DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2016

Ikhtisar Eksekutif

K

eputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1266/SEKJEN/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019, menyatakan adanya empat tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu tercapainya kualitas dukungan di bidang perundang-undangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang professional, tercapainya kualitas dukungan di bidang anggaran dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel, tercapainya kualitas dukungan di bidang persidangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang andal, dan tercapainya kualitas dukungan di bidang administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel. Untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan kinerja (PK) Setjen DPR Tahun 2015 serta target capaiannya. PK digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI 2015-2019. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 4 sasaran dan 19 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2015 ini, terdapat 10 indikator yang mencapai target, bahkan 4 indikator diantaranya berhasil melebihi target, dan 5 indikator yang tidak mencapai target. Terkait dengan akuntabilitas keuangan, pada tahun 2015 tingkat realisasi anggaran di Satker Dewan dengan pagu Rp3.766.105.172.000,00 dan realisasinya Rp2.644.086.044.287,00 maka tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 70%. Sedangkan untuk Satker Setjen dengan pagu Rp1.425.563.516.000,00 dan realisasinya Rp1.027.743.326.333,00, maka tingkat capaian realisasi anggarannya sebesar 72%. Terhadap faktor efisiensi, hal ini lebih disebabkan karena adanya keinginan yang kuat dari Setjen DPR RI untuk mensukseskan pencanangan Presiden terhadap penggunaan anggaran yang efisien. Adanya efisiensi anggaran bukan berarti kegiatan tidak dilakukan. Namun, dengan hasil kegiatan yang tetap optimal, anggaran yang diserap hanya sedikit. Selain itu keputusan akan pelaksanaan kegiatan khususnya untuk Satker Dewan berada di tangan DPR RI. Sehingga dinamika politik DPR RI sangat berpengaruh dalam terealisasi atau tidaknya kegiatan pada Satker Dewan. Adanya optimalisasi tersebut dapat kita lihat pada perbandingan capaian kinerja untuk masing-

i

masing sasaran dengan tingkat realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel berikut: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran N Sasaran Program/ o Kegiatan 1Meningkatnya kualitas .dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, fungsi anggaran DPR RI, fungsi pengawasan DPR RI, dan dalam penguatan kelembagaan DPR RI

2Meningkatnya kualitas .dukungan persidangan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian informasi perihal tugas dan fungsi DPR RI guna menciptakan citra positif DPR RI di masyarakat

3Mencapai tata kelola .Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia 4Meningkatnya kulitas .sarana dan prasarana yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI

Indikator Kinerja Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2016 Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapatrapat Badan Legislasi Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR RI Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan paripurna yang prima dan tepat waktu Persentase risalah rapat yang digunakan oleh anggota Dewan Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama antar parlemen Tindak lanjut permintaan informasi PPID Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai standar dan tepat waktu Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP yang akurat dan tepat waktu Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terlaksananya pengelolan anggaran yang akuntabel yang didasarkan pada AKUPA Tindak lanjut penerapan rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2015 - 2019 Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

ii

Capaian Anggaran

Capaian Kinerja

88 %

175 %

79%

115%

-

100 %

51 %

100 %

35 %

100 % 131 %

67 % 50 %

83 %

73 %

92 %

100 %

97 %

100 %

42 %

86 %

61 %

135 %

83 %

100 %

56 %

92 %

41 %

86 %

65 %

100 % 100 %

62 % 100 %

75 %

100 %

Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI Tahun 2015. LAK sebagai media pertanggungjawaban telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat yang mempunyai tugas memberikan dukungan kepada DPR RI, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil (result) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pada periode Renstra 2015-2019 dan pelaporan kinerja tahun ini menjadi titik awal bagi perencanaan strategis 5 tahun yang akan datang. Pada tahun 2015 juga merupakan titik tolak dalam bagi Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung DPR RI. Keberadaan Badan Keahlian diharapkan akan memperkuat sistem pendukung DPR Ri di bidang keahlian. Usaha-usaha terus dilakukan Setjen DPR RI dari tahun ke tahun untuk menuju perbaikan yang signifikan, baik dari segi sistem akuntabilitas kinerja maupun penyusunan laporan itu sendiri. Diharapkan LAK ini menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Jakarta, 29 Februari 2016 SEKRETARIS JENDERAL DPR RI,

Dr. WINANTUNINGTYAS T. S., M.Si. NIP. 19561125 198203 2 002

iii

Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif

Pendahuluan

i

1

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

Penutup

Lampiran

12

7

49

iv

54

Penghargaan Februari 2015 DPR RI/Setjen DPR RI, telah menerima Piagam Penghargaan Negara dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Majalah Parlemen atas partisipasinya dalam mengawal demokrasi dan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Oktober 2015 DPR RI/Setjen DPR RI menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Desember 2015 DPR RI/Setjen DPR RI menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Data Supplier dan Kontrak Terbaik 2015.

Diterima Februari 2016 DPRRI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi. DPRRI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Setjen DPR RI NPWP: 00.012.134.3-077.000 sebagai Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015. DPRRI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Satker Setjen DPR RI NPWP: 70.026.457.5077.000 sebagai Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015.

v

1

Pendahuluan

A.Umum

M

engacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/PERSEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta

1

menyampaikan Laporan Kinerja. Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2015 telah menindaklanjuti dengan penyusunan LHKASN secara manual bagi seluruh pejabat dan pegawai (di luar pejabat dan pegawai yang wajib lapor LHKPN). Dan sebagai titik tolak penguatan pengawasan dan akuntabilitas, Sekretariat Jenderal melalui Sekretaris Jenderal melakukan pencanangan

pembangunan zona integritas pada tanggal 2 November 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasi-kan pencapaian kinerja Setjen DPR RI dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penilaian implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen DPR RI sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hasil Penilaian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2009 - 2015

D

CC

CC 25,22

200

60,28

50,88

201

201

201

201

CC

C

CC

44,67

201

CC 56,12

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2016.

2

58,36

61,15

201

B. Struktur Organisasi

P

ada tahun 2015, Sekretariat Jenderal mengalami perubahan struktur organisasi yang sangat fundamental. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(MD3), maka sistem pendukung DPR RI tidak hanya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal akan tetapi dibentuk pula Badan Keahlian. Badan Keahlian secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Pada bulan Maret 2015 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang menjadi dasar hukum bagi organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Gambar 1.2 Sistem Pendukung DPR RI berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 413 ayat (1) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibentuk Sekretariat Jenderal.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DPR RI BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibentuk Badan Keahlian.

DUKUNGAN KEAHLIAN

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015.

3

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, pada bulan Oktober 2015, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut maka struktur organisasi dari Sekretariat Jenderal mengalami perubahan. Berikut merupakan gambaran perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gambar 1.3 Gambaran Perubahan Struktur Organisasi SEKRETARIS JENDERAL

Persekjen Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen 03/PER-SEKJEN/2013

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

BIRO PERANCANGANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAMKESRA

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN

BIRO PERSIDANGAN

BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

BIRO PERANCANGANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKKU INDAG

BIRO PENGAWASAN LEGISLATIF

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

BIRO KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA, DAN INFORMASI

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

BIRO KEUANGAN

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PEMBERITAAN

BIRO PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN INSTALASI

PIMPINAN DPR RI

BIRO UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

BADAN KEAHLIAN

INSPEKTORAT UTAMA

BIRO PROTOKOL

BIRO PERSIDANGAN I

INSPEKTORAT I

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

BIRO PERSIDANGAN II

INSPEKTORAT II

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

PUSAT PENELITIAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG

BIRO UMUM

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

4

Persekjen Nomor 6 Tahun 2015

Di dalam gambar 1.4 berikut merupakan gambaran perubahan tugas sistem pendukung DPR RI dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI NOmor 6 Tahun 2015 sebagai pengganti atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PERSEKJEN/2013.

