dilaksanakan oleh 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten berdasarkan urusan pemerintah daerah. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan SKPD Tahun Anggaran 2014 dituangkan secara deskriptif sebagaimana tabel 4.1. Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
URUSAN WAJIB 1 1.1
Pendidikan Dinas Pendidikan
234.800.000.000 234.800.000.000
2 2.1 2.2 2.3
Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Banten RSU Malingping
397.120.364.500 189.802.375.000 199.806.924.500 7.511.065.000
3 3.1 3.2
Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
1.246.925.000.000 872.200.000.000 374.725.000.000
IV - 1
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
4 4.1
Perumahan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
5 5.1 5.2
Penataan Ruang BAPPEDA Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
6 6.1 6.2
Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
28.700.000.000 25.350.000.000 3.350.000.000
7 7.1
Perhubungan DISHUBKOMINFO
17.300.000.000 17.300.000.000
8 8.1 8.2
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11.015.000.000 9.765.000.000 1.250.000.000
9 9.1
Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Pemerintahan
1.000.000.000 1.000.000.000
10
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak BPPMD
10.1 11
dan
20.525.000.000 20.525.000.000 2.850.000.000 850.000.000 2.000.000.000
dan
Keluarga
3.900.000.000 3.900.000.000
11.1
Keluarga Berencana Sejahtera BPPMD
400.000.000
12 12.1 12.2 12.3
Sosial Dinas Sosial BPPMD Biro Kesra
74.150.000.000 40.600.000.000 1.900.000.000 31.650.000.000
13 13.1
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.016.900.000 12.016.900.000
14 14.1
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM
16.500.000.000 16.500.000.000
15 15.1
Penanaman Modal BKPMPT
11.950.000.000 11.950.000.000
16 16.1
Kebudayaan Dinas Budaya dan Pariwisata
17 17.1
Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
400.000.000
2.769.000.000 2.769.000.000 10.750.000.000 10.750.000.000
IV - 2
URUSAN/SKPD 1
18
18.1 19
2
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3
14.640.000.000
19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 20 20.1
Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
5.900.000.000 5.900.000.000
21 21.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPPMD
8.500.000.000 8.500.000.000
22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10
Statistik Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.690.588.000 1.200.000.000 197.625.000 193.075.500 488.935.000 235.000.000 800.000.000 750.000.000 800.000.000 250.000.000 1.250.000.000
19.9 19.10
22.11 22.12
4
14.640.000.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Badan Penanggulangan Bencana Daerah DPPKD Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Provinsi Banten Set. DPRD Provinsi Banten Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Kantor Penghubung Provinsi Banten Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Biro Humas dan Protokol Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Umum Biro Perlengkapan dan Aset Biro Pemerintahan Biro Organisasi Biro Hukum Set. KPID Provinsi Banten
19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 16.7 19.8
KET.
504.183.762.500 8.900.000.000 9.845.000.000 74.600.000.000 10.950.000.000 36.867.000.000 13.950.000.000 89.787.762.500 10.770.000.000 4.900.000.000 8.950.000.000 9.850.000.000 6.150.000.000 79.900.000.000 120.800.000.000 5.250.000.000 4.850.000.000 4.900.000.000 2.964.000.000
500.000.000 246.000.000
IV - 3
URUSAN/SKPD 1
22.13
2
22.39 22.40 22.41 22.42
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Inspektorat Provinsi Banten Set. DPRD Provinsi Banten Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Dinas Sosial Provinsi Banten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Kantor Penghubung Provinsi Banten Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Biro Umum Setda Provinsi Banten Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Biro Hukum Setda Provinsi Banten Set. KPID Provinsi Banten
23 23.1
Kearsipan Baperpus-arda
22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3
150.000.000
KET. 4
300.000.000 100.000.000 360.000.000 100.000.000 155.000.000 400.000.000 50.000.000 133.000.000 50.000.000 212.237.500 230.000.000 400.000.000 200.000.000 50.000.000 250.000.000 260.000.000 200.000.000 700.000.000 143.715.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 36.000.000 1.111.939.600 1.111.939.600
IV - 4
URUSAN/SKPD 1 24 24.1
2 Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo
25 25.1
Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3 1.600.000.000 1.600.000.000
KET. 4
6.838.060.400 6.838.060.400
URUSAN PILIHAN 1 1.1 1.2 1.3 1.4
Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2.1
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3 3.1
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
4 4.1
Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata
15.031.000.000 15.031.000.000
5 5.1
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
7.050.000.000 7.050.000.000
6 6.1
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10.127.285.000 10.127.285.000
7 7.1
Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.429.000.000 4.429.000.000
8 8.1
Ketransmigrasian Disnakertrans
4.2 PLAFON
ANGGARAN
39.440.000.000 6.450.000.000 7.700.000.000 19.740.000.000 5.550.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 52.300.000.000 52.300.000.000
1.237.100.000 1.237.100.000
SEMENTARA
BERDASARKAN
PROGRAM/KEGIATAN Berdasarkan kemampuan rencana anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2014, direncanakan plafon anggaran sementara Belanja Langsung sebesar Rp.2.784.750.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membiayai 78 (Tujuh puluh delapan) program, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2. IV - 5
Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014
IV - 6
IV - 7
IV - 8
4.3 SINKRONISASI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
tentang
APBD
Tahun
Anggaran
2014.
