PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pendayagunaan kekayaan Daerah dan pelayanan kebutuhan masyarakat maka kekayaan Daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan oleh masyarakat; b. bahwa

kondisi

dan

keberadaan

kekayaan

Daerah

sangat

membutuhkan biaya perawatan/pemeliharaan serta didasarkan pada optimalisasi pelayanan serta efektifitas dan efisiensi yang berorientasi pada harga pasar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 18 Tahun 1998, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui; c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2 Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri A); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

KULON

PROGO

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

4 BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan hukum lainnya; 6. Kekayaan Daerah adalah barang Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang digunausahakan; 7. Retribusi Daerah yang

selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

5 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan

Retribusi

diwajibkan

untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu; 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi; 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan.atau denda; 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi yang terutang; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Setiap Pemakaian Kekayaan Daerah oleh orang pribadi atau badan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

6

(2) Kekayaan Daerah yang tidak digunausahakan namun secara insidental digunakan untuk melayani kepentingan umum diatur oleh Bupati.

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pemberian hak atas pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi : a. pemakaian ruang; b. jasa pemakaian peralatan laboratorium; c. pemakaian alat-alat berat; dan d. pemakaian peralatan pelatihan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai kekayaan Daerah.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

7

BAB IV

CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUSI DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Besar Retribusi diukur berdasarkan jenis pemakaian kekayaan Daerah yang dimohonkan oleh subyek Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : a. jangka waktu pemakaian; b. fasilitas; c. lokasi; dan d. jenis kekayaan Daerah. BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP

Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

BESAR RETRIBUSI

Pasal 9 (1) Besar Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

8

A. Pemakaian Ruang 1. Ruang Terbuka NO

JENIS BANGUNAN

RETRIBUSI

KET.

1

2

3

4

Rp. 2.500.000,00 (dua

Tiap event paling

juta lima ratus ribu

lama 2 (dua hari)

1.

Jalan seputar alun-alun untuk : a. Road race

rupiah)/event b.Keramaian ( pasar malam, bazaar, pameran, kesenian dan sejenisnya)

Rp.

150,00 (seratus

lima puluh rupiah) / m / hari

2.

Alun-alun : a. Hiburan, kesenian,

Rp.

keramaian dan

300.000,00 (tiga

ratus ribu rupiah) /hari

sejenisnya b. Lomba

yang

memungut bayaran

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)/hari 3.

Lapangan tenis a. pukul 06.00 – 12.00

b. pukul 12.00 – 18.00

Rp.

50.000,00 (lima

Paling banyak 4

puluh ribu rupiah) /

(empat)

bulan

sebulan

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) /

kali

Paling banyak 4 (empat) kali sebulan

bulan c. pukul 18.00 – 24.00

d. Lomba yang memungut bayaran 4.

Rp.

100.000,00

(seratus ribu rupiah) /

(empat)

bulan

sebulan

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)/hari

Area seputar Gedung Kesenian untuk keramaian dan sejenisnya (selain parkir)

Paling banyak 4

Rp.

250.000,00

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

kali

9 2. Ruang Tertutup/Gedung

NO.

JENIS BANGUNAN

RETRIBUSI

KET.

1

2

3

4

1.

Gedung Pertemuan a.Instansi

Pemerintah,

kegiatan

sosial

dan/atau

keagamaan 1) pukul 06.00 – 18.00

Rp.

50.000,00

(lima

puluh ribu rupiah) 2) pukul 18.00 – 24.00

Rp.

75.000,00 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) 3) 24 jam

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

b. Umum 1) pukul 06.00 - 18.00


2) pukul 18.00 - 24.00

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3) 24 jam

Rp.

200.000,00

(dua

ratus ribu rupiah) c. Generasi muda 1) pukul 06.00 – 18.00 atau

Rp.

pukul 18.00 – 24.00

30.000,00 (tiga

puluh ribu rupiah)

2) 24 jam

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) 2.

Gedung Kesenian a. Instansi

Pemerintah,

kegiatan

sosial

dan/atau

keagamaan 1) pukul 06.00 - 18.00

Rp.

