NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR NOMOR TANGGAL
: 910/ MoU.10 - Huk/2014 : 161/11/DPRD/ VIII/2014 : 29 Agustus 2014
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR
BELAKANG
PENYUSUNAN
PRIORITAS
DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Tahun
Anggaran
2015
disesuaikan
dengan I-1
kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran dan SKPD yang melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan prioritas yang terkait. Sesuai Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif. Selanjutnya KUA dan PPAS definitif tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(RKA-SKPD)
dalam
menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 intinya berisikan plafon anggaran sementara untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.
I-2
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD (KUA) yang bertujuan: 1. Sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta landasan bagi penyusunan RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015; 2. Sebagai dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah; 3. Sebagai dasar penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas tahun anggaran 2015; 4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2015. 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
182,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4010); I-3
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I-4
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
I-5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
I-6
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; I-7
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9); 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4); 30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten;
I-8
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.
I-9
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2007-2012 menunjukkan adanya tren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerahdan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan efektivitas
fluktuasi
kegiatan
dan dan
diupayakan akurasi
diminimalisasi
perencanaan
melalui
pendapatan.
Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. 2.1. PENDAPATAN DAERAH Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.020.499.000.000,-
2.1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat,yaitu
melalui
penyederhanaan sistem dan prosedur
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp4.796.469.000.000,-. Jumlah PAD tersebut bersumber dari : 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.659.842.000.000,-. bersumber dari : a) Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.1.477.312.000.000,- b) Target penerimaan Bea Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor
(BBNKB)
sebesar
Rp.2.111.000.000.000,-; c) Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.741.530.000.000,-; d) Pajak Air Permukaan (AP) sebesar Rp.30.000.000.000,-; e) Pajak Rokok sebesar Rp.300.000.000.000,-. 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 41.827.000.000,-. Bersumber
dari
:
Rp.36.098.000.000,-;
a)Retribusi b)Retribusi
Jasa Jasa
Umum
sebesar
Usaha
sebesar
II - 2
Rp.2.657.000.000,-; c) Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp.3.072.000.000,-. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 40.900.000.000,-. Nilai pendapatan pada pos ini terutama diperoleh dari : a) Bagian Laba Keuangan Bank Jabar Banten sebesar Rp.37.300.000.000,- b) Bagian Laba Keuangan BPR / LPK sebesar Rp.600.000.000,- ; dan c) Deviden PT.
Banten
Global
Development
(BGD)
sebesar
Rp.3.000.000.000,4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 53.900.000.000,-, diperoleh dari : a) Hasil Penjualan
Aset
Daerah
Yang
Tidak
Dipisahkan
sebesar
Rp.500.000.000,- b) Jasa Giro sebesar Rp.5.000.000.000,-; c) Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp.38.400.000.000,-; d) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp.10.000.000.000,-. 2.1.2
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Tahun
kemungkinan
Anggaran
tidak
2014,
stabilnya
dengan harga
mengantisipasi hasil
produksi
minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2015 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun II - 3
2015, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2013. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013; 2) Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran 2015, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas; 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2015 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur.