Rancangan KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :
IV - 70
4.4 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2014
direncanakan
sebesar
Rp.3.697.184.000.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 568,303,864,000,-; Belanja Hibah sebesar
Rp.
1.323.519.000.000,-;
Belanja
Bantuan
Sosial
sebesar Rp. 116.000.000.000,-; Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.560.866.000.000,-; Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa,
Rp.123.495.136.000,-;
dan
Partai
Belanja
Tidak
Politik
sebesar
Terduga
sebesar
Rp.5.000.000.000,Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 NO 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
URAIAN
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.6 Belanja Tidak Terduga
APBD TA. 2013
R-APBD TA. 2014
3.216.559.291.000 431.461.364.000 1.405.019.690.000 70.000.000.000 1.210.988.237.000
3.697.184.000.000 568,303,864,000 1.323.519.000.000 116.000.000.000 1.560.866.000.000
89.090.000.000
123.495.136.000
10.000.000.000
5.000.000.000
IV - 73
Tabel 4.4 Struktur R-APBD Tahun Anggaran 2014 NO
URAIAN
RAPBD TA. 2014
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.048.127.000.000 405.819.000.000 642.308.000.000
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.051.919.000.000
1.3.1 1.3.2
Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
6.481.934.000.000 3.697.184.000.000 568,303,864,000 1.323.519.000.000 116.000.000.000 1.560.866.000.000 123.495.136.000
2.1.6
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja Langsung
2.784.750.000.000
SURPLUS/(DEFISIT)
6.488.922.000.000 4.388.876.000.000 4.188.832.000.000 66.720.000.000 37.600.000.000 95.724.000.000
5.400.000.000 1.046.519.000.000
5.000.000.000
6.988.000.000
IV - 74
3 3.1 3.1.1
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Sebelumnya
(6.988.000.000) 380.000.000.000 380.000.000.000
3.2 3.2.1
386.988.000.000 386.988.000.000
3.2.1.1
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: LPK/BPR
3.2.1.2
PT. Jamkrida Banten
3.2.1.2
PT. Bank Banten
3.3
Pembiayaan Netto
10.988.000.000 26.000.000.000 350.000.000.000 (6.988.000.000)
IV - 75
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN Anggaran Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.3.105.270.000.000,- akan dipergunakan untuk membiayai 78 (tujuh puluh delapan) program yang akan dilaksanakan oleh 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten berdasarkan urusan pemerintah daerah. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan SKPD Tahun Anggaran 2014 dituangkan secara deskriptif sebagaimana tabel 4.1. Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
URUSAN WAJIB 1 1.1
Pendidikan Dinas Pendidikan
234.800.000.000 234.800.000.000
2 2.1 2.2 2.3
Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Banten RSU Malingping
397.120.364.500 189.802.375.000 199.806.924.500 7.511.065.000
3 3.1 3.2
Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
1.246.925.000.000 872.200.000.000 374.725.000.000
IV - 1
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
4 4.1
Perumahan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
5 5.1 5.2
Penataan Ruang BAPPEDA Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
6 6.1 6.2
Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
28.700.000.000 25.350.000.000 3.350.000.000
7 7.1
Perhubungan DISHUBKOMINFO
17.300.000.000 17.300.000.000
8 8.1 8.2
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11.015.000.000 9.765.000.000 1.250.000.000
9 9.1
Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Pemerintahan
1.000.000.000 1.000.000.000
10
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak BPPMD
10.1 11
dan
20.525.000.000 20.525.000.000 2.850.000.000 850.000.000 2.000.000.000
dan
Keluarga
3.900.000.000 3.900.000.000
11.1
Keluarga Berencana Sejahtera BPPMD
400.000.000
12 12.1 12.2 12.3
Sosial Dinas Sosial BPPMD Biro Kesra
74.150.000.000 40.600.000.000 1.900.000.000 31.650.000.000
13 13.1
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.016.900.000 12.016.900.000
14 14.1
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM
16.500.000.000 16.500.000.000
15 15.1
Penanaman Modal BKPMPT
11.950.000.000 11.950.000.000
16 16.1
Kebudayaan Dinas Budaya dan Pariwisata
17 17.1
Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
400.000.000
2.769.000.000 2.769.000.000 10.750.000.000 10.750.000.000
IV - 2
URUSAN/SKPD 1
18
18.1 19
2
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3
14.640.000.000
19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 20 20.1
Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
5.900.000.000 5.900.000.000
21 21.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPPMD
8.500.000.000 8.500.000.000
22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10
Statistik Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.690.588.000 1.200.000.000 197.625.000 193.075.500 488.935.000 235.000.000 800.000.000 750.000.000 800.000.000 250.000.000 1.250.000.000
19.9 19.10
22.11 22.12
4
14.640.000.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Badan Penanggulangan Bencana Daerah DPPKD Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Provinsi Banten Set. DPRD Provinsi Banten Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Kantor Penghubung Provinsi Banten Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Biro Humas dan Protokol Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Umum Biro Perlengkapan dan Aset Biro Pemerintahan Biro Organisasi Biro Hukum Set. KPID Provinsi Banten
19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 16.7 19.8
KET.