Gambar 1.4 Perubahan Tugas Sistem Pendukung DPR RI

PIMPINAN PR RI

SEKRETARIAT JENDERAL T U G A S

Menyelenggarakan dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PIMPINAN DPR RI

T U G A S

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN KEAHLIAN

Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan

Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian

5

T U G A S

Perbedaan fungsi dari sistem pendukung DPR RI (Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI) sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fungsi Sistem Pendukung DPR RI SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN KEAHLIAN

a. perumusan dan evaluasi rencana a. perumusan dan evaluasi strategis Sekretariat Jenderal; strategis Badan Keahlian;

rencana

b. koordinasi dan pembinaan terhadap b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan lingkungan Badan Keahlian; Badan Keahlian; c. penyiapan rumusan kebijakan dan c. perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dukungan perancangan dan pelaksanaan dukungan undang-undang kepada Dewan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; d. penyiapan rumusan kebijakan dan d. perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dukungan kajian dan pelaksanaan dukungan anggaran kepada Dewan Perwakilan administrasi kepada Dewan Rakyat Republik Indonesia; Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; e. penyiapan rumusan kebijakan dan e. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan kajian pelaksanaan pengolahan data dan akuntabilitas keuangan negara pelayanan informasi serta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Republik Indonesia; Sekretariat Jenderal dan Badan f. penyiapan rumusan kebijakan dan Keahlian; pelaksanaan dukungan penelitian f. perumusan kebijakan, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pelaksanaan pengawasan intern di Republik Indonesia; lingkungan Sekretariat Jenderal dan g. penyiapan rumusan kebijakan dan Badan Keahlian; pelaksanaan dukungan kajian g. pelaksanaan kegiatan lain yang keparlemenan kepada Dewan ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Rakyat Republik Indonesia; dan h. pelaksanaan administrasi Badan h. pelaporan pelaksanaan tugas dan Keahlian; dan fungsi kepada Dewan Perwakilan i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan Rakyat Republik Indonesia. fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik dan Sekretaris Jenderal.

6

2 U

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

raian singkat Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 Visi dan Misi Setjen DPR RI

VISI

Menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang professional, andal, dan akuntabel, dalam mendukung fungsi DPR RI

MISI  Memberikan dukungan di bidang perundang-undangan yang profesional  Memberikan dukungan di bidang anggaran dan pengawasan yang akuntabel  Memberikan dukungan di bidang persidangan yang andal  Memberikan dukungan di bidang administrasi yang akuntabel

T U J U A N 7

1 2 3 4

Tercapainya kualitas dukungan di bidang perundang-undangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang profesional

Tercapainya kualitas dukungan di bidang anggaran dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel

Tercapainya kualitas dukungan di bidang persidangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang andal

Tercapainya kulitas dukungan di bidang administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel

Keseluruhan gambaran visi dan misi Sekretariat Jenderal merupakan penggambaran struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 03/PER-SEKJEN/2013. Permasalahan strategis yang terjadi selama tahun 2015 berasal dari internal dan eksternal Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut merupakan gambaran permasalahan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI. Gambar 2.2 Permasalahan dan Langkah Strategis Setjen DPR RI INTERNAL

ESKTERNAL

KELEMBAGAAN

DINAMIKA POLITIK DPR RI

Permasalahan yang dihadapi sebagai dampak perubahan organisasi adalah selama masa transisi dari struktur lama ke struktur baru perlu dilakukan pembaharuan mekanisme kerja, penataansumber daya manusia, pembentukan bidaya kerja, serta perubahan sarana dan prasarana

Dengan adanya dinamika kebijakan politik di DPR RI, baik dari DPR RI sendiri sebagai suatu entitas maupun dari Partai politik yang diwujudkan dalam fraksi di DPR RI. Adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang ada membuat banyak keputusan tidak bisa diambil. Hal ini berdampak kepada Sekretariat Jenderal sebagai sistem

LANGKAH STRATEGIS

LANGKAH STRATEGIS

   

Melakukan revisi mekanisme kerja Melakukan peningkatan kualitas sumder daya manusia Membangun budaya kerja Memperbaiki sarana dan prasaran

Memperkuat mekanisme kerja internal dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

8

Perjanjian Kinerja Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal DPR RI mengacu kepada tugas dan fungsi Setjen DPR RI. Berdasarkan RKT tersebut, pada awal tahun 2015, Sekretariat Jenderal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2015. Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Persandingan RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 selengkapnya terdapat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Persandingan RKT dan PK Tahun 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI

Jumlah konsel Naskah Akademis dan konsep Rancangan UndangUndang yang dimanfaatkan oleh DPR

PERJANJIAN KINERJA Target

8 NA dan 8 Draft RUU

Jumlah konsep prolegnas prioritas RUU Tahun 2016 yang akan digunakan oleh Badan Legislasi

1 paket

Jumlah Pertimbangan dan kajian hukum kepada DPR RI dan Setjen DPR RI yang akurat dan tepat waktu

481 dokumen pertimbang an hukum dan 17 kajian

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI

Analisis kebijakan anggaran Negara dalam setiap tahap pembahasan/siklus APBN yang akuntabel dan tepat waktu

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI

Hasil pengadministrasian dan analisis surat pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI

45 analisis/ referensi

4000 surat

9

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, fungsi anggaran DPR RI, fungsi pengawasan DPR RI, dan dalam penguatan kelembagaan DPR RI

Indikator Kinerja Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD

Target


66 Analisis/ Referensi

Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2016

1 Konsep

Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

100 %

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapat-rapat Badan Legislasi

41 RUU

RENCANA KINERJA TAHUNAN Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan penguatan kelembagaan DPR RI

Indikator Kinerja Penyelenggaraan persidangan DPR RI yang sesuai standard an tepat waktu

Penyelenggaraan kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen DPR RI yang sesuai standard an tepat waktu

Penyelenggaraan persidangan di forum internasional, regional, bilateral yang diikuti delegasi DPR RI yang sesuai standar

Mencapai tata kelola Setjen yang baik melalui reformasi setjen di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber Daya Manusia


45 Perkara

772 dokumen

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR RI

8 Perkara

112 dokumen

Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan

22 Perkara

Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan paripurna yang prima dan tepat waktu

100 %

Persentase risalah rapat yang digunakan oleh anggota Dewan

100 %

Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama antar parlemen

95 %

Jumlah kajian, analisis, hasil penelitian atas situasi dan perkembangan Kedewanan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada DPR RI

400 kajian

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan pemeriksa

Target

1.600 kegiatan

127 dokumen

Terselenggaranya penyelenggaraan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi

Penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, dan pemberitaan sesuai dengan pedoman kehumasan DPR RI

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran

Sasaran Strategis

17 dokumen

51 dokumen/ kegiatan

WTP

10

Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian informasi perihal tugas dan fungsi DPR RI guna menciptakan citra positif DPR RI di masyarakat

Tindak lanjut permintaan informasi PPID

Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR

220 Permintaan Informasi Publik

80 %

RENCANA KINERJA TAHUNAN Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Keuangan (BPK) RI

RI dalam membentuk citra positif di masyarakat

Perawatan, penyimpanan, dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor yang memenuhi standar

Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai standar dan tepat waktu

Pengelolaan Gedung dan rumah jabatan anggota sesuai standar

63 dokumen

 3 Dokumen Kontrak  560 Rja

Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP yang akurat dan tepat waktu

Unit

 5 Unit Rumah Pimpinan  1 Unit Gedung Serba Guna  3 Dokumen Kontrak  1 Dokumen Kontrak

Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia

 64 Unit Bungalow  2 Unit Ruang Sidang  1 Unit Gedung Serba Guna  1 Unit Kantor Pengelola Berikut Sarana Prasarana

11

Meningkatnya kulitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI

Target

100 %

35 Dokumen

Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP

Terlaksananya pengelolan anggaran yang akuntabel yang didasarkan pada AKUPA

100 %

Tindak lanjut penerapan rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2015 - 2019

100 %

Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

85 %

3

Akuntabilitas Kinerja

A.Pengukuran Capaian Kinerja Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang sudah targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2015 selengkapnya ada pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015 No 1.

Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, fungsi anggaran DPR RI, fungsi pengawasan DPR RI, dan dalam penguatan kelembagaan DPR RI

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI



175 %

Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD



126%


1 Konsep

1 Konsep

100 %


100 %

100 %

100 %

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapatrapat Badan Legislasi

41 RUU

41 RUU

100 %

12

No

2.