75.000,00 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) 2) pukul 18.00 - 24.00

Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

3) 24 jam


b. Umum 1) pukul 06.00 - 18.00


2) pukul 18.00 - 24.00

Rp.

200.000,00

(dua

ratus ribu rupiah) 3) 24 jam

Rp.

250.000,00

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

10 1

2

3

4

c. Generasi muda 1) pukul 06.00 – 18.00 atau

Rp.

pukul 18.00 – 24.00

30.000,00 (tiga

puluh ribu rupiah)

2) 24 jam

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) d. Latihan 1) pukul 06.00 – 12.00

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) /bln

Paling banyak 8 (delapan)

kali

sebulan 2) pukul 12.00 – 18.00

Rp.

75.000,00 (tujuh

puluh

lima

ribu

rupiah)/bln 3) pukul 18.00 – 24.00

Rp.

ribu

rupiah)

/bln

3.

Pengasih Pemerintah,

kegiatan

sosial

dan/atau


Rp.

100.000,00

(seratus ribu rupiah) 2) pukul 18.00 – 24.00

Rp.

150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) 3) 24 jam

Rp.

175.000,00

(seratus

tujuh

puluh

lima ribu rupiah) b. Umum 1) pukul 06.00 – 18.00

Rp.

175.000,00

(seratus

tujuh

puluh

lima ribu rupiah) 2) pukul 18.00 – 24.00

Rp.

225.000,00 (dua

ratus dua puluh lima ribu rupiah) 3) 24 jam

Rp.

275.000,00 (dua

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) c. Generasi muda 1) pukul 06.00 – 18.00 atau pukul 18.00 – 24.00

Rp.

kali

Paling banyak 8 (delapan) sebulan

Aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2

a.Instansi

(delapan) sebulan

100.000,00

(seratus

Paling banyak 8

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)

kali

11 1

2

3

2) 24 jam

Rp.

4 80.000,00

(delapan

puluh

ribu

rupiah) d. Latihan 1) pukul 06.00 – 12.00

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)


kali


Rp.

75.000,00 (tujuh

puluh lima ribu rupiah)


kali


Rp.

100.000,00

(seratus ribu rupiah)


kali

sebulan 4.

Gedung Kaca a. Kegiatan sosial dan/atau keagamaan 1) pukul 06.00 - 18.00

Rp.

50.000,00

(lima


Rp.

75.000,00 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) 3) 24 jam

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

b. Umum 1) pukul 06.00 - 18.00


2) pukul 18.00 - 24.00


3) 24 jam

Rp.

250.000,00

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah) c. Generasi muda 1) pukul 06.00 – 18.00 atau

Rp.

pukul 18.00 – 24.00

30.000,00 (tiga

puluh ribu rupiah)

2) 24 jam

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)

5.

Gedung Olahraga a.Instansi

Pemerintah,

kegiatan

sosial

dan/atau

keagamaan 1) pukul 06.00 - 12.00

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)/bln


kali

12 1

2

3

2) pukul 12.00 - 18.00

Rp. puluh

4

75.000,00 tujuh lima

ribu

rupiah)/bln 3) pukul 18.00 – 24.00

Rp.


kali

sebulan 100.000,00

Paling banyak 8

(seratus ribu rupiah)/

(delapan)

kali

bln

sebulan

Rp. 75.000,00 (tujuh

Paling banyak 8

puluh

(delapan)

b. Umum 1) pukul 06.00 -12.00

2) pukul 12.00 - 18.00

lima

ribu

kali

rupiah)/bln

sebulan

Rp. 100.000,00 (seratus

Paling banyak 8

ribu rupiah) /bln

(delapan)

kali


Rp. 125.000,00 (seratus

Paling banyak 8

dua puluh lima ribu

(delapan)

rupiah) /bln

sebulan

Rp.

Paling banyak 8

kali

c. Generasi muda 1) pukul 06.00 – 12.00

30.000,00 (tiga


(delapan)

kali


Rp.