504.183.762.500 8.900.000.000 9.845.000.000 74.600.000.000 10.950.000.000 36.867.000.000 13.950.000.000 89.787.762.500 10.770.000.000 4.900.000.000 8.950.000.000 9.850.000.000 6.150.000.000 79.900.000.000 120.800.000.000 5.250.000.000 4.850.000.000 4.900.000.000 2.964.000.000
500.000.000 246.000.000
IV - 3
URUSAN/SKPD 1
22.13
2
22.39 22.40 22.41 22.42
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Inspektorat Provinsi Banten Set. DPRD Provinsi Banten Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Dinas Sosial Provinsi Banten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Kantor Penghubung Provinsi Banten Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Biro Umum Setda Provinsi Banten Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Biro Hukum Setda Provinsi Banten Set. KPID Provinsi Banten
23 23.1
Kearsipan Baperpus-arda
22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3
150.000.000
KET. 4
300.000.000 100.000.000 360.000.000 100.000.000 155.000.000 400.000.000 50.000.000 133.000.000 50.000.000 212.237.500 230.000.000 400.000.000 200.000.000 50.000.000 250.000.000 260.000.000 200.000.000 700.000.000 143.715.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 36.000.000 1.111.939.600 1.111.939.600
IV - 4
URUSAN/SKPD 1 24 24.1
2 Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo
25 25.1
Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3 1.600.000.000 1.600.000.000
KET. 4
6.838.060.400 6.838.060.400
URUSAN PILIHAN 1 1.1 1.2 1.3 1.4
Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
39.440.000.000 6.450.000.000 7.700.000.000 19.740.000.000 5.550.000.000
2 2.1
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3 3.1
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
4 4.1
Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata
15.031.000.000 15.031.000.000
5 5.1
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
7.050.000.000 7.050.000.000
6 6.1
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10.127.285.000 10.127.285.000
7 7.1
Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.429.000.000 4.429.000.000
8 8.1
Ketransmigrasian Disnakertrans
7.000.000.000 7.000.000.000 52.300.000.000 52.300.000.000
1.237.100.000 1.237.100.000
IV - 5
Tabel 4.2 Anggaran Belanja Langsung berdasarkan SKPD TA. 2014
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SKPD PROVINSI BANTEN
Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Hukum Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Umum Biro Perlengkapan dan Aset Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Budaya dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan RSUD Banten Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Sosial Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PAGU (Rp)
11.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 13.200.000.000 11.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 37.000.000.000 11.000.000.000 27.000.000.000 12.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 38.000.000.000 5.000.000.000 10.850.000.000 80.000.000.000 140.500.000.000 95.000.000.000 969.500.000.000 24.900.000.000 20.000.000.000 18.650.000.000 191.500.000.000 200.000.000.000 20.650.000.000 11.000.000.000 268.670.000.000 20.000.000.000 18.900.000.000 53.000.000.000 28.300.000.000 43.600.000.000 455.300.000.000 15.000.000.000
IV - 6
NO 37 38 39 40 41 42
SKPD PROVINSI BANTEN
PAGU (Rp)
Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung RSU Malingping Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
14.000.000.000 5.000.000.000 8.000.000.000 13.000.000.000 116.750.000.000 3.000.000.000
JUMLAH
4.2 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
3.105.270.000.000
BERDASARKAN
PROGRAM/KEGIATAN Berdasarkan kemampuan rencana anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2014, direncanakan plafon anggaran sementara Belanja Langsung sebesar Rp. 3.105.270.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membiayai 78 (Tujuh puluh delapan) program, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3.
