NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 910/MoU.9 - Huk/2014 NOMOR : 161/10/DPRD/ VIII/2014 TANGGAL : 29 Agustus 2014
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD),
yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga merupakan pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk disepakati bersama antara DPRD Provinsi dengan Pemerintah Provinsi menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2015 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika
pembangunan
mempertahankan
pusat
sinergitas
dan
daerah
pencapaian
sehingga
tujuan
dapat
pembangunan
pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. I-1
Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2015 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015, serta Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(RKA-SKPD)
Tahun
Anggaran 2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP tahun 2015 dan kebijakan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 memuat pernyataan tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian dimaksud perlu memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target
yang
dilaksanakan
ditetapkan oleh
melalui
pemerintah
program-program daerah
untuk
yang
setiap
akan urusan
pemerintahan daerah.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 adalah : I-2
1.
Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015;
2.
Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015;
3.
Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015;
4.
Merupakan dasar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015.
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
182,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4010); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
I-3
4.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor
130,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5049);
I-4
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat
I-5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
I-6
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); I-7
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4); 31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.
I-8
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2015 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Provinsi Banten yang telah dicapai sampai tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014, serta langkah– langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2015. Kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2015 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2014, dan prospeknya dalam tahun 2015, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya. 2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2013 Perkembangan indikator makro dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan RPJMD tahun 2012-2017 meliputi : Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan. Namun demikian, akan dilengkapi dengan investasi dan inflasi. Kinerja ekonomi sangat dipengaruhi perkembangan inflasi yang terjadi dan bagaimana II -1
pengendalian inflasi dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh inflasi, selain terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi sangat memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan/pengangguran dan kemiskinan. (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Besaran PDRB Banten tahun 2013 atas dasar harga konstan mencapai
105,86
dibandingkan
triliun
tahun
2012
rupiah
naik
(sebesar
5,87
99,99
triliun triliun
rupiah rupiah).
Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,86 persen ini lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,15 persen. Secara year on year, penurunan kinerja ekonomi Banten mulai dirasakan pada triwulan kedua kemudian melambat lagi pada triwulan ketiga di tahun 2013. Walaupun kinerja perekonomian Banten pada triwulan ke empat mulai membaik namun secara kumulatif setahun tidak mampu menyalip pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Tahun 2013 seluruh sektor PDRB Banten tumbuh secara positif, sektor bangunan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,68 persen. Pertumbuhan ini dicapai sebagai akibat dari maraknya pembangunan gedung, ruko, perumahan serta pelebaran jalan yang terjadi hampir di semua wilayah Banten. Walau pertumbuhannya tertinggi namun sektor ini hanya mampu menyumbang 0,28 poin dari total pertumbuhan yang terjadi di tahun tersebut. Pertumbuhan tertinggi ke dua dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh 8,52 persen. II -2
Subsektor sewa bangunan menjadi penopang utama tingginya pertumbuhan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Dengan pertumbuhan tersebut, sektor ini hanya menyumbang pertumbuhan 0,32 poin. Selanjutnya sektor jasa-jasa menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi ke tiga yakni sebesar 8,45 persen. Meningkatnya subsektor jasa hiburan dan rekreasi, jasa pemerintahan umum serta jasa perorangan dan rumahtangga menjadi penyebab tingginya pertumbuhan di sektor jasa-jasa. Namun sumbangan yang diberikan oleh sektor jasa-jasa hanya sebesar 0,38 poin dari total pertumbuhan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,91 persen dengan sumbangan yang mencapai 1,59 poin terhadap total
pertumbuhan Banten. Sementara itu, sektor industri
pengolahan hanya tumbuh 3,92 persen namun sumbangan yang diberikan merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 1,90 poin dari total pertumbuhan Banten. PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Banten pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 244,55 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 213,20 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar Rp.31,35 triliun. Peranan tiga sektor utama yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi terhadap total perekonomian Banten pada tahun 2013 sekitar 74,39 persen.
II -3
Selama tahun 2013, menurut PDRB atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar adalah sektor industri pengolahan senilai Rp. 111,46 triliun, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 47,48 triliun, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 22,98 triliun. Sebutan Banten yang terkenal dengan kawasan industrinya terutama baja tercermin dari struktur perekonomian Banten yang diukur dengan PDRB menurut kelompok lapangan usaha. Sekitar 53,07 persen PDRB Banten berasal dari sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor bangunan;sektor listrik, gas dan air bersih), kemudian sebesar 38,84 persen berasal dari sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran;sektor pengangkutan dan
komunikasi;
sektor
keuangan,persewaan
dan
jasa
perusahaan; sektor jasa-jasa). Sementara itu sebesar 8,08 persen berasal dari sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian). (2) Tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi
yang
sering
digunakan
untuk
mengukur
tingkat
perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya didaerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Mengawali tahun 2013 harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, II -4
hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebesar 112,56 pada bulan Desember 2013 menjadi 113,95 pada bulan Januari 2014 atau terjadi perubahan indeks (inflasi) 1,23 persen. Laju inflasi tahun kalender (2014) pada awal tahun akan bernilai sama dengan Januari 2014 yaitu sebesar 1,23 persen. Inflasi “Year on Year” (IHK Januari 2014 terhadap IHK Januari 2013) yaitu tercatat sebesar 10,96 persen. (3) Penduduk Miskin Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Sampai dengan tahun 2012, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banten menunjukkan trend menurun. Pada bulan Maret 2013 jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan, diakibatkan oleh inflasi umum yang relatif tinggi yaitu sebesar 3,80 persen. Kemudian pada September 2013 jumlah penduduk miskin di Banten kembali mengalami kenaikan sebesar 4,03 persen. Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013, maka selama enam bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 26,47 ribu orang (4,03 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2013 - September 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 50,66 ribu orang (13,93 persen), sementara penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). II -5
Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret-September 2013 Daerah/Tahun
Perkotaan Maret September
Jumlah Penduduk Miskin
Perdesaan Maret September
Kota+Desa Maret September
Persentase Penduduk Miskin
363.800 414.460
4,76 5,27
292.450 268.250
7,72 7,22
656.240 682.710
5,74 5,89
Beberapa faktor terkait peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 - September 2013 di perkotaan: a. Selama periode Maret-September 2013 inflasi umum relatif tinggi, yaitu sebesar 5,76 persen akibat kenaikan harga bbm pada bulan Juni 2013. b. Upah buruh konstruksi secara riil turun sebesar 3,15 persen dari Rp. 44.471,- menjadi Rp. 43.070,-. Beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 - September 2013 di perdesaan : a. Upah riil buruh pertanian meningkat dari Rp 22.340,- menjadi Rp 22.609,- pada September 2013. b. Pertumbuhan sektor pertanian pada Triwulan I ke Triwulan III 2013 menunjukkan angka positif yaitu sebesar 2,11 persen.
