NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR

:

TANGGAL :

38/MoU.KP/HKM/2015 8 Oktober 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR

:

TANGGAL :

38/MoU.KP/HKM/2015 8 Oktober 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: H. HASTO WARDOYO : Bupati Kulon Progo : Jl. Perwakilan No. 1 Wates

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.


3.


4.


: : : : : : :

AKHID NURYATI Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Jl. Sugiman No. 28 Wates H. PONIMIN BUDI HARTONO Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Jl. Sugiman No. 28 Wates

: LAJIYO YOK MULYONO : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo : Jl. Sugiman No. 28 Wates :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2016. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Wates, 8 Oktober 2015

BUPATI KULON PROGO selaku PIHAK PERTAMA

H. HASTO WARDOYO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO selaku PIHAK KEDUA

AKHID NURYATI KETUA

H. PONIMIN BUDI HARTONO WAKIL KETUA

LAJIYO YOK MULYONO WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..

BAB I

BAB II

1.1.

Latar Belakang .................................................................................

I-1

1.2.

Tujuan ……………………………………………………………………

I-3

1.3.

Dasar Hukum ……………………………………………………………

I-3

1.4.

Sistematika ………………………………………………………………

I-5

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..................................................

II - 1

2.1.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 ......................................................................................

2.2.

III

ASUMSI-ASUMSI

DASAR

DALAM

PENYUSUNAN

III - 1

3.1.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ………………………..

III - 1

3.2.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY …………………..

III - 4

3.3.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon Progo ……………………………………………………………………

3.4.

3.5.

III - 6

Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon Tahun 2016 ………………………………………..

III - 9

Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………………….

III - 10

Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/DPRD ………………..

III - 31

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ….

IV - 1

3.6.

BAB V

II - 9

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ………

BAB IV

II - 1

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 ......................................................................................

BAB

I-1

4.1.

Pendapatan Daerah …………………………………………………….

IV - 1

4.2.

Belanja Daerah ………………………………………………………….

IV - 11

4.3.

Pembiayaan Daerah ……………………………………………………

IV - 68

PENUTUP ……………………………………………………………………….

V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016.

RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2015. Penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo mendasar pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas DIY dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Tema pembangunan Tahun 2016 adalah ”Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan”. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan 4. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi 6. Ketahanan Pangan 7. Peningkatan Infrastruktur 8. Pelestarian Sumberdaya Alam Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan

I-1

daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatam, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo Tahun 2016 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016. KUA disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan kebijakan politik pemerintah

daerah

yang

dirumuskan

agar

proses

penyusunan

APBD

dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penjabaran tahap-tahap yang terdapat dalam RPJMD pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 juga lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Nota kesepakatan KUA Tahun 2016 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2016 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran memuat: 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA, dasar hukum penyusunan KUA dan sistematika penyusunan KUA; 2. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 dan 2014 serta rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2016; 3. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2016 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi,

I-2

pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan gaji PNS/DPRD; 4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang pendapatan daerah didalamnya terkait dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan target pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta upaya-upaya daerah dalam mencapai target pendapatan; 5. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang belanja daerah yang didalamnya berisikan: a.

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;

b.

Kebijakan belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

c.

Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi;

d.

Kebijakan belanja pada urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

e.

Pembiayaan Daerah yang menjabarkan mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

6. Penutup 1.2 Tujuan Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai dokumen perencanaan

kebijakan

umum

Pemerintah

Kabupaten

untuk

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Selanjutnya dokumen ini dijadikan dasar, arah/ petunjuk dan pedoman

bagi seluruh SKPD, Lembaga Teknis Daerah,

Sekretariat Daerah maupun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan belanja langsung yang dituangkan dalam program, kegiatan setiap SKPD maupun program kegiatan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 1.3 Dasar Hukum 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional;

I-3

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

5.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

I-4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja RSUD Nyi Ageng Serang. 22. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. 1.4 Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016 2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 serta perkiraan Tahun 2016 3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD. 4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a.

Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2016

b.

Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung

I-5

c.

Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan

5. Bab V Penutup

I-6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dan

pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 nilai PDRB di Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp. 4.641.905.000,00 Nilai tersebut merupakan total nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2012. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 4.196.448.000.000,- Nilai PDRB Tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 4.980.812.000,00. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 terus meningkat. Untuk tahun 2012 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 10.671.984 juta rupiah per kapita. Pada tahun 2013 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 11.770.580 juta rupiah per kapita, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 12.571.554 juta rupiah per kapita. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Secara riil, PDRB per kapita selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebesar 18.95%, dari 4.460.215 juta rupiah per kapita pada tahun 2009 hingga menjadi 5.448.557 juta rupiah per kapita pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya, dengan adanya pendapatan perkapita yang semakin besar. Secara rinci PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2000 dan menurut harga berlaku Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut :

II - 1

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah) No.

Uraian

2010

1.

PDRB

2.

Penduduk Pertengahan

3.547.055

Tahun*) 3.

2011

PDRB Perkapita (Rp)

388.869

3.867.137 390.207

9.121.466

9.910.472

2012

2013

2014*

4.196.448

4.641.905

4.980.812

393.221

394.365

396.197

10.671.984

11.770.580

12.571.554

Sumber data : BPS Kab. Kulon Progo, 2014, diolah Keterangan *)angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda)

Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 (dalam juta rupiah) No.

Uraian

2010

1. PDRB

1.781.227

2012

2013

1.869.338

1.963.078

2.062.180

388.869

390.207

393.221

394.365

4.580.532

4.790.630

4.992.301

5.229.120

2. Penduduk Pertengahan Tahun 3. PDRB Perkapita (Rp)

2011

2014* 2.158.702 396.197 5.448.557

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo,2014, diolah Keterangan *)angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda)

Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar nilai konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Tahun 2012, 2013 dan 2014 juga mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni PDRB atas dasar harga berlaku untuk tahun tahun 2012 sebesar Rp. 4.196.448.000.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 4.641.905.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp. 4.980.815,00, sedangkan

untuk

PDRB

atas

dasar

harga

konstan

pada

tahun

2012

II - 2

Rp 1.963.078.000.000,-, tahun 2013 sebesar Rp 2.062.180.000.000,-, dan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.158.702,00. Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sebesar Rp. 1.963.078.000.000,-dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 2.062.180.000,-, dimana tahun 2013 terjadi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami percepatan sebanyak 0,04 point dibanding tahun 2012 dengan pertumbuhan 5,05%. Indikator LPE tahun 2013 diperoleh dari perbandingan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2013 dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012. Sedangkan LPE tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 0,37 poin. Hal ini terjadi karena sektor pertambangan yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Faktor yang sangat menentukan adalah faktor cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi sub sektor penggalian. Sehingga terjadi kendala dalam eksploitasi. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo di tahun 2014 juga terjadi pada empat sektor dari sembilan sektor penopang PDRB, dimana sektorsektor tersebut mempunyai kontribusi signifikan dalam PDRB Kabupaten Kulon Progo. Sektor paling menonjol yang mempengaruhi penurunan PDRB adalah sektor listrik, gas dan air minum. Pada tahun 2014 ada 1 sektor yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi cukup menonjol yaitu sektor pertanian dan hanya satu sektor mengalami stagnansi yaitu sektor industri pengolahan. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.24% dari pertumbuhan positif 0.46%, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 0.99% dari 0.69% pada tahun sebelumnya.Demikian juga untuk sektor listrik, gas, dan air minum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada angka 0.04%. Berikut ini adalah tabel kontribusi laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha berdasarkan perbandingan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2010 sampai tahun 2013 :

II - 3

Tabel 2.3. Kontribusi Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2014 No.

Sektor

2010

2011

2012

2013

2014 *

1

Pertanian

-0,40

1,57

1,15

0,50

0.97

2

Pertambangan dan penggalian

-0,34

0,15

0,11

-0,16

0.03

3

Industri pengolahan

0,62

-0,19

0,25

0,21

0.23

4

Listrik, gas dan air minum

0,10

0,03

0,04

0,74

0.04

5

Bangunan

0,34

0,51

0,52

0,84

0.46

6

Perdagangan, restoran dan hotel

0,79

1,27

0,93

0,69

0.99

7

Pengangkutan dan komunikasi

0,28

0,24

-0,24

0,46

0.24

8

Bank dan lembaga keuangan

0,37

0,06

0,31

0,59

0.36

9

Jasa-jasa

1,36

1,31

2,06

1,17

1.39

TOTAL

3,13

4,95

5,01

5,05

4.68

Sumber data : Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015, diolah Keterangan *)angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda) 2.1.2 Struktur Sektor Ekonomi

Sembilan sektor ekonomi yang tercakup dalam PDRB dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peranan kelompok primer masih didominasi oleh sektor pertanian. Peranan kelompok primer yang didominasi sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 26,27% dan pada tahun 2014 sebesar 26,49%. Peranan kelompok

sektor sekunder terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo yang didominasi sektor industri pengolahan dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi kenaikan peran dari 19,84% menjadi 20,05%. Seiring kenaikan sektor industri pengolahan yang mendominasi sektor sekunder, sektor tersier perannya mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar. Sektor tersier mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2014 dengan besaran 53,46%. Pada tahun 2013-2014 sektor tersier disumbang paling besar oleh sub sektor jasa-jasa yang mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2013 dengan rerata 20,10% dari total seluruh sektor, kemudian disusul sub sektor perdagangan, restoran & hotel dengan rerata kontribusi 17,88% dari total seluruh sektor. Sektor primer pada periode lima tahun pertama 2010 sampai 2014 mengalami kondisi naik turun, dimana kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dengan besaran 25,70% dan penurunan paling rendah pada tahun 2010 dengan besaran 23,86%. Sedangkan pada lima tahun kedua periode 2012 sampai dengan 2013 sektor primer

II - 4

cenderung naik. Sub Sektor pertanian mempunyai kontribusi paling besar dalam sektor primer dengan rerata 25.51% dari total seluruh sektor (2010-2014). Tanaman bahan makanan dan peternakan merupakan penyumbang dominan dalam sub sektor pertanian. Tabel 2.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo KELOMPOK SEKTOR

2010

PRIMER SEKUNDER TERSIER TOTAL

2011

2012

2013

2014

23.86

24.5

24.35

26.27

26.48

22.3

21.37

21.24

19.84

20.05

53.82

54.13

54.4

53.88

53.46

100

100

100

100

100

Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015

Secara rinci PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan Tahun 20102014 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010–2014 (Rp. juta) No.

Lapangan Usaha

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan

2010

2011

2012

2013

2014*

821.569

915.596

985.507

1.061.783

1.129.113

24.835

31.548

36.684

43.827

46.145

550.513

553.335

585.909

650.234

688.747

31.366

33.525

35.844

40.010

42.918

Penggalian 3.

Industri Pengolahan

4.

Listrik, Gas dan Air Minum

5.

Konstruksi

209.221

239.507

269.980

310.850

341.156

6.

Perdagangan, Hotel dan

587.485

656.244

715.396

801.751

867.486

359.493

383.612

375.562

392.771

404.322

225.679

237.799

255.377

289.955

311.202

736.894

815.969

936.190

1.050.724

1.149.724

3.547.055

3.867.136

4.196.448

4.641.905

4.980.812

388.869

390.207

393.221

394.365

396.197

9.121.466

9.910.472

10.671.984

11.770.580

12.571.554

Restoran 7.

Pengangkutan dan Komunikasi

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9.

Jasa-Jasa PDRB Penduduk Pertengahan Tahun*) PDRB Perkapita (Rp)

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2015, diolah Catatan: Jumlah penduduk yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil estimasi mundur berdasarkan data Sensus Penduduk 2010. Keterangan *) : data diolah Bappeda Kabupaten Kulon Progo

II - 5

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014 (Rp. juta) No. 1 2

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian

2010

2011

2012

2013

2014

467.714

495.676

517.404

526.782

547.005,40

12.664

15.395

17.376

19.442

20.082,58

271.689

268.349

273.125

279.226

284.198,50

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Minum

11.586

12.068

12.850

13.667

14.483,64

5

Bangunan

91.657

100.658

110.071

120.626

129.768,8

307.245

329.807

347.231

367.293

387.521,7

184.299

188.623

183.855

190.414

195.526,4

116.678

117.684

123.572

134.375

141.754,9

317.694

341.076

377.593

410.361

438.359,6

1.781.227

1.869.338

1.963.079

388.869

390.207

393.221

394.365

396.197

4.580.532

4.790.630

4.992.301

5.229.120

5.448.557

6

7

8 9

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB Penduduk Pertengahan

2.062.180 2.158.702,62

Tahun PDRB Perkapita (Rp)

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, Catatan: Jumlah penduduk yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil estimasi mundur berdasarkan data Sensus Penduduk 2010. Keterangan *) : data olah Bappeda Kulon Progo Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015 Olah Bappeda

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 10.671.984,-, tahun 2013 sebesar Rp. 11.513.613,-, dan untuk tahun 2014 sebesar Rp.12.291.564,-. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.580.532,-tahun 2011 sebesar Rp. 4.790.630,-, tahun 2012 sebesar Rp. 4.992.174,-, dan tahun 2013 sebesar Rp. 5.229.120,-. Sedang untuk tahun 2014 sebesar Rp. 5.327.208,-.