Sasaran Program/ Kegiatan


IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi

45 Perkara

59 Perkara

131 %

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR RI

8 Perkara

4 Perkara

50 %

Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan

22 Perkara

16 Perkara

73 %


100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %

95 %

82 %

86 %



135 %

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %

92 %

Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama antar parlemen

Tindak lanjut permintaan informasi PPID

Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, danpansus

13

No


IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Capaian

35 Dokumen

30 Dokumen

86 %

WTP

WTP

100 %


100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %


85 %

85 %

100 %

RUU serta kunjungan kerja Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai standar dan tepat waktu Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP yang akurat dan tepat waktu 3.

4.

Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia Meningkatnya kulitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI


14

B.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Tahun 2015 dari Sekretariat Jenderal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1 Target

Realisasi

1

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, fungsi anggaran DPR RI, fungsi pengawasan DPR RI, dan dalam penguatan kelembagaan DPR RI



175%


S

ecara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Deputi PUU pda tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun hasil tersebut masih perlu ditingkatkan dari beberapa aspek, yaitu pertama: aspek kualitas dan pemenuhan standar penyusunan NA sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, aspek ketepatan waktu untuk meyelesaikan tugas, walaupun pada akhir tahun NA dan Draft RUU dapat diselesaikan, namun sesungguhnya kebutuhan penyelesaian NA dan Draft RUU dibutuhkan selama tahun berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Ketiga, pelaksanaan penyusunan NA dan Draft RUU belum didukung dengan SOP yang sama untuk semua Tim yang mengerjakan, sehingga masih terdapat perbedaan format NA untuk masing-masing Tim. Untuk itu sangat

15

diperlukan mekanisme control kualitas NA. Keempat, beban pekerjaan yang belum merata baik secara kualitas maupun secara kuantitas di antara para tenaga perancang. Perlu pula disampaikan beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dukungan di bidang penyusunan NA dan draft RUU, yaitu: kemampuan tenaga perancang belum merata sehingga masih diperlukan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang dapat meningkatkan kemampuan perancang secara keseluruhan. Setelah terbentuknya Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKD), maka fungsi pemberian dukungan di bidang legislasi akan dilakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Untuk melanjutkan dan mempertahankan capaian sebelumnya, maka Pusat Perancangan Undang-Undang perlu mengoptimalkan pelibatan Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Peneliti dari Pusat Penelitian, Analisis Anggaran dari Pusat Kajian Anggaran, dan akademisi dari luar Badan keahlian DPR RI.

1.2

Jumlah Analisis/Referensi/Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD

Target


Realisasi

83 Analisis/Referensi

S

126 %

elain melaksanakan dukungan terhadap fungsi legislasi DPR, Sekretariat Jenderal juga melaksanakan dukungan kepada DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran. Khususnya bagi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, dukungan diberikan dalam bentuk penyusunan analisis, referensi, dan ringkas cepat APBN. Analisis merupakan kajian tematik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan di bidang anggaran. Referensi merupakan penyajian/kompilasi data dan informasi primer/sekunder atas topik tertentu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN. Analisis Ringkas Cepat (ARC) merupakan kajian ringkas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan

16

pengawasan APBN yang disusun dalam waktu singkat dan berdasarkan permintaan dari Anggota Dewan. Pada tahun 2015, jumlah output yang dihasilkan berjumlah 62 analisis, yang terdiri dari 51 analisis, 5 referensi dan 6 analisis ringkas cepat. Output tersebut disampaikan kepada Komisi terkait dan Badan Anggaran. Pemanfaatan analisis tersebut dapat terlihat dari kutipan laporan pembahasan RAPBN di Komisi dan Badan Anggaran, termasuk kutipan Ketua Badan Anggaran dalam menyampaikan laporan di rapat Paripurna DPR dalam rangka persetujuan atas RUU APBN. Sedangkan untuk hasil analisis, referensi, dan ringkas cepat hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan DPD pada tahun 2015 berjumlah 21 buah yang terdiri dari 4 analisis dan 17 referensi. Output tersebut menjadi bahan bagi komisi dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK pada pasangan kerja masing-masing dan juga sebagai bahan pengawasan DPR ketika melaksanakan kunjungan kerja ke daerah atau Daerah Pemilihannya (Dapil). Hal ini merupakan bagian dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

1.3


Target

1 Konsep

Realisasi

1 Konsep

D

100%

ukungan Deputi PUU terhadap penyusunan Program Legislasi Nasional adalah menyampaikan hasil analisis terhadap prioritas RUU tahun 2016. Untuk melakukan analisis tersebut, Deputi PUU terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap capaian dan realisasi program legislasi nasional tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan bahwa penetapan prolegnas DPR sebelum penetapan APBN, maka untuk itu Deputi PUU sudah mempersiapkan hasil kajiannya untuk dijadikan bahan rapat penetapan Prolegnas oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah. Namun perlu disampaikan bahwa penetapan prolegnas tahun 2016 jauh melampau tenggat waktu yang ditetapkan. Namun persoalan tersebut, bukan pada sistem pendukungan seperti Deputi PUU tetapi karena agenda DPR RI sendiri yang kurang

17

memperhatikan tugas-tugas di bidang fungsi legislasi. Hal ini dipengaruhi pula oleh situasi politik di DPR RI sendiri yang kurang kondusif bagi pelaksanaan fungsi legislasi. Kondisi yang kurang kondiusif misalnya persidangan kasus pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto, serta hubungan KIH dan KMP yang belum harmonis.

1.4

Dukungan Substansi Kepada Badan Anggaran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Target

100%

Realisasi

100%

100 %

T

arget indikator “Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang Akuntabel dan Tepat Waktu” adalah 100%, berupa 6 dukungan substansi dan administrasi yang terdiri dari 5 (lima) dokumen substansi terkait dengan siklus pembahasan APBN yaitu, 1) pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2016; 2) pembahasan RUU APBN tahun 2016, 3) pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2014, 4) pembahasan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2015, dan 5) pembahasan Laporan Semester I APBN tahun 2015 dan Prognosis 6 bulan berikutnya, dan 1 (satu) dokumen administrasi keuangan Badan Anggaran. Realisasi dukungan substansi dan administrasi kepada Badan Anggaran mencapai 100% (6 dokumen substansi dan administrasi). Dukungan ini diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan rapat dalam setiap pembahasan RAPBN, yang meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Dokumen pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2016. Dokumen pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2016. Dokumen pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2014. Dokumen pembahasan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2015. Dokumen pembahasan Laporan Semester I APBN tahun 2015 dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Dokumen Administrasi lainnya.

18

1.5

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapat-rapat Badan Legislasi

Target

41 RUU

Realisasi

41 RUU

100%

R

ealisasi dukungan terhadap dukungan kepada Badan Legislasi mencapai 100 %. Dukungan tersebut meliputi dukungan penyelenggaraan rapat Badan Legislasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang terkait dengan : a. Pembahasan RUU. Tahun 2015 Baleg ditugaskan oleh Badan Musyawarah untuk melakukan pembahasan RUU tentang Penjaminan bersama Pemerintah yang telah diselesaikan pada Masa Persidangan II TS. 20152016. b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 terdapat 40 RUU yang terdiri dari 27 RUU usulan DPR, 12 RUU usulan Pemerintah, dan 1 RUU usulan DPD RI. Selain memberikan dukungan substansi terhadap rapat pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, Bagian Sekretariat Badan Legislasi juga memberikan dukungan terhadap penyusunan/pembahasan Peraturan DPR RI dan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang. Pada Tahun 2015 Baleg melakukan penyusunan dan pembahasan 6 Rancangan Peraturan DPR RI, namun yang sudah diselesaikan pembahasannya baru 3 Peraturan DPR RI. Selain itu, Badan Legislasi selama tahun 2015 telah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

19

1.6

Jumlah Naskah Keterangan DPR Yang Dipergunakan Dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Target