II - 4
Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas, maka Pendapatan Dana Perimbangan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.172.111.000.000,-. Jumlah Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp.443.621.000.000,2) Dana
Alokasi
Umum
ditargetkan
sebesar
Rp.728.490.000.000,-; 2.1.3
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2015, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp1.051.919.000.000,-. Jumlah dana tersebut diperoleh dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Bantuan
II - 5
Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.1.046.519.000.000,-, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp5.400.000.000,-. Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2015 NO
PENDAPATAN DAERAH
TARGET TA. 2015(Rp)
1
2
3
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.796.469.000.000 4.659.842.000.000 41.827.000.000 40.900.000.000 53.900.000.000
2 2.1 2.2 2.3
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.172.111.000.000 443.621.000.000 728.490.000.000 -
3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.051.919.000.000
3.1 3.2
Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
5.400.000.000 1.046.519.000.000 7.020.499.000.000
2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target penerimaan
II - 6
pembiayaan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Target Penerimaan Pembiayaan DaerahAPBD Tahun Anggaran 2015
NO 1
4 4.1
PENDAPATAN DAERAH
TARGET TA. 2015 (Rp) 2
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3
771.045.649.000 771.045.649.000
II - 7
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian dan indikator kinerja baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan. Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, dan belanja mengikat yang meliputi : 1. Belanja Pegawai (gaji); 2. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota; 3. Belanja Program dan Kegiatan; 4. Belanja Tidak Terduga; 5. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015, Total Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Banten dalam penganggarannya direncanakan sebesar Rp. 7.769.544.649.000,-, dialokasikan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar
III - 1
Rp.4.337.249.649.000,-
dan
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.3.432.295.000.000,-. Belanja
Langsung
yang
merupakan
Belanja
Program
Pembangunan akan digunakan untuk membiayai prioritas dan program pembangunan yang meliputi unsur-unsur yang terkandung dalam tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015. Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2015
NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengurangan Tingkat Pengangguran Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Daya SaingTenaga Kerja
Ketenagakerja an; Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
2
Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Perlindungan
Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Miskin
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
4,29%
Disnakertrans
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap tahunnnya (%)
11,06%
Disnakertrans
Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatantenaga kerja (orang)
52800.0 0%
Disnakertrans
Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social (kk)
1330
Dinsos
INDIKATOR
Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)
III - 2
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (kk)
250
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinsos
Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)
45%
BPPMD
Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi (orang) Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang) Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi (orang) Jumlah lembaga sosial anak yang dibina (lembaga) Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) (orang)
905
Dinsos
1156
Dinsos
530
Dinsos
20
Dinsos
680
Dinsos
307
Dinsos
450
Dinsos
50
Dinsos
4500
Dinsos
1,286
Dinsos
366
Dinsos
INDIKATOR
Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (orang) Jumlah bantuan untuk korban bencana (orang) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)yang dilatih (orang) Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (orang)
TARGET 2015
III - 3
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
3
Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan
Ketahanan pangan;
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (orang) Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (lembaga) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) (orang) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (orang) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (kegiatan) Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga /organisasi keagamaan yang terfasilitasi (lembaga)
604
Dinsos
550
Dinsos
400
Dinsos
200
Dinsos
12
Biro Kesra
600
Biro Kesra
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton) Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)
200
BKPP
712.016 1 0
BKPP
72
BKPP
100
BKPP
INDIKATOR
Ketahanan Pangan Masyarakat
BKPP
III - 4
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi
Pertanian; Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton) Surplus Beras (ton) Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)
93
SKPD PENANGGUNG JAWAB BKPP
10
BKPP
60
BKPP
2,237,34 4 56,855 30,000
Distanak
80,000
Distanak
29,342
Distanak
32,669,7 54 500
Distanak
3
Hutbun
1
Hutbun
3
Hutbun
107,000
Hutbun
TARGET 2015
Distanak Distanak
Hutbun
III - 5
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (milyar ekor) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)
Nilai Tukar Petani (NTP) Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit) Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit) Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) Jumlah Ekspor Perikanan (ton) Tingkat Kosumsi Ikan (kg/kapita)
Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)
68,025
SKPD PENANGGUNG JAWAB DKP
> 100 1.50
DKP DKP
170,000
DKP
105 4
Distanak Distanak
9
Distanak
6
Hutbun
250
Hutbun
0.77
DKP
3250
DKP
28
DKP
5
Distanak
TARGET 2015
III - 6
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