II - 6

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya laju pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 3,06%, tahun 2011 sebesar 4,95%, tahun 2012 sebesar 5,01% tahun 2013 sebesar 5,05% dan tahun 2014 sebesar 5,09%. 2.1.3 Kemiskinan Pengertian kemiskinan secara umum ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang

tidak

mampu

memenuhi

hak-hak

dasarnya

untuk

mempertahankan

dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pendataan keluarga miskin yang diharapkan dapat memberikan gambaran riil kondisi keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo yang akan digunakan sebagai panduan penentuan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pendataan dilakukan setiap tahun dengan menggunakan 16 (enam belas) indikator. Keluaran dari kegiatan ini berupa prosentase dan jumlah: jiwa dan KK miskin sekaligus data by name by address-nya. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin dan prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2009 – 2014 pada tabel di bawah ini. Tabel 2.7 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2014 No.

Tahun

Garis Kemiskinan (Rp.)

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

Persentase (%)

1.

2009

205.585,-

89.910

24,65

2.

2010

225.059,-

90.100

23,15

3.

2011

240.301,-

92.800

23,62

4.

2012

256.575,-

92.400

23,32

5.

2013

259.945,-

86.500

21,39

6.

2014*

273.592,-

77.032

19,02

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014 *angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015

Garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 angka sangat sementara sebesar Rp. 273.592,- artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah nilai tersebut selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

II - 7

Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara sebesar 19,02% dari populasi penduduk. Angka ini turun 2,37% dibanding jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 86.500 orang atau 21,39 persen dari populasi penduduk. 2.1.4 Ketenagakerjaan Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang ada merupakan salah satu masalah pokok di bidang ketenagakerjaan. Penempatan tenaga kerja dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun jumlah peningkatan penempatan tenaga kerja tersebut belum signifikan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo yang masih pada angka 3,09% (8.331) dari angkatan kerja yang ada (269.741). Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.8. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 No

Uraian

2013

2014

1. Penduduk

430.488

409.568

2. Tenaga Kerja

371.021

337.517

3. Angkatan Kerja

269.741

230.328

4. Bekerja

261.410

150.909

8.331

6.979

3,09

3,03

7. Setengah Penganggur

76.240

72.440

8. Bukan Tenaga Kerja

59.467

72.051

5. Penganggur 6. Tingkat Pengangguran (%)

9. Bukan Angkatan Kerja 101.280 88.869 Sumber data: Dinas Sosnakertrans Kab. Kulon Progo, 2014

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDBRB) Tahun 2015 dan 2016

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 6.14 trilyun rupiah dan pada tahun 2015 diperkirakan 5,59 trilyun. Sementara itu PDRB

II - 8

berdasarkan harga konstan (harga tahun 2000) nilai PDRB tahun 2016 diperkirakan sebesar 2,40 trilyun rupiah, dan tahun 2015 sebesar 2,28 trilyun rupiah. Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015– 2016 (dalam juta rupiah) No

Tahun

PDRB ADHB

PDRB ADHK

1

2015*

5.589.352,00

2.280.922,00

2

2016*

6.136.104,00

2.405.232,00

Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 *)

Angka Prediksi Tabel 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo PDRB per Kapita No

Tahun

atas dasar harga

atas dasar harga

berlaku

konstan 2000

1

2015*

13.872.010

5.628.822

2

2016*

15.232.854

5.935.592

Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 *Angka Prediksi

Besaran laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2016 sebagai berikut: tahun 2015 diprediksikan sebesar 5,25%, dan tahun 2016 diprediksikan sebesar 5,45%. Tabel 2.11 Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo KELOMPOK SEKTOR

2015*

2016*

PRIMER

28,53

26,97

SEKUNDER

20,70

21,05

TERSIER

50,77

51,98

100

100

TOTAL

Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 *Angka Prediksi

II - 9

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2015 diprediksikan juga ada kenaikan, sebesar Rp. 13.872.010,-, dan tahun 2016 sebesar Rp. 15.232.854. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 hingga tahun 2016 diprediksikan juga ada kenaikan, prediksi nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.628.822,-, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.935.592,-. PDRB per kapita kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. Dan diharapkan pada rencana pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic Community (AEC), kebijakan single market and single production unit harus disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya lokal.

II - 10

2.2.2 Proyeksi Kemiskinan Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penurunan angka kemiskinan diantaranya adalah menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendampingi keluarga miskin. Hampir seluruh desa yang mempunyai prosentase penduduk miskin tinggi sudah mendapat pendampingan dari perusahaan baik lokal maupun nasional dengan program CSR melalui program “one village one sister company”. Dalam APBD kabupaten Kulon Progo maupun APBD DIY juga terdapat anggaran untuk RLTH dan jambanisasi. Disamping itu peran BAZDA di tingkat Kabupaten maupun BAZDA kecamatan dalam hal dukungan pendanaan untuk pengurangan prosentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo cukup berpengaruh, baik untuk penyaluran beasiswa siswa miskin maupun bedah rumah. Target angka kemiskinan pada tahun 2015 adalah 20,27% dan pada tahun 2016 adalah 19,27%. Melalui program yang terpadu tersebut diharapkan dari tahun ke tahun akan terjadi penurunan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. 2.2.3 Proyeksi Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kulon progo menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukan bahwa dalam penawaran tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat yang dapat dilihat dari besarnya proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik yang berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur. Target penurunan angka pengangguran pada tahun 2015 adalah 2,24% dan pada tahun 2016 adalah 1,93%.

II - 11

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Visi Indonesia Tahun 2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” Selanjutnya visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 adalah : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Dalam pencapaian visi pembangunan tersebut ditetapkan 7 misi, yaitu : 1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi. Dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

III - 1

1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang mencakup : 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Prioritas pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016. Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan

III - 2

sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut: 1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang; 2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3. Pembangunan Ekonomi; Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat; 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern; 5. Pembangunan Politik; Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; 7. Hukum dan Aparatur; Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

III - 3

8. Pembangunan wilayah dan Tata Ruang; 9. Penyediaan sarana dan prasarana; 10. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tema pembangunan Pemerintah Tahun 2016 yaitu: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” Asumsi-asumsi dasar dalam APBN antara lain adalah :

3.2

1.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 5,8 – 6,2%;

2.

PDB per Kapita ditargetkan Rp. 50.020.000,00 – Rp. 50.154.000,00;

3.

Laju Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 – 5,0%;

4.

Nilai tukar rupiah Rp. 12.150,-/US$;

5.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun 5,2 - 5,5%; dan

6.

Tingkat kemiskinan menjadi 9 – 10%;

7.

Indeks Gini 0,39.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY Sedangkan tema pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2016 yaitu : “Mendayagunakan dan Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita Renaissance Yogyakarta” Adapun agenda prioritas pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu : 1.

Sosial Budaya Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.

Kesehatan Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan : 1.

Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

III - 4

3.

3.

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

4.

Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

Pendidikan Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui: 1.

Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;

2.

Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

4.

Pertumbuhan Ekonomi Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui

pengembangan

sektor

ekonomi

strategis

yang

didukung

oleh

pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas. 5.

Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur Pengembangan

wilayah

perlu

mendapatkan

pengembangan

kawasan-kawasan

pedesaan

penekanan dengan

kebijakan

menciptakan

pada potensi

ekonomi local wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 6.

Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7.

Kinerja Aparatur dan Birokrasi Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

III - 5

Pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut : 1.

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;

2.

Harapan hidup masyarakat meningkat;

3.

Melek huruf masyarakat meningkat.

4.

Aksesibilitas pendidikan meningkat.

5.

Daya Saing Pendidikan meningkat.

6.

Pendapatan masyarakat meningkat.

7.

Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

8.

Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

9.

Ketimpangan Antar Wilayah menurun

10. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan 11. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 12. Kualitas lingkungan hidup meningkat. 13. Pemanfaatan Ruang terkendali. 14. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 15. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Indikator pembangunan yang akan dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan Tahun 2016 antara lain: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,97%; Inflasi sebesar 5,03 - 5,06, Pendapatan perkapita pertahun 8,2 juta rupiah, Indeks Willamson 0.4455; Rasio Gini 0,2888; Angka melek huruf 94,65%; Rata-rata lama sekolah 11,6 tahun; Pengangguran terbuka diprediksi 3,7%; Penurunan tingkat kemiskinan sampai dengan 12,8%.

3.3

Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon Progo Tema Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dijabarkan dalam RKPD Tahun 2016 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2015 Tahap II. Penekanan pada Tahap II Lima Tahunan adalah untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya

III - 6

peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta penguatan daya saing perekonomian. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032 Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2012-2017) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012–2032. Pembangunan Tahun 2016 mempedomani kebijakan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang. Dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan strategis kabupaten terdapat indikasi program utama yang memuat program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan salah satunya adalah membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, ekonomi, dan kawasan industri Sentolo, dan membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. 3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2016. Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2011-2016 untuk mewujudkan visi: “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” 4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 b. Isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus segera ditangani: 1)

Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang masih relatif rendah

2)

Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi

3)

Pendapatan masyarakat yang relatif rendah

4)

Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat

5)

Peluang investasi yang semakin meningkat

6)

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka ditetapkan tema Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yaitu: ”Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan” Adapun makna dari tema tersebut adalah produk daerah mempunyai keunggulan yang kompetitif dan komparatif dibanding daerah lain sehingga mampu bersaing secara sehat

III - 7

dan laku dipasaran umum baik tingkat nasional maupun internasional, dan diharapkan mampu memberikan multiplier effects sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo secara keseluruhan. Peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan kualitas SDM baik Aparatur maupun masyarakat guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, penguatan jiwa kewirausahaan dan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan Kulon Progo dan Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Disamping hal di atas Peningkatan daya saing daerah dimaksudkan peningkatan kualitas maupun kuantitas produk Kulon Progo dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian nasional/internasional khususnya ekonomi Asean dengan penerapan MEA, dan harapan kita dapat ikut bermain di Pasar Asean dan tidak hanya menjadi penonton dan sasaran pasar produk asing. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 2. Peningkatan kualitas kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi 6. Ketahanan Pangan 7. Peningkatan infrastruktur 8. Pelestarian sumberdaya alam Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya saing guna mendorong kemandirian ekonomi maka asumsi yang digunakan dalam RAPBD Kabupaten Kulon Progo adalah: Pertumbuhan Ekonomi atau laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,39%; Pendapatan Perkapita Penduduk Rp. 5.819.834, -; Angka melek huruf 92,20%; dan Rata-rata lama sekolah 8,39 tahun. Kemiskinan atau jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk 19,27%. Jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja 1,93%;. Angka Harapan Hidup atau perkiraan lama hidup rata-rata penduduk: 74,98 tahun. Untuk target yang ditetapkan pada jumlah penduduk miskin terlalu jauh dengan yang target dengan Pemerintah Pusat maupun DIY ini dikarenakan

III - 8

jumlah penduduk miskin di Kulon Progo sangat tinggi dan untuk penurunannnya berdasarkan tahun lalu tiap tahunnya kurang dari 1 %. 3.4

Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon Tahun 2016 Keselarasan sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo NO.

SASARAN POKOK

1.

Pertumbuhan ekonomi

2.

Inflasi

3.

Jumlah Penduduk miskin

4.

