PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KPU, KPU PROPINSI, KPU KABUPATEN/KOTA DAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROPINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA YANG DICORET DARI DAFTAR CALON TETAP Oleh; YOSRAN,S.H,M.Hum1)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012, kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperluas untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota. Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos virifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; b. KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap ( Pasal 268 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan gugatan atau yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa tata usaha negara Pemilu adalah Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi Kabupaten/Kota yang dicoret
1
dari daftar calon tetap. Sedangkan pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan keputusan yang harus digugat sebagai obyek gugatan pada sengketa tata usaha negara Pemilu adalah Keputusan Komisi Pemilhan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan
Umum Propinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilu ? Pasal 259 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Beberapa sengketa antara KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi telah selesai diproses oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain gugatan dari partai PKPI dan partai Bulan Bintang. Sekarang saatnya kita akan menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari calon anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap. Namun, sebelum adanya penetapan daftar calon tetap dimaksud, apabila ada bakal calon yang merasa kepentingannya dirugikan pada saat dikeluarkannya keputusan daftar calon sementara, apa upaya hukum yang dapat ditempuhnya ? apakah ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ? Berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menyebutkan “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu”, maka calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merasa kepentingannya dirugikan karena namanya tidak dimuat dalam daftar calon sementara 2
oleh KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat meminta penyelesaiannya kepada Bawaslu.
Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu tersebut
merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ( Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), sehingga dengan demikian setelah adanya keputusan Bawaslu yang berkaitan dengan daftar calon sementara tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan daftar calon sementara bukan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemili di Peradilan TUN. Berkaitan dengan sengketa tata usaha negara Pemilu tentang calon anggota DPR, DPD/DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota yang namanya dicoret dari daftar calon tetap oleh KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota harus diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ( Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Setelah melakukan pemeriksaan, Bawaslu dapat
menyatakan bahwa keputusan KPU/KPU
Propinsi/KPU Kabupaten/Kota sudah benar atau menyatakan keputusan KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak benar. Apabila Bawaslu menyatakan keputusan KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak benar dan KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota
kemungkinan
tidak
mau
menindaklanjutinya,
maka
untuk
menganitisipasi agar pengajuan gugatan tidak lewat waktu (daluarsa), sebaiknya calon anggota DPR/DPD/DPR Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tersebut segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu sesuai dengan maksud Pasal 269 ayat (2) 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, guna tercapainya target penyelesaian 21 hari kerja sejak gugatan didaftarkan. Sebaliknya dalam hal Bawaslu menyatakan keputusan KPU/KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/kota
sudah
benar
dan
calon
anggota
DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tersebut merasa kepentingannya dirugikan, ia dapat mengajukan gugatan secara tertulis terhadap keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota selaku tergugat, yang untuk wilayah sumatera harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu paling lama 3 hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu tersebut, dengan menyebutkan keputusan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang digugat dan alamat lengkap termasuk alamat emailnya (Pasal 259 ayat (2), Pasal 269 ayat (1), (2) UU No.8 Tahun 2012, Pasal 2 butir 1 Perma No. 6 Tahun 2012 dan 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Pemeriksaan sengketa tata usaha negara Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan
tanpa melalui tahap pemeriksaan persiapan untuk
penyempurnaan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim yang bersangkutan (Pasal 269 ayat (3) UU No.8 Tahun 2012 dan Pasal 3 butir 2 Perma No. 6 Tahun 2012 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), namun demikian kesempatan untuk menyempurnakan surat gugatan dapat dilakukan oleh penggugat atas petunjuk ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau hakim yang ditunjuk sebelum surat gugatan tersebut didaftarkan
( Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2012 ayat (3) dan Pasal 3 butir 4 4
Perma No.6 Tahun 2012). Perbaikan surat gugatan penggugat tersebut adalah berkenan dengan formalitas surat gugatan, yaitu meliputi mengenai uraian tentang identitas penggugat, identitas tergugat, keputusan obyek sengketa, dasar/alasan gugatan (posita) dan tuntutan penggugat (petitum) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tenggat untuk memperbaiki gugatan hanya diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila penggugat tidak dapat menyempurnakan surat gugatannya dalam tenggang waktu tersebut, maka Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memberikan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum ( Pasal 269 ayat (3), (4), dan (5) UU No.8 Tahun 2012 dan Pasal 3 butir 4 Perma No.6 Tahun 2012). Apabila setelah surat gugatan diteliti dan dinyatakan lengkap oleh ketua atau hakim yang ditunjuk, maka gugatan didaftarkan dan setelah gugatan didaftar, kemudian paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah gugatan didaftarkan, ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus sudah menetapkan majelis hakim untuk mengadilinya
( Pasal 3 butir 5 dan 6 dan 13 Perma No.6 Tahun 2012).