45 Perkara

Realisasi

59 Perkara

S

131%

ekretariat jenderal DPR RI CQ Deputi Perundang-undangan CQ Biro Hukum dan Pemantauaun Pelaksanaan Undang-Undang Cq Bagian Hukum telah menyusun Naskah Keterangan DPR RI yang dipergunakan oleh DPR RI C.Q Tim Kuasa DPR (Pimpinan dan/atau Anggota AKD yang membahas UU yang diuji Materiil dengan didampingi oleh Anggota Komisi III) dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis terhadap 59 (lima puluh Sembilan) Perkara Permohonan Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu pejabat/Pegawai Biro Hukum, Setjen DPR RI juga mendampingi Tim Kuasa DPR RI dalam setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan serta menyiapkan data dan informasi terkait dengan bahan-bahan pokok perkara pengujian UU. Dengan adanya perubahan struktur baru, maka hal penting yang dilakukan untuk menjaga capaian prestasi adalah mengadaan tenaga analisis hokum yang akan membuat keterangan. Tenaga-tenaga analisis hokum perlu dibekali dengan kemampuan untuk melakukan analisis konstitusional untuk menjamin kualitas keterangan yang disiapkan. Pada tahun 2015, Sekretariat Jenderal DPR RI cq, Deputi Perundangundangan cq.Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang cq. Bagian Hukum telah menyusun Naskah Keterangan DPR RI yang dipergunakan oleh DPR c.q. Tim Kuasa DPR (Pimpinan dan/atau Anggota AKD yang membahas UU yang diuji Materiil dengan didampingi oleh Anggota Komisi III) dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis terhadap 59 (lima puluh sembilan) Perkara Permohonan Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Daftar register perkara dan pokok permohonan terlampir).

20

1.7

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi Yang Dipergunakan Dalam Proses Persidangan di Lingkungan Peradilan Umum, DPR RI, dan Setjen DPR RI

Target

8 Perkara

Realisasi

4 Perkara

U

50%

ntuk penanganan gugatan perdata dan TUN di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pimpinan DPR RI melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 342/PIMP/I/2014 – 2015 telah membentuk Tim Kuasa Hukum DPR dengan menunjuk Pejabat dan/atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang tugas dan fungsinya membidangi urusan hukum. Tim Kuasa Hukum DPR dimaksud, bertugas mewakili DPR dalam penanganan gugatan perdata dan TUN di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan menghadiri dan mengikuti persidangan di Pengadilan, melakukan mediasi, membuat eksepsi/jawaban, Duplik, penyampaian alat bukti, dan keterangan-keterangan lain terkait dengan pokok perkara, dan kesimpulan, serta bila diperlukan sampai pada tahap menyusun memori/kontra memori banding dan memori/kontra memori kasasi yang merupakan output Tim Kuasa Hukum DPR. Output dimaksud memberikan manfaat (outcome) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk membuat putusan sesuai dengan tuntutan DPR RI. Pada tahun 2015, Sekretariat Jenderal memperkirakan terdapat 8 perkara terkait gugatan perdata dan tata Usaha Negara di pengadilan, sedangkan realisasinya hanya 4 perkaya yang masuk diantaranya 3 perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 1 perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Padang. Tim Kuasa DPR RI telah berasil dalam penanganan Perkara dimaksud, dengan ditolaknya atau tidak dapat diterimannya Gugatan terhadap DPR RI sebagaimana tertuang dalam amar Putusan 4 Perkara dimaksud. Dengan demikian Tim Kuasa DPR RI telah berhasil membuktikan dihadapan Majelis Hakim bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan koridor-koridor hukum.

21

1.8

Dukungan Penyelenggaraan Pengaduan Perkara Etik Anggota DPR RI dan Penyempurnaan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan

Target

22 Perkara

Realisasi

16 Perkara

P

73 %

ada tahun 2015, Sekretariat Jenderal memperkirakan adanya pengaduan perkara etik Anggota DPR RI yang diterima oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebanyak 22 perkara. Oleh karenannya Sekretariat Jenderal menetapkan target pemberian dukungan administrasi dan tekhnis keahlian kepada Pimpian dan Anggota Majelis Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyelesaian 22 perkara dimaksud. Dukungan Administrasi menyangkut kegiatan registrasi perkara baik yang bersumber pada pengaduan maupun non-pengaduan, Pemyelenggaraan rapat-rapat MKD, Notulensi rapat, dan Notulensi persidangan MKD, sedangankan dukungan keahlian menyangkut kegiatan pengolahan data dan informasi yang terkait dengan pokok perkara. Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sebagaimana diuraikan diatas Sekretariat MKD telah menerima dan meregistrasi 47 perkara dan hal telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 47 perkara tersebut setelah dilakukan verifikasi administrasi, dan diputuskan 17 perkara tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat pengaduan sesuai dengan Tata Beracara MKD. Dalam hal ini berkas perkara yang telah diverifikasi dan diselidiki serta diputus oleh MKD adalah sebanyak 16 perkara. Sedangkan yang masih dalam proses verifikasi maupun penyelidikan oleh anggota MKD adalah sebanyak 14 perkara. Dengan demikian, untuk mendukung kelancaran tugas fungsi MKD dalam melakukan verifikasi, penyelidikan dan memutus perkara, Sekretariat Jenderal khususnya Bagian Sekretariat MKD telah memberikan dukungan teknis maupun administrative bagi terselenggaranya kegiatan rapat-rapat MKD. Selanjutnya untuk tahun anggaran berikutnya, dalam hal anggaran maupun ketersediaan sumber daya manusia, BagianSekretariat MKD merasa perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya guna meningkatkan kemampuan dalam pelayaan penerimaan perkara, dukungan data dan informasi terkait perkara maupun pelayanan kegiatan rapat-rapat MKD.

22

Sasaran 2.1

2



Target

100%

Realisasi

100 %

B

100%

erdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, definisi Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR. Rapat Paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat Paripurna DPR pengucapan sumpah/janji. Selain itu juda dilaksanakan rapat paripurna luar negeri yang merupakan rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diusulkan oleh Presiden, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, atau Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari 1 Fraksi. Pada tahun 2015, Bagian Persidangan Paripurna melaksanakan 39 kali rapat paripurna.

23

2.2

Presentase Risalah Rapat yang Digunakan oleh Anggota Dewan

Target

100%

Realisasi

100 %

100%

S

esuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, bahwa untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja, atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah rapat. Risalah rapat adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkap dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangni daftar hadir, dan undangan yang hadir. Sekretariat Jenderal melalui Bagian Risalah menghasilkan risalah seluruh rapat yang dilaksanakan oleh Komisi, Pansus dan Rapat Paripurna, yang memenuhi standar dan tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Tabel 3.2 Jumlah Risalah Rapat Tahun 2015

RISALAH RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN KOMISI NO. FUNGSI I II III IV V VI VII VIII IX 1 RISALAH LEGISLASI 20 17 15 76 6 3 4 53 12 2 RISALAH ANGGARAN 24 26 21 33 42 28 32 19 14 3 RISALAH PENGAWASAN 73 50 70 64 34 120 55 40 33 RISALAH RAPAT PARIPURNA JUMLAH 117 93 106 173 82 151 91 112 59

PAN JML X XI SUS 14 16 23 259 49 29 0 317 87 62 0 688 39 150 107 23 1,303

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2015 dari Komisi, Pansus dan Paripurna

24

Jumlah risalah rapat yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdapat peningkatan dibanding tahun 2014. Jumlah risalah rapat sesuai dengan jumlah kegiatan rapat, dimana tahun 2015 berjumlah 1.303 rapat, sedangkan tahun 2014 berjumlah 1.079 rapat. Namun, dibandingkan dengan tahun 2013, masih terdapat penurunan, dimana tahun 2013 sebanyak 1.571 kegiatan rapat. Perbandingan jumlah rapat dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Risalah Rapat Tahun 2013, 2014 dan 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2013, 2014 dan 2015 dari Komisi, Pansus dan Paripurna Output dari kegiatan pembuatan risalah rapat adalah tersedianya risalah rapat-rapat yang dilakukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan yang tepat waktu dan sesuai standar. Sedangkan outcome dari tersedianya risalah rapatrapat yaitu: a) Menjadi bahan masukan/pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan; b) Bahan penelitian para akademisi/masyarakat; c) Bahan pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.