Tingkat pengangguran terbuka

6,6

5,97

RKPD KAB. KULON PROGO 5,39

RKP

RKPD DIY

3,0 - 5,0

5,03 - 5,06

5,03 - 5,06

9 ,0 - 10,0

12,8

19,27

5,2 - 5,5

3,7

1,93

Melihat tampilan tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kabupaten Kulon Progo pertumbuhan ekonominya sangat lambat dibandingkan dengan tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi DIY walaupun dalam RPJMD DIY ditetapkan sebagai tumpuhan provinsi DIY dalam percepatan laju pertumbuhan ekonomi, hal tersebut kemungkinan disebabkannya untuk masyarakat Kulon Progo kemiskinan masih tinggi sehingga untuk investasi kemungkinanannya masih kecil, pembangunan mega proyek kawasan industri, kawasan pelabuhan dan Bandara belum terealisasi sesuai jadwal pembangunan yang ditetapkan, pengaruh

perubahan cuaca yang berpengaruh pada menurunnya hasil

panen. Inflasi Kabupaten Kulon Progo sama dengan inflasi DIY disebabkan inflasi yang sebagai ukuran di BPS pusat ini untuk DIY adalah inflasi kota Yogyakarta, secara otomatis inflasi kabupaten /Kota DIY sama. Untuk target yang ditetapkan pada jumlah penduduk miskin terlalu jauh dengan yang target dengan Pemerintah Pusat maupun DIY ini dikarenakan jumlah penduduk miskin di Kulon Progo sangat tinggi dan untuk penurunannnya berdasarkan tahun lalu tiap tahunnya kurang dari 1%. Pengangguran terbuka prosentasenya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat Nasional maupun Provinsi DIY. Hal tersebut diestimasikan bahwa untuk tahun 2016 ini mega proyek pasir besi dan bandara sudah jalan, sehingga akan banyak investor yang masuk ke Kulon Progo yang multiplayer efeknya akan pada peningkatan serapan tenaga kerja,

III - 9

pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan Kabupaten Kulon Progo dan akan memacu penduduk angkatan kerja yang mempunyai kompetensi tinggi untuk tinggal di daerah sehingga bisa berperan serta dalam percepatan pembangunan. 3.5

Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

III - 10

Tabel 3.2 Keselarasan Program dan Kegiatan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo

RPJMD

RKPD

Urusan/Program 1 1.01

1.02

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Urusan/Program/Kegiatan 1 1.01

PPAS Jumlah Kegiatan

URUSAN WAJIB

Urusan/Program/Kegiatan 1

PENDIDIKAN

1.01

Jumlah Kegiatan

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini


3


3

Program Pendidikan Non Formal


3


3

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah


10


7

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Peran Serta Pelajar


5


5

KESEHATAN

1.02

5

7 1

KESEHATAN

1.02

Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Kesehatan

Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas) Program pengembangan kesehatan

6

Program Pelayanan Medis Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

4

7 1

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

KESEHATAN 6

5

Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program pelayanan kesehatan masyarakat Program pengembangan kesehatan

Program Pelayanan Medis (Yanmedis)

9

Program Pelayanan Medis

8

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1

5

SKPD PENGAMPU

5 5

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Wates

III - 11

RPJMD

RKPD

Urusan/Program

Urusan/Program/Kegiatan



Jumlah Kegiatan

3

1.03

1.04

PEKERJAAN UMUM

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03

Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong

2

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pembangunan infrastruktur perkotaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Peningkatan SaranaPrasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

1

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air

1

PERUMAHAN

1.04

PERUMAHAN

7

2 3 2 2

2

1.04

SKPD PENGAMPU RSUD Nyi Ageng Serang

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Goronggorong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

2

Dinas Pekerjaan Umum

5


Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pembangunan infrastruktur perkotaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Peningkatan SaranaPrasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembinaan Jasa Konstruksi

3

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air

1

7

2 3 2 2

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

1


1


PERUMAHAN

III - 12

RPJMD

RKPD

Urusan/Program

1.05


1

Program Pengembangan Perumahan

1

Program Lingkungan Sehat Perumahan


2


2

PENATAAN RUANG

1.05

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERHUBUNGAN

1.05

1.06

1.07

1.08

LINGKUNGAN HIDUP

PENATAAN RUANG

1


1

1

BAPPEDA

2

2

BAPPEDA

1

1


Program Perencanaan Tata Ruang

1.06 22

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2

PERHUBUNGAN Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan pelayanan angkutan


1

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pengembangan Iptek Program Perencanaan Pembangunan Daerah

SKPD PENGAMPU

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan LINGKUNGAN HIDUP

PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Kerjasama Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.08


Jumlah Kegiatan

Program Pengembangan Perumahan


1.07

Jumlah Kegiatan

Program pengembangan perumahan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.06

PPAS

1.07 5

3

1.08

BAPPEDA

2

BAPPEDA

5

Dishubkominfo

6

Dishubkominfo

3

Dishubkominfo

PERHUBUNGAN Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan pelayanan angkutan

7

22

LINGKUNGAN HIDUP

III - 13

RPJMD

RKPD

Urusan/Program

1.09


1.11

SKPD PENGAMPU

6

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4

Kantor Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


5


4

Kantor Lingkungan Hidup

3

Setda : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

9

Dinas Dukcapil

3

BPMPDPKB

4

BPMPDPKB

3

BPMPDPKB

4

BPMPDPKB

PERTANAHAN

1.09

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak

1.11

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

SOSIAL

PERTANAHAN Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1.12

Program Keluarga Sejahtera 1.13


Jumlah Kegiatan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 1.12

Jumlah Kegiatan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.10

PPAS

1.13

1.09 3

PERTANAHAN Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.10 9

1.11 3

4

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


4


Program Keluarga Sejahtera

4

Program Keluarga Sejahtera

SOSIAL

1.12

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.13

SOSIAL

III - 14

RPJMD

RKPD

Urusan/Program

1.14

1.15

1.16


Jumlah Kegiatan

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

5

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2

KETENAGAKERJAAN

1.14

KETENAGAKERJAAN

Urusan/Program/Kegiatan Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.14

Jumlah Kegiatan

SKPD PENGAMPU

5

Dinas Sosnakertrans

2

Dinas Sosnakertrans

KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


4


4

Dinas Sosnakertrans

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Ketenagakerjaan


5


5

Dinas Sosnakertrans Dinas Sosnakertrans

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15

PENANAMAN MODAL DAERAH

1.16

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.17

PPAS

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 6

5

PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.17

3

1.16 4

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 0

6

Dinas Koperasi dan UKM

5

Dinas Koperasi dan UKM

4

BPMPT

6

BPMPT

-

Dinas Kebudparpora

PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6

KEBUDAYAAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif dan Usaha Kecil Menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

3

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

III - 15

RPJMD

RKPD

Urusan/Program


Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

1.18

1.19

PEMUDA DAN OLAH RAGA


1.18



0



1.18

SKPD PENGAMPU

-

Dinas Kebudparpora


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


2


2

Dinas Parpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2

Dinas Parpora

3

Dinas Parpora

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19

3


1.19


Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat


4


4

Kantor Kesbangpol

Program Tanggap Darurat Bencana

Program tanggap darurat bencana

3

Program tanggap darurat bencana

3

BPBD

Program Penanggulangan Dini Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Penanggulangan Dini Bencana Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

Program Penanggulangan Dini Bencana Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

BPBD

1

BPBD

1 5

BPBD Satpol PP

1

1 5 1.20

Jumlah Kegiatan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20


1.20


-

III - 16

RPJMD Urusan/Program Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

RKPD Urusan/Program/Kegiatan


13

Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Pelayanan Bantuan Hukum

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Pelayanan Bantuan Hukum.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program Pengembangan Pelayanan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

Program Penataan dan Penguatan Organisasi. Program Pengembangan Pelayanan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

5

11 4 11 30

7 1 4 3 13 1 13 2 7 4

2 13


Jumlah Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH Program peningkatan kerjasama antar daerah Program pengembangan kapasitas otonomi daerah Program peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pelayanan Bantuan Hukum

13

Program Penataan dan Penguatan Organisasi. Program Pengembangan Pelayanan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

5

11 4 11 30

7 1 4 3 13 1 13 2 7 4

2 13

SKPD PENGAMPU Sekretariat DPRD BKD BKD Inspektorat Daerah DPPKA

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

III - 17

RPJMD Urusan/Program


Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa.

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan


Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan




4

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan komunikasi, informatika dan media massa

Jumlah Kegiatan

SKPD PENGAMPU

4

Sekretariat Daerah

10

Sekretariat Daerah

10

10

10

10

10

10

Kecamatan Temon Kecamatan Wates Kecamatan Panjatan

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


10

03


10

Kecamatan Galur Kecamatan Lendah Kecamatan Sentolo Kecamatan Pengasih Kecamatan Kokap Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan Kecamatan Kalibawang Kecamatan Samigaluh Kelurahan Wates

III - 18


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jumlah Kegiatan

SKPD PENGAMPU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3

3

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Nyi Ageng Serang Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA

3

3

-

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3

3

3

3

3

3

3 -

3 3

3

3

3

3

3

3

Kantor Kesbangpol Satpol PP

4

4

BPBD

4

4

Sekretariat DPRD

Dishubkominfo Kantor Lingkungan Hidup Dinas Dukcapil Dinas Sosnakertrans Dinas Koperasi dan UKM BPMPT Dinas Kebudayaan Dinas Parpora

III - 19





Jumlah Kegiatan

3 3

3 3

3 3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

SKPD PENGAMPU BKD Inspektorat Daerah DPPKA Kecamatan Temon Kecamatan Wates Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur Kecamatan Lendah Kecamatan Sentolo Kecamatan Pengasih Kecamatan Kokap Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan Kecamatan Kalibawang Kecamatan Samigaluh Kelurahan Wates Kantor Ketapanluh BPMPDPKB Kantor Perpustakaan dan Arsip

III - 20


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran




Jumlah Kegiatan

3

3

3

3

3

3

3

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

SKPD PENGAMPU Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Perindag dan ESDM Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2

2

2

2

-

1

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2

2 -

2 2

2

2

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Nyi Ageng Serang Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dishubkominfo Kantor Lingkungan Hidup Dinas Dukcapil Dinas Sosnakertrans Dinas Koperasi dan UKM BPMPT Dinas Kebudayaan Dinas Parpora

III - 21





Jumlah Kegiatan

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

SKPD PENGAMPU Kantor Kesbangpol Satpol PP BPBD Sekretariat DPRD BKD Inspektorat Daerah DPPKA Kecamatan Temon Kecamatan Wates Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur Kecamatan Lendah Kecamatan Sentolo Kecamatan Pengasih Kecamatan Kokap Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan Kecamatan Kalibawang Kecamatan Samigaluh Kelurahan Wates

III - 22


Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja




Jumlah Kegiatan

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

SKPD PENGAMPU Kantor Ketapanluh BPMPDPKB Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Perindag dan ESDM Sekretariat Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dishubkominfo Kantor Lingkungan Hidup Dinas Dukcapil Dinas Sosnakertrans Dinas Koperasi dan UKM BPMPT

III - 23





Jumlah Kegiatan

SKPD PENGAMPU

-

3

Dinas Kebudayaan Dinas Parpora

3

3

3

3

3

3

Kantor Kesbangpol Satpol PP

3

3

BPBD

3

3

3 3

3 3

3

3

Sekretariat DPRD BKD Inspektorat Daerah DPPKA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kecamatan Temon Kecamatan Wates Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur Kecamatan Lendah Kecamatan Sentolo Kecamatan Pengasih Kecamatan Kokap Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan Kecamatan Kalibawang

III - 24


Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD




Jumlah Kegiatan

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD

SKPD PENGAMPU Kecamatan Samigaluh Kelurahan Wates Kantor Ketapanluh BPMPDPKB Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Perindag dan ESDM Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD -

-

2

2

-

-

2

2

1 1

1 1

1

1

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dishubkominfo Kantor Lingkungan Hidup Dinas Dukcapil

III - 25





Jumlah Kegiatan

2

2

1

1

1

1

-

1

1

1

-

-

1

1

1 1

1 1

1 2

1 2

1

1 -

SKPD PENGAMPU Dinas Sosnakertrans Dinas Koperasi dan UKM BPMPT Dinas Kebudayaan Dinas Parpora Kantor Kesbangpol Satpol PP BPBD Sekretariat DPRD BKD Inspektorat Daerah DPPKA Kecamatan Temon Kecamatan Wates Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur Kecamatan Lendah Kecamatan Sentolo Kecamatan Pengasih Kecamatan Kokap Kecamatan

III - 26

RPJMD

RKPD

Urusan/Program




Jumlah Kegiatan

SKPD PENGAMPU Girimulyo

1

1 -

1.21

KETAHANAN PANGAN

1.21

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan

1.22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan

1.22

2


1.21 4

1.22

Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Perindag dan ESDM Sekretariat Daerah

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan

5

Kecamatan Nanggulan Kecamatan Kalibawang Kecamatan Samigaluh Kelurahan Wates Kantor Ketapanluh BPMPDPKB

4 5

Kantor Ketapanluh Kantor Ketapanluh


III - 27

RPJMD

RKPD

Urusan/Program


Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa 1.23

STATISTIK

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa 1.23

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik 1.24

KEARSIPAN Program peningkatan pengelolaan kearsipan

1.25

KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program pengembangan komunikasi informasi