II -6
Pada
September
2013,
komoditi
makanan
yang
memberi
sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras yaitu sebesar 21,75 persen di perkotaan dan 37,31 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua kepada Garis Kemiskinan (14,82 persen di perkotaan dan 7,05 persen di perdesaan). Komoditi makanan lainnya yang memberikan sumbangan paling besar di perkotaan adalah telur ayam ras, mie instan dan daging ayam ras dengan sumbangan masing-masing sebesar 3,86 persen; 2,69 persen dan 2,48 persen. Di perdesaan komoditi makanan lain yang sumbangan cukup besar pada Garis Kemiskinan adalah mie instan (2,99 persen), tempe (2,51 persen) dan dan telur ayam ras (2,47 persen). Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah biaya perumahan (9,21 persen di perkotaan dan 7,10 persen di perdesaan). Sedangkan sumbangan komditi non makanan lainnya ada perbedaan antara di perkotaan dan di perdesaan. Di perkotaan, biaya listrik; pendidikan dan bensin menjadi penyumbang terbesar berikutnya sebesar 2,86 persen, 2,72 persen dan 2,67 persen. Di perdesaan, setelah perumahan, komoditi
non
makanan
penyumbang
terbesar
pada
Garis
Kemiskinan adalah biaya pendidikan (1,92 persen), pakaian jadi anak-anak (1,88 persen) dan pakaian jadi perempuan dewasa (1,52 persen). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan II -7
adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya
memperkecil
jumlah
penduduk
miskin,
kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode Maret 2013 - September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1)
dan
Indeks
Keparahan
Kemiskinan
(P2)
mengalami peningkatan. Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk
miskin
semakin
terpuruk.
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan naik dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021 pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. (4) Ketenagakerjaan dan Pengangguran Data
ketenagakerjaan
evaluasi
dan
semakin
perencanaan
diperlukan,
terutama
pembangunan
di
untuk bidang
ketenagakerjaan. Pada bulan Februari 2014, terjadi penurunan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi, tercatat jumlah angkatan kerja mencapai 5.479.092 orang atau turun sebesar 66.852 orang dibanding keadaan bulan yang sama di tahun 2013. Dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2014, terlihat dalam satu tahun terakhir juga terjadi penurunan II -8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 2,30 persen yaitu dari 68,77 persen menjadi 66,47 persen pada Februari 2014. Pada periode Februari 2013 – Februari 2014, jumlah penduduk yang terserap dalam dunia kerja juga turun sebesar 73.675 orang menjadi sebesar 4.938.093 orang pada Februari 2014. Pada sisi lain, penduduk yang menganggur mengalami kenaikan sebanyak 6.823 orang menjadi 540.999 orang pada Februari 2014. Kenaikan jumlah penduduk yang menganggur terlihat pula pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang naik dari 9,63 persen (Februari 2013) menjadi 9,87 persen pada Februari 2014. Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Penyerapan
tenaga
kerja
masih
didominasi
oleh
sektor
Perdagangan yang menyerap 1.266.512 orang atau 25 persen penduduk yang bekerja (25,65 persen) disusul kemudian oleh sektor industri yang menyerap pekerja sebanyak 1.088.392 orang (22,04 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap sebanyak 938.706 orang (19,01). Penurunan jumlah penduduk yang bekerja secara total, tidak disertai denga penurunan jumlah orang bekerja di setiap sektor. Selama periode Februari 2013 – Februari 2014, jumlah penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, Industri dan Lembaga Keuangan masih mengalami kenaikan.
II -9
Tabel 2.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2012-2014 Lapangan/Pekerjaan/Utama Pertanian Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Keuangan Jasa Kemasyarakatan Lainnya Jumlah
2012
2013
2014
Februari 746.349 1.028.025 242.978 1.226.129 350.277
Agustus 605.484 1.213.112 238.141 1.146.428 298.217
Februari 711.334 1.032.663 318.546 1.274.623 357.260
Agustus 726.880 1.187.936 244.250 1.110.284 310.092
Februari 712.079 1.088.392 243.698 1.266.512 325.286
233.356 1.013.871 79.441 4.920.426
221.861 889.871 75.309 4.688.423
273.865 958.009 85.468 5.011.768
248.908 794.299 64.977 4.687.626
297.410 938.706 66.010 4.938.093
Dari tujuh jenis status pekerjaan yang terekam pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2014), dapat diidentifikasi 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap
dan
buruh/karyawan.
Sementara
kelompok
kegiatan
informal umumnya adalah mereka yang berstatus di luar itu. Pekerja yang berstatus “buruh/karyawan” memiliki jumlah yang tertinggi dibandingkan dengan status pekerjaan yang lain yaitu sebesar 2.787.606. Angka ini meningkat sebesar 111.668 orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Secara keseluruhan pekerja formal meningkat dari 2.830.220 orang (56,47 persen) pada Februari 2013 menjadi 3.005.903 orang (60,87 persen) pada Februari 2014. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2014 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah 1.863.501 orang (37,74 persen) dan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 896.017 orang (18,15 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 720.804 orang II -10
mencakup 201.503 orang (4,08 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 519.301 orang (10,52 persen) berpendidikan Universitas. Perbaikan kualitas pekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP kebawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 2.892.443 orang (57,71 persen) pada Februari 2013 menjadi 2.667.539 orang (54,02 persen) pada Februari 2014. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi Universitas menurun dari 534.045 orang (10,66 persen) pada Februari 2013 menjadi 519.301 orang (10,52 persen) pada Februari 2014. Jumlah pengangguran pada Februari 2014 mencapai 540.999 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,87 persen. Baik dari sisi jumlah maupun tingkat pengangguran mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan SD Kebawah Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Diploma I/II/III Universitas Jumlah
2012 Februari 7,44 16,05 15,04 10,19 6,24 5,02 10,39
Agustus 7,84 12,21 11,27 11,85 7,65 8,05 9,83
2013 Februari 8,28 13,83 11,41 11,33 10,43 2,52 9,63
Agustus 6,84 12,54 11,84 13,39 5,05 5,59 9,54
2014 Februari 10,97 15,22 10,44 6,97 2,33 1,66 9,87
II -11
(5) Investasi Investasi
merupakan
salah
satu
komponen
pembentuk
pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi. Laju pertumbuhan PDRB Banten menurut penggunaan selama tahun 2013 tumbuh sebesar 5,86 persen. Pertumbuhan pada tahun 2013 ini didukung oleh pertumbuhan komponen PMTB yang tumbuh lebih besar dari komponen lainnya yaitu sebesar 14,61 persen dan memberikan andil sebesar 2,72 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Banten 2013. Selanjutnya komponen ekspor meningkat dari 8,96 persen tahun 2012 menjadi 10,47 persen di tahun 2013, dan dapat memberikan andil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2013 dengan andil sebesar 11,92 persen. Sebaliknya, komponen impor sebagai faktor pengurang dalam pertumbuhan selama tahun 2013 juga tumbuh sebesar 15,54 persen dengan andil hingga 11,36 persen terhadap pertumbuhan, dengan demikian komponen net ekspor
memberikan
pertumbuhan
andil
ekonomi
sebesar
Banten
0,56
tahun
persen 2013.