25

2.3

Terselenggaranya Kegiatan Dukungan Kerja Sama antar Parlemen

Target

95%

Realisasi

82%

86%

D

irencanakan 49 kegiatan pengiriman delegasi DPR RI ke luar negeri dan 4 kegiatan penyelenggaraan Sidang Regional dan Internasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Pada tahun 2015, telah terealisasi 33 kegiatan. Hal ini dikarenakan dinamika politik di DPR RI, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat diambil keputusan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan oleh DPR RI dan akan dilaksanakan oleh Setjen DPR RI. Berikut merupakan daftar kegiatan tahun 2015. REALISASI KEGIATAN PENGIRIMAN DELEGASI DPR RI KE LUAR NEGERI DAN PENYELENGGARAAN SIDANG REGIONAL DAN INTERNASIONAL OLEH BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN TAHUN 2015 A.

PENYELENGGARAAN SIDANG 1.

2.

3.

Parliamentary Event on the 60th Commemoration of the Asian African Conference tanggal 23 April 2015 di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan 1 Deklarasi dan 1 Kesepakatan pembentukan Sekretariat Tetap Parliamentary Asia-Africa Conference. Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs tanggal 19 – 20 Agustus 2015 di Jakarta. Sidang ini menghasilkan 1 Report Meeting dan 5 Draf Resolusi yang kemudian disampaikan ke Sidang Pleno APA ke-8; The 6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) tanggal 5 – 8 Oktober 2015 di Yogyakarta. Konferensi ini menghasilkan 1 Deklarasi dan 1 Kesepakatan pembentukan Sekretariat Tetap GOPAC

26

B.

PENGIRIMAN DELEGASI KE SIDANG REGIONAL DAN INTERNASIONAL 1.

Sidang Tahunan ke-23 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8 - 17 Januari 2015 di Quito, Ekuador. Sidang ini menghasilkan Joint Communique dan 18 Resolusi termasuk 2 Resolusi usulan Indonesia.

2.

The 10th Session of the PUIC Conference and related meetings tanggal 16 - 23 Januari 2015 di Istanbul. Turki. Pertemuan tersebut menghasilkan 1 Deklarasi, 1 Final Communique, 53 Resolusi. Annual 2015 Session of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO), tanggal 16 - 17 Februari 2015 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. The 3rd OECD Parliamentary Days, tanggal 25 - 27 Februari 2015 di Paris, Prancis. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Seminar for Asia Pacific on Translating International Rights Commitment into National Realities: The Contribution of Parliament to the work of the UNHCR, tanggal 26 - 27 Februari 2015 di Manila, Filipina. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. The 59th Session of the CSW tanggal 9 - 13 Maret 2015 di New York, USA. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Parliamentary Meeting at the Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction tanggal 13 Maret 2015 di Sendai, Jepang. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Sidang APA Standing Committee on Political Affairs, tanggal 19-20 Maret 2015 di Ankara. Turkey. Sidang ini menghasilkan 4 Draf Resolusi

3.

4. 5.

6. 7.

8.

27

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

yang kemudian disampaikan pada Sidang Pleno APA ke-8 pada tanggal 7 – 12 Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja. The 132nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and related meetings tanggal 28 Maret - 2 April 2015, di Hanoi, Vietnam Pertemuan ini menghasilkan 3 Resolusi. Global Parliamentary Conference of the Parliamentary Network on the World Bank & International Monetary Fund (IMF) tanggal 12-13 April 2015, di Washington D.C, USA. Pertemuan tersebut menghasilkan 1 Report. ASEAN People's Forum, tanggal 25 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Forum ini menghasilkan Rekomendasi tentang civil society, salah satunya usulan dari Indonesia mengenai penguatan peran perempuan dalam menghadapi Komunitas Masyarakat ASEAN. ASEAN Leaders Meeting with the Representatives of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), tanggal 25-28 April 2015 di Malaysia. Sidang ini menghasilkan Summary Report dan Rekomendasi dari AIPA kepada Pimpinan Negara Anggota ASEAN tentang peningkatan hubungan Negara anggota ASEAN – AIPA untuk mewujudkan ASEAN Post-2015 Vision dan menciptakan Masyarakat ASEAN yang people-centered dan rules-based. Sidang Global Parliament of Young Parliamentary tanggal 25- 31 Mei 2015 di Jepang. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. The 12th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace tanggal 7 - 11 Juni 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang ini menghasilkan 1 Draf Resolusi yang kemudian disampaikan pada Sidang Umum AIPA ke-36 pada tanggal 6 – 12 September 2015 di Kualalumpur, Malaysia. Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-7, tanggal 26-30 Juli 2015 di Siam Reap, Kamboja. Sidang ini menghasilkan 9 Summary Country Report dan 1 Draf Resolusi tentang ASEAN Tourism; Promoting Nature Conservation and Developing Sustainable Tourism yang kemudian disampaikan pada Sidang Umum AIPA ke-36 pada tanggal 6 – 12 September 2015 di Kualalumpur, Malaysia. Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), tanggal 6-12 September 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang ini menghasilkan 7 Report Meeting dari setiap Committee (Committee on Political Matters, Committee on Economic Matters, Committee on Social Matters, Committee on Organizational Matters, Women Parliamentarians of AIPA, dan Committee on Joint Communique), 1

28

17.

18. 19.

20.

C.

Summary Report Sidang Umum AIPA ke-26, 1 Adopsi Draf Resolusi dari AIFOCOM, 10 Resolusi mengenai Isu-isu Regional dan 13 Resolusi Komisi Keorganisasian AIPA. Parliamentary Session within the Framework of the Annual WTO Public Forum and the 34th Session of the Streering Committee of the PCWTO tanggal 28 September - 3 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. IPU 133rd Assembly and Related Meetings tanggal 15 - 22 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menghasilkan 3 Resolusi. Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations on Climate Change Conference tanggal 3 – 7 Desember 2015 di Paris, Perancis. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Sidang Pleno ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) tanggal 7 - 12 Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja. Sidang ini menghasilkan 1 Report Meeting, 1 Deklarasi Phnom Penh dan 18 Resolusi.

PENGIRIMAN DELEGASI TEKNIS DAN BILATERAL 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

Kunjungan Teknis BKSAP ke Republik Ceko tanggal 24 – 30 Mei 2015. Hasil kunjungan ini akan dibentuk GKSB dengan Parlemen Ceko. Kunjungan Teknis BKSAP ke Meksiko tanggal 14 – 18 September 2015 Kunjungan Delegasi Sustainable Development Goals (SDGs) ke Meksiko tanggal 14 – 20 September 2015. Dalam kunjungan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Kunjungan Delegasi Sustainable Development Goals (SDGs) ke Hungaria tanggal 14 – 20 September 2015. Dalam kunjungan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Kunjungan Delegasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Thailand tanggal 17 – 20 November 2015. Dalam kunjungan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Kunjungan Delegasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Republik Rakyat Tiongkok tanggal 17 – 20 November 2015. Dalam kunjungan ini menghasilkan 1 Rekomendasi. Kunjungan Bilateral ke Italia tanggal 22 – 28 November 2015. Hasil kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen. Kunjungan Bilateral ke Lebanon tanggal 10 – 16 Desember 2015. Hasil kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen. Kunjungan Bilateral ke Republik Islam Iran tanggal 13 – 19 Desember 2015. Hasil kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen. Kunjungan Bilateral ke Austria tanggal 13 – 19 Desember. Hasil kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen.