1.26

PERPUSTAKAAN

1.26

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 2.01

URUSAN PILIHAN

2

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

2.01

PERTANIAN

Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

7

1.23 3

3

2

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

4

2.01 3

7

BPMPDPKB

4

BPMPDPKB

7

BPMPDPKB

3

BAPPEDA

3

Kantor Perpustakaan dan Arsip

2

Dishubkominfo

4

Kantor Perpustakaan dan Arsip

3

Dinas Pertanian dan Kehutanan

7


PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2

4

KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program pengembangan komunikasi informasi

1.26

SKPD PENGAMPU

KEARSIPAN Program Peningkatan Pengelolaan Arsip

1.25

Jumlah Kegiatan

STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

1.24

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

4

KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa


4

KEARSIPAN Program peningkatan pengelolaan kearsipan

1.25

Jumlah Kegiatan

STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1.24

PPAS

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

III - 28

RPJMD

RKPD

Urusan/Program


Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

4

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


4

KEHUTANAN

2.02

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.03

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

2.03

PARIWISATA Program Pengembangan Pariwisata

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi

2.04

3

2.02 2

2.03 0 0

9

SKPD PENGAMPU

4


1


4

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

3

2

KEHUTANAN

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi

2.04

Jumlah Kegiatan

Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1



3

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Pengembangan Kegeologian dan Energi 2.04

Jumlah Kegiatan

Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

2.02

PPAS

2 1

Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

-

Dinas Perindag dan ESDM

-


9

Dinas Kebudparpora


III - 29

RPJMD

RKPD

Urusan/Program 2.05

2.06

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan/Program/Kegiatan 2.05



Urusan/Program/Kegiatan 2.05

Jumlah Kegiatan


Program Pengembangan Perikanan Tangkap


3


3

Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

1

1

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

4

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan


2


1

PERDAGANGAN

2.06

Program Pengembangan Usaha Perdagangan Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

PERDAGANGAN Program Pengembangan Usaha Perdagangan Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

2.06 7

3

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

PERDAGANGAN Program Pengembangan Usaha Perdagangan Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

8

SKPD PENGAMPU

7 8

Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM

2.07

PERINDUSTRIAN

2.07

Program Pengembangan Industri

PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri

2.07 6

PERINDUSTRIAN

-

Program Pengembangan Industri

6


2.08

KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

JUMLAH

2.08

KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2.08 3

958

KETRANSMIGRASIAN

-

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3

Dinas Sosnakertrans

958

III - 30

3.6

Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/ DPRD Penyusunan anggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, Gaji Bupati. Prediksi dengan memperhitungkan gaji ketigabelas PNS dan CPNSD, kenaikan gaji sebesar 6% serta accres gaji termasuk gaji Bupati sebesar 1,5% dari jumlah belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangannya, juga telah memperhitungkan gaji DPRD (uang representatif). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikkan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.

III - 31

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1 Pendapatan Daerah 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan pendapatan daerah akan diutamakan pada pos-pos pendapatan yang dilakukan oleh lembaga milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha, antara lain melalui optimalisasi dan efisiensi kinerja badan usaha milik daerah, dengan mempertimbangkan peningkatan yang lebih realistis dalam usahanya. Sementara pendapatan melalui pos-pos pendapatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Dana perimbangan, masih menjadi andalan utama pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2016 yang mencapai persentase sebesar 58,26 persen. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 14,35 persen dan Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 27,39 persen. 4.1.2. Target Pendapatan Daerah Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp. 1.202.912.173.193.192,37 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 3,15 persen. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 172.617.328.753,16 Dana Perimbangan sebesar Rp. 700.804.337.670,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang

Sah

sebesar

Rp.

329.490.506.769,21.

Terjadinya

penurunan

pendapatan daerah tahun 2016 dibandingkan dengan APBD tahun 2015, karena adanya penurunanan Dana Perimbangan sebesar 4,64 persen dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,09 persen . Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 3,19 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Secara rinci pendapatan daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

IV - 1

Tabel 4.1. Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 – 2016 KELOMPOK PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah

REALISASI

REALISASI

APBD 2013

APBD 2014

1.003.179.221.523,06

TARGET APBD 2015-Murni

TARGET APBD 2016

1.120.601.437.491,66

1.242.007.552.099,06

1.202.912.173.192,37

95.991.512.851,06

158.800.588.703,19

187.802.916.833,82

172.617.328.753,16

681.454.831.975,00

708.270.656.952,00

734.892.173.000,00

700.804.337.670,00

225.732.876.697,00

253.530.191.836,47

319.312.462.265,24

329.490.506.769,21

Sumber data: DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 8,14 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015, dimana tahun 2015 penerimaan PADnya sebesar Rp 187.802.916.633,82 dan penerimaannya tahun 2016 diproyeksikan sebesar

Rp 172.617.328.753,16.

Dari empat komponen

pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mengalami kenaikkan meliputi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan. Pajak Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 5,50 persen jika dibanding target tahun 2015. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih jauh lebih kecil dimana pada tahun 2015 mengalami kenaikkan sebesar 66,94 persen dibandingkan tahun 2014 dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan yang sangat tajam yakni sebesar 143,45 persen dibandingkan dengan yang diterima di tahun 2013. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 13.035.451.528,81 atau mengalami kenaikan sebesar 8,12 persen bila dibandingkan pada APBD tahun 2015. Retribusi Daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 49,00 persen dibandingkan dengan

penerimaan tahun 2015, padahal Retribusi Daerah tersebut

pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat tajam dibandingkan dengan komponen

lainnya dimana peningkatannya sebesar 196,52 persen dibandingkan

dengan penerimaan tahun 2014, akan tetapi ditahun yang sama juga mengalami penurunan sebesar 54,78 dibandingkan dengan penerimaan tahun 2013. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar 6,87 persen dibandingkan dengan tahun 2015 dan komponen ini pada tahun 2015

IV - 2

diprediksikan mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2014 dan pada tahun tersebut mengalami kenaikan yang sangat tajam dibandingkan dengan penerimaan tahun 2013 dimana mengalami kenaikkan sebesar 88,11 persen. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Realisasi danTarget Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 - 2016 KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI

REALISASI

APBD 2013

APBD 2014

95.991.512.851,06 8.696.477.331,88


TARGET APBD 2016

158.800.588.703,19

187.802.916.833,82

172.617.328.753,16

21.171.477.417,00

35.342.785.434,60

37.289.400.688,36

Retribusi daerah 14.986.509.628,75 6.777.314.436,00 Hasil pengelolaan kekayaan daerah 8.252.584.228,16 10.176.928.233,90 yang dipisahkan Lain-lain pendapatan 64.055.941.662,27 120.674.868.616,29 asli daerah yang sah Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Prog, 2015

20.096.133.796,00

10.248.938.700,00

12.055.937.754,66

13.035.451.528,81

120.308.059.848,56

122.043.537.835,99

Pendapatan asli daerah Pajak daerah

a. Hasil Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 diproyeksikan mengalami kenaikkan sebesar 5,51 persen jika dibanding target tahun 2015, dimana penerimaan di tahun 2015 sebesar Rp 35.342.785.434,60 dan di tahun 2016 menjadi Rp 37.289.400.688,00. Jenis penerimaan yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dari komponen tersebut diatas yang mengalami penurunan hanya pada obyek pajak mineral bukan logam dan batuan dimana penurunannya sebesar 42,72 persen dibandingkan dengan penerimaan 2015. Target penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2016 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

IV - 3

Tabel 4.3 Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 - 2016

REALISASI

REALISASI

APBD 2013

APBD 2014


TARGET APBD 2016

8.696.477.331,88

21.171.477.417,00

35.342.785.434,60

37.289.400.688,36

Pajak Hotel

84.837.425,00

76.604.150,00

99.900.000,00

101.900.000,00

Pajak Restoran

626.388.004,00

795.137.559,00

580.000.000,00

815.015.997,98

Pajak Hiburan

6.647.500,00

6.796.000,00

8.070.500,00

34.478.500,00

Pajak Reklame

529.969.248,13

542.747.676,00

550.262.948,60

551.116.723,46

4.929.430.583,00

5.786.846.889,00

5.226.897.236,30

6.457.707.598,30

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

376.589.500,00

687.777.220,00

1.500.000.000,00

859.215.201,60

Pajak Parkir

14.846.760,00

15.181.100,00

16.785.702,20

20.494.485,00

4.625.102

10.244.364,00

10.869.047,50

11.315.000,00

10.650.000.000,00

11.617.860.770,00

16.700.000.000,00

16.820.296.412,02

KELOMPOK PENDAPATAN HASIL PAJAK DAERAH

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Air Tanah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10.105.112.159,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.123.143.209,75 3.145.030.300,00 Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Prog, 2015

b. Hasil Retribusi Daerah Hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan turun

sebesar 49,00

persen bila dibandingkan dengan APBD tahun 2015 yang mana pada tahun 2015 diproyeksikan penerimaannya sebesar Rp 20.096.133.796,00 dan pada tahun 2016 diproyeksikan penerimaannya sebesar Rp 10.248.938.700,00. Adapun sumber penerimaan dari hasil retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Dominasi hasil retribusi terbesar pada retribusi jasa umum, khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dalam hal ini RS Nyi Ageng Serang Sentolo yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Penurunan Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2016 disebabkan karena karena proyeksi penerimaan pendapatan hasil Retribusi Perijinan Tertentu khususnya diasumsikan pendapatan IMB dari pembangunan pabrik PT JMI yang tidak sesuai dengan prediksi awal dimana : 1)

Informasi semula pembangunan pabrik PT JMI sekitar 100 ha, karena ada perubahan rencana menjadi sekitar 60 ha, dan diperkirakan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2015 sampai saat ini belum menjadi kenyataan.

IV - 4

2)

Agar dalam menetapkan target lebih realistis maka untuk tahun 2016 untuk IMB pembangunan Pabrik PT JMI hanya ditetapkan Rp 1,2 milyar.

Secara terperinci target retribusi pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.4 Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 REALISASI

REALISASI

APBD 2013

APBD 2014

TARGET APBD 2015

TARGET APBD 2016

HASIL RETRIBUSI DAERAH

14.986.509.628,75

6.777.314.436,00

20.096.133.796,00

10.248.938.700,00

Retribusi Jasa Umum

11.746.377.108,00

3.564.779.403,00

4.507.445.412,00

5.147.080.700,00

Retribusi Jasa Usaha

2.330.934.440,00

2.480.041.175,00

2.529.742.000,00

2.842.074.000,00

13.058.946.384,00

2.259.784.000,00

KELOMPOK PENDAPATAN

Retribusi Perijinan 909.198.080,75 732.493.858,00 Tertentu Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 13.035.451.528,81 atau mengalami kenaikkan sebesar 8,12 persen bila dibandingkan pada APBD tahun 2015. Kenaikan terbesar pada komponen Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUKP sebesar 26,89 persen, kemudian dikuti oleh Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD pada Bank Pasar , dimana naik sebesar 24,1 bila dibandingkan pada APBD tahun 2015, PT. Selo Adikarto sebesar 21,17 persen dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY sebesar 3,39 persen. Sedangkan dari PB Aneka Usaha bagi hasilnya mengalami penurunan sebesar 41,88 persen dibandingkan dengan 2015 hal tersebut disebabkan karena kondisi unit bisnis ekonomi kreatif tidak seperti yang diperkirakan semula, hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pendapatan tahun 2015 dimana unit ekonomi kreatif tidak memberikan keuntungan, sehingga pada tahun 2016 akan diupayakan agar dapat memberikan

keuntungan

sebagaimana

yang

diharapkan.

Di

sisi

lain

unit

perbengkelan juga belum memberikan keuntungan sebagaimana seharusnya karena potensi kendaraan dinas yang seharusnya bisa masuk ke unit perbengkelan Aneka Usaha yang masuk sangat minim, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan perbaikan kendaraan dinas di unit perbengkelan Aneka Usaha, disisilain ada upaya peningkatan kualitas pelayanan dan hasil dari unit perbengkelan. Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :.

