DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN SINGKAT RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. TANGGAL 30 MEI 2011 ---------------------------------------------------Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis rapat Hari/tanggal Pukul Tempat
: : : : : : :
Acara
:
Ketua Rapat Sekretaris Hadir
: : :
2010 – 2011. IV 8 (delapan). Rapat Pleno. Senin, 30 Mei 2011 15.50 WIB – 17.00 WIB Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1. Pengambilan keputusan atas Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ignatius Mulyono. Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi. 34 orang, ijin 4 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN
1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum & HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan laporan. II. POKOK PEMBAHASAN
A. Ketua Panja menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berjalan secara dinamis dan mendalam dengan didasari semangat kekeluargaan. 2. Beberapa substansi RUU yang mendapat perhatian dan pembahasan yang mendalam, yaitu: a. Dari 172 DIM (keseluruhan ada 288 DIM) yang diserahkan pembahasannya kepada Panja, 138 DIM yang bersifat substansial dibahas secara intensif oleh Panja, sedangkan 34 DIM yang menyangkut penyempurnaan redaksional dan teknis penyusunan kemudian dirumuskan dan disinkronisasikan lebih lanjut. b. Ada 7 permasalahan yang pembahasannya memerlukan waktu yang panjang dan sempat beberapa kali dipending dalam Rapat Panja, yaitu yang terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan pendidikan calon hakim konstitusi, persyaratan usia untuk dapat diangkat sebagai hakim konsitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada, Komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, usia pensiun hakim konstitusi, dan mekanisme penggantian hakim konstitusi. 3. Setelah dilakukan sinkronisasi antar materi muatan RUU ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam untuk menyempurnakan hasil pembahasan RUU, yaitu yang terkait dengan: a. Pasal 18 ayat (1a) yang menyebutkan bahwa ”calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung adalah Hakim Agung” diusulkan untuk dihapus supaya memberikan keleluasaan Mahkamah Agung dalam mengajukan calon hakim konstitusi. b. Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan “hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 65 tahun”, ketentuan ini diusulkan untuk dikembalikan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu tetap 67 tahun supaya tidak terlalu jauh dengan usia pensiun hakim agung yang 70 tahun.
c. Apabila disepakati nantinya usia pensiun hakim konstitusi menjadi 67 tahun tentunya perlu disesuaikan ketentuan usia calon hakim konstitusi paling tinggi menjadi 62 tahun. d. Pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “dalam hal diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang diuji, DPR atau Presiden dapat menyusun RUU yang baru sebagai pengganti norma-norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 paling lama 30 hari kerja sejak diterima Putusan”, ketentuan ini diusulkan dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan akan membelenggu DPR atau Presiden. e. Pasal 87 huruf c, yang menyebutkan bahwa “seluruh permohonan atau gugatan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi tetap diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 1 tahun” ketentuan sangat diperlukan untuk menjamin tidak ada kekosongan hokum bagi permohonan yang sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. f. Perlu ditambahkan 1 pasal dalam ketentuan penutup yang menegaskan bahwa “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang ini”. 4. Terhadap 6 hal yang perlu pendalaman kembali dalam rangka menyempurnakan hasil pembahasan, Panja menyerahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Kerja untuk dapat diputuskan. B. Fraksi-fraksi memberikan tanggapan/masukan sebagai berikut: 1. F-PDIP: Menilai pembahasan terhadap beberapa substansi permasalahan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih memerlukan waktu pendalaman untuk menyempurnakan rumusan substansi yang telah dirumuskan oleh Panja. F-PDIP belum dapat menyetujui hasil Pembahasan RUU yang dilakukan oleh Panja bersama Pemerintah untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tk. II.
2. F-PD: Terhadap beberapa substansi hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panja bersama Pemerintah masih memerlukan pendalaman kembali untuk lebih menyempurnakan rumusan ketentuan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang bMahkamah Konstitusi.
Terhadap beberapa substansi yang krusial diusulkan untuk dilakukan lobby antara Pimpinan Baleg, Kapoksi bersama Pemerintah. 3. F-PKS: Masih memerlukan waktu untuk membahas beberapa substansi yang mendasar dan pemahaman secara pendalaman. 4. F-PAN: Ada beberapa hal yang masih memerlukan pendalaman, misalnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada, pemberhentian hakim konstitusi yang perlu disinkronkan/harmoniskan dengan hakim agung (70 Tahun), masalah kode etik dan beberapa hal lainnya. 5. F-PG: ada beberapa hal yang masih memerlukan pendalam dalam merumuskan beberapa substansi dan perlu sinkronisasi dengan undang-undang lain. Penyempurnaan hasil pembahasan dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dan mengintensifkan lobby fraksi-fraksi. 6. F-PPP: Setelah mencermati laporan Ketua Panja, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih memerlukan pendalaman. 7. F-PKB: Perlu pendalaman lagi terhadap beberapa permasalahan tetapi tidak perlu waktu yang lama (kurang dari 2 minggu). 8. F-Gerindra: Perlu pendalaman kembali terhadap beberapa substansi dan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 9. F-Hanura: Perlu pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa hal yang krusial dalam RUU. C. Pendapat Menteri: pada prinsipnya menghargai laporan Panja dan ada 6 hal yang sudah disampaikan Panja, Pemerintah melihat ada beberapa hal yang menjadi prinsip-
prinsip dasar yang perlu dilakukan pendalaman dalam Rapat Kerja, sehingga pada akhirnya semua pihak dapat menerima. Untuk pendalaman waktunya mengalir karena undang-undang ini akan menguji akuntabilitas DPR dan Pemerintah, sehingga pendalaman dapat dilakukan secara lebih komprehensif mengingat Mahkamah Konstitusi posisinya sangat strategis sebagai penguji undang-undang dan penjaga konstitusi, peradilan politik. Sehingga perlu pendalaman supaya lebih komprehensif. III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui: 1. Pengambilan keputusan hasil pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pembicaraan Tingkat I ditunda untuk dilakukan pendalaman kembali terhadap beberapa substansi yang disampaikan Ketua Panja dan pendapat mini beberapa Fraksi. 2. Pembahasan terhadap beberapa substansi yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut akan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbatas Pimpinan Baleg, Kapoksi dengan Pemerintah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan tanggal 9 Juni 2011, sedangkan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2011. 3. Bahan pendalaman beberapa permasalahan dalam RUU dikirim paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbatas. Rapat ditutup pukul 17.00 WIB
Jakarta, 30 Mei 2011 A.N. KETUA RAPAT, SEKRETARIS RAPAT
DRS. DJAKA DWI WINARKO, MSi. NIP. 196507051991031003