Kelautan dan perikanan; Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil
Kehutanan; Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
4
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Investasi dan
Penanaman modal;
Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)
26
SKPD PENANGGUNG JAWAB Distanak
2
Hutbun
20
BKPP
Cakupan ketersediaan Taktor (unit) Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit) Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (ha)
31
Distanak
2
Distanak
3500
Distanak
1
DKP
12
DKP
6
Hutbun
10
Hutbun
INDIKATOR
Luas Areal Konservasi Laut (ha) Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (kasus)
Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit) Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)
TARGET 2015
Peningkatan
III - 7
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN Daya Saing Produk/ Komoditas
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
25
BKPMPT
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)
9.38 Trilyun 4.05 Trilyun
BKPMPT
Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)
16.28%
K-UMKM
16.28%
K-UMKM
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)
27.00%
K-UMKM
27.00%
K-UMKM
Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha
18.66%
K-UMKM
18.66%
K-UMKM
INDIKATOR
Iklim Investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan KUMKM
Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM KUMKM
Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)
BKPMPT
III - 8
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
20%
Disbudpar
Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata(%) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri(%)
23.08%
Disbudpar
20%
Disbudpar
19.84%
Disbudpar
Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%) Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)
20%
Disbudpar
19.67%
Disbudpar
19.53%
Disbudpar
20
Disperindag
20
Disperindag
20
Disperindag
20
Disperindag
INDIKATOR KUMKM (%)
Pariwisata; Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
Industri; Peningkatan Daya Saing Industri
Perdagangan;
Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)
Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)
III - 9
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
5
Pembangunan Infrastruktur Guna Pemantapan Konektivitas dan Peningkatan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)
20
Disperindag
20
Disperindag
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)
89
BMTR
92
BMTR
Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (ha)
10.05%
SDAP
2534.82
SDAP
1.826,25 m3 112
SDAP
INDIKATOR
Pekerjaan umum; Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) Pembangunan Infrastruktur Perumahan
SDAP
III - 10
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
1
SDAP
3
SDAP
Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 (%) Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 (%)
40.22
Dishubkominf o
54.06
Dishubkominf o
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)
20
SDAP
Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)
3
Bappeda
3.83
BMTR
1
BMTR
INDIKATOR dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung
Perhubungan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
Perumahan; Pembinaan dan Penataan Perumahan Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Energi dan Sumber Daya Mineral;
III - 11
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
25,000
Distamben
314
Distamben
100
Distamben
Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dok) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)
9
Distamben
4
Distamben
Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (dok) Cakuman layanan
10
Distamben
1
Distamben
4
Distamben
INDIKATOR
Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (unit) Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)
III - 12
NO
6
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan Berbasis Pasar Kerja
URUSAN/ PROGRAM
Kepemudaan dan olah raga; Kepemudaan dan Kepramukaan
Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
9
Dispora
16
Dispora
19 cabor/ 19 event
Dispora
1
Dispora
47
Dindik
APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)
99.48
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho (%)
99.54
Dindik
INDIKATOR informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)
Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (kwartir) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kelompok)
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (unit)
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)
III - 13
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)
Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
Perpustakaan. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C (%)
63.52
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dindik
Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan
2.383
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%) Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)
7.03
Dindik
5
Dindik
Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)
12,500
Dindik
Rata -rata Lama Sekolah (tahun) Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)
9.29
Dindik
10
Dindik
Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%) Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)
320 (64%) 80 (64%)
BPAD
Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)
26 (62%)
BPAD
INDIKATOR
TARGET 2015
BPAD
III - 14
NO 7
PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
78
Dinkes
91
Dinkes
91.5
Dinkes
72
Dinkes
92
Dinkes
100
Dinkes
90
Dinkes
100
Dinkes
100
Dinkes
<0,5 91
Dinkes Dinkes
<1
Dinkes
Kesehatan;
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED (%)
Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%)
Prevalensi HIV (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000
III - 15
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)
40
Dinkes
77
Dinkes
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)
100
Dinkes
60
Dinkes
Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit) Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%) Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)
100
Dinkes
153
Dinkes
50
Dinkes
80
Dinkes
100
Dinkes
32
RSUD Malingping
INDIKATOR penduduk
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
III - 16
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Masyarakat
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%) Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)
Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) (Kab/Kota) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%) Rasio Pembinaan TKP3 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%) Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
90
Dinkes
200
Dinkes
60
Dinkes
100
RSUD Malingping
200
RSUD Malingping
2 Kab/Kot a
BPPMD
100
BPPMD
20
BPPMD
100
BPPMD BPPMD
100
BPPMD
III - 17
NO
8
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana
URUSAN/ PROGRAM
Lingkungan hidup;
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Penanggulangan Bencana
INDIKATOR Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI, APE) (%) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)
Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%) Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)
Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha) Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPPMD
100
BPPMD
20
BLHD
20
BLHD
8,000
Hutbun
20
BLHD
TARGET 2015
III - 18
NO
9
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pemantapan Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
URUSAN/ PROGRAM
Kependudukan dan catatan sipil; Penataan Administrasi Kependudukan
Kebudayaan; Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Kependudukan dan Keluarga Berencana
Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%) Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%) Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPBD
100
BPBD
100
BPBD
Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)
100
Biro Pemerintahan
20
Disbudpar
20
Disbudpar
17.65
Disbudpar
20.37
Disbudpar
80
BPPMD
INDIKATOR
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)
Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)
TARGET 2015
III - 19
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Perencanaan pembangunan; Kerjasama Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Pengendalian Pembangunan Daerah
Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
3
Bappeda
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)
100
Biro Pemerintahan
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)
100
Bappeda
Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%)
100
Bappeda
100
Biro Ekbang
85.26
Dishub kominfo
40
Set KPID
40
Set KPID
100
Set KPID
INDIKATOR
Perencanaan kerjasama pembangunan daerah (dokumen)
Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD (%)
Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%) Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%) Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)
III - 20
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%) Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) Rasio Penegakan Peraturan Perundangundangan (%) Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan (%)
100
Pol PP
100
Pol PP
100
Pol PP
100
Pol PP
Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD (%) Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD Jumlah Kegiatan
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
INDIKATOR
III - 21
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
INDIKATOR Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD (%)
Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%) Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (dokumen) Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%) Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%) Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah (unit) Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah (dokumen) Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi (%) Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi (%) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
100
Set DPRD
100
Biro Pemerintahan
100
Biro Pemerintahan
2
Biro Ekbang
100
Biro Ekbang
4.5
Biro Ekbang
9
Biro Ekbang
10
Biro Ekbang
100
Biro Humas
100
Biro Humas
100
Kantor Penghubung
16
Biro Kesra
III - 22
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
rakyat (dokumen) Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah (%) Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)
SKPD PENANGGUNG JAWAB
100
Biro Aset dan Perlengkapan
6.310 T
Biro Aset dan Perlengkapan
3.838 T
DPPKD
2
DPPKD
3
DPPKD
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)
100
DPPKD
Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)
100
DPPKD
Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah (%)
100
Biro Organisasi
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp) Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf ormasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
III - 23
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%) Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%) Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)
100
BKD
100
BKD
100
BKD
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
INDIKATOR
III - 24
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)
100
Seluruh SKPD
Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur (%)
100
Inspektorat
Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%) Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)
20
Biro Hukum
100
Biro Hukum
Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dokumen)
34
Balitbangda
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (paket)
41
Seluruh SKPD
32 (74%)
BPAD
INDIKATOR Aparatur (%)
Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK
Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kearsipan Pembinaan Kearsipan Daerah
Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)
III - 25
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
INDIKATOR Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)
Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%) Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (posyantek) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) (%) Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)(desa/kelurahan)
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Pembinaan
Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa (desa)
32 (74%)
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPAD
80
BPPMD
12
BPPMD
TARGET 2015
BPPMD
85
BPPMD
5
BPPMD
6.38
BPPMD
6
BPPMD
1261
BPPMD
III - 26
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketransmigrasian Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%) Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%) Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)
363
Badan Kesbangpol
426
Badan Kesbangpol
100
Badan Kesbangpol
Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)
350
Disnakertrans
185
Disnakertrans
III - 27
Proporsi anggaran berdasarkan prioritas secara lengkap dituangkan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Proporsi Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prioritas Pengurangan Tingkat Pengangguran Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Daya SaingTenaga Kerja Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Investasi dan Daya Saing Produk/Komoditas Pembangunan Infrastruktur Guna Pemantapan Konektivitas dan Peningkatan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan Berbasis Pasar Kerja Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana Pemantapan Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Jumlah Total
Anggaran (Rp) 71.900.000.000 369.750.000.000 96.195.353.250 112.100.000.000 1.838.615.000.000 1.406.019.000.000 399.290.000.000 135.000.000.000 1.183.436.883.750 5.612.306.237.000
III - 28
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN Anggaran Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.3.432.295.000.000,- akan dipergunakan untuk membiayai 78 (tujuh puluh delapan) program yang akan dilaksanakan oleh 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten berdasarkan urusan pemerintah daerah. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan SKPD Tahun Anggaran 2015 dituangkan secara deskriptif sebagaimana tabel 4.1. Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
URUSAN WAJIB 1 1.1
Pendidikan Dinas Pendidikan
260.119.463.000 260.119.463.000
2 2.1 2.2 2.3
Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping
332.446.058.065 129.459.143.565 189.885.187.500 13.101.727.000
3 3.1 3.2
Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
1.530.908.738.000 867.335.000.000 663.573.738.000
IV - 1
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
4 4.1
Perumahan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
50.196.262.000 50.196.262.000
5 5.1 5.2
Penataan Ruang BAPPEDA Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
5.090.000.000 1.340.000.000 3.750.000.000
6 6.1 6.2
Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
7 7.1
Perhubungan DISHUBKOMINFO
67.697.810.000 67.697.810.000
8 8.1 8.2
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
27.100.080.000 24.250.080.000 2.850.000.000
9 9.1
Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Pemerintahan
10
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak BPPMD
10.1 11
dan
34.500.000.000 29.460.000.000 5.040.000.000
1.600.000.000 1.600.000.000 dan
Keluarga
6.600.000.000 6.600.000.000
11.1
Keluarga Berencana Sejahtera BPPMD
500.000.000
12 12.1 12.2 12.3
Sosial Dinas Sosial BPPMD Biro Kesra
84.296.218.000 63.750.000.000 1.100.000.000 19.446.218.000
13 13.1
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46.242.940.000 46.242.940.000
14 14.1
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM
24.000.000.000 24.000.000.000
15 15.1
Penanaman Modal BKPMPT
16 16.1
Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17 17.1
Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
500.000.000
14.092.511.500 14.092.511.500 9.975.301.000 9.975.301.000 34.600.000.000 34.600.000.000
IV - 2
URUSAN/SKPD 18
1
18.1 19
2
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 3
21.924.281.900
19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 20 20.1
Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
16.397.850.000 16.397.850.000
21 21.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPPMD
10.675.000.000 10.675.000.000
22 22.1 22.2 22.3 22.4
Statistik Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan
19.661.170.483 50.000.000 100.000.000 400.000.000 2.907.488.500
19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 16.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12 19.13
22.5 22.6 22.7 22.8
4
21.924.281.900
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Biro Hukum Setda Provinsi Banten Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten Biro Umum Setda Provinsi Banten Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Inspektorat Provinsi Banten Kantor Penghubung Provinsi Banten Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Set. DPRD Provinsi Banten Set. KPID Provinsi Banten
19.1
KET.
585.314.764.052 15.100.000.000 24.764.609.180 41.250.187.300 11.395.000.000 24.845.000.000 6.400.000.000 14.950.000.000 9.587.782.000 6.750.000.000 11.750.000.000 125.800.000.000 66.666.774.572 74.500.000.000 17.080.000.000 7.963.412.000 16.820.000.000 104.807.999.000 4.884.000.000
249.920.000 425.000.000 235.390.820 221.735.000
IV - 3
URUSAN/SKPD 1
22.9
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38 22.39 22.40 22.41 22.42
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Biro Hukum Biro Humas dan Protokol Setda Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Perlengkapan dan Aset Biro Umum Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Sosial Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Penghubung RSUD Banten RSUD Malingping Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Sekretariat KPID
23 23.1
Kearsipan Baperpus-arda
24 24.1
Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo
16.109.915.000 16.109.915.000
25 25.1
Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
13.132.830.700 13.132.830.700
22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29
605.000.000 700.000.000 50.000.000 1.615.000.000 100.000.000 150.000.000 966.000.000 150.000.000 289.795.800 100.000.000 91.225.428 700.000.000 294.000.000 500.000.000 500.000.000 540.856.435 500.000.000 400.000.000 500.000.000 880.537.000 456.275.000 681.063.000 832.757.000 390.452.000 450.000.000 735.000.000 900.000.000 70.000.000 132.588.000 114.812.500 188.273.000 180.000.000 192.001.000 116.000.000 4.817.169.300 4.817.169.300
URUSAN PILIHAN 1 1.1
Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh
68.236.698.000 9.702.150.000
IV - 4
URUSAN/SKPD 1
2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
3
4
1.2 1.3 1.4
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
16.900.000.000 32.609.548.000 9.025.000.000
2 2.1
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
15.125.000.000 15.125.000.000
3 3.1
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
65.928.243.000 65.928.243.000
4 4.1
Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata
26.330.699.000 26.330.699.000
5 5.1
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
11.600.000.000 11.600.000.000
6 6.1
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.315.525.000 19.315.525.000
7 7.1
Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.003.412.000 5.003.412.000
8 8.1
Ketransmigrasian Disnakertrans
2.757.060.000 2.757.060.000
IV - 5
Tabel 4.2 Anggaran Belanja Langsung berdasarkan SKPD TA. 2015
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SKPD PROVINSI BANTEN
Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Hukum Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Umum Biro Perlengkapan dan Aset Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan RSUD Banten Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Sosial Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PAGU (Rp) 15.150.000.000 22.024.281.900 26.500.000.000 17.000.000.000 24.500.000.000 19.300.000.000 25.000.000.000 41.471.922.300 12.000.000.000 31.500.000.000 18.000.000.000 31.500.000.000 15.100.000.000 6.500.000.000 30.000.000.000
6.900.000.000 13.639.795.800 66.758.000.000
125.900.000.000 75.000.000.000 871.785.000.000 36.600.000.000 27.500.000.000 29.000.000.000
130.000.000.000 190.000.000.000 24.500.000.000 35.000.000.000 261.000.000.000 84.264.000.000 25.000.000.000 66.761.000.000 33.000.000.000 64.200.000.000
714.505.000.000 49.900.000.000
IV - 6
NO 37 38 39 40 41 42
SKPD PROVINSI BANTEN
PAGU (Rp)
17.150.000.000 8.096.000.000
Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung RSU Malingping Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
13.290.000.000 17.000.000.000 105.000.000.000 5.000.000.000
JUMLAH
4.2 PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
3.432.295.000.000
BERDASARKAN
PROGRAM/KEGIATAN Berdasarkan kemampuan rencana anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2015, direncanakan plafon anggaran sementara Belanja Langsung sebesar Rp.3.432.295.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membiayai 78 (Tujuh puluh delapan) program, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3.
IV - 7
Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015
IV - 8
IV - 9
IV - 10
4.3 SINKRONISASI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
tentang
APBD
Tahun
Anggaran
2015.
Rancangan KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :
IV - 70
4.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun
Anggaran
2015
direncanakan
sebesar
Rp.4.337.249.649.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp.574.146.883.750,-; Belanja Hibah sebesar Rp.1.292.629.000.000,-; Rp.136.250.000.000,-;
Belanja Belanja
Bagi
Bantuan Hasil
Sosial Kepada
sebesar Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.765.947.662.000,-; Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik sebesar Rp.563.276.103.250,-; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5.000.000.000,-. Tabel 4.5 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 NO 2.1 2.1.1
URAIAN Belanja Tidak Langsung
2.1.2
Belanja Pegawai Belanja Hibah
2.1.3
Belanja Bantuan Sosial
2.1.4 2.1.5
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik 1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Lebak - Kabupaten Tangerang - Kabupaten Serang - Kota Tangerang - Kota Cilegon - Kota Serang - Kota Tangerang Selatan 2. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 3. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Tidak Terduga
APBD TA. 2015 4.337.249.649.000 574.146.883.750 1.292.629.000.000 136.250.000.000 1.765.947.662.000 563.276.103.250 532.595.353.250 59.793.540.000 140.226.276.500 59.351.191.250 102.168.183.875 17.893.137.250 40.868.728.625 60.850.394.625 51.443.901.125 28.900.000.000 1.780.750.000 5.000.000.000
IV - 76
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.
V-1
Proyeksi
neraca
menggambarkan
APBD
yang
bahwa
ditargetkan
Total
dalam
Pendapatan
tahun
Daerah
2015
sebesar
Rp.7.020.499.000.000,-, sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.7.769.544.649.000,-,
mengalami
defisit
sebesar
Rp.749.045.649.000,-. Disamping itu di tahun 2015 mendatang, dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Penyertaan modal (Investasi) Rp.22.000.000.000,-.
sebesar tersebut
merupakan
penyertaan
Keseluruhan modal
penyertaan
untuk
menutupi
modal sisa
penyertaan modal yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya pada modal awal untuk PT. Jamkrida Banten. Secara lengkap rencana anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 5.1. Tabel 5.1 : Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 No 3.1 3.1.1
Uraian Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Sebelumnya
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.3
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: PT. Jamkrida Banten Pembiayaan Netto
APBD TA. 2015 771.045.649.000 771.045.649.000 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 749.045.649.000
V-2
BAB VI PENUTUP Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, yang secara substansi memuat proyeksi rencana target anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2015. Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah
dalam
menyusun
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015. Serang,
2014
Plt. GUBERNUR BANTEN
H. RANO KARNO, S.IP
VI - 1