IV - 5

Tabel 4.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 REALISASI

KELOMPOK PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD BPR Bank Pasar PB Aneka Usaha (SPBU Wates) PT. Selo Adikarto Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY BUKP (PAD)

REALISASI

TARGET APBD 2015

TARGET APBD 2016

APBD 2013 8.252.584.228,16

APBD 2014 10.176.928.233,90

12.055.937.754,66

13.035.451.528,81

8.252.584.228,16

10.176.928.233,90

12.055.937.754,66

13.035.451.528,81

2.132.622.668,00

2.486.988.597,00

2.708.383.639,00

3.360.988.714,00

96.596.045,00

251.957.133,00

800.000.000,00

464.961.762,00

1.246.369.650,00 4.711.430.833,47

1.656.575.939,00 5.713.983.775,68

2.000.000.000,00 6.477.360.254,84

2.423.481.600,00 6.696.957.048,00

65.565.031,69

67.422.789,22

70.193.860,82

89.062.404,81

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Prediksi

Lain-lain

PAD

112.043.537.835,99

atau

yang

Sah

mengalami

Tahun

Anggaran

penurunan

2016

sebesar

6,87

sebesar

Rp.

persen

bila

dibandingkan dengan APBD tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan di penerimaan jasa giro sebesar 33,9 persen, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-RSU) sebesar 11,52 persen, lain-lain PAD yang syah lainnya sebesar 70,12 persen dan pendapatan bunga penguatan modal sebesar 62,59 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015. Di sisi lain juga terjadi peningkatan dibandingkan dengan penerimaan 2015 yakni pada Hasil Penjualan aset yang dipisahkan, pendapatan bunga deposito, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (Dinas Kesehatan/Puskesmas), pendapatan dari pengelolaan BUKP dan pengelolaan barang milik daerah. Tabel 4.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2016 KELOMPOK PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga deposito Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

REALISASI

REALISASI APBD 2014 20.674.868.616,29


TARGET APBD 2016

120.308.059.848,56

112.043.537.835,99

479.498.700,00

757.433.000,00

124.760.000,00

133.640.000,00

85.691.073,68

50.402.875,00

192.728.815,00

127.392.336,00

8.203.586.655,00

12.267.153.570,14

9.427.623.278,00

9.952.895.560,00

APBD 2013 64.055.941.662,27

-

-

-

-

IV - 6

KELOMPOK PENDAPATAN Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD -RSU) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (Dinas Kesehatan) Lain-lain PAD yang sah Lainnya Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP Pendapatan Bunga Penguatan Modal

REALISASI

REALISASI

APBD 2013 9.851.373,00

APBD 2014 122.078.660,02

208.750.000,00


TARGET APBD 2016 -

-

238.931.578,00

-

-

601.824.050,79

230.896.696,00

-

-

53.297.373.327,00

79.201.823.816,62

82.435.591.345,00

72.935.000.000,00

-

26.114.556.448,00

27.247.692.843,38

28.438.083.450,00

795.132.809,43

1.100.574.327,01

611.529.550,00

182.717.500,00

51.524.923,37

64.963.995,50

67.634.017,18

88.048.614,99

322.708.750,00

195.275.000,00

200.500.000,00

75.000.000,00

-

330.778.650,00

-

110.760.375,00

Pengelolaan Barang Milik Daerah


4.1.2.2 Dana Perimbangan Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2005, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016, diprediksikan sebesar Rp. 700.804.337.670,00. Apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2015 terjadi penurunan 4,64 persen. Penurunan tersebut dikarenakan adanya aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penganggaran dana alokasi Khusus dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016, sehingga karena kedua atrun tersebut belum terbit maka tidak dicantumkan atau tidak merupakan bagian potensi dari pendapatan.

IV - 7

Adapun komponen dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel. 4.7 Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 REALISASI

REALISASI

APBD 2013

APBD 2014

TARGET APBD 2015

TARGET APBD 2016

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

681.454.831.975,00

708.270.656.952,00

734.892.173.000,00

700.804.337.670,00

33.581.901.975,00

21.321.407.209,00

23.826.034.000,00

23.826.034.000,00

594.978.790.000,00

639.409.211.000,00

657.260.489.000,00

676.978.303.670,00

Dana Alokasi Khusus

52.894.140.000,00

47.077.300.000,00

53.805.650.000,00

0,00

KELOMPOK PENDAPATAN


a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21. Bagi Hasil dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Bagi hasil Cukai hasil tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari: Bagi hasil dari iuran hak pengusaha hutan, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent) dan bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan. Untuk tahun 2014 pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar 36,41 persen bila dibandingkan dengan APBD tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya penurunan sekitar Rp. 12,26 milyar pada Bagi Hasil Pajak PBB, dan mengalami kenaikan sebesar 11,74 persen untuk tahun 2015.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU yang tercantum dalam KUA PPAS

IV - 8

TA. 2016 sebesar Rp. 676.978.303.670,0 dengan asumsi berdasarkan pada alokasi DAU tahun 2015 dan ditambah dengan prediksi kenaikan DAU sebesar 3%.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang bertujuan untuk membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Alokasi DAK tidak menjadikan bagian dari potensi dalam pendapatan dalam KUA PPAS tahun Angaran 2016 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut disebabkan karena sampai KUA PPAS sudah disepakati Dana Alokasi Khusus (DAK) belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.

4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan. Bagian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2016 diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2016 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 3,19 persen dibanding prediksi Tahun 2015. Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

IV - 9

Tabel. 4.9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2016 URAIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah

Realisasi APBD 2013 225.732.876.697,00

Realisasi APBD 2014 253.530.191.836,47

TARGET APBD 2015-Murni 319.312.462.265,24

TARGET APBD 2016 329.490.506.769,21

1.122.905.524,00

4.164.459.543,00

2.722.690.000,00

1.250.000.000,00

52.800.817.293,47

58.760.599.265,24

61.282.778.769,21

172.929.797.000,00

238.623.273.000,00

240.562.645.000,00

23.635.118.000,00

19.205.900.000,00

26.395.083.000,00

Bagi Hasil Pajak dari 40.975.094.173,00 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan 163.769.077.000,00 Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari 19.865.800.000,00 Provinsi atau Pemda lainnya Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

4.1.3 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah Sebagai upaya untuk mewujudkan target pendapatan agar dapat terealisasi pada tahun 2016, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, termasuk didalamnya adalah upaya memperbaiki data perpajakan dengan melakukan pendataan ulang dan pendataan baru bagi pembayar pajak dan retribusi daerah, juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, antara lain melalui: 4.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah a. Melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi daerah guna meperoleh data perpajakan yang terbaru; b. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah; c. Melaksanakan perbaikan sistem pelayanan dan penyederhanaan mekanisme perpajakan daerah; d. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju pelayanan prima; e. Memperbaiki

fasilitas-fasilitas

obyek

retribusi

melalui

berbagai

perbaikan

infrastruktur pendukung obyek retribusi; f.

Melakukan penyesuaian retribusi melalui peninjauan terhadap Peraturan Daerah.

IV - 10

g. Memperbaiki kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap BUMD; h. Melaksanakan Optimalisasi anggaran melalui pengaturan anggaran (Cash Budgeting) agar tercapai efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap menjaga likuiditas keuangan

4.1.3.2 Dana Perimbangan a. Membuat dan mengirimkan data-data dasar DAU dan DAK serta proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah; b. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi; c. Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

4.2 Belanja Daerah 4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, untuk melindungi dan meningkatkan derajat serta kualitas kehidupan masyarakat dan mengingat keterbatasan ketersediaan dana, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2016 diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, yaitu pada bidang

IV - 11

pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan peningkatan perekonomian lokal serta penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah dana yang dimungkinkan untuk dapat dibelanjakan adalah Rp. 1.251.986.494.843,51 dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 868.452.045.454,51 dan Belanja Langsung sebesar Rp 383.534.449.389,00 Adapun penggunaan dana Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa, serta digunakan untuk belanja tidak terduga, sedangkan penggunaan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/ kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang ada di masing-masing SKPD.

4.2.2

Kebijakan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa serta digunakan untuk belanja tidak terduga.

4.2.2.1 Belanja Pegawai Belanja pegawai yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Januari 2015 ditambah accres 1,5% dan kenaikan 6%, sedangkan penghitungan tunjangan beras memakai angka sebelum kenaikan. Belanja Pegawai pada tahun 2016 secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp.739.810.596.023,71 digunakan untuk membiayai belanja gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan DPRD serta memperhitungkan rencana

IV - 12

kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sebesar 6%, pemberian gaji ketiga belas dan acres 1,5% yang digunakan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga. Belanja pegawai juga digunakan untuk belanja asuransi kesehatan PNSD, serta tunjangan profesi guru. Penghitungan accres tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi. Untuk penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan struktural/fungsional serta tunjangan lainnya, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, Tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB, tambahan penghasilan PNS, dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS yang dialokasikan berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku.

4.2.2.2 Belanja Bunga Belanja bunga dianggarkan untuk melunasi bunga pinjaman Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo. Belanja bunga yang dianggarkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.744.157,08 digunakan untuk membayar bunga pinjaman pada LOAN ADB. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan Central Java and Daerah Istimewa Yogyakarta Urban Development (Sector) Project. Adapun pembayaran tersebut merupakan pembayaran terakhir .

4.2.2.3 Belanja Subsidi Belanja Subsidi pada tahun 2016 di Kabupaten Kulon Progo tidak dianggarkan.

4.2.2.4 Belanja Hibah Belanja Hibah pada tahun 2016 di Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar Rp. 13.610.430.550,00 mengalami kenaikkan sebesar 48,26 persen dibandingkan dengan belanja hibah pada tahun 2015. Hal tersebut disebabkan adanya hibah pada KPUD dan Panwaslu untuk pelaksanaan persiapan pemilukada yang sifatnya lima tahunan.

IV - 13

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

4.2.2.5 Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial pada tahun 2016 di Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar Rp. 4.652.260.000,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan kepada lembaga non pemerintah dalam rangka melindungi individu, keluarga dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Dalam memberikan bantuan sosial tersebut dilakukan secara selektif, memenuhi persyaratan, bersifat sementara dan sesuai dengan tujuan penggunaan.

4.2.2.6 Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.4.444.281.050,84 Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retrebusi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

4.2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan banuan kepada partai politik. Pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 102.301.587.767,00. Belanja Bantuan Keuangan ini digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan Bantuan kepada partai Politik. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa , pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukkannya dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV - 14

Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarannya dihitung berpedoman pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran

Dalam

APBD,

Pengajuan,

Penyaluran,

dan

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran

Dalam

APBD,

Pengajuan,

Penyaluran,

dan

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4.2.2.8 Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk tahun 2016 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.631.145.905,88.

4.2.3

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas Pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan kebutuhan

masyarakat

untuk

menyelesaikan

permasalahan

kemiskinan,

pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan sasaran yang akan dicapai dan kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2014 dan perkiraan capaian pada tahun 2015 serta dengan memperhatikan berbagai masalah, tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2016, maka tema pembangunan tahun 2016 adalah:

“Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan“.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial; 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan; 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan;

IV - 15

4. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan; 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; 6. Ketahanan Pangan; 7. Peningkatan Infrastruktur; 8. Pelestarian Sumber Daya Alam.

Adapun strategi pencapaian prioritas pembangunan yang akan dilakukan sebagai berikut : I.

Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

A.

Kendala dan Permasalahan 1.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2.

Belum optimalnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Peremuan dan Anak korban kekerasan (P2TP2A), karena masih terbatasnya SDM pelayanan terutama konselor hukum dan psikologi;

3.

Belum semua SKPD menyediakan data pilah;

4.

Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

5.

Belum mencukupinya tenaga Penyuluh KB untuk menjangkau seluruh wilayah/penduduk Kulon Progo;

6.

Keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya bimbingan/motivasi, permodalan, ketrampilan dan pemasaran produk;

7.

Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni;

8.

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai;

9.

Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS;

10. Minimnya

kapasitas

kesiapsiagaan

terhadap

bencana

alam/sosial

sementara frekuensi/ variasi bencana sangat kompleks;

IV - 16

11. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; 12. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS; 13. Masih tingginya angka pengangguran; 14. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi; 15. Masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan; 16. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan tenaga kerja; 17. Belum optimalnya keterpaduan program penanganan pengangguran dan kemiskinan antar berbagai sektor; 18. Belum tersedianya data yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan; 19. Masih

banyak

perusahaan

yang

belum

melaksanakan

norma

ketenagakerjaan secara konsekuen; 20. Keikutsertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, padahal merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam meningkatkan kinerja; 21. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/lembaga ketenagakerjaan; 22. Tingginya resiko dan tingkat kecelakaan kerja penderes kelapa; 23. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal; 24. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (tangible) dan dikhawatirkan akan mengancam keberadaannya; 25. Belum dimilikinya museum sebagai wahana pengamanan peninggalan warisan budaya fisik (tangible); 26. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset berharga dalam membangun jati diri dan menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;

IV - 17

27. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya lokal untuk misi diplomasi budaya; 28. Masih lemahnya perlindungan hukum untuk semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 29. Kebudayaan lokal belum sepenuhnya menjadi spirit bagi masyarakat Kulon Progo, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan kesejarahan; 30. Adanya perubahan paradigm dalam tata kelola desa; 31. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa; 32. Belum semua Pemerintah Desa tertib administrasi keuangan dan kekayaan; 33. Kurang berkembangnya sebagian Lembaga Ekonomi Pedesaan; 34. Perlunya pelestarian dan peningkatan semangat gotong royong masyarakat; 35. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa; 36. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigrans yang lebih banyak memilih lokasi Sumatera sebagai lokasi pilihan calon transmigran; 37. Masih banyaknya lokasi transmigrans yang betul-betul memenuhi syarat 2C (Clear and Clean), dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan); 38. Kompetensi calon transmigran belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan; 39. Belum optimalnya pelatihan bagi calon transmigran; 40. Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigran.

B.

Kebijakan 1.

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan

dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial; 2.

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial;

3.

Meningkatkan jejaring dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial;

4.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan kesetiakawanan sosial;

IV - 18

5.

Peningkatan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penanganan bencana;

6.

Revitalisasi pelatihan dan produktifitas guna meningkatkan daya saing tenaga

kerja

dalam

rangka

mencapai

tujuan

pembangunan

ketenagakerjaan Indonesia melalui pelaksanaan program three in one (training, certification and placement); 7.

Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja;

8.

Mendorong tumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan menuju usaha mandiri.

9.

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan sarana hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan secara tepat dan cepat;

10. Mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

program

transmigrasi. 11. Meningkatkan kualitas dan produktifitas calon transmigran; 12. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi; 13. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 14. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa; 15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam program pembangunan desa; 16. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan; 17. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan; 18. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui UPPKS, KAKB, dan pelatihan ekonomi produktif; 19. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa; 20. Peningkatan pengelolaan benda-benda cagar budaya; 21. Peningkatan pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah; 22. Peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan;

IV - 19

23. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 24. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan olahraga di daerah.

C. Sasaran yang akan Dicapai 1.

2.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.

Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak 64,66%;

b.

Capaian peran serta perempuan dalam pembangunan 47,31%.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a.

3.

4.

5.

6.

Cakupan pembinaan keluarga sejahtera 46,83%.

Urusan Sosial a.

Capaian perlindungan dan pemberdayaan PMKS 38,01%;

b.

Cakupan pemberdayaan PSKS 70,37%.

Urusan Ketenagakerjaan a.

Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja 91,07%;

b.

Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja 88,89%;

c.

Capaian perlindungan ketenagakerjaan 58,25%.

Urusan Kebudayaan a.

Capaian pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 100%;

b.

Cakupan pengembangan nilai budaya 100%.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa 83,78%; b. Cakupan partisipasi masyarakat 65%.

7.

Urusan Ketransmigrasian a.

Capaian penempatan transmigrasi 100%.

IV - 20

D. Strategi Pencapaian 1.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak;

b.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

2.


3.

Program Keluarga Sejahtera.

Urusan Sosial a.

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. 4.

5.

6.

Urusan Ketenagakerjaan a.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

b.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

c.

Program Perlindungan Ketenagakerjaan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat;

b.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

c.

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah.

Urusan Ketransmigrasian a.

E.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Hibah dan Bantuan Sosial 1. Belanja Bantuan Hibah untuk 2 kegiatan; 2. Belanja Bantuan Sosial untuk 9 kegiatan.

IV - 21

II.

Peningkatan kualitas kesehatan

A.


Penurunan angka kematian ibu dan bayi masih belum seperti yang diharapkan;

2.

Kebijakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terintegrasi dengan jaminan kesehatan lainnya;

3.

Kulon Progo masih merupakan Daerah Endemis malaria dan belum berhasil melaksanakan eliminasi malaria;

4.

Masih adanya balita dengan status gizi buruk;

5.

Pelayanan Pasien Rawat Inap di RSUD Wates melebihi kemampuan daya tampung tempat tidur (khususnya kelas III);

6.

SIM Rumah Sakit Terpadu di RSUD yang belum optimal;

7.

Belum lengkapnya pelayanan sub spesialis di RSUD;

8.

Pelayanan rujukan berjenjang sebagai salah satu faktor kendali biaya dan kendali mutu belum ditegakkan secara benar;

9.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD juga berdampak pada kekhawatiran menurunnya mutu pelayanan akibat kurangnya SDM teknis;

10. Kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah kesehatan; 11. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi; 12. Peran laki-laki dalam keikutsertaan KB masih merupakan isu kesenjangan gender, sehingga masih perlu dioptimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB pria; 13. Meningkatnya kasus kehamilan pra nikah dan latar belakang pernikahan usia dini hampir seluruhnya karena kehamilan pra nikah; 14. Masih perlu peningkatan kesadaran PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

B.

Kebijakan 1. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas; 2. pengembangan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan kesehatan dasar penunjang, rujukan dan tanggap darurat;

IV - 22

3. Standarisasi dan pemantauan upaya pelayanan kesehatan; 4. Pengawasan OMKABA secara terpadu dan berkala; 5. Penemuan dan penanganan dini kasus penyakit; 6. Peningkatan tatalaksana penyakit yang adequat; 7. Pengoptimalisasikan Pencegahan dan penanggulangan penyakit; 8. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit; 9. Peningkatan upaya pengendalian faktor risiko penyakit; 10. Peningkatan cakupan kualitas air; 11. Peningkatan Jumlah kualitas desa yang menerapkan STBM; 12. Penguatan jejaring pelayanan kesehatan Ibu dan bayi dengan swasta dan masyarakat; 13. Pengembangan puskesmas santun usila dan pos yandu usila; 14. Pengembangan Puskesmas ramah remaja; 15. Pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 16. Menerapkan sistim manajemen mutu pada semua tingkat pelayanan; 17. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 18. Menerapkan dan menyusun regulasi bidang kesehatan; 19. Mengembangkan sistim jaminan pelayanan kes bagi seluruh masyarakat; 20. Mengoptimalkan sistim informasi di semua tingkat pelayanan; 21. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi; 22. Peningkatan kesadaran PUS untuk mengikuti program KB; 23. Memasyarakatkan olah raga rekreasi.

C.

Sasaran yang akan dicapai 1.

Urusan Kesehatan a.

Capaian pelayanan medis 95,56%;

b.

Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan 100%;

c.

Cakupan Pengembangan Kesehatan 100%;

IV - 23

d.

Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Kesehatan Rujukan 93,75%;

e. 2.


3.

Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat 99,59%.

Cakupan Peserta KB Aktif 79,94%.

Urusaan Kepemudaan dan Olahraga a.

Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 100%;

b.

Capaian peningkatan sarana prasarana olahraga 100%;

c.

Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional 100%.

D. Strategi Pencapaian 1.

2.

Urusan Kesehatan a.

Program Pelayanan Medis;

b.

Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

c.

Program Pengembangan Kesehatan;

d.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

e.

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat.


3.

Program Keluarga Berencana.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga a.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

b.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;

c.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

E. Hibah dan Bantuan Sosial a. Belanja Bantuan Hibah untuk 1 kegiatan; b. Belanja Bantuan Sosial untuk 1 kegiatan.

IV - 24

III.Peningkatan kualitas pendidikan A. Kendala dan Permasalahan 1. Layanan pendidikan anak usia dini belum optimal; 2. Belum optimalnya keterserapan siswa baik jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/ SMK; 3. Masih terdapat ruang kelas pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kondisinya rusak; 4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) belum maksimal; 5. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik; 6. Pendidikan

di

semua

jalur,

jenjang,

dan

jenis

pendidikan

untuk

meningkatkan daya saing pendidikan Kabupaten Kulon Progo masih perlu ditingkatkan mutunya; 7. Kualifikasi dan kemampuan tenaga pendidik yang belum merata dan optimal; 8. Fasilitas/sarana

penunjang

pendidikan

termasuk

pengembangan

perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai; 9. Kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru, pegawai, pengusaha, swasta dan masyarakat; 10. Masih kurangnya bahan pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Kantor Perpustakaan; 11. Terbatasnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam ranga pengelolaan dan pelayanan bahan pustaka; 12. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga, memajukan dan mengembangkan perpustakaan daerah.

B. Kebijakan 1. Optimalisasi peran serta masyarakat dan mengupayakan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

IV - 25

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan; 3. Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

dan

manajemen

penyelenggaraan pendidikan; 4. Optimalisasi distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Peningkatan minat dan budaya baca pada siswa, guru dan masyarakat; 6. Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan perpustakaan; 7. Peningkatan sarana perpustakaan yang representatif.

C. Sasaran yang akan dicapai 1.

2.

Urusan Pendidikan a.

Cakupan layanan PAUD 51,41%;

b.

Cakupan kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar 93,63%;

c.

Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah 98,71%;

d.

Capaian kinerja peningkatan mutu Guru 81,87%;

e.

Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan 92,77%;

f.

Capaian kinerja pendidikan non formal 81,57%;

g.

Capaian peran serta pelajar 86,13%.

Urusan Perpustakaan a.

Capaian layanan perpustakaan 42,5%.

D. Strategi Pencapaian 1. Urusan Pendidikan a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

c.

Program Pendidikan Menengah;

d.

Program Pendidikan Non Formal;

e.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

f.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

IV - 26

g.

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar.

2. Perpustakaan a.

E.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.


IV. A.

Pengembangan Kapasitas Kepemerintahan Kendala dan Permasalahan 1.

Adanya regulasi yang melandasi perencanaan dan pembangunan berubah-ubah;

2.

Kemampuan SDM Aparatur

dan masyarakat

dalam penyusunan

perencanaan masih terbatas; 3.

Belum

lengkapnya

ketersediaan

data

dan

informasi

pendukung

penyusunan perencanaan; 4.

Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

5.

Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;

6.

Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah;

7.

Masih

kurangnya

pemahaman

dan

kesadaran

sebagian

warga

masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil; 8.

Implementasi SAK masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya;

9.

Keterbatasan SDM yang mampu mengoperasionalkan piranti Tehnologi Informasi SAK;

10.

Sarana

prasarana

pelayanan

administrasi

kependudukan

kurang

memadai;

IV - 27

11.

Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil;

12.

Masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparatur pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan ATHG dalam NKRI;

13.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;

14.

Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, solidaritas,

hormat menghormati meskipun dalam

perbedaan; 15.

Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;

16.

Perlunya peningkatan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta partisipasi dalam pembangunan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM;

17.

Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap bencana;

18.

Belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-undangan di daerah;

19.

Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;

20.

Belum optimalnya pelayanan dan fungsi kelembagaan kepala daerah dan legislatif;

21.

Belum optimalnya sosialisasi produk hukum;

22.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum masih rendah;

23.

Kualitas pelayanan perijinan belum mampu mengembangkan potensi dan peluang investasi;

24.

Pengembangan karier pegawai belum optimal karena belum berdasarkan pada pola karier yang memperhatikan kompetensi dan profesionalisme;

25.

Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;

26.

Masih rendahnya kualitas layanan apatarur pemerintah;

27.

Kurangnya motivasi dan masih rendahnya disiplin aparatur;

28.

Berkurangnya pos bagi hasil BPHTB karena menjadi pajak daerah;

IV - 28

29.

Belum

optimalnya

penyiapan

pendaerahan

pajak

pedesaan

dan

perkotaan; 30.

Perlunya peningkatan manajemen asset untuk mendukung data base asset yang valid;

31.

Keterbatasan tindak lanjut peraturan perundang-undangan dari pusat dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;

32.

Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;

33.

Masih terbatasnya sarana prasarana kerja bagi aparatur;

34.

Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan;

35.

Perlunya peningkatan pelayanan kelurahan;

36.

Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;

37.

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik;

38.

Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan;

39.

Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan

pemerintah

dalam

penyelenggaran

perencanaan

pembangunan; 40.

Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;

41.

Masih rendahnya apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap arsip daerah;

42.

Sumber daya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas mempengaruhi tingkat layanan kearsipan dan kualitas pengelolaan arsip;

43.

Sarana dan prasarana kearsipan belum

tersedia

optimal untuk

pengelolaan dan pelayanan kearsipan baik pihak yang membutuhkan; 44.

Pedoman pengelolaan arsip masih sangat terbatas dan umum, sehingga perlu ada aturan yang pragmatis dan mudah dilakukan.

B.

