DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
* ** *** ** *
KOMISI IV DPR RI JAKARTA 2015
LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TANGGAL 23 S.D. 27 FEBRUARI 2015
A. DASAR KUNJUNGAN KERJA 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib: a. Pasal 58 ayat (3) huruf d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. b. Pasal 58 ayat (4): Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengadakan kunjungan kerja. 2. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 14 Januari 2015. 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Februari 2015. 4. Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 122/Pimp/II2014-2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja kelompok pada Reses Masa Persidangan II tahun Sidang 2014-2015.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja ini antara lain sebagai berikut : 1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat serta stake holder pertanian secara umum lainnya, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada Tahun Anggaran yang akan datang.
C. TIM KUNJUNGAN KERJA Susunan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: NO
NO ANGG.
1
A-419
IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI.
2
A-71
DRS. IBNU MULTAZAM
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A-163 A-153 A- 273 A-297 A- 391 A-355 A- 439 A-407 A-477 A- 56 A- 122 A-533 A-508 A-36
NAMA ANGGOTA
ONO SURONO, ST. H. YADI SRIMULYADI FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH. A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA DRS. H. ANDI NAWIR, MP. Hj. SRI WULAN, SE. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S. Sos. H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S. Sos. HAERUDDIN, S.Ag. Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP, MM. Hj. IRNA NARULITA, SE, MM. H. FADLY NURZAL, S.Ag. SULAEMAN L. HAMZAH
KETERANGAN KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PD WAKIL KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN ANGGOTA/F-PG ANGGOTA/F-PG ANGGOTA/F-PGERINDRA ANGGOTA/F-PGERINDRA ANGGOTA/F-PD ANGGOTA/F-PD ANGGOTA/F-PAN ANGGOTA/F-PKB ANGGOTA/F-PKS ANGGOTA/F-PPP ANGGOTA/F-PPP ANGGOTA/F-PNASDEM
D. GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 80 - 120 Lintang Selatan dan 1180 - 1250 Bujur Timur. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 248.718,10 Km2 terdiri dari daratan seluas 48.718,10 Km2 dan laut seluas ± 200.000 Km2. serta merupakan Provinsi kepulauan dengan gugusan pulau sebanyak 1.192 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, hanya 44 pulau yang dihuni dan 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama sedangkan 946 lainnya belum bernama. Potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.528.308 Ha dan berdasarka kelas kesesuaian lahan terdiri dari daerah dengan kecocokan tinggi (S1) seluas
202.810 Ha dan kecocokan sedang (S2) 4.78.930 Ha dan kecocokan terbatas (S3) 846.568 Ha. Potensi perkebunan sesuai Rencana Dasar pengembangan Wilayah perkebunan ( RDPWP) menacapai luas 888.931 Ha, dan lahan untuk padang pengembalaan mencapai sekitar 900.000 Ha lebih. Potensi lahan basah 284.103 Ha yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten/kota , dimana sebagian telah dikelola dan dibagi dalam berbagai daerah irigasi. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : (i) Kawasan pertanian tanaman pengandi seluruh kabupaten/kota, (ii) kawasan pertanian hortikultura diseluruh kabuapten/kota dan (iii) kawasan perkebunan terdiri atas : Kawasan perkebunan Kelapa, kopi,cengkeh, jambu mete,kemiri,dan perkebunan vanili. Berdasarkan data BPS mayoritas penduduk bermata pencaharian tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani,hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Perkembangan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proposional kawasan hutan produksi. Sebaran kewasan produksi mnurut jenisnyatersebar pada Kabupaten/Kota sebagai berikut: (i) Kawasan pruntukkan hutan produksi tetap dengan luas ± 258.845 Ha; (ii) Kawasan peruntukkan hutan produksi yang dapat dengan luas ± 206.747 Ha; (iii) Kawasan peruntukkan hutan produksi yang dapat dengan luas ± 103.889 Ha dan (iv) kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Luas kawasan hutan Nusa Tenggara Timur sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 sebesar 1.808.900 Ha. Perkembangan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ± 5.700 Km dan luas laut mencapai 15.141.773,10 Ha. Potensi yang mendukung sector perikanan adalah Hutan Mangrove seluas ± 51.854,83 Ha (11 Spesies), terumbu karang sebanyak ± 160 jenis dari 17 famili, 42.685 rumah tangga perikanan, 808 Desa/Kelurahan pantai, jumlah 1.105,438 jiwa penduduk pantai, 194,684 orang nelayan (± 9,9 % dari jumlah Penduduk Desa Pantai) (BPS, NTT Dalam Angka Tahun 2012). Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya dengan arah pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukkan perikana tangkap, perikana budidaya dan pengolahan ikan tesebar diseluruh Kabupaten/Kota, (ii) pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Suba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iii) pengembangan komuditas garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Kupang Tengah Utara, Kupang, lembata, dan Alor.
E. KEGIATAN SELAMA KUNJUNGAN KERJA 1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, beberapa hal penting hasil pemaparan Gubernur Provinsi NTT adalah sebagai berikut: a. Penduduk usia >15 tahun dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah menjadi penyebab utama IPM NTT di bawah rata-rata nasional. b. Pendapatan perkapita naik menjadi Rp. 13,62 juta, meningkatkan potensi swadaya masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan c. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2014, Pertanian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,05 persen, diikuti Pemerintahan sebesar 0,74 persen; dan Infokom sebesar 0,63. d. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin terutama di Pedesaan meningkatkan potensi swadaya masyarakat dalam mendukung Kemandirian Ekonomi rakyat. e. Masih ada potensi sumber pangan baru melalui optimalisasi potensi lahan sawah dengan meningkatkan prasarana irigasi dan peningkatan frekwensi tanam. Lahan sementara tidak diusahakan seluas 793,228 Ha (22,49 %) yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Ketahanan pangan. Potensi sawah baru yg dapat dikembangkan 130.793 ha. f. Ada 14.614 Kelompok Desa Mandiri ‘Anggur Merah’ Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi NTT.
sebagai Mitra
g. Optimalisasi pengembangan ternak sapi melalui dukungan ntt sebagai daerah pendukung swasembada daging nasional. Padang penggembalaan peternakan sapi, kuda, kerbau dan kambing 832.228 Ha. Hasil sensus 2013 jumlah sapi dan kerbau sekitar 950.000 ekor. h. Mendukung ketahahan pangan melalui sumberdaya perikanan: - Potensi perikanan tangkap sekitar 365,1 metrik ton/tahun pada areal laut seluas 200.000 Km2. - Potenis Budidaya Laut budidaya laut sekitar 5.150 Ha, - Potensi Budidaya Tambak 35.455 Ha - Potensi hutan mangrove sekitar 50.000 Ha cocok untuk berkembangnya ikan dan udang - Petetensi pengembangan udang vaname pada wilayah pesisir. i. Luas kawasan hutan 1.808.990 Ha atau 38,20 % dari luas daratan, dengan komposisi menurut fungsi: - Hutan Konservasi : 350.330 Ha - Cagar Alam : 66.650 Ha - Suaka Margasatwa : 8.920 Ha - Taman Wisata Alam : 159.155 Ha - Taman Nasional : 59.060 Ha - Hutan Bakau : 40.695 Ha - Taman Buru : 5.850 Ha - Hutan Lindung : 731.220 Ha - Hutan Produksi : 727.440 Ha
Khusus untuk jenis tanaman unggulan setempat, hasil Inventarisasi tanaman cendana tahun 2010 dan 2011 di Pulau Timor dan Pulau Rote, masih terdapat tanaman cedana sebanyak 38.480 pohon dan saat ini terus dikembangkan melalui program di BPDAS Benain Noelmina NTT. 2. Kunjungan ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kupang didampingi Kepala BPSDM Kementerian KKP. 3. Menuju Kabupaten Manggarai Barat. Meninjau Taman Nasional Pulau Komodo, didampingi Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Meninjau ketersediaan pupuk dan distribusinya di gudang pupuk PT. Petrokimia, juga melihat ketersedian pupuk di tingkat pengecer di Kota Labuan Bajo. 5. Pertemuan dengan Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo. 6. Kunjungan ke kelompok tani Kembang Lemes di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. 7. Pertemuan dengan BULOG dan PT. Sang Hyang Seri di gudang GBB Batu Cermin, Labuan Bajo. 8. Kunjungan ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kupang. Kepala BPSDMKP memaparkan beberapa hal sebagai berikut : a. Pendidikan vokasi KP penjuru penghasil SDM KP kompeten untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) di Indonesia tersebar di beberapa kota yaitu : Ladong Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Waiheru dan Sorong. Sementara untuk Politeknik KP ada di Sidoarjo, Bitung dan Sorong, dan segera dibangun di Kupang. Satu STP terdapat di Jakarta. b. Pendidikan penjuru vokasi dengan kurikulum 60% practices dan 40% theory. Boarding school di 17 campuses dengan siswa 40% anak pelaku utama. c. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi dan paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sesuai dengan PP No 17 tahun 2012 pasal 79 ayat 3 : - Landasan kepribadian - Penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau olah raga. - Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. - Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya. d. Serapan lulusan SUPMN Kupang, 93,75% di industri/bisnis perikanan, sisanya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. e. Pembangunan Politeknik KP di Kupang dimulai pada tahun 2015. 9. Meninjau Taman Nasional Pulau Komodo, didampingi Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional Komodo sebagai Destinasi Ekowisata Kelas Dunia, dengan data geografis sebagai berikut :
Luas : 173.300 ha Marine : 114.801 ha Daratan : 58.499 ha Pulau Komodo : 31.159 ha Pulau Rinca : 20.478 ha Pulau Padar : 1.409 ha Pulau Gili Motang : 948 ha Pulau Nusa Kode : 733 ha Pulau-Pulau kecil lainnya: 273 ha Keunikan TN Komodo adalah Kombinasi antara ekosistem perairan dan daratan dengan keindahan alam yang sangat spektakuler. Terletak di garis Wallace, zona transisi antara benua Australia dan Asia dan jantung Coral Triangle. Predikat yang disandang TN Komodo : - Ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO tahun 1977; - Ditetapkan sebagai Warisan Alam Dunia oleh UNESCO tahun 1991; - Penetapan biawak komodo sebagai Satwa Nasional oleh Presiden RI tahun 1992; - The Real Wonder of The World (The Real WOW!) pada tahun 2011; - The New 7 Wonders of Nature pada tahun 2012. Komodo merupakan top predator, carnivor dan scavenger, cannibal, endemic, diurnal, arboreal saat baru menetas sampai remaja, terrestrial saat dewasa. Distribusi : Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gilimotang, dan Pulau Nusakode. Estimasi populasi komodo saat ini 5.971 ekor terdistribusi di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Nusa Kode dan Gili Motang. Berdasarkan penelitian Azrowini (2011), diperoleh data : a. Nilai ekonomi rekreasi TN Komodo : Rp. 3.271.428.571.429,- (Rp. 3,2 trilyun) dengan menggunakan Travel Cost Method (TCM). b. Rerata pengunjung ke TN Komodo akan menghabiskan: Rp. 3.541.284,- per orang selama kunjungan. Kunjungan wisatawan di TN Komodo menimbulkan multiplier effect terhadap usaha transportasi, penginapan, restoran, distributor barang dan bahan makanan, toko pengecer, serta usaha kerajinan tangan di Kabupaten Manggarai Barat. 10. Meninjau ketersediaan pupuk dan distribusinya di gudang pupuk PT. Petrokimia, juga melihat ketersedian pupuk di tingkat pengecer di Kota Labuan Bajo. Total alokasi pupuk semua jenis di NTT tahun 2015 adalah 47.960 ton, alokasi untuk bulan Januari 2015 sebesar 4.093 ton dan terealisasi 5.785 ton. Laporan stok gudang lini III Labuan Bajo I dan II, Manggarai Barat, pupuk : ZA 209,30 ton, Phonska 88,30 ton, SP36 47 ton, Petroganik 289,36 ton. Gudang lini III Petrokimia Gersik memiliki kapasitas 1.500 ton. Tim Komisi IV juga sempat mengunjungi pengecer pupuk di Kelurahan Way Kelambu, Kec Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat. 11. Pertemuan dengan Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.
Pemaparan Bupati Manggarai Barat, menyampaikan potensi alam Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut : a. Terletak di bagian barat daratan pulau Flores dengan luas wilayah 9.450.00 km2, yang terdiri dari : luas daratan (2.947,50 km2) dan luas lautan (6.502,50 km2) b. Kabupaten Manggarai Barat memiliki : 21 Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang sudah dikelola, 50 DTW belum dikelola dan 20 Situs Purbakala. c. Potensi kelautan: - 23 jenis mangrove - 70 jenis bunga karang - 385 jenis karang - Lebih dari 1000 jenis ikan - Jalur migrasi ikan : paus, pari, lumba-lumba dan duyung - Wisata Bahari sangat cocok untuk Surfing, snorkling, diving dan memancing; - Lainnya, seperti budidaya mutiara dan rumput laut d. Pertanian : lahan sawah 131.393 ha, dan lahan bukan sawah 209.834 ha. Pada tahun 2014 tercapai surplus beras 43.738 ton, jagung surplus 2.901 ton dan kedelai surplus 487 ton. e. Populasi ternak 2014 : kerbau 21.093 ekor, sapi 15.837 ekor, kuda 439 ekor, babi 68.410 ekor, kambing 7.024 ekor, ayam 119.837 ekor, dan itik 655 ekor. 12. Kunjungan ke kelompok tani Kembang Lemes di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Kelompok tani Kembang Lemes di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat dibentuk tahun 2009. Pada tahun 2011 mendapatkan bantuan modal melalui dana APBN sebesar Rp.250 juta dan dibelikan 57 ekor sapi. Dan pada tahun 2014 berkembang menjadi 209 ekor sapi. Kelompok tani Kembang Lemes memberikan insentif kepada petani yang memiliki sapi/kerbau betina bunting sebesar Rp.750 ribu. Sehingga saat ini jumlah ternak mencapai 339 ekor. Sistem ternak masih tradisional, dilepas di padang rumput dengan kandang kolektif. 13. Pertemuan dengan BULOG dan PT. Sang Hyang Seri di gudang GBB Batu Cermin, Labuan Bajo. Perum BULOG Divre NTT merupakan Divre operasional yang membawahi 8 (delapan) Subdivre dan 2 (dua) Kansilog yang tesebar di seluruh wilayah Provinsi NTT dengan didukung 124 Personil. Masing-masing Subdivre/Kansilog memiliki 1 (satu) sampai 3 (tiga) wilayah kerja Kabupaten, sementara Divre NTT sendiri sebagai Divre operasional memiliki 5 (lima) wilayah kerja Kabupaten/Kota. Saat ini Perum BULOG Divre NTT memiliki 53 unit gudang dengan kapasitas sebanyak 50.850 ton yang tersebar di 24 lokasi. PT. Sang Hyang Seri: - Lahan sendiri di Sukamandi 3.150 ha. - Areal kerjasama dengan petani penangkar di seluruh Indonesia seluas 24.000 ha dengan sekitar 627 kelompok tani.
- Pabrik Pengolahan Benih dengan kapasitas terpasang 82.500 ton/tahun dan gudang kurang lebih 30.000 ton tersebar di 6 kantor Regional di 21 Kantor Cabang. - Breeding Center dan laboratorium benih dengan sertifikat ISO 9001 – 2008. - SDM 761 orang. - Memiliki Pabrik Pupupk Organik Granul (POG) dengan kapasitas produksi 18.000 ton/th di Pasuruan. F. HASIL KUNJUNGAN KERJA Hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut :
ke Provinsi Nusa Tenggara Timur
1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi IV DPR RI mendukung aspirasi dari Pemerintah Propinsi NTT untuk mengembangkan: a. Peningkatan kelembagaan dan pendamping: - Perkuatan Kelembagaan Pertanian: Gapoktan, Kelompok Tani, PPL/Pendamping & Pemerintah Desa - Integrasi potensi pusat dan daerah untuk efisensi dan efektifitas pembangunan b. Peningkatan daya dukung usaha : - Kepastian hukum kepemilikan lahan - Peningkatan Kualitas SDM Petani - Benih unggul dan mandiri Benih - Pelayanan Pupuk organik dan anorganik - Peralatan pengolahan lahan - Peralatan pembasmi hama c. Daya dukung sumber daya air: - Peningkatan mutu dan panjang jaringan daerah irigasi - Penyediaan embung-embung dan sumber pengairan lainnya - Pembangunan adaptasi iklim d. Peningkatan kualitas SDM dan teknologi pertanian : - Pelatihan petani dan pengembangan teknologi sesuai karakteristik lokasi - Mengoptimalkan produktivitas para petani sebagai pelaku utama pembangunan - Pembangunan usaha adaptif lingkungan e. Peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan: - Menjaga kesinamabungan daya dukung SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) dalam penyediaan SDM Kelautan dan Perikanan - Usulan Pusat pelatihan SDM Perikanan - Peningkatan pelatihan para nelayan - Peningkatan penyediaan sarana tangkap (Kapal ikan) - Pengembangan tambak untuk perikanan budidaya - Pengembangan usaha garam - Pengembangan udang Vaname
Tim Kunker Komisi IV DPR RI menambahkan bahwa Provinsi NTT harus memprioritaskan beberapa hal sebagai berikut : - Segera menyelesaikan masalah RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota. - Pembangunan sector peternakan dan garam secara terencana dan terukur. - Pembangunan sekolah kelautan perikanan dan kemaritiman termasuk politeknik perikanan yang tahun ini baru dibangun. - Pengembangan kembali tanaman cendana - Pengadaan dan pengoperasian kapal pengangkut ternak, juga kapal transportasi dan niaga dari NTT ke wilayah timur Indonesia. 2. Kunjungan ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kupang, pada kunjungan ke SUPM Kupang, Tim Kunker Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas hasil kerja BPSDM Kementerian KKP, dan meminta kepada KKP beberapa hal sebagai berikut : a. Mengembangkan SUPM dan Politeknik kelautan perikanan diseluruh Indonesia terutama di Propinsi-propinsi kepulauan di Indonesia. b. Melengkapi sarana prasarana untuk mendukung kegiatan di SUPM dan Politeknik kelautan perikanan. c. Membantu menyiapkan lapangan kerja terutama di tingkat local untuk menyerap lulusan dari SUPM dan Politeknik perikanan kelautan. d. Membantu mengembangkan hasil karya para pelajar SUPM dan Politeknik kelautan perikanan agar memberikan nilai tambah ekonomi yang bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat sekitar. 3. Meninjau Taman Nasional Pulau Komodo. Permasalahan yang dihadapi di dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo terutama dalam kegiatan ekowisata : a. Penggunaan bom atau bahan peledak oleh beberapa oknum nelayan untuk menangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistemnya. b. Penggunaan alat tangkap ikan yang kurang ramah lingkungan. c. Taman Nasional Komodo merupakan open acces area, sehingga memerlukan biaya pengelolaan (pengamanan kawasan) yang sangat mahal untuk operasional transportasi laut. d. Kendala pembiayaan yang terbatas di dalam pengelolaan untuk mewujudkan kegiatan ekowisata yang optimal. Pada kunjungan ke Taman Nasional Komodo, Tim Kunker Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa hal sebagai berikut : a. Mengalokasikan lahan cadangan untuk mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk dikawasan Taman Nasional Komodo. b. Melengkapi sarana prasarana wisata berstandart internasional mengingat TN Komodo sebagai tujuan destinasi ekowisata kelas dunia, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke TN Komodo. c. Menjaga dan mengembangkan kawasan konservasi TN Komodo sebagai warisan alam dunia dan The New 7 Wonders of Nature, dengan menambah anggaran kerja untuk kebutuhan operasional perlindungan kawasan taman nasional.
4. Meninjau ketersediaan pupuk dan distribusinya di gudang pupuk di Kota Labuan Bajo. Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau gudang pupuk dan warung pengecer pupuk di Kelurahan Way Kelambu, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo. Beberapa catatan masalah pupuk sebagai berikut : a. Meminta agar distribusi dan angkutan harus diantisipasi agar lancar dan tepat waktu mengingat NTT merupakan propinsi kepulauan dengan asesabilitas yang masih rendah. b. Meminta kepada produsen pupuk agar para penyalur/distributor pupuk sampai tingkat pengecer ditertibkan kembali dan diberikan bimbingan. Karena pengecer yang dikunjungi Tim Komisi IV DPR RI kedapatan tidak memiliki pegangan RDKK dan administrasinya tidak lengkap. c. Harus jadi perhatian Kementerian Pertanian masalah pupuk ini terutama di Kabupaten-Kabupaten yang merupakan lumbung pangan di NTT. 5. Pertemuan dengan Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo. Bupati Manggarai Barat menyampaikan beberapa usulan kepada Tim Kunker Komisi IV DPR RI sebagai berikut : Sektor pertanian : a. Penambahan luas areal persawahan melalui pencetakan sawah baru dari lahan tidur seluas 32.253 Ha; b. Penguatan kelembagaan petani; c. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan; d. Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi; e. Pengadaan ALSINTAN (mesin giling, hand tractor). Sektor peternakan : a. Pembangunan sarana ULIB (Unit Layanan Inseminasi Buatan); b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan; c. Perluasan Areal Peternakan seperti Hijauan Pakan Ternak, Embung, dll; d. Bantuan penguatan ternak sapi dan kerbau; e. Penambahan sarana dan prasarana RPH (Rumah Potong Hewan). Selain usulan Bupati manggarai Barat tersebut, Tim Kunker Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Pemerintah agar membantu pengembangan potensi sector ekowisata dan pengembangan budidaya mutiara dan rumput laut di Kabupaten manggarai Barat. 6. Kunjungan ke kelompok tani peternak sapi / kerbau. Tim Kunker Komisi IV DPR RI mengunjungi kelompok tani Kembang Lemes di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Dalam dialog dengan kelompok tani tersebut didapat informasi bahwa : Kelompok tani Kembang Lemes di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat dibentuk tahun 2009. Pada tahun 2011 mendapatkan bantuan modal melalui dana APBN sebesar Rp.250 juta dan dibelikan 57 ekor sapi. Dan pada tahun 2014 berkembang menjadi 209 ekor sapi. Kelompok tani Kembang Lemes memberikan insentif kepada petani yang memiliki sapi/kerbau betina bunting sebesar Rp.750 ribu. Sehingga saat ini jumlah ternak mencapai 339 ekor. Sistem ternak masih tradisional, dilepas di padang rumput dengan kandang kolektif.
Tim Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi positif atas keberhasilan usaha kelompok tani Kembeng Lemes, dan meminta kepada Kemeterian Pertanian dan Dinas Peternakan setempat untuk meningkatkan lagi bantuan ternak kepada kelompok tani tersebut, juga kepada kelompok tani lainnya di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu Tim Komisi IV DPR RI juga meminta kepada masyarakat agar mengembangkan jenis ternak lainnya seperti ayam lokal dan ayam petelur, bebek dan itik untuk memenuhi kebutuhan gizi pangan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pertemuan dengan BULOG dan PT. Sang Hyang Seri di gudang GBB Batu Cermin, Labuan Bajo. Saat ini Perum BULOG Divre NTT memiliki 53 unit gudang dengan kapasitas sebanyak 50.850 ton yang tersebar di 24 lokasi. Tim Kunker Komisi IV DPR RI meminta agar Divre Bulog NTT bisa menjaga kualitas dan ketersedian stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Propinsi NTT, kalo perlu ditambah lagi gudang-gudang beras Bulog di pulau-pulau terpencil di seluruh Propinsi NTT. Perlu diperhatikan masalah distribusi, terutama untuk Raskin, mengingat kendala musim, jarak dan lokasi yang sulit dibeberapa pulau di NTT. Untuk PT. Sang Hyang Seri (SHS), Tim Kunker Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar sistem atau pola bantuan benih kepada petani disempurnakan kembali agar lebih efektif mengingat benih ini memiliki masa kedaluarsa yang pendek waktunya. Kemudian sistem administrasi disederhanakan sehingga birokrasinya tidak terlalu panjang. Selanjutnya agar disesuaikan antara RDKK pupuk dengan benih agar sinkron dalam pelaksanaannya dilapangan. G. KESIMPULAN Hasil dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah meminta agar Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI baik itu berupa permintaan dan dukungan Tim Kunker Komisi IV DPR RI, usulan dan masukan dari aspirasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya yang terkait dengan bidang kerja Komisi IV DPR RI, dan meminta agar dimasukkan menjadi program kerja dan kebijakan Pemerintah pada penyusunan program kegiatan Tahun Anggaran 2016. Jakarta, Maret 2015 Ketua Tim, Ttd. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si. A-419