40.000,00 (empat



kali


Rp.

50.000,00 (lima



d. Lomba yang memungut

Rp.

bayaran 6.

50.000,00

(lima

puluh ribu rupiah)/ hari

Panti Pelajar a.Instansi

Pemerintah,

kegiatan

sosial

dan/atau


Rp.

25.000,00 (dua

puluh lima ribu rupiah) 2) pukul 18.00 – 24.00

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) 3) 24 jam

Rp.

75.000,00 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) b. Umum 1) pukul 06.00 – 18.00

Rp.

50.000,00 (lima


Rp.

75.000,00 (tujuh


kali

13 1

2

3

3) 24 jam

Rp.

4 100.000,00

(seratus ribu rupiah) c. Generasi muda 1) pukul 06.00 – 18.00 atau

Rp.

pukul 18.00 – 24.00

15.000,00 (lima

belas ribu rupiah)

2) 24 jam

Rp.

30.000,00 (tiga

puluh ribu rupiah) d. Latihan 1) pukul 06.00 – 12.00

Rp.

50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah)


kali


Rp.

75.000,00 (tujuh



kali


Rp.

100.000,00

(seratus ribu rupiah)


7.

Gedung

Pertemuan

Balai

Informasi

Penyuluhan

Pertanian (BIPP) a. Instansi Pemerintah, kegiatan sosial dan/atau keagamaan 1) pukul 06.00 – 18.00

Rp.

35.000,00

(tiga

puluh lima ribu rupiah) 2) pukul 18.00 – 24.00

Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

3) 24 jam

Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

b. Umum 1) pukul 06.00 – 18.00


2) pukul 18.00 – 24.00

Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

3) 24 jam

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

c. Generasi Muda 1) pukul 06.00 – 18.00 atau pukul 18.00 – 24.00 2) 24 jam

Rp.

25.000,00

(dua

puluh lima ribu rupiah) Rp.

50.000,00

puluh ribu rupiah)

(lima

kali

14 1

2

3

4

d. Latihan 1) pukul 06.00 – 12.00

Rp.

50.000,00

(lima

puluh ribu rupiah)


kali


Rp. 75.000,00 (tujuh

Paling banyak 8


(delapan)

kali


Rp. 100.000,00 (seratus

Paling banyak 8

ribu rupiah)

(delapan)

kali

sebulan 8.

Asrama (fasilitas inap pada Gedung Pertemuan BIPP) / kamar / 24 jam a) Instansi Pemerintah, kegiatan sosial dan/atau keagamaan

Rp.

20.000,00

(dua

puluh ribu rupiah)

b) Umum

Rp.

30.000,00

(tiga

puluh ribu rupiah) c) Generasi Muda

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

B. Jasa Pemakaian Peralatan Laboratorium NO.

JENIS ALAT/PENGUJIAN

BESAR RETRIBUSI

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

LABORATORIUM TANAH (GEOTEKNIK)

Dikenakan per test/ uji

a.

Kadar Air Tanah


b.

Berat Jenis Tanah

Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)

c.

Atterberg Limit

Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

d.

Analisa Saringan


e.

Pemadatan Standar

Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

f.

Pemadatan Modifield


g.

CBR Laboratorium


h.

Hidrometer


15 1

2 i.

Sringkage Limit

3

4


j.

Uncofined Comp Strenght

Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)

k.

Konsulidasi


l.

Berat Isi


m.

Kuat Geser Langsung


n.

Permeabilitas (Constan Head)

Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

o.

Permeabilitas (Filling Head)


p.

Triaxial (Uu)

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

q.

Triaxial (Cu)

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupah)

2.

ASPAL KERAS a.

Penetrasi

Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

b.

Titik Lembek

Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

c.

Daktilitas

Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)

d.

Kelarutan dalam CHCL3


e.

Kehilangan Berat

Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)

f.

Penetrasi setelah Kehilangan Berat


16 1

2 g.

Titik Nyala

3

4


h.

Berat Jenis

Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

3.

ASPAL CAIR a.