Kebijakan 1.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;

2.

Peningkatan pelayanan prima dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil;

IV - 29

3.

Peningkatan sarana prasarana kerja pendukung SIAK;

4.

Peningkatan kemampuan SDM pendukung SIAK;

5.

Peningkatan

profesionalisme

aparatur

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan perlindungan masyarakat, keamanan lingkungan dan penanganan bencana; 6.

Peningkatan kesadaran bela negara dan perlindungan masyarakat dalam rangka pengamanan wilayah;

7.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan;

8.

Pewujudan stabilitas sosial politik dan menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat;

9.

Peningkatan sarana dan prasarana linmas;

10.

Peningkatan pemahaman dan pendidikan bencana terhadap masyarakat;

11.

Peningkatan kinerja perencanaan, pengawasan dan evaluasi instansi pemerintah;

12.

Peningkatan pelayanan dan fungsi kelembagaan kepala Daerah dan Legislatif;

13.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, serta SDM dalam pengembangan layanan informasi publik;

14.

Peningkatan kualitas, kuantitas, dan jenis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;

15.

Pemenuhan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur;

16.

Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah;

17.

Peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

18.

Peningkatan pengelolaan kepegawaian;

19.

Peningkatan pengelolaan arsip daerah;

20.

Peningkatan pemanfaatan ruang yang efektif dan efesien.

C.

Sasaran yang akan dicapai

1.

Urusan Perencanaan Pembangunan a.

Capaian kesesuaian perencanaan program 100%;

b.

Capaian tindak lanjut kerjasama 87,5%.

IV - 30

2.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a.

Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil 98,17%.

3.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.

Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 84,76%;

b.

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 100%.

4.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a.

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 100%;

b.

Cakupan tindak lanjut kerjasama antar daerah 100%;

c.

Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan 100%;

d.

Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 99,89%;

e.

Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik 95,79%;

f.

Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100%;

g.

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 95,08%;

h.

Capaian peningkatan layanan kepegawaian 100%;

i.

Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100%;

j.

Capaian peningkatan Pelayanan Kecamatan 88,31%;

k.

Capaian peningkatan Pelayanan Kelurahan 55,36%;

l.

Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien 100%;

m.

Cakupan pengembangan e-Gov 100%;

n.

Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 100%;

o.

Cakupan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 100%;

p.

Capaian peningkatan sistem pengawasan internal 45,52%;

q.

Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset 100%;

r.

Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah 100%;

s.

Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun 100%;

IV - 31

5.

t.

Cakupan pelayanan bantuan hukum 100%;

u.

Cakupan ketepatan laporan kinerja kepala daerah 100%.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a.

6.

Urusan Statistik a.

7.

1.

2.

4.

Capaian pengelolaan kearsipan 72,8%.

Strategi Pencapaian Urusan Perencanaan Pembangunan a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

b.

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a.

3.

Cakupan ketersediaan data perencanaan 90,91%.

Urusan Kearsipan a.

D.

Cakupan kualitas pelayanan pemerintahan desa 60,81%.

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;

b.

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH;

b.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;

c.

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah;

d.

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah;

e.

Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank;

f.

Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan;

g.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

h.

Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur;

i.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

IV - 32

j.

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;

k.

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan;

l.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi;

m.

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa;

n.

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa;

o.

Program Pengembangan Pelayanan Publik;

p.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;

q.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

r.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

s.

Program Pelayanan Bantuan Hukum;

t.

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

6.

Urusan Statistik a.

7.

V.

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik.

Urusan Kearsipan a.

E.

Program Pengembangan kapasitas Otonomi Desa.

Program peningkatan pengelolaan kearsipan.

Hibah dan Bantuan Sosial 1.

Belanja Bantuan Hibah untuk 1 kegiatan;

2.

Belanja Bantuan Sosial untuk 1 kegiatan.

Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi A.


Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;

2.

Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas;

IV - 33

3.

Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan yang masih kurang;

4.

Banyak LKM atau Kelompok Pra Koperasi yang belum mengajukan Badan Hukum;

5.

Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen;

6.

Adanya resistensi masyarakat terhadap masuknya investasi;

7.

Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi;

8.

Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten;

9.

Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan masih rendah dan sangat tergantung pada sosialisasi dan pengawasan oleh SKPD teknis;

10. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata; 11. Rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Obyek Daerah Tujuan Wisata salah satu penyebanya adalah belum cukup dikenalnya pariwisata

Kulon

Progo

oleh

pasar

wisata

nusantara

maupun

mancanegara; 12. Masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar Obyek Daerah Tujuan Wisata dalam pengembangan obyek wisata; 13. Masih belum optimalnya kinerja

pengelolaan retribusi masuk obyek

wisata; 14. Belum semua pelaku usaha dalam aktifitasnya berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen; 15. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha perdagangan, sedangkan di sisi lain anggaran sosialisasi dan pembinaan perizinan usaha terbatas; 16. Masih lemahnya produk dalam menembus (penetrasi) pasar;

IV - 34

17. Rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha sehingga beberapa unit usaha industri kecil mengalami tutup usaha; 18. Mindset perajin IKM masih berorientasi pada produksi, bukan pada pasar (segmen pasar, peluang pasar); 19. Adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan; 20. Adanya keterbatasan akses pemasaran dan jejaring usaha.

B.

Kebijakan 1.

Penyiapan masyarakat terhadap masuknya investasi;

2.

Peningkatan fasilitasi investasi;

3.

Optimalisasi kualitas pelayanan perijinan;

4.

Peningkatan sarana prasarana perdagangan;

5.

Optimalisasi pengelolaan pasar tradisional;

6.

Peningkatan pengawasan dan penindakan peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan;

7.

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perijinan usaha;

8.

Peningkatan daya saing produk industri;

9.

Peningkatan kapasitas teknologi usaha;

10. Peningkatan promosi pariwisata; 11. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW); 12. Peningkatan kemitraan dengan pelaku pariwsata; 13. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi; 14. Diversifikasi usaha koperasi; 15. Peningkatan jiwa kewirausahaan pelaku KUMKM; 16. Pengembangan UMKM di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM; 17. Pembinaan Koperasi secara berkesinambungan dan bersinergi;

IV - 35

18. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang belum berbadan hukum.

C.

Sasaran yang akan Dicapai

1.

Urusan Koperasi dan UKM

2.

3.

a.

Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru 93,01%;

b.

Capaian Peningkatan kualitas UMKM 100%.

Urusan Perdagangan a.

Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional 43,57%;

b.

Capaian pengembangan usaha perdagangan 97,26%.

Urusan Perindustrian a.

4.

5.

Urusan Penanaman Modal a.

Cakupan realisasi nilai investasi 100%;

b.

Capaian peningkatan pelayanan perijinan 94%.

Urusan Pariwisata a.

D.

Capaian pertumbuhan industri 105,07%.

Capaian peningkatan kunjungan wisatawan 100%.

Strategi Pencapaian I.

Urusan Koperasi dan UKM 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

II.

Urusan Perdagangan 1. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional; 2. Program Pengembangan Usaha Perdagangan.

III. Urusan Perindustrian 1. Program Pengembangan Industri.

IV - 36

IV. Urusan Penanaman Modal 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. V.

Urusan Pariwisata 1. Program Pengembangan Pariwisata.

E.

VI.

Hibah dan Bantuan Sosial 1.

Belanja Bantuan Hibah untuk 0 kegiatan;

2.

Belanja Bantuan Sosial untuk 0 kegiatan.

Ketahanan Pangan A. Kendala dan Permasalahan 1.

Masih adanya 12 desa rawan pangan yang utamanya disebabkan oleh indikator kemiskinan (akses pangan) dan ketersediaan pangan (produksi);

2.

Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang;

3.

Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;

4.

Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;

5.

Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh;

6.

Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal;

7.

Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah;

8.

Terjadinya alih fungsi lahan sehingga berdampak pada penurunan luas tanam dan luas panen;

9.

Terjadinya penurunan kualitas sumber daya lahan dan air;

10. Serangan OPT, penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis belum sepenuhnya dapat dikendalikan; 11. Belum optimalnya daya dukung prasarana dan sarana pertanian; 12. Fluktuasi harga komoditas pertanian pada saat musim panen raya;

IV - 37

13. Lemahnya akses terhadap permodalan, bahkan terhadap permodalan yang disediakan pemerintah; 14. Masih adanya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak; 15. Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk; 16. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi stándar kualitas; 17. Lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani sederhana; 18. Dampak Perubahan Iklim (DPI); 19. Terjadinya penurunan populasi ternak besar; 20. Belum optimalnya usaha hasil hutan bukan kayu; 21. Pengelolaan hutan rakyat belum dilaksanakan sesuai dengan silvikultur intensif; 22. Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan; 23. Usaha di bidang kelautan dan perikanan belum berorientasi pada bisnis; 24. Keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan; 25. Kurangnya sarana prasarana kelautan dan perikanan; 26. Kontinuitas ketersediaan benih perikanan;

B.

Kebijakan 1.

Percepatan diversifikasi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;

2.

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian, kelautan dan perikanan;

3.

Peningkatan Produksi Pertanian, kelautan dan perikanan;

4.

Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian, kelautan dan perikanan;

5.

Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani, pembudidaya ikan dan nelayan;

6.

Peningkatan penerapan Good Agriculture Practices;

IV - 38

C.

7.

Penerapan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan menular;

8.

Peningkatan pengawasan peredaran kayu rakyat;

9.

Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu.

Sasaran yang akan Dicapai I. Urusan Pertanian 1. Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan 100%; 2. Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian 100%; 3. Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian 100%; 4. Capaian produksi peternakan 100%; 5. Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan 100%; 6. Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan 100%; 7. Capaian kesehatan ternak 97%.

II.

Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Capaian produksi ikan budidaya 100%; 2. Capaian produksi ikan tangkap 100%; 3. Capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan ikan konsumsi 100%.

III.

Urusan Kehutanan 1. Capaian peningkatan produksi hasil hutan 100%.

IV.

Urusan Ketahanan Pangan 1. Capaian peningkatan ketahanan pangan 100%; 2. Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani 79,11%.

D.

Strategi Pencapaian

I.

Urusan Pertanian 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

IV - 39

2. Program Penyediaan sarana/prasarana pertanian/perkebunan; 3. Program

Peningkatan

mutu

dan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan; 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 5. Program

Penyediaan

Sarana

dan

Prasarana

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan; 6. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. II.

Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan; 4. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. III.

Urusan Kehutanan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

IV.

Urusan Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Program Pemberdayaan Penyuluhan.

E.


VII.

Peningkatan infrastruktur A. Kendala dan Permasalahan 1.

Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;

2.

Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;

IV - 40

3.

Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik khususnya di perkotaan;

4.

Belum adanya data base jembatan;

5.

Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;

6.

Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air;

7.

Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;

8.

Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;

9.

Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;

10. Belum optimalnya penataan perkotaan Wates; 11. Belum tersedianya perencanaan induk sistem keciptakaryaan; 12. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni; 13. Belum adanya data base perumahan dan permukiman; 14. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi; 15. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, drainase, jamban keluarga, dan air buangan; 16. Pemenuhan fasilitas LLAJ berupa rambu, marka, guardraill dan LPJU belum dapat mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimum; 17. Jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi menurun dan tidak merata pada jaringan trayek yang ada; 18. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas; 19. Masih terjadinya pelanggaran tonase oleh kendaraan angkutan barang yang melintas di wilayah Kulon Progo; 20. Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan; 21. Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraaan urusan perhubungan kurang memadai; 22. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan perhubungan kurang memadai;

IV - 41

23. Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 24. Permintaan harga tanah oleh masyarakat selalu berada di atas harga pasaran; 25. Dalam penerapan Retribusi Pengendalian Menara masih terkendala permohonan keberatan oleh tower provider; 26. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat hanya berorientasi dalam pengajuan bantuan/ hibah kepada Pemerintah; 27. Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika kurang memadai; 28. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika kurang memadai; 29. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan perijinan yaitu belum lengkapnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar operasional, terutama berkaitan dengan permohonan perijinan baru (IUP Eksplorasi) untuk mineral logam yang harus melalui proses lelang, sehingga sampai saat ini permohonan perijinan baru (IUP Eksplorasi) untuk mineral logam (emas dan galena) belum dapat diproses perijinannya; 30. Beberapa pelaku usaha pertambangan belum sepenuhnya konsisten menerapkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar ditinjau dari sisi teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan pertambangan. Selain itu masih kurangnya pemahaman

masyarakat

umum

terhadap

tahapan

kegiatan

pertambangan; 31. Belum memadainya kendaraan untuk operasional di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pertambangan dan energi, mengingat lokasi kegiatan penambangan sebagian besar berada di wilayah perbukitan atau dataran tinggi; 32. Pelaksanaan kegiatan di lapangan masih terdapat keterbatasan saranaprasarana survei, analisis data, waktu dan personil; 33. Banyaknya calon penerima PLTS yang terdata, sehingga belum secara keseluruhan akan dapat dipenuhi secara bersamaan oleh satu sumber/lembaga;

IV - 42

34. Hambatan utama pemanfaatan energi terbarukan adalah biaya investasi yang tinggi untuk setiap kW kapasitas listrik yang dihasilkan; 35. Kebijakan pengembangan kegiatan strategis, hampir

semuanya

terkonsentrasi di wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat; 36. Terbitnya UU No,23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tanggal 2 Oktober

2014,

dimana

semua

kewenangan

di

bidang

ESDM

(Pertambangan dan Energi) berada pada Pemerintah Pusat dan Provinsi,

kewenangan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

hanya

untuk

pemanfaatan langsung panas bumi. Sehingga semua proses perizinan (permohonan baru, perpanjangan, dalam proses, pencabutan, dll) di bidang ESDM tidak dapat lagi dilanjutkan dan diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

B. Kebijakan 1.

Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase;

2.