terhadap
Selanjutnya
komponen konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit selama tahun 2013 tumbuh sebesar 5,74 persen dengan andil sebesar 2,01 basis poin terhadap pertumbuhan, diikuti oleh komponen II -12
konsumsi pemerintah dan perubahan inventori yang memberikan andil masing-masing sebesar 0,40 persen dan 0,05 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2013. Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2013 terbesar masih diserap oleh komponen konsumsi rumahtangga dan lembaga non profit yang menggunakan nilai PDRB Banten 2013 hingga 45,03 persen, atau sedikit melambat dibanding tahun 2012 yang sebesar 45,24 persen. Komponen kedua adalah komponen PMTB dengan konstribusi dalam PDRB penggunaan hingga 36,55 persen, lebih besar dibanding tahun 2012 yang menyerap hingga 34,94 persen. Pertumbuhan proyek-proyek konstruksi baru di pemukiman serta pusat perdagangan dan industri, serta penyelesaian kegiatan ekspansi usaha yang dilakukan selama tahun 2013 menjadi salah satu penyebab peningkatan kontribusi PMTB dalam struktur ekonomi Banten. Komponen net ekspor merupakan komponen berikutnya yang mengambil porsi cukup besar dalam struktur ekonomi Provinsi Banten tahun 2013 yaitu sebesar 12,79 persen atau lebih rendah 1,84 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar 14,63 persen. Sedangkan kontributor terkecil terjadi pada komponen perubahan inventori
dan
konsumsi
pemerintah
yang
masing-masing
memberikan porsi sebesar 0,50 persen dan 5,13 persen terhadap total penggunaan PDRB Banten tahun 2013. Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten sampai dengan triwulan III tahun 2013 jauh melebihi tahun 2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun II -13
2013 mencapai 447 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,928.6 juta, sementara itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD 2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 42 proyek atau senilai USD 0,212 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 64 proyek (senilai Rp 3,349.7 milyar) pada tahun 2013 sampai dengan triwulan III. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Tabel 2.4 Perkembangan Investasi Provinsi BantenTahun 2009 – 2013 PMDN
PMA
Proyek
Investasi (milyar rupiah)
Proyek
Investasi (US$. Juta)
Total Investasi PMA dan PMDN Investasi (rupiah)
2010
75
5.852,6
280
1.544,2
19.710.000.000.000
2011
68
4.298,6
300
2.171,7
25.544.400.000.000
2012
66
5,117.5
405
2,716.3
-
TW III 2013
20
321.9
153
555.3
-
Tahun
Sumber: BKPM RI Tahun 2013
Perkembangan investasi dapat dilihat juga dari neraca perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten. Jumlah II -14
dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum di Banten pada tahun 2013 sebesar 105,44 trilyun rupiah dan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek sebesar 181,234 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke wilayah Provinsi Banten sebesar 75,794 trilyun rupiah. Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 91,220 trilyun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 40,801 trilyun rupiah, sehingga jumlah investasi yang masuk sebesar 50,419 trilyun. Investasi terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek sebesar 22,859 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 6,972 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 15,887 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank umum sebesar 14,468 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 3,775 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 10,693 trilyun rupiah. Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak sebesar 6,475 trilyun rupiah dan ke Kabupaten Pandeglang sebesar 4,581 trilyun rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga dimana Kabupaten Lebak II -15
investasi masuk lebih dari lima belas kali lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak sebesar 457 miliar rupiah dan
posisi pinjaman sebesar 6,932 trilyun rupiah, sedangkan
Kabupaten Pandeglan investasi masuknya lebih dari delapan kali lipat dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Pandeglang sebesar 626 miliar rupiah, sementara posisi pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 5,2017 trilyun rupiah.
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2015 Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah Tahun 2015 mendatang, tentunya perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2015 sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara
untuk
infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkahlangkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015. II -16
Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan pokok yang dihadapi Indonesia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Memantapkan Perekonomian Nasional. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. 3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat. Selanjutnya
dengan
memperhatikan
kondisi
ekonomi
makro
nasional tahun 2013 dan perkiraan di tahun 2014 serta tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2015, maka sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 5,5-6,3 persen, laju inflasi 3,0-5,0 persen, II -17
pengangguran terbuka 5,0-5,5 persen dan penduduk miskin 6,5-8,0 persen. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan dan sasaran ekonomi makro tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Perkembangan dan Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2012-2015
NO
URAIAN INDIKATOR
1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2
Laju Inflasi
3
Penduduk Miskin
4
Pengangguran Terbuka
2012
2013
2014
2015
6,23
5,66
6,4-6,9
5,5-6,3
4,3
9,93
5,0
3,0-5,0
11,96
11,7
8,0-10,0
6,5-8,0
6,14
6,25
5,6-6,0
5,0-5,5
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Banten triwulan I tahun 2014, secara quarter to quarter (q to q) tumbuh positif 0.87 persen, setelah triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan minus 0,06 persen. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 5,23 persen. a. Pertumbuhan year on year (y on y) pada triwulan I tahun 2014 mencapai 5,20 persen, lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6 persen. Sektor konstruksi merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 18,36 persen. b. Nilai nominal PDRB Banten triwulan I tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 65,62 triliun, sedangkan atas dasar harga II -18
konstan mencapai Rp. 27,11 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai nominal tersebut mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. c. Secara year on year, sumber pertumbuhan berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,50 persen, industri pengolahan 1,17 persen serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,82 persen. d. Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2014 sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumahtangga termasuk konsumsi lembaga non profit yaitu sebesar Rp. 29,75 triliun dan konsumsi pemerintah Rp. 2,79 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 24,24 triliun digunakan untuk PMTB dan perubahan stok sebesar Rp. 307,39 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada triwulan ini sebesar Rp. 61,44 triliun, sedangkan nilai impor sebesar Rp. 52,91 triliun.Sehingga net ekspor Banten masih mengalami surplus senilai Rp. 8,53 triliun. e. Pada triwulan I tahun 2014 secara q to q, komponen PDRB menurut penggunaan yang mengalami pertumbuhan positif adalah komponen konsumsi rumahtangga dan LNP sebesar 1,04 persen, komponen
perubahan
inventori
sebesar
1,06
persen,
dan
komponen ekspor sebesar 0,87 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah dan PMTB terkontraksi hingga 36,42 persen dan 1,16 persen. Secara year on year, semua komponen PDRB menurut pengeluaran pada triwulan ini tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor sebesar 18,63 persen.
II -19
f. Sumber pertumbuhan komponen PDRB menurut penggunaan secara quarter to quarter disumbangkan oleh andil komponen net ekspor sebesar 2,31 persen, sedangkan menurut year on year berasal dari konsumsi rumahtangga dan lembaga non profit sebesar 2,29 persen. Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, yang menunjukkan arah kinerja yang lebih baik, maka target pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 sebesar 6,7 – 6,8 %. 2.2.2. Inflasi Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya. SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area). Untuk Banten, terpilih 3 kota yaitu kota Serang sebagai ibukota provinsi beserta kota besar tambahan yaitu kota Cilegon dan kota Tangerang. Memasuki bulan Mei 2014, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami sedikit II -20
kenaikan, hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebesar 115,00 pada bulan April 2014 menjadi 115,15 pada bulan Mei 2014 atau terjadi perubahan indeks (inflasi) 0,13 persen. Inflasi ini terjadi karena naiknya Indeks 6 (enam) dari 7 (kelompok) yang ada pada kelompok pengeluaran yakni : kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,44 persen; kelompok sandang 0,20 persen; kelompok kesehatan 0,11 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,11 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,79 persen. Sementara pada kelompok bahan makanan kembali mengalami penurunan sebesar -0,95 persen. Laju inflasi tahun kalender 2014 tercatat sebesar 2,29 persen. Berdasarkan laju inflasi Tahun 2014 sampai bulan Mei sebesar 2,29 persen, maka target inflasi Tahun 2015 di Provinsi Banten sebesar 4 ± 1 %. 2.2.3. Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 mencapai 5.479.092 orang, berkurang sebesar 66.852 orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 yang sebesar 5.545.944 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2014 sebesar 4.938.093 orang, berkurang 73.675 orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Selama setahun terakhir (Februari 2013 – Februari 2014), hampir semua sektor mengalami penurunan jumlah pekerja, kecuali sektor pertanian, sektor industri dan Lembaga Keuangan. Lapangan usaha II -21
dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di sektor Perdagangan yang menyerap 1.266.512 orang atau lebih dari seperempat penduduk yang bekerja (25,65 persen). Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2014, sebanyak 3.998.706 orang (80,98 persen) berkerja di atas 35 jam per minggu. Sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 150.924 orang (3,06 persen). Pada Februari 2014, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sebanyak 1.863.501 orang (37,74%), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan Diploma sebanyak 201.503 orang (4,08%) dan penduduk bekerja dengan pendidikan Universitas sebanyak 519.301 (10,52%).