Viscositas


b.

Penyulingan


c.

Penetrasi


d.

Daktilitas


e.



f.

Berat Jenis


g.

Titik Nyala


h.

Kelekatan


i.

Kadar air


4.

ASPAL EMULSI a.

Viskositas


b.

Pengendapan/Kestabilan


17 1

2 c.

Kelekatan aspal terhadap batuan kering

3

4


d.

Kelekatan aspal terhadap batuan basah


e.

Campuran semen


f.

Analisa Saringan


g.

Penyulingan


h.

Penetrasi


i.

Daktilitas


j.



k.

Klasifikasi


l.

Muatan Listrik


5.

PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS a.

dari Tangki


b.

dari Drum

Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

c.

dari Jalan


18 1

2 d.

Aspal Cair

3

4


e.

Aspal Buton


6.

SEMEN a.

Konsistensi Semen


b.

Pengikatan Awal Semen

Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)

c.

Kuat Tekan Mortar


d.

Berat Jenis Semen

Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)

e.

Kehalusan Semen

Rp. 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)

f.

Kadar Air

Rp.

6.000,00

(enam ribu rupiah) g.

Ketetapan bentuk/buah


h.

Bobot

Rp.

6.000,00

(enam ribu rupiah)

7.

BENDA UJI (KUBUS, SILINDER BETON) a.

Kuat Tekan


b.

Kuat Tarik


c.

Lentur


d.

Kuat Tekan dengan Hammer Test

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

8.

TANAH (BAHAN JALAN) a.

Kadar Air


19 1

2 b.

Berat Jenis

3

4


c.

Atterberg Limit


d.

Analisa Saringan


e.

Pemadatan Standar


f.

Pemadatan Modifield


g.

CBR Standar


h.

CBR Modifield

Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

9.

AGREGAT a.

Analisa Saringan/Gradasi


b.

Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar


c.

Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus

Rp. 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)

d.

Berat Isi


e.

Kelekatan terhadap Aspal


f.

Keausan dengan Mesin Los Angeles/Abrasi


g.

Organik


h.

Mix Design

Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

20 1

2 i.

3

Modifikasi Mix (1 set)

4


j.

Impact Test


k.

Soundness Agregat Kasar


l.

Soundness Agregat Halus


m.

Sand Equivalent


n.

Kepadatan Lapangan (Sandcone)


10.

CAMPURAN ASPAL a.

Kadar Air Campuran

Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)

b.

Ekstraksi Campuran


c.

Berat Isi Campuran


d.

Berat Jenis Campuran

Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

e.

Perencanaan Campuran

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

f.

Coredrill

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

C. Pemakaian Alat-alat Berat NO.

JENIS ALAT

BESAR RETRIBUSI PER JAM

1

2

3

1.

Dump Truck 3,5 ton


2.

Flat Bed Truck 5 ton

Rp. 24.000,00 (dua puluh empa ribu rupiah)

3.

Mesin gilas bergetar 600 kg

Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah)

4.

Mesin gilas bergetar 1 ton


21 1

2

3

5.

Mesin gilas bergetar 2,5 ton

Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

6.

Motor Walls 2,5 ton


7.

Motor Walls 6 – 8 ton

Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)

8.

Motor Walls 8 – 10 ton


9.

Bulldoser


10.

Hydraulic Excavator 20 ton

Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

11.

Loader Wheeled


12.

Trailler Truck

Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

13.

Stamper

Rp.

4.000,00 (empat ribu rupiah)

14.

Pan Mixer

Rp.

7.000,00 (tujuh ribu rupiah)

15.

Sprayer

Rp.

8.000,00 (delapan ribu rupiah)

16.

Compressor


17.

Jack Hammer

Rp.

18.

Mesin Molen


19.

Tandem Roller

Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)

20.

Water Tank Truck

Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

21.

Water Pump

Rp.

22.

Mobil Pick Up


23.