29

2.4

Tindak Lanjut Permintaan Informasi PPID

Target


Realisasi


B

135 %

erdasarkan data permintaan informasi publik yang dikelola Sekretarat Jenderal melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan khususnya Bagian Hubungan Masyarakat, selama tahun 2015, jumlah permintaan informasi publik yang masuk ke DPR RI adalah sebanyak 363 permohonan. Dari total 363 permintaan yang masuk, sebanyak 297 permintaan dapat diselesaikan sedangkan 62 permintaan sedang dalam proses pengumpulan informasi dari unit-unit penyedia informasi di dalam Sekretariat Jenderal, dan 4 permintaan lainnya batal. Kinerja pelayanan publik selama tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel berikut: Grafik 3.2 KInerja Pelayanan Permintaan Informasi Publik Tahun 2015

Informasi Publik Dalam Proses 17%

Batal 1%

Selesai 82%

30

2.5

Persentase Tersedianya Fasilitas Penunjang Kegiatan Sosialisasi DPR RI dalam Membentuk Citra Positif di Masyarakat

Target

80%

Realisasi

80 %

U

100%

ntuk menunjang citra positif DPR RI, tugas Sekretariat Jenderal yaitu memberikan dukungan kehumasan dan pemberitaan yang makin gencar dan bersaing dengan pemberitaan dari media di luar. Oleh karena itu Biro Humas dan Pemberitaan melalui Bagian Humas, Bagian Pemberitaan, dan Bagian Protokol menyusun kegiatan-kegiatan yang secara perlahan dapat membentuk citra positif DPR RI di mata masyarakat Indonesia. Diantaranya meliputi kegiatan penerimaan instansi/sekolah ke DPR RI, sosialisasi melalui Gelar Budaya, penayangan dialog interaktif/talkshow, liputan TV Parlemen, Bocking Rubrik Media Cetak dan Elektronik dan lain sebagainya.

31

Persentase Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna, Rapat Komisi, dan Pansus RUU serta Kunjungan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai Standar dan Tepat Waktu

2.6 Target

100%

Realisasi

92%

92 %

S

esuai dengan acara jadwal rapat DPR RI, pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 yang diputuskan pada Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 2 Desember 2014, maka jumlah Masa Sidang pada Tahun 2015 sebanyak 165 hari kerja Sesuai dengan karakteristik rapat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, maka: 1. Rencana kegiatan fungsi legislasi dialokasikan ±50% dari waktu yang tersedia, sedangkan kegiatan fungsi anggaran dan pengawasan dialokasikan ±50% dari waktu yang tersedia. 2. Pelaksanaan setiap fungsi akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan setiap pelaksanaan fungsi Dewan tersebut. 3. Fokus kegiatan per sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk penetapan hari-hari rapat sesuai dengan Rapat konsultasi Pengganti Bamus tanggal 9 Oktober 2014 di sepakati penetapan hari-hari rapat DPR RI sebagai berikut: Hari Senin untuk Rapat Pimpinan dan Komisi-komisi Hari Selasa untuk Rapat Paripurna (apabila tidak ada Rapat Paripurna, maka dialokasikan untuk Rapat-rapat Komisi). Hari Rabu untuk Rapat Komisi-komisi dan Tim Hari Kamis siang dipergunakan untuk Rapat Badan dan Mahkamah Kehormatan, selanjutnya untuk pagi dan malam hari dipergunakan untuk Rapat Komisi. Hari Jumat dipergunakan untuk Rapat Fraksi-fraksi. Rapat Badan Anggaran dialokasikan pada hari Senin, Selasa (apabila tidak ada Rapat Paripurna, dan Kamis. Rapat Badan Legislasi dialokasikan pada hari Senin, Selasa (apabila tidak ada Rapat Paripurna) Rabu dan Kamis. Rapat Pansus RUU dialokasikan pada hari Rabu dan Kamis.

32

Namun untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015 diperhitungkan mulai hari Senin sampai dengan Rabu, mengingat hari Kamis dititikberatkan pada hari Badan dan hari Jumat merupakan hari Fraksi-fraksi. Sehingga, penentuan target kegiatan rapat di Masa Sidang di Komisikomisi dan Paripurna pada tahun 2015 sebagai berikut:  Komisi I s/d XI = 11 (komisi) x 126 (hari) x 1 kegiatan rapat = 1386 kegiatan rapat  Rapat Paripurna (sesuai Keputusan Rapat Bamus) = 35 kegiatan rapat  Total Target Kegiatan Rapat =1421 kegiatan rapat Pada realisasinya, keputusan akan terselenggaranya rapat dan kunjungan kerja merupakan keputusan DPR RI. Sehingga sebagai sistem pendukung Sekretariat Jenderal selalu memberikan dukungan terhadap perubahan kebijakan. Realisasi terhadap target tersebut dilaksanakan melalui dukungan terhadap seluruh kegiatan rapat-rapat yang diputuskan/dijadualkan oleh Komisi, Pansus dan Paripurna sehingga dapat terlaksana sesuai standar dan tepat waktu. Pencapaian indikator kinerja dapat terlihat dari pelayanan rapat-rapat komisi, panitia khusus dan Paripurna yang dilaksanakan pada tahun 2015 seperti tabel di bawah ini: Tabel 3.3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2014 dari Komisi, Pansus dan Paripurna

33

Dalam melakukan rapat di luar gedung (konsiyering), Sekretariat Komisi melakukan persiapan khusus untuk penginapan di hotel, baik dalam dan luar kota, paket meeting serta honor kegiatan. Dibandingkan jumlah rapat yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah kegiatan rapat, dimana tahun 2015 berjumlah 1.303 kegiatan rapat, sedangkan tahun 2014 berjumlah 1.079 kegiatan rapat. Namun, dibangingkan dengan tahun 2013, masih terdapat penurunan, dimana tahun 2013 sebanyak 1.571 kegiatan rapat. Perbandingan jumlah rapat dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Rapat Tahun 2013, 2014 dan 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2013, 2014 dan 2015 dari Komisi, Pansus dan Paripurna Dibandingkan tahun 2014, jumlah kegiatan rapat mengalami peningkatan karena pada tahun 2014 merupakan tahun transisi sehingga jumlah rapat lebih sedikit. Sedangkan di tahun 2015, jumlah kegiatan rapat meningkat karena Alat Kelengkapan DPR RI telah optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2013, Alat Kelengkapan DPR RI masih dapat lebih dioptimalkan. Semua kegiatan rapat-rapat dapat dilaksanakan oleh Biro Persidangan sesuai standar dan tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Waktu pelaksanaan rapat DPRRI adalah: a) pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan

34

b) c) d)

pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja. penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan. semua jenis rapat DPR RI dilakukan di Gedung DPR RI dan Penyimpangan dari tempat rapat hanya dapat dilakukan atas persetujuanpimpinan DPR RI.

2.7

Terselenggaranya Kegiatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral antar Parlemen serta Kegiatan ASGP yang Akurat dan Tepat Waktu

Target

Realisasi

35 Dokumen

86%

30 Dokumen

K

egiatan dukungan terhadap Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI terbagi dalam 3 jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 Bagian di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen, yaitu kerja sama internasional, kerja sama organisasi regional, dan kerja sama bilateral. Pada tahun 2015, khususnya dalam hal kerja sama bilateral mengalami kendala yaitu adanya perpecahan di DPR RI antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengakibatkan tidak adanya keputusan dalam penentuan desk kerja sama bilateral. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa hal khususnya dalam kerja sama bilateral menjadi tidak terealisasi.

35

Sasaran 3.1

3



Target

WTP

Realisasi

100%

WTP

L

aporan Keuangan merupakan wujud dari pada Akuntabilitas Keuangan Negara yang dilaksanakan secara transparan sesuai prinsip-prinsip good governance. Laporan Keuangan sangat penting peranannya karena memuat informasi keuangan yang dipakai sebagai pengambilan kebijakan. Sebagai bentuk tercapainya sasaran atas program yang dilaksanakan oleh Setjen dalam pengelolaan keuangan DPR RI yang Akuntabel, Setjen DPR RI telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terhadap Laporan Keuangan sebanyak 5 kali yaitu untuk laporan keuangan tahun anggaran 2010- 2014. Untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2014, Opini WTP dari BPK diterima pada bulan Oktober Tahun 2015 di Kementerian Keuangan RI. Pada Tahun 2015 terjadi transformasi dalam Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara dan Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dampak perubahan tersebut adalah, adanya perubahan basis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah, dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang kemudian dipertegas kembali pada PP no. 71 th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, terdapat perubahan besar atas sistem dan proses pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Negara.

36

Perubahan basis akuntansi yang terjadi, mengakibatkan adanya penambahan jumlah laporan yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan rincian perubahan sebagai berikut: Basis Kas Menuju Akrual

Basis Akrual

1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Laporan Realisasi Pendapatan

Anggaran

c. Laporan Realisasi Pendapatan

Anggaran

b. Laporan Belanja

Anggaran

d. Laporan Belanja

Anggaran

Realisasi

Realisasi

2. Neraca

2. Laporan Operasional

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Neraca 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Adanya penambahan laporan keuangan tersebut, semakin meningkatkan usaha Sekretariat Jenderal DPR RI guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun Anggaran 2015 yang hingga saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK. Agar tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, maka telah dilakukan langkah langkah pencapaian atas area area yang menjadi penilaian oleh BPK, yang meliputi: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Atas poin poin penilaian tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan langkah langkah sebagai berikut: 1. Atas Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah a. Sekretariat Jenderal telah mengangkat Duta Akrual b. Perbaikan atas Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan dan Aset Tetap Menyiapkan kebijakan dan aturan dalam rangka internalisasi aturan aturan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan terkait perubahan basis akuntansi.

37

-

2.

3.

Melakukan sosialisasi atas perubahan pengelolaan persediaan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual kepada seluruh unit pengelolaan persediaan Melakukan bimtek penggunaan aplikasi persediaan dan aset tetap berbasis akrual Melakukan perbaikan atas kemungkinan kesalahan akun, termasuk melakukan revisi anggaran dan ralat atas dokumen penagihan. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Penetapan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Sekretariat Jenderal DPR RI telah meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan reviu atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2015 Pengembangan berbagai aplikasi mandiri dalam pelaksanaan anggaran. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Peningkatan Komitmen oleh para PPK/ pengelola kegiatan agar pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta berjalan dengan baik Penetapan Rencana Umum Pengadaan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi rencana Pengadaan Penggunaan Aplikasi e-Proccurement Pengembangan berbagai aplikasi mandiri dalam pelaksanaan anggaran.

Atas langkah langkah yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tahun 2015 telah memperoleh: 1. Penghargaan Satker Terbaik untuk Satker Sekretariat Jenderal dalam penyampaian data kontrak dan data supplier dari KPPN Jakarta VII 2. Penghargaan Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015 3. Penghargaan atas Kesesuaian Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran untuk Satker Setjen dan Satker Dewan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

38

3.2


Target

100%

Realisasi

100%

100 %

S

esuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 75 ayat (1) bahwa DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya agar penyusunan program dan kegiatan DPR RI dapat lebih terarah, maka Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan Pimpinan DPR, yang selanjutnya disampaikan kepada Alat Kelengkapan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Pelaksanaan pengelolaan anggaran DPR RI disusun setiap tahun melalui pembahasan antara BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI berupa dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI. AKUPA DPR RI Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: 003/BURT/R.PLENO/MS II/I/2015. AKUPA DPR RI Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimulainya aktivitas dan kegiatan DPR RI Periode 2014-2019. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang memadai, sehingga tugas konstitusional Dewan dapat berjalan lancar. AKUPA Tahun 2015, selanjutnya menjadi panduan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) dalam menyusun program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk tahun 2015. AKUPA DPR RI Tahun 2015 dapat memberikan arah dan kebijakan yang lebih jelas sehingga perencanaan kegiatan mampu diimplementasikan serta direalisasikan sesuai target (100%). DPR RI merupakan lembaga politis yang sangat dinamis, maka dalam realisasi pelaksanaannya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal dapat melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan tetap

39

memperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja. Dalam penetapan target perencanaan anggaran, seluruh program/kegiatan/output/sub output dan komponen yang tertuang dalam anggaran DPR RI tahun 2015 sudah mengacu kepada AKUPA (100%) dan pencapaian realisasi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran dapat akuntabel dan memenuhi prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

3.3


Target

100%

Realisasi

100 %

100%

R

encana Startegis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019 berperan sebagai pedoman antara untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI. Penyusunan Renstra DPR RI 2015 -2019 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan dijadikan sebagai landasan operasional Renstra DPR RI, yaitu sebagai arah operasional bagi produk-produk yang dihasilkan dari fungsi-fungsi DPR dan arah operasional bagi pembangunan DPR RI sebagai sebuah lembaga. Sebagai bagian dari misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kukuh, ditetapkan misi DPR untuk: 1. Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; 2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Renstra DPR RI Tahun 2015-2019 telah dilengkapi dengan agenda penguatan kelembagaan menyeluruh baik pembangunan fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Grand Design Kelembagaan DPR RI yang berkesinambungan dengan periode perencanaan ke depan. Selanjutnya rumusan Renstra DPR RI diperjelas dengan 30 Arah Kebijakan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana

40

terlampir yang telah ditindaklanjuti Sekretariat Jenderal melalui pembentukan kebijakan- kebijakan berupa Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sasaran 4.1

4

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI

Tersedianya administrasi sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

Target

85%

Realisasi

85 %

100%

Target indikator tersedianya Administrasi sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal khususnya Biro Umum pada tahun 2015 sebesar 85 %. Kegiatan ini berupa pembinaan dan koordinasi di lingkungan Biro Umum dalam hal Layanan Pengadaan, antara lain kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai dan petugas protokol, pengadaan pakaian kerja sopir/pesuruh/perawat/dokter/satpam, pengadaan operasional perkantoran, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan/inventaris kantor, dan pengadaan meubelair gedung DPR dan Setjen DPR RI. Dengan target tersebut dapat direalisasikan sebesar 85 %, sehingga capaian kinerja dari indikator Tersedianya administrasi sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dicapai sebesar 100% dalam arti bahwa semua kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

41

C. Akuntabilitas Keuangan Anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal meliputi Satker Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Satker Dewan. Berikut merupakan gambaran persandingan anggaran yang dikelola Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2015 sebagaimana terdapat dalam Grafik 3.. Grafik 3.4 Perbandingan Anggaran yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2012 – 2015

Rp3,766,105,172,0 00.00

Satker Dewan Satker Setjen

Rp1,984,510,939,0Rp2,168,358,213,0 Rp2,068,761,675,0 00.00 00.00 00.00

Rp1,425,563,516,0 Rp722,039,991,000 Rp730,211,213,000 00.00 .00 Rp819,388,509,000 .00 .00

2012

2013 2014 2015

Untuk Satker Dewan, anggaran yang tersedia digunakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPR RI melalui pengelolaan sekretariat alat kelengkapan DPR RI, selain itu juga berupa hak keuangan dan administrasi DPR, serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Sedangkan untuk Satker Setjen meliputi 2 program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan oleh 15 eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

42

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, perbandingan tingkat realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut: Grafik 3.5 Perbandingan Pagu danRealisasi Anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen Tahun 2014 dan Tahun 2015

Rp2,644,086,044,2 87 Rp2,068,761,675,0 00 Rp1,762,396,386,2 87

Rp819,388,509,00 0 Rp583,776,650,65

0

Rp1,425,563,516,0 00 Rp1,027,734,326,3 33

Rp376,610,517,20 0

Pagu Satker Dewan Realisasi Satker Dewan Pagu Satker Setjen Realisasi Satker Setjen

2014 2015

Pengelolaan anggaran satker Setjen Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Pengelolaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2015 ANGGARAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA Target

Rp. 705.408.051.405

Realisasi

Rp. 517.592.638.158

73 %

SATKER SETJEN TOTAL Target

Rp. 1.425.563.516.000 ANGGARAN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA

Realisasi Target

Rp. 720.155.464.595

Realisasi

Rp. 510.141.688.175

71 % 43

Rp. 1.027.734.326.333

72%

Anggaran terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran anggaran yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI. Sedangan untuk anggaran yang tidak terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran sisa anggaran satker Setjen yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut merupakan gambaran pengelolaan anggaran Satker Setjen berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Tabel 3.4 Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Capaian Satker Setjen berdasarkan Indikator Kinerja No 1.

2.



Indikator Kinerja

Pagu


5.999.527.000

Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD

1.970.425.405

1.555.839.221

79%

-

-

-


3.589.950.000

3.302.683.500

92 %


1.125.090.000

1.088.213.500

97 %

294.556.000

124.552.000

42 %

95.659.000

58.300.000

61 %


Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama antar parlemen Tindak lanjut permintaan informasi PPID

44

Realisasi

5.259.141.100

Capaian

88 %

No

3.

4.


Indikator Kinerja

Pagu

Realisasi

Capaian

Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat

230.258.664.000

191.721.434.340

83 %



320.787.111.000

209.027.700.377

65 %



141.287.069.000

105.454.774.120

75 %

Anggaran Satker Setjen tahun 2015 yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 142.296.038.000,00 dikarenakan beberapa hal salah satunya keputusan penundaan akan beberapa kegiatan oleh DPR dan Setjen DPR. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut diantaranya untuk pemasangan bandwith internet, uang duka, tunjangan kinerja pegawai, pegawai belanja transito, anggaran detail assessment Gedung Nusantara I untuk DED pekuatan balok Gedung Nusantara I, dan pekerjaan perpustakaan, museum, dan penambahan ruang kerja DPR RI.

45

Sedangkan untuk pengelolaan anggaran Satker Dewan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Gambar 3.2 Pengelolaan Anggaran Satker Dewan Tahun 2015 ANGGARAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA Target

Rp. 868.963.674.000

Realisasi

Rp. 453.372.107.091

52 %

SATKER DEWAN TOTAL Target Rp. 3.766.105.172.000

ANGGARAN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA

Realisasi Target

Rp. 2.897.141.498.000

Realisasi

Rp. 2.190.713.937.196

76 %

Rp. 2.644.086.044.287

Anggaran terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran anggaran satker Dewan yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan dukungan langsung kepada DPR RI sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI. Sedangan untuk anggaran yang tidak terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran sisa anggaran satker Dewan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagian besar anggaran tersebut berupa kegiatan hak keuangan dan administrasi DPR yang meliputi pengelolaan hak keuangan dan administrasi, komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi, pembinaan administrasi keanggotaan Dewan dan layanan perkantoran (gaji dan tunjangan). Walaupun pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal akan tetapi keputusan terkait pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh DPR RI. Sehingga terkait tingkat capaian kinerja dan anggaran untuk indikator kinerja dengan menggunakan satker Dewan, tugas Sekretariat Jenderal DPR RI hanya sebatas pada administrasi atas pelaksanaan kegiatan sesuai keputusan DPR RI dan pelaporan anggaran yang digunakan. Berikut merupakan gambaran pengelolaan anggaran Satker Dewan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

46

70%

Tabel 3.5 Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Capaian Satker Setjen berdasarkan Indikator Kinerja No 1.


IndikatorKinerja

Pagu

Realisasi

Capaian


19.968.193.000

10.138.397.350

51 %

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapatrapat Badan Legislasi

96.910.696.000

34.019.602.600

35 %

6.963.725.000

4.636908.100

67 %

12.995.932.000

10.820.356.650

83 %

Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR RI Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan

47

No 2.

3.


IndikatorKinerja

Pagu

Realisasi

Capaian


Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai standar dan tepat waktu

572.526.968.000

322.345.840.885

56 %

Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP yang akurat dan tepat waktu

129.013.410.000

52.386.457.306

41 %



30.584.750.000

19.024.544.200

62 %

Tindak lanjut penerapan rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2015 2019

Anggaran Satker Dewan tahun 2015 yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 258.704.343.000,00 dikarenakan keputusan penggunaan anggaran tersebut berada di tangan DPR. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut diantaranya untuk sisa uang muka kendaraan, sisa honorarium staf khusus, sisa kenaikan indeks tunjangan komunikasi, sisa kenaika indeks tunjangan kehormatan, sisa kenaikan indeks bantuan penunjang kegiatan dewan, sisa kenaikan indeks tunjangan listrik dan telelpon serta belum digunakannnya kegiatan Rumah Aspirasi.

48

4

Penutup

Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI Tahun 2015, dari 4 sasaran dan 19 indikator yang tercantum dalam Penetapan KInerja (PK) Sekjen DPR RI Tahun 2015 ini, terdapat 10 indikator yang mencapai target, bahkan 4 indikator diantaranya berhasil melebihi target, dan 5 indikator yang tidak mencapai target sebagaimana terdaftar pada tabel 5.1. Tabel 5.1 Daftar Indikator dan Pencapaiannya terhadap Target Pencapaian Indikator terhadap target Indikator melebihi target

Indikator Kinerja Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Tindak lanjut permintaan informasi PPID

Indikator sesuai target

Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2016 Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapat-rapat Badan Legislasi

49

Pencapaian Indikator terhadap target

Indikator Kinerja Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan paripurna yang prima dan tepat waktu Persentase risalah rapat yang digunakan oleh anggota Dewan Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terlaksananya pengelolan anggaran yang akuntabel yang didasarkan pada AKUPA Tindak lanjut penerapan rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2015 - 2019 Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

Indikator yang di bawah target

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR RI Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama antar parlemen Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai standar dan tepat waktu Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP yang akurat dan tepat waktu

50

Sedangkan persandingan capaian kinerja dan capaian anggaran dapat tergambarkan pada tabel 5.2. Tabel 5.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran

No 1.


Capaian Anggaran

IndikatorKinerja Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2016 Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapatrapat Badan Legislasi Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra Memori Banding,

51

Capaian Kinerja

88 %

175 %

79%

115%

-

100 %

51 %

100 %

35 %

100 %

131 % 67 % 50 %

No

2.



IndikatorKinerja serta Memori/Kontra Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR RI Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan paripurna yang prima dan tepat waktu Persentase risalah rapat yang digunakan oleh anggota Dewan Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama antar parlemen Tindak lanjut permintaan informasi PPID Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna,

52

Capaian Anggaran

Capaian Kinerja

83 %

73 %

92 %

100 %

97 %

100 %

42 %

86 %

61 %

135 %

83 %

100 %

56 %

92 %

No

3.

4.




IndikatorKinerja Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai standar dan tepat waktu Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP yang akurat dan tepat waktu Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terlaksananya pengelolan anggaran yang akuntabel yang didasarkan pada AKUPA Tindak lanjut penerapan rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2015 2019 Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

Capaian Anggaran

Capaian Kinerja

41 %

86 %

65 %

100 %

100 % 62 % 100 %

75 %

100 %

Dengan melihat persandingan capaian kinerja dan anggaran, dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan dapat dikatakan cukup efektif.

53

Lampiran

54

Lampiran 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Perkara Nomor : 47/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perkara Nomor : 54/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Perkara Nomor : 57/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perkara Nomor : 58/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Perkara Nomor : 67/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perkara Nomor : 68/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara Nomor : 72/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perkara Nomor : 80/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Perkara Nomor : 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . Perkara Nomor : 106/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perkara Nomor : 109/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan. Perkara Nomor : 112/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perkara Nomor : 138/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perkara Nomor : 139/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Perkara Nomor : 3/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Perkara Nomor : 4/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perkara Nomor : 5/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perkara Nomor : 6/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perkara Nomor : 7/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perkara Nomor : 8/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

55

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

37.

38. 39.

Perkara Nomor : 9/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perkara Nomor : 10/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Perkara Nomor : 11/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkara Nomor : 12/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Perkara Nomor : 13/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji. Perkara Nomor : 16/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Perkara Nomor : 19/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkara Nomor : 20/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perkara Nomor : 21/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Perkara Nomor : 22/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perkara Nomor : 23/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Nomor : 29/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Perkara Nomor : 30/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perkara Nomor : 31/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkara Nomor : 32/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perkara Nomor : 33/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 34/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 36/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perkara Nomor : 37/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

56

40.

41. 42.

43.

44.

45. 46.

47. 48.

49. 50. 51.

52. 53.

54. 55. 56.

Perkara Nomor : 38/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 40/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Nomor : 42/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 43/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Perkara Nomor : 46/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 47/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamian Sosial. Perkara Nomor : 49/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 50/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 52/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkara Nomor : 53/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Perkara Nomor : 56/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 59/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perkara Nomor : 60/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Nomor : 65/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perkara Nomor : 67/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perkara Nomor : 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

57

57. 58. 59.

Perkara Nomor : 72/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara Nomor : 75/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perkara Nomor : 80/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

58

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Recommend Documents