Berdasarkan
perkembangan
tersebut,
serta
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi maka target jumlah pengangguran sebesar 9,24 %. 2.2.4. Penanggulangan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%) meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74%). Selama periode Maret 2013 September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46 ribu orang pada September 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September 2013). II -22
Sedangkan dari prosentasenya, Pada Maret 2013 hingga September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan, sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 4,76 persen, meningkat menjadi 5,27 persen pada September 2013. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 7,72 persen pada Maret 2013 menjadi 7,22 persen pada September 2013. Pada periode Maret-September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan utama penanggulangan
kemiskinan
seperti
diantaranya
pertumbuhan
penduduk masih cukup besar, petani dan nelayan dihadapkan pada lahan
usaha
yang
semakin
terbatas,
peluang
usaha
dan
pengembangan usaha masyarakat miskin yang terbatas, urbanisasi yang memperparah kemiskinan perkotaan, rendahnya kualitas sdm, khususnya usia muda, rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor industri, masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar yang rendah,
serta belum tersedianya jaminan perlindungan sosial
yang komprehensif. Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan kemiskinan, diantaranya II -23
melalui
pendekatan
perlindungan
sosial
yang
universal,
pengembangan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan yang
berkelanjutan
melalui
sinergitas
program/kegiatan
dari
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan melalui strategi Perluasan jangkauan programprogram bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan, Pengembangan berdasarkan
penghidupan koridor
Pengarusutamaan
pulau
masyarakat dan
(mainstreaming)
miskin
kawasan
dan khusus,
penanggulangan
rentan dan
kemiskinan
diseluruh kebijakan dan program pembangunan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka makro ekonomi ditargetkan sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017. Tabel 3.2 Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2015 NO
INDIKATOR EKONOMI
TARGET
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,7-6,8
2.
Tingkat Inflasi (%)
4,5
3.
Pengangguran terbuka (%)
9,24
4.
Penduduk miskin (%)
5,1- 4,8
II -24
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3.1. ASUMSI DASAR DALAM RAPBN 2015 Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok
yang
dihadapi
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Memantapkan Perekonomian Nasional. Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri pengolahan
nonmigas,
daya
saing
ekspor, peningkatan
efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi; 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi. Dorongan
akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu
untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai
tukar
resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas, serta pengendalian arus modal;
III - 1
3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan. Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau
masyarakat
masih
dengan
hidup
di
bawah garis
kemiskinan
yang
program-
program pemberdayaan yang tepat dan terpadu. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan ekonomi
tahun
persen.
Dengan
stabilitas
lingkungan eksternal 2015
ditargetkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
dan internal, pertumbuhan untuk tumbuh
ekonomi yang
terjaga tersebut,
tingkat
pengangguran
terbuka tahun 2015
5,5-5,7
persen pada tahun 2015
dan
sekitar
5,8
tinggi
dan
lebih Sasaran
Kuantitatif
diperkirakan sebesar
jumlah penduduk miskin
menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015. Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2015 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2015 yaitu “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 5,5-6,3 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,7-5,9 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.
III - 2
Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional tahun 2014 dan perkiraan ditahun 2015 di atas serta tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2015, maka sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 5,5-6,3 persen, laju inflasi 3,0-5,0 persen, pengangguran terbuka 5,0-5,5 persen dan penduduk miskin 6,5-8,0 persen. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan dan sasaran ekonomi makro tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015 NO
INDIKATOR EKONOMI
Target 2015
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,5 – 6,3
2.
Tingkat Inflasi (%)
3,0 – 5,0
3.
Pengangguran terbuka (%)
5,0 - 5,5
4.
Penduduk miskin (%)
6,5 – 8,0
Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
3.2. ASUMSI DASAR PADA RAPBD 2015 Pada Tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi dilakukan III - 3
dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan
prosedur
perijinan,
memberikan
kemudahan
kredit/pinjaman usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah, mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain. 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR sebesar 0,38, kemudian
pada 2013 sudah meningkat menjadi 0,41. Artinya,
ketimpangan pendapatan kian meningkat. Dengan
didasarkan
pada
konsep
membangun
Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai
kerjasama.
bidang yang mampu
menggerakan bidang lain melalui percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang tinggi dan konsisten disertai pengendalian inflasi. Pertumbuhan ekonomi riil yang diharapkan sebesar 6,4-7,5 % pada tahun 20112014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025, sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada tahun 2025. Untuk mempercepat III - 4
pertumbuhan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan dunia usaha baik investor domestik maupun mancanegara. Salah satunya dengan
membuat regulasi yang
memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. Sebagai prasyarat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan
keuangan
negara,
reformasi
birokrasi,
penciptaan
konektivitas antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3.2.2. Penciptaan Lapangan Kerja Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun 2013, beban Tingkat Pengangguran terbuka masih sebesar 9,87 % ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu sebesar 15,7 %. Sehingga
beban nyata
dalam
penyediaan
lapangan
pekerjaan
mencapai 25,6 %. Daya saing ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi, yaitu sebesarq 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5 ribu orang (31%) sementara penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu orang (8,3%). III - 5
Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah penduduk miskin dan
pengangguran
trend/kecenderungan
terbuka realisasi
di
tahun
tahun
berjalan
2015 dan
berdasarkan tahun-tahun
sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Pada Tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan
meningkatkan
investasi,
khususnya
hilirisasi
industri.
Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi hambatanhambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, memberikan kemudahan kredit/pinjaman usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah, mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain. Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015 mendatang,
perlu
memperhatikan
perkembangan
dan
prospek
ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi makro III - 6
Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat sebagaimana Tabel 3.2 Tabel 3.2 Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2015(%) NO
URAIAN INDIKATOR
1
LPE
2
REALISASI 2012 REALISASI 2013 TARGET 2014 TARGET 2015 BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL
6,15
6,23
5,86
5,66
6,6-6,8
6,4-6,9
Laju Inflasi
4,37
4,3
9,65
9,93
4,5 ± 1
5,0
3
Penduduk Miskin
5,71
11,96
5,89
11,7
5,3-5,0
4
Pengangguran Terbuka
10,13
6,1
9,9
6,25
9,74
6,7-6,8 5,5-6,3 4,5
3,0-5,0
8,0-10,0 5,1-4,8 6,5-8,0 5,6-6,0
9,24
5,0-5,5
Sumber :BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
III - 7
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Beberapa
perubahan
mendasar
dalam
sistem
perencanaan
pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk IV - 1
memelihara
dan
mengupayakan
keseimbangan
fundamental
perekonomian daerah. Sehingga
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
yang
direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 1. Transparansi
dan
Akuntabilitas
Anggaran
Daerah.
Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan; 2. Disiplin Anggaran. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan; 3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan
penggunaannya
secara
adil
dan
merata
berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan; IV - 2
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat
efisiensi
dan
efektivitas
anggaran,
maka
dalam
perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
4.1. PENDAPATAN DAERAH Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 4.1.1
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015
Arah
kebijakan
pendapatan
daerah
meliputi
asumsi
target
penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.
IV - 3
Sedangkan asumsi target penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut : a) LPE berkisar 6,6 – 6,8%; b) Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir
mengalami
pertumbuhan
rata-rata
sebesar
22,96% per tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%; c) Pajak cukai rokok sebagai komponen pajak daerah pada tahun 2015 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 10,00% per tahun; d) Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 6,8% ; e) Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran deviden pada tahun 2015 sebesar 30%; f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan IV - 4
Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB); g) Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru. b. Dana Perimbangan Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut : a) Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%; b) Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan ratarata sebesar 0,01% per tahun. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan IV - 5
retribusi
daerah,
rasionalisasi
pajak/retribusi
daerah,
meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan
pendapatan,
tantangan
pokok
yang
dihadapi
berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah– langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target–target pendapatan dan langkah–langkah yang
diperlukan untuk
mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
dalam
penyusunan
APBD
Tahun
Anggaran
2015,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kondisi
perekonomian
yang
terjadi
pada
tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun IV - 6
2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian
Lalu
Lintas
dan
Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan mempertimbangkan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; 3. Rasionalitas
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 4.1.2
Target Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp7.020.499.000.000,- meliputi 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil IV - 7
Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
tahun 2015 ditargetkan
sebesar Rp4.796.469.000.000,-. Jumlah PAD tersebut diperoleh dari: 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp4.659.842.000.000,-; 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp41.827.000.000,-; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp40.900.000.000,-; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp53.900.000.000,-. Termasuk kontribusi dari kabupaten/kota dan instransi vertikal untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. B. Dana Perimbangan Dana Perimbangan yang ditargetkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp
1.172.111.000.000,-. Dana Perimbangan tersebut
diperoleh dari : 1)Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp443.621.000.000 ,-; 2)Dana
Alokasi
Umum
yang
ditargetkan
sebesar
Rp728.490.000.000,-; IV - 8
C. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp1.051.919.000.000,- Jumlah dana tersebut diperoleh dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp1.046.519.000.000,-, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp5.400.000.000,-. Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 NO 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2
URAIAN
APBD 2014
APBD 2015
PENDAPATAN DAERAH
6.878.071.982.000
7.020.499.000.000
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
4.675.126.000.000
4.796.469.000.000
4.473.832.000.000 66.970.000.000 38.600.000.000
4.659.842.000.000 41.827.000.000 40.900.000.000
95.724.000.000
53.900.000.000
1.151.026.982.000 405.819.000.000
1.172.111.000.000 443.621.000.000
728.490.012.000 16.717.970.000
728.490.000.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.051.919.000.000
1.051.919.000.000
5.400.000.000 1.046.519.000.000
5.400.000.000 1.046.519.000.000
IV - 9
4.1.3
Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah
Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut : a. Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; b. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah; c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat; d. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah; e. Pengembangan
sistem
layanan
Samsat
Online
untuk
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan; f. Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru; g. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah; h. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah; i. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.
IV - 10
4.2. BELANJA DAERAH Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial
dan
fasilitas
umum
yang
layak
serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. 4.2.1.
Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD TA. 2015, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta IV - 11
memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.769.544.649.000,-. Beberapa asumsi yang berkaitan dengan Belanja Daerah Tahun 2015, antara lain: 1. Mengacu Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, maka Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah : “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan”. Tema ini dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan Tahun 2015 yang meliputi: a. Pengurangan
tingkat
pengangguran
melalui
perluasan
lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM; b. Penurunan tingkat kemiskinan
melalui perlindungan sosial
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; c. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan; d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas; e. Pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan; f. Pemerataan
pelayanan
pendidikan
dan
peningkatan IV - 12
pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja; g. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan; h. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana; i. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah; 2. Kebutuhan belanja daerah akan meningkat dengan tetap mempertahankan
efektivitas
Belanja
Pegawai,
Belanja
Barang/Jasa serta Belanja Modal, yang merupakan bagian dari belanja daerah yang tidak dapat ditunda agar tetap dapat menjaga kelangsungan roda pemerintahan; 3. Pembangunan infrastruktur dan stabiltas politik mempengaruhi kuatnya
keyakinan
Provinsi
Banten
pelaku untuk
ekonomi
terhadap
menanamkan
kondusifnya
investasi
melalui
penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN); 4. Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan
pembangunan
di
daerah
perlu
dilakukan
penyelarasan sarasan program dan kegiatan dekonsetrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program kegiatan di luar kewenangannya; 5. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional dalam kerangka desetralisasi melalui dana alokasi khusus, hibah dan/atau pinjaman/hibah luar negeri, IV - 13
masing-
masing
pemerintah
daerah
mengalokasikan
dan
pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan; 6. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan
dengan
mempedomani
pembagian
urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota
sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A. Belanja Pegawai 1. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan
PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU TA. 2015 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. 2. Penganggaran
belanja
pegawai
untuk
kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2015. 3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
IV - 14
besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 4. Penganggaran
kebijakan
tambahan penghasilan PNSD, baik aspek
pemberian
tambahan
penghasilan
maupun
penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. B.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten
kepada
pemerintah,
masyarakat,
dan
organisasi
kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk bantuan
operasional
sekolah
(BOS)
sebesar
Rp.1.046.519.000.000,- atau sebesar 80,96 % dari total belanja hibah Rp.1.292.629.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat,
dan
kelompok
masyarakat
diarahkan
untuk
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar adalah untuk program Jamsosratu dengan target sasaran keluarga sangat miskin sebanyak 49.000 keluarga dengan bantuan Rp.2.250.000,-perkeluarga selama 1 IV - 15
tahun,
sehingga
jumlah
keseluruhan
sebesar
Rp.136.250.000.000,C. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah
provinsi
kepada
pemerintah
kabupaten/kota
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara
penganggaran
dana
bagi
hasil
tersebut
telah
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada TA. 2015, sedangkan pelampauan target TA. 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA. 2014. D. Belanja Bantuan Keuangan. Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja
Bantuan
Keuangan
diberikan
kepada
Pemerintah
Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk : a. Jaminan kesehatan daerah, b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin, c. Infrastruktur, IV - 16
d. Revitalisasi pasar tradisional, e. Pengadaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru dan pembangunan ruang kelas baru, f. Prasarana dan sarana kesehatan, g. Pembangunan
desa/lingkungan
terpadu
pada
kantong
kemiskinan, h. Up date data/pelaporan pembangunan E. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti
kebutuhan
tanggap
darurat
bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi bagaimana
peningkatan
belanja
produktivitas
pemerintah
masalah-masalah sosial dan
dapat
tetapi
juga
menyelesaikan
kemiskinan yang menjadi IV - 17
penghambat pertumbuhan. Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Belanja penanganan
kemiskinan
tidak
hanya
sekedar
jaring
pengaman sosial seperti Raskin, Beasiswa, Penanganan Gizi Buruk tapi diarahkan juga pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif. Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu Crisis Action Program dan Development
Agent
Program.