IV - 7
Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014
IV - 8
IV - 9
IV - 10
4.3 SINKRONISASI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
tentang
APBD
Tahun
Anggaran
2014.
Rancangan KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :
IV - 70
4.4 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2014
direncanakan
sebesar
Rp.3.917.596.012.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp.532.231.364.000,-; Belanja Hibah sebesar Rp.1.367.549.000.000,-; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.91.000.000.000,-; Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bantuan
sebesar
Keuangan
Pemerintah
Desa,
Rp.155.120.136.000,-;
Rp.
kepada dan
1.766.695.512.000,-; Pemerintah Partai
Belanja
Tidak
Belanja
Kabupaten/Kota, Politik
sebesar
Terduga
sebesar
Rp.5.000.000.000,Tabel 4.5 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 NO 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
URAIAN
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.6 Belanja Tidak Terduga
APBD TA. 2013
R-APBD TA. 2014
3.216.559.291.000 431.461.364.000 1.405.019.690.000 70.000.000.000 1.210.988.237.000
3.917.596.012.000 532.231.364.000 1.367.549.000.000 91.000.000.000 1.766.695.512.000
89.090.000.000
155.120.136.000
10.000.000.000
5.000.000.000
IV - 73
Tabel 4.5 Struktur R-APBD Tahun Anggaran 2014 NO
URAIAN
RAPBD TA. 2014
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6.861.354.012.000 4.675.126.000.000 4.473.832.000.000 66.970.000.000 38.600.000.000
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.134.309.012.000 405.819.000.000 728.490.012.000
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.051.919.000.000
1.3.1 1.3.2
Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
7.022.866.012.000 3.917.596.012.000 532.231.364.000 1.367.549.000.000 91.000.000.000 1.766.695.512.000 155.120.136.000
2.1.6
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja Langsung
3.105.270.000.000
SURPLUS/(DEFISIT)
(161.512.000.000)
95.724.000.000
5.400.000.000 1.046.519.000.000
5.000.000.000
IV - 74
3 3.1 3.1.1
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Sebelumnya
161.512.000.000 450.000.000.000 450.000.000.000
3.2 3.2.1
288.488.000.000 288.488.000.000
3.2.1.1
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: LPK/BPR
3.2.1.2
PT. Jamkrida Banten
3.2.1.2
PT. BGD (Bank Banten)
3.3
Pembiayaan Netto
10.988.000.000 27.500.000.000 250.000.000.000 161.512.000.000
IV - 75
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2014 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.
V-1
Proyeksi
neraca
menggambarkan
APBD
yang
bahwa
ditargetkan
Total
dalam
Pendapatan
tahun
Daerah
2014
sebesar
Rp.6.861.354.012.000,-, sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.7.022.866.012.000,-,
mengalami
defisit
sebesar
Rp.161.512.000.000,-. Disamping itu di tahun 2014 mendatang, dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Penyertaan modal (Investasi) sebesar Rp.288.488.000.000,-. Keseluruhan penyertaan modal tersebut
merupakan
penyertaan
modal
untuk
menutupi
sisa
penyertaan modal yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya pada PD.LPK/BPR, penyertaan modal awal untuk PT. Jamkrida Banten, serta perkuatan PT. Bank Banten. Secara lengkap rencana anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 5.1. Tabel 5.1 : Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 No 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1
Uraian Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: 3.2.1.1 LPK/BPR 3.2.1.2 PT. Jamkrida Banten 3.2.1.3 PT. BGD (Bank Banten) Bank Jabar-Banten Syari'ah 3.3 Pembiayaan Netto
APBD TA. 2013 364.302.500.000 364.302.500.000
R-APBD TA. 2014 450.000.000.000 450.000.000.000
31.000.000.000 31.000.000.000
288.488.000.000 288.488.000.000
1.500.000.000
10.988.000.000 27.500.000.000 250.000.000.000 161.512.000.000
29.500.000.000 333.302.500.000
V-2
BAB VI PENUTUP Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, yang secara substansi memuat proyeksi rencana target anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2014. Demikianlah
kesepakatan
Prioritas
dan
Plafon
Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2014 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014. Serang,
Oktober 2013
GUBERNUR BANTEN
Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE
VI - 1