Mobil tinja :

5.000,00 (lima ribu rupiah)

4.000,00 (empat ribu rupiah)

- Sosial

Rp. 25.000,00 sekali sedot

- Umum

Rp. 45.000,00 sekali sedot

D. Pemakaian Peralatan Pelatihan NO.

NAMA/TIPE

BESAR RETRIBUSI PER JAM (Rp.)

2

3

1 1 .

ANEKA KEJURUAN

a.

Mesin Jahit High Speed,Singer, 1 jarum

Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah)

b.

Mesin Jahit High Speed,Yamato, 3 jarum

Rp. 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah)

c.

Mesin Bubut, DB5, Emco

Rp.

500,00 (lima ratus rupiah)

d.

Rattan Spliting Machine, SR 2A

Rp.

100,00 (seratus rupiah)

e.

Mesin Jahit Otomatis, Brother

Rp.


f.

Mesin Obras

Rp.

300,00 (tiga ratus rupiah)

2 .

PERTANIAN

a.

Hand Traktor 7,5 HP

Rp.

600,00 (enam ratus rupiah)

b.

Water Pump, Lambardin

Rp.

400,00 (empat ratus rupiah)

c.

Generator Linstrik, Disel, Kubota

Rp.

200,00 (dua ratus rupiah)

d.

Generator Listrik, Bensin

Rp.


e.

Oven Listrik Microwave

Rp.


Rp.


3 . a.

AUTOMOTIVE Steam Cleaner

22 1

2

3

b.

Hidrolic Pressure

Rp.


c.

Value Grinder

Rp.


d.

Guel Pump Tester

Rp. 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah)

e.

Batery Chager

Rp.


4 .

BANGUNAN

a.

Molen

Rp.


b.

Pemotong Tegel/keramik

Rp.


c.

Jig Saw, Bosch

Rp.


d.

Mesin Amplas

Rp.


e.

Mesin Bubut, Emco, DB5

Rp.


f.

Hand Feed Planer (Mesin ketam perata) Young Rp.


ketam penebal)

Rp.


h.

Tilting arbor Saw Bench, YL 1300

Rp.


i.

Mesin Bor TNW Type 30A

Rp.


j.

Mesin Gergaji Potong Radial Arm, Omega

Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah)

k.

Mesin Rotter (Profil)

Rp.

Chang HP, 350 g.

5 .

Thicknissing Planer, Young Chang, SP.18 (Mesin

100,00 (seratus ribu rupiah)

LISTRIK

a.

Mesin Bor Listrik,KTF-13

Rp.


b.

Mesin Gerinda CFG-200 A

Rp.


c.

Las Listrik Tembaga (Willding Brazing)

Rp.

200,00 (dua ratus rupiah

Rp.

4.800,00 (empat ribu delapan ratus

6 . a.

TATA NIAGA Komputer

rupiah) b.

Mesin Ketik Elektrik

Rp.


c.

OHP

Rp.


7 .

TEKNIK MEKANIK

a.

Mesin Bubut, A / EMCO (100 cm)

Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)

b.

Mesin Bubut, B / EMCO ( 80 cm)

Rp.

c.

Mesin Bubut, C / EMCO ( 60 cm)

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

d.

Mesin Frais, Mechine Clamp

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

e.

Mesin Bor duduk, TNW

Rp.


f.

Mesin Gerinda, TNW

Rp.


g.

Mesin Pemotong Pipa, Hanshin

Rp.


h.

Mesin Gerinda Potong, Makita

Rp.

900,00 (sembilan ratus rupiah)

i.

Gerinda Tangan, Makita

Rp.


j.

Mesin Bor Tangan, Bosch

Rp.


900,00 (sembilan ratus rupiah)

23 1

8.

2

3

k.

Mesin Gergaji Logam, TNW

Rp.


l.

Mesin Pemotong Plat, TSM

Rp.


m.

Mesin Las Listril Disel, Ratna

Rp.


n.

Trafo Las Listrik

Rp.