Pembagian
ini
tentunya
berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat daya saing SDM yang rendah dan lain sebagainya. Kategori Crisis Action Program adalah program rencana tindak untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai bagian dari kebijakan Pro Poor dan sekaligus juga Pro Job dengan skala terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program IV - 18
terbagi atas perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection up grade). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin, beasiwa pendidikan atau pendidikan
gratis,
pengobatan
gratis,
penanganan
kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa tergantung pada pihak lain. Ketegori
Development
Agent
Program
adalah
program
pembangunan yang diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit
dalam
pengembangan
ekonomi
dan
pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan peningkatan
lapangan
kerja
pertumbuhan
(pro
job)
ekonomi
maupun (pro
dalam
growth).
Development agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau
pengungkit bagi
aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik pemberian insentif seperti penjaminan kredit maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi IV - 19
daerah
yang
memiliki
nilai
kompetitif
dan
komparatif
investasi. Contoh dari program akselerator pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, revitalisasi logistic management, pengembangan Industri
pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan
(industrial estate), agropolitan, minapolitan, dan
pengembangan program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program dari development
agent
yang
berfungsi
untuk
mendukung
terlaksananya program akselerator. Contoh dari program back up agent adalah seperti pengembangan konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke Kawasan strategis atau ke pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kelembagaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting bagi keberlangsungan program akselerator selama dunia usaha belum dapat melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam mengembangkan dampak program akselerator. A. Bidang
Urusan/Program
Pada
Rencana
Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2015 di Provinsi Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan IV - 20
(dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78 program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut : Tabel 4.2 Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 URUSAN WAJIB NO 1
BIDANG URUSAN Pendidikan
NO 2 3 6
2
Kesehatan;
1 2 3 4 5 6
3
Pekerjaan Umum
3
4 6
Perumahan; Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Sosial
1 2
11 13
14
Ketenagakerjaan;
PROGRAM Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Upaya Kesehatan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Pembinaan dan Penataan Perumahan Pengendalian Pembangunan Daerah
SKPD Dindik Dindik Dindik Dinkes Dinkes/ RSUD Banten Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes/ RSU Malingping/ RSUD Banten SDAP SDAP Bappeda
1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPMD
1
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Dinsos/ BPPMD
2 3 4
Rehabilitasi Sosial Perlindungan Dinsos dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Kelembagan Sosial dan Keagamaan Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Dinsos
1 2 3
Dinsos/ Biro Kesra Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans
IV - 21
URUSAN WAJIB 15 Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
1 2 3
21
Ketahanan pangan;
1
22
Pemberdayaan masyarakat dan desa;
1
Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinkop-UMKM
Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
BPPMD
Dinkop-UMKM Dinkop-UMKM BKPP
URUSAN PILIHAN NO 1
BIDANG URUSAN Pertanian
NO 1 2 4 3
3
Energi dan Sumber Daya Mineral; Industri; Perdagangan; dan
1
4
Pariwisata
1
5
Kelautan dan Perikanan
1
6
Perdagangan
1
7
Industri
1
2
PROGRAM SKPD Peningkatan Produksi, Produktivitas DKP, Distanak peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing dan DKP, Distanak pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan Daya Dukung Distanak Sumberdaya Pertanian Pemberdayaan kelembagaan dan DKP,Distanak sumberdaya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Distamben Energi Pengelolaan dan Pemanfaatan Distamben Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pengelolaan dan Pengembangan Disbudpar Pariwisata Pengelolaan Sumberdaya laut, pesisir DKP dan pulau-pulau kecil Peningkatan dan pengembangan perdagangan Peningkatan daya saing industry
Disperindag Disperindag
Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 berupa Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi : 1. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU); 2. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Banten; 3. Biaya Operasional Beras untuk masyarakat miskin. IV - 22
B. Belanja Program dan Kegiatan Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut : a. Kewenangan pada tingkat pemerintahan; b. Tugas pokok dan fungsi SKPD; c. Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; d. Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan MDG’s; e. Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani; f. Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah. g. Belanja
hibah
barang
dan
jasa
berpedoman
pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.
IV - 23
4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang
terdiri
dari
urusan
wajib
dan
urusan
pilihan.
Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh
pemerintahan
daerah,
berkaitan
dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi : Program prioritas Provinsi BantenTahun 2015 sesuai dengan RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Disamping itu kebijakan belanja langsung Tahun 2015 dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dari masingmasing SKPD.
IV - 24
Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2015
NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengurangan Tingkat Pengangguran Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Daya SaingTenaga Kerja
Ketenagakerja an; Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
2
Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Miskin
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
4,29%
Disnakertrans
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap tahunnnya (%)
11,06%
Disnakertrans
Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatantenaga kerja (orang)
52800.0 0%
Disnakertrans
Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social (kk) Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (kk)
1330
Dinsos
250
Dinsos
Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)
45%
BPPMD
INDIKATOR
Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)
IV - 25
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
INDIKATOR
Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi (orang) Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang) Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi (orang) Jumlah lembaga sosial anak yang dibina (lembaga) Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) (orang) Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (orang) Jumlah bantuan untuk korban bencana (orang) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)yang dilatih (orang) Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (orang)
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (orang) Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (lembaga)
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
905
Dinsos
1156
Dinsos
530
Dinsos
20
Dinsos
680
Dinsos
307
Dinsos
450
Dinsos
50
Dinsos
4500
Dinsos
1,286
Dinsos
366
Dinsos
604
Dinsos
550
Dinsos
IV - 26
NO
3
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan
URUSAN/ PROGRAM
Ketahanan pangan;
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) (orang) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (orang) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (kegiatan) Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga /organisasi keagamaan yang terfasilitasi (lembaga)
400
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinsos
200
Dinsos
12
Biro Kesra
600
Biro Kesra
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton) Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi
200
BKPP
712.016 1 0
BKPP
72
BKPP
100
BKPP
93
BKPP
10
BKPP
60
BKPP
INDIKATOR
TARGET 2015
Ketahanan Pangan Masyarakat
BKPP
IV - 27
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pertanian; Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
INDIKATOR
Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton) Surplus Beras (ton) Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (milyar ekor) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
2,237,34 4 56,855 30,000
Distanak
80,000
Distanak
29,342
Distanak
32,669,7 54 500
Distanak
3
Hutbun
1
Hutbun
3
Hutbun
107,000
Hutbun
68,025
DKP
> 100 1.50
DKP DKP
170,000
DKP
Distanak Distanak
Hutbun
IV - 28
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
INDIKATOR
Nilai Tukar Petani (NTP) Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit) Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit) Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) Jumlah Ekspor Perikanan (ton) Tingkat Kosumsi Ikan (kg/kapita)
Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit) Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
105 4
Distanak Distanak
9
Distanak
6
Hutbun
250
Hutbun
0.77
DKP
3250
DKP
28
DKP
5
Distanak
26
Distanak
2
Hutbun
IV - 29
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)
20
BKPP
Cakupan ketersediaan Taktor (unit) Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit) Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (ha)
31
Distanak
2
Distanak
3500
Distanak
1
DKP
12
DKP
6
Hutbun
10
Hutbun
25
BKPMPT
INDIKATOR dan perkebunan (unit)
Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
Kelautan dan perikanan; Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil
Kehutanan; Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
4
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Investasi dan Daya Saing Produk/ Komoditas
Penanaman modal;
Peningkatan Iklim Investasi
Luas Areal Konservasi Laut (ha) Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (kasus)
Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit) Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)
Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)
IV - 30
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan KUMKM
Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM KUMKM
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)
9.38 Trilyun 4.05 Trilyun
BKPMPT
Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)
16.28%
K-UMKM
16.28%
K-UMKM
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)
27.00%
K-UMKM
27.00%
K-UMKM
Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)
18.66%
K-UMKM
18.66%
K-UMKM
BKPMPT
IV - 31
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pariwisata; Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
Industri; Peningkatan Daya Saing Industri
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
20%
Disbudpar
Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata(%) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri(%)
23.08%
Disbudpar
20%
Disbudpar
19.84%
Disbudpar
Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%) Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)
20%
Disbudpar
19.67%
Disbudpar
19.53%
Disbudpar
20
Disperindag
20
Disperindag
20
Disperindag
20
Disperindag
INDIKATOR
Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)
Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)
IV - 32
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Perdagangan; Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
5
Pembangunan Infrastruktur Guna Pemantapan Konektivitas dan Peningkatan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)
20
Disperindag
20
Disperindag
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)
89
BMTR
92
BMTR
Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (ha)
10.05%
SDAP
2534.82
SDAP
INDIKATOR
Pekerjaan umum; Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
IV - 33
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Perhubungan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
Perumahan; Pembinaan dan Penataan Perumahan Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
INDIKATOR
TARGET 2015
Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung
1.826,25 m3 112
SKPD PENANGGUNG JAWAB SDAP SDAP
1
SDAP
3
SDAP
Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 (%) Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 (%)
40.22
Dishubkominf o
54.06
Dishubkominf o
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)
20
SDAP
Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)
3
Bappeda
3.83
BMTR
1
BMTR
IV - 34
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Energi dan Sumber Daya Mineral; Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
25,000
Distamben
314
Distamben
100
Distamben
Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dok) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)
9
Distamben
4
Distamben
Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)
10
Distamben
INDIKATOR
Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (unit) Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)
IV - 35
NO
6
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan Berbasis Pasar Kerja
URUSAN/ PROGRAM
Kepemudaan dan olah raga; Kepemudaan dan Kepramukaan
Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (dok) Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)
1
SKPD PENANGGUNG JAWAB Distamben
4
Distamben
Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (kwartir) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kelompok)
9
Dispora
16
Dispora
19 cabor/ 19 event
Dispora
1
Dispora
47
Dindik
APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)
99.48
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket
99.54
Dindik
INDIKATOR
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (unit)
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)
TARGET 2015
IV - 36
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C (%)
63.52
Dindik
Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan
2.383
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%) Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)
7.03
Dindik
5
Dindik
Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)
12,500
Dindik
Rata -rata Lama Sekolah (tahun) Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)
9.29
Dindik
10
Dindik
Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)
320 (64%)
BPAD
INDIKATOR B/Wustho (%)
Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun
Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)
Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
Perpustakaan. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
IV - 37
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
7
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kesehatan;
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)
80 (64%)
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPAD
Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)
26 (62%)
BPAD
78
Dinkes
91
Dinkes
91.5
Dinkes
72
Dinkes
92
Dinkes
100
Dinkes
90
Dinkes
100
Dinkes
INDIKATOR
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED (%)
TARGET 2015
IV - 38
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinkes
Prevalensi HIV (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)
<0,5 91
Dinkes Dinkes
<1
Dinkes
40
Dinkes
77
Dinkes
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)
100
Dinkes
60
Dinkes
Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit) Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)
100
Dinkes
153
Dinkes
50
Dinkes
80
Dinkes
INDIKATOR Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%)
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
TARGET 2015
IV - 39
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinkes
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)
100
32
RSUD Malingping
Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%) Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)
90
Dinkes
200
Dinkes
60
Dinkes
100
RSUD Malingping
200
RSUD Malingping
2 Kab/Kot a
BPPMD
100
BPPMD
20
BPPMD
Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) (Kab/Kota) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola
IV - 40
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
P2TP2A dan lembaga lainnya (%)
8
Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana
Lingkungan hidup;
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio Pembinaan TKP3 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%) Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI, APE) (%) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)
Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%) Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)
Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha) Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)
SKPD PENANGGUNG JAWAB
100
BPPMD BPPMD
100
BPPMD
100
BPPMD
100
BPPMD
20
BLHD
20
BLHD
8,000
Hutbun
20
BLHD
IV - 41
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Penanggulangan Bencana
9
Pemantapan Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kependudukan dan catatan sipil; Penataan Administrasi Kependudukan
Kebudayaan; Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%) Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%) Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)
100
BPBD
100
BPBD
100
BPBD
Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)
100
Biro Pemerintahan
20
Disbudpar
20
Disbudpar
INDIKATOR
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat
IV - 42
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
17.65
Disbudpar
20.37
Disbudpar
80
BPPMD
3
Bappeda
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)
100
Biro Pemerintahan
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)
100
Bappeda
Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%)
100
Bappeda
100
Biro Ekbang
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR (%)
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Kependudukan dan Keluarga Berencana
Perencanaan pembangunan; Kerjasama Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Pengendalian Pembangunan Daerah
Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi,
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)
Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)
Perencanaan kerjasama pembangunan daerah (dokumen)
Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD (%)
IV - 43
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Informasi dan Telematika
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%) Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%) Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)
85.26
Dishub Kominfo
40
Set KPID
40
Set KPID
100
Set KPID
Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%) Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) Rasio Penegakan Peraturan Perundangundangan (%) Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan (%)
100
Pol PP
100
Pol PP
100
Pol PP
100
Pol PP
Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang
100
Set DPRD
IV - 44
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
INDIKATOR Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD (%) Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD (%)
Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%) Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (dokumen) Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%) Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%) Pengembangan dan Peningkatan Lembaga
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Biro Pemerintahan
100
Biro Pemerintahan
2
Biro Ekbang
100
Biro Ekbang
4.5
Biro Ekbang
9
Biro Ekbang
IV - 45
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
10
Biro Ekbang
100
Biro Humas
100
Biro Humas
100
Kantor Penghubung
16
Biro Kesra
100
Biro Aset dan Perlengkapan
6.310 T
Biro Aset dan Perlengkapan
3.838 T
DPPKD
2
DPPKD
3
DPPKD
100
DPPKD
100
DPPKD
Keuangan daerah (unit)
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah (dokumen) Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi (%) Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi (%) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (dokumen)
Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah (%) Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp) Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf ormasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)
Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah
IV - 46
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
Provinsi (%) Penataan Kelembagaan danKetatalaksa naan Perangkat Daerah
Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah (%)
100
Biro Organisasi
Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%) Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%) Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)
100
BKD
100
BKD
100
BKD
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
IV - 47
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)
100
Seluruh SKPD
Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur (%)
100
Inspektorat
Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%) Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)
20
Biro Hukum
100
Biro Hukum
34
Balitbangda
INDIKATOR
Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dokumen)
IV - 48
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kearsipan Pembinaan Kearsipan Daerah
Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
41
Seluruh SKPD
Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)
32 (74%)
BPAD
32 (74%)
BPAD
Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%) Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (posyantek) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM,
80
BPPMD
12
BPPMD
INDIKATOR
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (paket)
BPPMD
85
BPPMD
5
BPPMD
6.38
BPPMD
IV - 49
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
6
BPPMD
Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa (desa)
1261
BPPMD
Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%) Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%) Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)
363
Badan Kesbangpol
426
Badan Kesbangpol
100
Badan Kesbangpol
Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)
350
Disnakertrans
185
Disnakertrans
INDIKATOR peralihan pengelolaan PNPM ) (%) Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)(desa/kelurahan)
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketransmigrasian Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi
IV - 50
Tabel 4.4 Kebijakan Belanja Langsung SKPD Provinsi Banten TA. 2015
NO
SKPD
1
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
3
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
4
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
5 6 7
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten
Kebijakan Peningkatan IPM di Bidang Kesehatan Target Kinerja Luncuran Tahun 2013 yang belum teranggarkan pada Tahun 2014; Peningkatan Konektivitas pusat-pusat pertumbuhan. Pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan pengangguran Penyelesaian administrasi kategori 2 Pengembangan inovasi dan teknologi terapan Peningkatan elektrifikasi listrik (Banten Terang) Penataan dan pemberdayaan aset (Kebutuhan lahan Sindang Heula)
8
Biro Organisasi Setda Provinsi Banten
Pengkajian reformasi kelembagaan
9
Biro Hukum Setda Provinsi Banten
Optimalisasi produk hukum daerah
10
RSUD Banten
11
Dinas Pendidikan Provinsi Banten
12
RSUD Malingping
13
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Peningkatan pelayanan dengan dan Belanja Modal Alat Kesehatan Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja, Beasiswa bidan desa Optimalisasi Pelayanan Aplikasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
14
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten
- Pembangunan dan rehab gedung Pemerintahan - Penanganan wilayah banjir - Revitalisasi BLK-Serpong, Pasir Ona, RSUD Banten, RSU Malingping, Sport Center, Badandiklat (bangunan dan pagar), penataan lingkungan KP3B, Museum Pendopo, asrama BLK
15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Peningkatan kualitas proses Perencanaan
16
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
1.Pekan Olah Raga Pelajar Se-Provinsi Banten, 2.Sekolah Khusus (Keberbakatan) Olah Raga,
17
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
1.Peningkatan Kemampuan UMKM dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN, 2.Pemanfaatan JAMKRIDA, 3.BALAKOP 4. Kopontren
IV - 51
NO
SKPD
Kebijakan
18
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
Optimalisasi kapasitas BLK berbasis pasar kerja Pemanfaatan JAMKRIDA, Pasar Bebas ASEAN (Peningkatan KOMPETENSI SDM Banten) Pelatihan Minimal 2000 orang di BLK
19
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten
Peningkatan kapasitas penyuluh sebagai kkmb dan penguatan logistik ketahanan pangan,Pemanfaatan JAMKRIDA, Monev dan pengawasan raskin
20
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten
Untuk PJU di arahkan pada ruas jalan provinsi sesuai skala prioritas
21
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Deteksi dini dan antisipasi kerawanan sosial pada kawasan-kawasan investasi,
22
Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Optimalisasi penegakan Perda;
23
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
Pemetaan dan penyiapan sarana prasarana tempat evakuasi kawasan rawan bencana, fasilitasi pusat kendali peringatan dini dan operasi penanggulang bencana (5M); GPS/Deteksi Dini (5M)
24
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
Opitimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD. Optimalisasi Sistem Keuangan Daerah Diklat tematik penunjang kinerja target pembangunan termasuk sharring pembiayaan kab/kota
25
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten
26
Inspektorat Provinsi Banten
27 28
Set. DPRD Provinsi Banten Dinas Sosial Provinsi Banten
29
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
30
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
Peningkatan minat baca, penguatan perputakan berbasis bacaan kompetensi pasar kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
Optimalisasi produksi dan produktivitas komoditas unggulan Optimalisasi produksi dan produktivitas komoditas unggulan Optimalisasi produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta fungsi kawasan lindung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
1.Peningkatan Kemampuan IKM dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN, 2.Pemanfaatan JAMKRIDA, 3.UPT BPTSI
31 32 33 34
Optimalisasi target WTP Penambahan Target Sasaran Jamsosratu 1.Opimalisasi pemanfaatan objek wisata , pemanfaatan travel trip dan gelar atraksi budaya Tk.Nasional dan Internasional, 2. Sarana Kelengkapan Museum Banten, 3.Pemanfaatan JAMKRIDA,
IV - 52
NO
SKPD
Kebijakan
35
Kantor Penghubung Provinsi Banten
Peningkatan kapasitas duta informasi dan promosi daerah
36
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
Pengendalian inflasi , pengendalian ddministrasi pembangunan, LPSE, pembinaan BUMD dan ULP
37 38
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
39
Biro Umum Setda Provinsi Banten
40
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
41
Set. KPID Provinsi Banten
42
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
Seleksi komisioner KPID dan optimalisasi pemanyauan penyiaran Kawasan perhatian investasi (MP3EI) , investasi hilirisasi industri
Secara lengkap rencana Belanja daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 4.5 Tabel 4.5 Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 NO
URAIAN
APBD 2014
APBD 2015
2
BELANJA DAERAH
7.349.402.032.000
7.769.544.649.000
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
4.022.622.861.700 558.508.213.700 1.367.549.000.000 91.000.000.000
4.337.249.649.000 574.146.883.750 1.292.629.000.000 136.250.000.000
2.1.4
1.766.695.512.000
1.765.947.662.000
233.870.136.000
563.276.103.250
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
5.000.000.000
5.000.000.000
2.2
Belanja Langsung
3.326.779.170.300
3.432.295.000.000
(471.330.050.000)
(749.045.649.000)
2.1.5
SURPLUS/(DEFISIT)
IV - 53
4.3. PEMBIAYAAN DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan keuangan
merupakan negara
perencanaan,
bagian
yang
penguasaan,
dari
mencakup
sistem
pengelolaan
keseluruhan
penggunaan,
kegiatan
pengawasan,
dan
pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2015 mengupayakan adanya anggaran
berimbang
dengan
menempatkan
SiLPA
tahun
sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. 4.3.1
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2015 bersumber dari tahun
sebelumnya
sebesar
penganggaran (SiLPA) Rp771.045.649.000,-. IV - 54
Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional
perkiraan
realisasi
anggaran
dengan mempertimbangkan TA.
2014
dalam
rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA. 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 4.3.2
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam RAPBD Provinsi Banten TA. 2015 sebesar Rp22.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal tersebut diperuntukkan bagi PT. Jamkrida Banten. Proyeksi neraca APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2015 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Provinsi Banten yaitu sebesar Rp7.020.499.000.000,- sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp7.769.544.649.000,- mengalami defisit sebesar Rp749.045.649.000,-, sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp771.045.649.000,-. Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit, yaitu Rp749.045.649.000,-. IV - 55
Tabel 4.6 Pembiayaan Tahun Anggaran 2015
NO
URAIAN
APBD 2014
APBD 2015
3
PEMBIAYAAN DAERAH
471.330.050.000
749.045.649.000
3.1 3.1.1
Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
759.418.050.000 759.418.050.000
771.045.649.000 771.045.649.000
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
288.088.000.000
22.000.000.000
3.2.1
288.088.000.000
22.000.000.000
3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: LPK/BPR PT. PPKD / Jamkrida PT. Bank Banten/PT. BGD
10.588.000.000 27.500.000.000 250.000.000.000
22.000.000.000 -
3.3 4
Pembiayaan Netto SiLPA TA. Berkenaan
471.330.050.000 -
749.045.649.000 -
IV - 56
BAB V PENUTUP Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta merupakan landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 memuat pernyataan
target
pencapaian
kinerja
dari
program-program
yang
akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2015 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran antara lain akuntabilitas, transparansi secara profesional dan proporsional. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2015.
Serang,
Agustus 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN
H. RANO KARNO, S.IP
V-1