Pada tahap pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim harus aktif menentukan apa yang harus dibuktikan dan menentukan kepada siapa pembuktian itu dibebankan sebaiknya hakim pada hari persidangan pertama juga memberikan pengarahan kepada para pihak tentang pengajuan alat-alat bukti.
5
Dalam sengketa tata usaha negara Pemilu antara KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap,
minimal para pihak telah mempersiapkan alat-
alat bukti surat berupa : 1. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia; 2. Fotocopi ijzah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; 3. Surat pernyataan diatas materai bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani; 5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; 6. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu; 7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditandatangani diatas ketas bermaterai cukup; 6
8. Surat pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Repblik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 9. Kartu tanda anggota partai politik peserta Pemilu; 10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1(satu) partai politik untuk 1(satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; 11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; ( Pasal 51 UU No.8 Tahun 2012); 12. Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari pengurus partai politik pusat, propinsi, kabupaten/kota ( Pasal 53 UU No.8 Tahun 2012); 13. Berita acara verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi
bakal
Kabupaten/Kota
calon
anggota
DPR,
DPRD
Propinsi,
DPRD
( Pasal 58 UU No.8 Tahun 2012);
14. Surat tanda bukti pengembalian dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota kepada partai politik ( Pasal 59 UU No.8 Tahun 2012 ); 7
15. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Ketua KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota ( Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2012 ); 16. Pengumuman daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Ketua KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota ( Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2012 ); 17. Keputusan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ( Pasal 66 ayat (1), (2) UU No.8 Tahun 2012 ); 18. Pengumuman dari KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota ( Pasal 67 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012); Selain pengajuan alat bukti surat, para pihak juga diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dan ahli sebagaimana dimaksud Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah acara pembuktian selesai, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing. Kemudian setelah bermusyawarah majelis hakim akan memutus sengketa tersebut ( Pasal 97 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ). Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bagi pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diucapkan kepada pihak yang hadir atau 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir ( Pasal 269 ayat (7), 8
(8) UU No.8 Tahun 2012 dan Pasal 3 butir 8 , 9 Perma No. 6 Tahun 2012). Permohonan kasasi wajib disertai dengan memori kasasi ( Pasal 3 butir 10 Perma No.6 Tahun 2012). Dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu ) hari kerja sejak diterimanya memori kasasi, berkas perkara harus dikirimkan ke Mahkamah Agung ( Pasal 3 butir 11 Perma No.6 Tahun 2012), kemudian berkas perkara kasasi harus dicatat dalam register dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima Mahkamah Agung ( Pasal 3 butir 12 Perma No.6 Tahun 2012 ). Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak perkara dicatat dalam register, ketua Mahkamah Agung menetapkan majelis hakim untuk mengadili sengketa tata usaha negara Pemilu yang bersangkutan ( Pasal 3 butir 13 Perma No. 6 Tahun 2012) dan
Majelis Hakim pada Mahkamah Agung wajib
memutuskan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diajukan ( Pasal 269 ayat (9) UU No.8 Tahun 2012). Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat terakhir dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ( Pasal 269 ayat (10) UU No.8 Tahun 2012). Dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari kerja setelah perkara diputus, Mahkamah Agung mengirimkan kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju ( Pasal 3 butir 14 Perma No.6 Tahun 2012 ). Selanjutnya KPU atau KPU Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja ( Pasal 269 ayat (11) UU No.8 tahun 2012 ). 1).Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
9