Peningkatan pengendalian banjir;

3.

Peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;

4.

Peningkatan penyediaan gedung perkantoran;

5.

Peningkatan penyediaan prasarana publik khususnya di perkotaan;

6.

Peningkatan penyediaan sistem sanitasi permukiman dan air bersih;

7.

Peningkatan penyediaan rumah layak huni;

8.

Peningkatan penyediaan energi listrik bagi masyarakat pedesaan;

9.

Peningkatan

penyediaan

dan

pengelolaan

sarana

prasarana

perhubungan, komunikasi dan informatika; 10.

Peningkatan penyediaan dan pengelolaan pengamanan lalu lintas;

11.

Penyediaan tanah untuk kepentingan umum.

C. Sasaran yang akan Dicapai I.

Urusan Pekerjaan Umum 1.

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 95%;

IV - 43

2.

Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat 72,73%;

3.

Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan 86,65%;

4.

Capaian peningkatan pelayanan irigasi 90,52%;

5.

Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik 39,16%;

6.

Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik 72,92%;

II.

7.

Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah 63,43%;

8.

Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 70,34%.

Urusan Perumahan 1. Capaian peningkatan pelayanan perumahan 86,42%; 2. Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman 99,95%.

III. Urusan Perhubungan 1. Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan 95,49%; 2. Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas 40,7%; 3. Capain peningkatan pelayanan angkutan 80,87%. IV. Urusan Pertanahan 1. Capaian kinerja layanan pertanahan 79,57%. V. Urusan Komunikasi dan Informasi 1. Capaian pengembangan komunikasi informasi 100%.

D. Strategi Pencapaian I. Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan; 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 4. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;

IV - 44

5. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase Dan GorongGorong; 6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Umum; 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 8. Program Pembinaan Jasa Konstruksi. II. Urusan Perumahan 1. Program Pengembangan perumahan; 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan. III. Urusan Perhubungan 1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan; 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. IV. Urusan Pertanahan 1. Program

Penataan

Penguasaan

Pemilikan

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah. V. Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi.

E. Hibah dan Bantuan Sosial 1. Belanja Bantuan Hibah untuk 0 kegiatan; 2. Belanja Bantuan Sosial untuk 0 kegiatan.

VIII. Pelestarian Sumber Daya Alam I.


Belum seluruh RDTR dan RTBL selesai disusun;

2.

Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;

3.

Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sehingga rencana struktur dan pola ruang belum sepenuhnya tercapai;

IV - 45

4.

Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

5.

Belum optimalnya pengawasan bangunan;

6.

Belum lengkapnya regulasi penyelenggaraan bangunan gedung dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;

7.

Belum terbentuknya kelembagaan tim ahli bangunan gedung sebagai pendukung penyelenggaraan bangunan dalam rangka penendalian pemanfaatan ruang;

8.

Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua;

9.

Pengelolaan sampah belum

sesuai dengan metode dan teknik

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan; 10. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup; 11. Belum optimal pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup; 12. Penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya ketersediaan cadangan air; 13. Masih kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan; 14. Menurunnya fungsi lindung kawasan akibat dari tekanan kegiatan budidaya di sekitar kawasan lindung terutama di daerah sempadan pantai; 15. Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; 16. Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap bencana.

II.

Kebijakan 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah; 2. Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan; 4. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

IV - 46

III.

Sasaran yang akan dicapai I.

Urusan Kehutanan 1. Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan 100%;

II.

Urusan Penataan Ruang 1. Cakupan perencanaan tata ruang 100%; 2. Capaian pengendalian tata ruang 63%;

III. Urusan Pekerjaan Umum 1. Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 58,95%; 2. Cakupan layanan persampahan 39,31%; 3. Capaian ketersediaan air baku 97,23%. IV. Urusan Lingkungan Hidup 1. Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam 96,67% 2. Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 86,91%. V. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan 100%. VI. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Capaian penanganan bahaya kebakaran 38,53%; 2. Capaian peningkatan penanggulangan bencana 51,7%; 3. Cakupan penanganan bencana 100%; 4. Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 100%.

IV.

Strategi Pencapaian I.

Urusan Kehutanan 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

II.

Urusan Penataan Ruang 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 2. Program Perencanaan Tata Ruang.

IV - 47

III. Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan; 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air. IV. Urusan Lingkungan Hidup 1. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ; 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. V. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. VI. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Penanggulangan Dini Bencana; 3. Program Tanggap Darurat Bencana; 4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

V.

Hibah dan Bantuan Sosial 1. Belanja Bantuan Hibah untuk 0 kegiatan. 2. Belanja Bantuan Sosial untuk 0 kegiatan

4.2.4 Kebijakan Belanja Yang Mendasarkan Pada Urusan Pemerintah Daerah Yakni Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Serta Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 4.2.4.1 Kebijakan Belanja Per-Urusan 4.2.4.1.1 Urusan Wajib 1.

Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;

IV - 48

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar; c. Program Pendidikan Menengah; d. Program Pendidikan Non Formal; e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; g. Program Peningkatan Peran Serta Pelajar. 2.

Kesehatan a. Program Pelayanan Medis; b. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; c. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat; d. Program Pengembangan Kesehatan; e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3.

Pekerjaan Umum a. Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; b. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air; d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; e. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong; f. Program pembangunan infrastruktur perdesaan; g. Program pembangunan infrastruktur perkotaan; h. Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum; i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; k. Program Pembinaan jasa konstruksi.

4.

Perumahan a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

IV - 49

5.

Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6.

Perencanaan Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK.

7.

8.

Perhubungan a.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan;

b.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

c.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Lingkungan Hidup a. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam ; b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

9.

Pertanahan a.

Program

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

dan

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah. 10. Kependudukan dan catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak; b. Program

Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

Gender

dalam

Pembangunan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Keluarga Berencana b. Program Keluarga Sejahtera 13. Sosial a. Program

Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

IV - 50

14. Ketenagakerjaan a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16. Penanaman Modal a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 17. Kepemudaan dan Olah Raga a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 18. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri a. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan c. Program Tanggap Darurat Bencana d. Program Penanggulangan Dini Bencana e. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran c. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH f. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

IV - 51

g. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Media Massa h. Program Penataan dan Penguatan Organisasi i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik j. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah k. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah l. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah m. Program Pelayanan Bantuan Hukum n. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah o. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah p. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan q. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa r. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank s. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah t. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur u. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur v. Program Sistem Pengawasan Internal w. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah x. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan y. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 20. Ketahanan Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Program Pemberdayaan Penyuluhan 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat c. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa 22. Statistik a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

IV - 52

23. Kearsipan a. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip 24. Komunikasi dan Informasi a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi 25. Perpustakaan a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.2.4.1.2. Urusan Pilihan 1.

Pertanian a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan b. Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan c. Program

Peningkatan

Mutu

dan

Pemasararan

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan e. Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan f. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2.

Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3.

Pariwisata a.

4.

Program Pengembangan Pariwisata

Kelautan dan Perikanan a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap c. Program Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran Produk Perikanan d. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

5.

Perdagangan

IV - 53

a. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional b. Program Pengembangan Usaha Perdagangan 6.

Perindustrian a. Program Pengembangan Usaha Industri

7.

Ketransmigrasian a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

4.2.4.2 Kebijakan Belanja Per-SKPD 1. Urusan Wajib Dinas Pendidikan Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Peningkatan Peran Serta Pelajar h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran j. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Kesehatan Kesehatan a. Program Pelayanan Medis b. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan c. Program Pengembangan Kesehatan d. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

IV - 54

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

RSUD Wates Kesehatan a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

RSUD Nyi Ageng Serang Kesehatan a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum a. Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan b. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan c. Program pembangunan infrastruktur perdesaan d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya e. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air g. Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah i. Program Pembinaan jasa konstruksi j. Program pembangunan infrastruktur perkotaan k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan l. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

IV - 55

m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran n. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Perumahan a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penataan Ruang a. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang b. Program Perencanaan Tata Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Statistik a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Perhubungan a. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

IV - 56

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Komunikasi dan Informasi a.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi

Kantor Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup a. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

IV - 57

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Keluarga Berencana b. Program Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat c. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial a. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan Ketenagakerjaan d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Ketransmigrasian a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

IV - 58

Dinas Koperasi dan UKM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Penanaman Modal Daerah a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Kebudayaan Kebudayaan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olah Raga a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

IV - 59

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pariwisata a. Program Pengembangan Pariwisata b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri a. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kantor Satpol PP Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Program Penanggulangan Dini Bencana c. Program Tanggap Darurat Bencana d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

IV - 60

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Sekretariat DPRD a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur b. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

IV - 61

c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Setda.: Bagian Umum a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Setda.: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah c. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah d. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah e. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian Administrasi Pembangunan a. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah b. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian Administrasi Pereknomian

IV - 62

a. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah b. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian Administrasi Hukum a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan b. Program Pelayanan Bantuan Hukum c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian Administrasi Organisasi a. Program Penataan dan Penguatan Organisasi b. Program Peningkatan Pelayanan Publik c. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan a. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah b. program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian Administrasi Keuangan a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Setda.: Bagian TI dan Humas a. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Temon

IV - 63

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Wates a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Panjatan a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Galur a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lendah a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

IV - 64

Kecamatan Sentolo a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pengasih a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kokap a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Girimulyo a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Nanggulan a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

IV - 65

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kalibawang a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Samigaluh a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kelurahan Wates a. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Ketahanan Pangan a. Prograrm Peningkatan Ketahanan Pangan b. Program Pemberdayaan Penyuluhan c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

IV - 66

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kearsipan a. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Perpustakaan a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

2.

URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian dan Kehutanan Pertanian a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan b. Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan c. Program

Peningkatan

Mutu

dan

Pemasararan

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan e. Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan f. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran j. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD k. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

IV - 67

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kelautan dan Perikanan a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap c. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja h. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Dinas Perindag dan ESDM Perdagangan a. Program Pengembangan Usaha Perdagangan b. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perindustrian d. Program Pengembangan Industri

4.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun

IV - 68

sebelumnya. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diprediksikan sebesar Rp. 14.649.359.650,54 dan Penerimaan Piutang Daerah diperkirakan sebesar Rp. 263.150.000,00 serta Pinjaman Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 sehingga penerimaan pembiayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp. 64.912.509.650,54. Pinjaman daerah ini digunakan untuk penyelesaian pembangunan medical center RSUD Wates. 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.792.494.357,00 dan Pembayaran pokok utang Rp. 45.693.642,40 sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 15.838.187.999,40. Dana penyertaan modal sebesar Rp. 15.792.494.357,00 tersebut akan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank BPD DIY sebesar Rp. 12.862.000.000,00, PDAM sebesar Rp. 1.050.000.000,00, BPR sebesar Rp. 1.680.494.357,00 dan JKM (LKM) sebesar Rp. 200.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 49.074.321.651,14 Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar minus Rp. 49.074.321.651,14 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp. 0,00.

IV - 69

BAB V PENUTUP

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Kulon Progo terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan SiLPA maka akan segera dilakukan Perubahan APBD tahun 2016.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Wates, 8 Oktober 2015 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO

AKHID NURYATI KETUA

H. HASTO WARDOYO

H. PONIMIN BUDI HARTONO WAKIL KETUA

LAJIYO YOK MULYONO WAKIL KETUA

V-1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents