Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Prioritas RPJMD Provinsi Banten 2017-2022
Pada Musrenbang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 Oleh :
H. ASEP RAHMATULLAH Ketua DPRD Provinsi Banten Serang, Kamis, 20 Juni 2017 6/20/2017
DASAR Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6/20/2017
DASAR Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK;
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Banten; Hasil Konsultasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Atas Rencana Teknokratis RPJMD Tahun 2017-2022 pada bulan Oktober 2016. 6/20/2017
LATAR BELAKANG PADA SURAT KAMI (DPRD PROVINSI BANTEN) NOMOR : 162/2154-DPRD/XII/2016 TANGGAL 22 DESEMBER 2016, PERIHAL : PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI BANTEN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2018, DISAMPAIKAN BAHWA ISU DAN AGENDA STRATEGIS ADALAH PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 – 2022, YANG BERPEDOMAN PADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA DILANDASI DENGAN SPIRIT/SEMANGAT INTEGRITAS, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS. 6/20/2017
PERMASALAHAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN BANTEN NOMOR : 28/LHP/XVIII.SRG/11/2016 TANGGAL 25 NOVEMBER 2016, ADA POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN YANG TERKAIT DENGAN RPJMD DAN HARUS MENDAPAT PERHATIAN, DIANTARANYA : 6/20/2017
PERMASALAHAN POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN YANG TERKAIT DENGAN RPJMD DAN HARUS MENDAPAT PERHATIAN, DIANTARANYA :
a. RPJMD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, BELUM BERPEDOMAN PADA RPJMN; b. TIDAK ADA METODE UNTUK MENGUKUR EVALUASI DAN PENGENDALIAN ATAS KONSISTENSI, SINKRONISASI, DAN HARMONISASI ANTARA RPJMD, RPJPD KABUPATEN/KOTA DAN RPJPD, RPJMD PROVINSI BANTEN;
6/20/2017
PERMASALAHAN c. TIDAK ADANYA KEPASTIAN APAKAH RPJMD KAB/KOTA KONSISTEN DENGAN HASIL MUSRENBANG RPJMD KAB/KOTA;
d.
TIDAK ADANYA KEPASTIAN APAKAH RPJMD KAB/KOTA SINKRON & SINERGI DENGAN RTRW KAB/KOTA, RPJPD PROVINSI BANTEN, RTRW PROVINSI BANTEN, RPJMN TIDAK ADA;
e. DAN LAIN-LAIN.
6/20/2017
PRIORITAS RPJMD 2017-2022 Seperti Pidato Politik Gubernur Banten pada hari Senin 15 Mei 2017 dalam Rapat Paripurna Istimewa pada di DPRD Provinsi Banten, tentang ”betapa pentingnya sarana Parawisata yang akan menjadi perhatiannya selama 5 (lima) tahun kedepan”, yang memiliki nilai jual di Provinsi Banten ini, sekaligus memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lain, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi lainnya. 6/20/2017
PRIORITAS RPJMD 2017-2022
Termasuk 74 (Tujuh Puluh Empat) Program Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Terutama pada bagian peningkatan integritas sumber daya manusia pada birokrasi di pemerintah provinsi banten
6/20/2017
SOLUSI
PERLU BANYAK PENYEMPURNAAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2017-2022 YANG SUBSTANTIF BUKAN RPJMD YANG RETORIS, TERMASUK DALAM MENENTUKAN PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN, AGAR KONKRIT DAN TERUKUR DALAM EVALUASI PENGENDALIAN TARGET & CAPAIAN. 6/20/2017
TERIMA KASIH
6/20/2017