Penggunaan work shop

Rp. 100,00 (seratus rupiah) / m / jam

(2) Terhadap kekayaan Daerah dimaksud ayat (1) huruf A angka 2 Nomor Urut 3, 6, 7, 8, B, C dan D yang berada dan/atau dikelola Instansi

Pemerintah

Daerah

tertentu

sesuai

dengan

kewenangannya, maka pemakaian oleh Instansi dimaksud tidak dikenakan Retribusi. (3) Pemakaian Kekayaan Daerah untuk tujuan yang bersifat bantuan dan/atau stimulan tidak dikenakan Retribusi. Pasal 10

(1) Terhadap tarip Retribusi dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi rupiah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. (2) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat sekali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 11

Syarat-syarat dan tata cara serta pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah diatur oleh Bupati

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

24

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Setiap pemohon pemakaian kekayaan Daerah mengisi SPdORD yang disediakan. (2) Setelah SPdORD diisi secara lengkap dan benar serta memenuhi syarat untuk diberi izin, kepada pemohon pemakaian kekayaan Daerah diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi. (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Reribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB. (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKB dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

25 (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB. (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat Izin, perpanjangan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah. (4) Pembayaran Retribusi tersebut disetor ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16 (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/ penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dmaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Instansi atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi,

Wajib

Retribusi

harus

ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

dapat

membuktikan

26 (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan

pengembalian

atas

kelebihan

pembayaran Retribusi kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan

pengembalian

atas

pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.

kelebihan

27 (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati

tidak

memberikan

suatu

keputusan,

permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya menyebutkan : a. NPWRD; b. Nama dan alamat Wajib Retribusi; c. Masa Retribusi; d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan e. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1)

Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

28 (2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. diterbikannya surat teguran dan atau surat paksa; atau b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 23

(1) Terhadap pemakaian kekayaan Daerah yang sudah habis jangka waktu pemakaian, tetapi masih dipakai atau belum dikembalikan/ diserahkan

kepada

Pemerintah

Daerah

dikenakan

sanksi

administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) dari Retribusi terutang. (2) Kepada pemakai kekayaan Daerah tetap dikenakan Retribusi atas jangka waktu pemakaian dimaksud ayat (1) Pasal ini.

29 BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

30 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)

Pasal

ini

memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26 Pemakaian Kekayaan Daerah selain yang diatur dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dan/atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

31

a. tidak bertentangan dengan : 1. peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. ketertiban umum; 3. norma keagamaan dan norma kesusilaan; dan b. memperhatikan harga pasar/umum yang wajar.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah diatur dengan Perjanjian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian dimaksud.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

32 Agar

setiap

orang

dapat

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal

.

20 Januari 2003

BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd

.

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 7 Februari 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

Drs. S U T I T O NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C

33 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR :

3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1) telah menetapkan Obyek-obyek Retribusi yang dapat dikenakan pemungutan yang kemudian harus diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undangundang ini. Terhadap pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ini, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dari Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas

34 Pasal 7 Yang dimaksud dengan : a. cukup jelas; b. fasilitas adalah kelengkapan yang melekat pada gedung antara lain listrik, air, panggung permanen dan lain-lain yang sejenis; c. lokasi adalah menunjuk pada letak kekayaan Daerah; dan d. cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 ayat (1) huruf A -

Pemakaian

Ruang

untuk

Ruang

Terbuka

dan

Ruang

Tertutup/Gedung, tarip Retribusi tidak termasuk penggunaan fasilitas pelengkap seperti : kursi, meja, sound system dan lain-lain yang sejenis; -

Pemakaian lahan disekitar Ruang Terbuka dan Ruang Tertutup/ Gedung untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat penyewaan berlangsung diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Parkir (Tempat Parkir Khusus dan Parkir di Tepi Jalan Umum).

huruf B Jasa Pemakaian Peralatan Laboratorium, tarip Retribusi tidak termasuk biaya operasional, materi/bahan uji dan lain-lain yang sejenis. huruf C Cara penghitungan/penentuan besar Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat adalah sebagai berikut : NO. JENIS ALAT

KAPASITAS

UMUR

CRF

(Th) 1

2

3

BESAR RETRIBUSI PER JAM

4

5

6

100 HP

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

1.

Dump Truck 3,5 ton

2.

Flat bed Truck 5 ton

110 HP

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

3.

Mesin Gilas bergetar

600 kg

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

4.


1 ton

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

5.


2,5 ton

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

6.

Motor Walls

2,5 ton

10

0,18062

0,9 X 0,18062 X harga Alat X 1 X 1500

35 1

2

3

4

5

6

7.

Motor Walls

6 – 8 ton

10

0,18062

0,9 X 0,18062 X harga Alat X 1 X 1500

8.

Motor Walls

8 - 10 ton

10

0,18062

0,9 X 0,18062 X harga Alat X 1 X 1500

9.

Bulldoser

110 HP

8

0,20483

0,9 X 0,20483 X harga Alat X 1 X 1500

138 HP

8

0,20483

0,9 X 0,20483 X harga Alat X 1 X 1500

11. Loader Wheeled

115 HP

8

0,20483

0,9 X 0,20483 X harga Alat X 1 X 1500

12. Trailler Truck

150 HP

8

0,20483

0,9 X 0,20483 X harga Alat X 1 X 1500

100 kg

6

0.24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

100kg

10

0,18062

0,9 X 0,18062 X harga Alat X 1 X 1500

300 lt

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

150 M3

8

0,20483

0,9 X 0,20483 X harga Alat X 1 X 1500

17. Jack Hammer

5 HP

5

0,28085

0,9 X 0,28085 X harga Alat X 1 X 1500

18. Mesin Molen

10 HP

5

0,28085

0,9 X 0,28085 X harga Alat X 1 X 1500

6 – 8 ton

10

0,81862

0,9 X 0,81862 X harga Alat X 1 X 1500

115 HP

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

8 HP

4

0,33271

0,9 X 0,33271 X harga Alat X 1 X 1500

61 HP

6

0,24668

0,9 X 0,24668 X harga Alat X 1 X 1500

10. Hydraulic

Excavator

20 ton

13. Mesin

Pemadat

Tanah/Stamper 14. Pan Mixer 15. Mesin

Penyembur

Aspal/Sprayer 16. Compressor

19. Tandem Roller 20. Water Tank Truck 21. Water Pump 22. Mobil Pick Up 23. Mobil Tinja - Sosial - Umum

Rp.

25.000,00 per sekali sedot

Rp.

45.000,00 per sekali sedot

Keterangan : 1. Harga Alat

: Harga yang

penyerahan alat, termasuk

semua biaya-biaya

dikeluarkan untuk penyerahan alat ke Pemerintah

Daerah 2. Jam Pengoperasian

: Jam pengoperasian efektif alat adalah 5 (lima) jam per hari dan dalam waktu satu tahun alat beroperasi selama 300 (tiga ratus) hari atau 1500 (seribu lima ratus) jam per tahun

3. Umur ( th)

: Umur kerja efektif alat

4. 0.9 ( 90 %)

: Angka prosentase yang diambil dengan memperhitungkan 10 % (sepuluh per seratus) nilai skrap pada akhir umur bekerjanya alat

36 5. Capital

Recovery : Faktor pengembalian modal yang dihitung atas dasar

Faktor (CRF)

besaran bunga yang dipotong sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus) dengan masa kerja alat antara 1 (satu) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun tergantung dari jenis alat.

Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat tidak termasuk biaya operasional ( bahan bakar, pelumas, tenaga/operator), mobilisasi dan demobilisasi dan lain-lain yang sejenis.

huruf D Pemakaian Peralatan Pelatihan, Retribusi tidak termasuk biaya operasional seperti : tenaga pelatih, bahan bakar dan lain-lain yang sejenis. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 ayat (1) Tarip Retribusi dihitung dari komponen-komponen biaya berdasarkan nilai mata uang Rupiah pada waktu Peraturan Daerah ditetapkan. ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas

37 Pasal 15 ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif, dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas

38 Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas

ooo000ooo

39

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents