DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tahun Sidang
2014-2015
Masa Persidangan
IV
Rapat Ke
28
Jenis Rapat
Rapat Paripurna
Sifat Rapat
Terbuka
Hari , Tanggal
Senin, 18 Mei 2015
Wa k t u
Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat
Ruang Rapat Paripurna - Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ketua Rapat
Dr. Agus Hermanto Didampingi 1. Drs. Setya Novanto, Ak. 2. Fadli Zon , S.S. , M.Sc 3. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan , MM 4. Fahri Hamzah
: Wakil Ketua DPR RI : Ketua DPR RI : Wakil Ketua DPR RI : Wakil Ketua DPR RI : Wakil Ketua DPR RI
A car a
Pidato Ketua DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015.
Sekretaris Rapat
Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Tatang Sutharsa, S.H. Deputi Bid. Persidangan dan KSAP 2. K. Johnson Rajagukguk, S.H. , M.Hum . Deputi Bidang Perundang-Undangan. 3. Drs. Helmizar Kepala Biro Persidangan 4. Dr. Dewi Barliana S, M.Psi. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan 5. Drs. Djaka Dwi Winarko , M.Si. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan 6. Ora . Mitra Anindyarina. Kepala Bagian Persidangan Paripurna
Hadir Anggota
367 Dari 555 orang Anggota
A. Pendahuluan
1. Rapat dibuka Pukul 10.55 WIB dipimpin Oleh Pimpinan OPR RI Dr. Agus Hermanto, dihadiri oleh 367 Orang dari 555 Orang Anggota OPR RI. 2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pad a hari ini adalah Pidato Ketua DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. 3. Rapat Paripurna menerima 2 (dua) pucuk surat yaitu: 1) Nomor R-27/Pres/04/2015 tertanggal 20 April 2015, Perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Outa Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Oubes LBBP) Bosnia dan Herzegovina untuk Republik Indonesia. 2) Nomor R-28/Pres/05/2015 tertanggal 7 Mei 2015, Perihal Permohonan Pertimbangan terkait amnesti dan abolisi untuk narapidana/tahanan politik Papua. Selanjutnya untuk kedua surat terse but sesuai dengan Peraturan OPR RI tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. B. Keputusan dan Kesimpulan
Ketua OPR RI membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. C. Penutup
Rapat ditutup Pukul 12.10 WIB Jakarta, 18 Mei 2015 KETUA RAPAT
Dr. AGUS HERMANTO
2
Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke - 28 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 Senin, 18 Mei 2015 Nama Ir. H. TEGUH lUWARNO, M.Si A-484/F-PAN/DAPIL: lATENG IX
HONING SANNY A-214/F-PDI PERlUANGAN DAPIL: NTTI
H. REFRIZAL A-89/F-PKS/DAPIL: SUMBAR II
Pernyataan Terima kasih Ketua, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pimpinan DPR serta seluruh Anggota DPR yang saya hormati, Ijinkan dalam kesempatan Paripurna pertama ini, saya mengambil moment ini untuk menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam terhadap persoalan kemanusiaan yang ada di depan mata kita, saat ini, hari-hari ini ribuan pengungsi rohingya terombang-ambing ditengah samudra dan sebagian diantaranya terdampar diwilayah kepulauan Indonesia. Apa yang ingin kami sampaikan etnis rohingya telah mengalami situasi diskriminasi sisti matis, mereka ada didalam ranah negeri Asean. Untuk itu kami Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong agar Parlemen Indonesia mengambil inisiatif lebih tegas, meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif diplomasi agar persoalan rohingya diselesaikan bersama-sama khususnya dalam semangat Asean. Dan Hal ini kami mahan dalam forum-forum Asean interparlementeri juga disampaikan tentang konsen kita yang amat besar. Untuk itu kita mendorong kepada Parlemen sebagaimana kita membangun kepedulian kepada persoalanpersoalan kemanusiaan kita ditanah air, kita meminta inisiatif yang sudah dilakukan oleh Pimpinan DPR ketika membantu persoalan Sinabung, kita juga bergerak untuk membantu kepada para Pengungsi Rohingya yang saat ini berada diperairan Indonesia. Mohon hal ini bisa menjadikan catatan kita bersama dan untuk ditindaklanjuti terima kasih Ketua . Berhubung nanti siang Pimpinan DPR akan bertemu dengan Presiden, ada hal prinsip yang saya dapatkan ketika reses di Dapil NTT I. Persoalan prinsip adalah kerisauan dari adik-adik SMA yang akan mengikuti test menjadi TNI atau Polri mereka sangat berkeberatan hubungan antara test keperawanan dan tanggungjawab mengurus dan mempertahankan negara republik Indonesia, Saya kira itu saja hal prinsip yang mung kin nanti bisa disampaikan kepada Saudara Presiden untuk kemudian bisa memperbaiki atau bisa merubah pendekatan yang selama ini menjadi polemik dimasyarakat terutama adik-adik putri yanq berkeinqinan untuk iadi TNI terima kasih Terima kasih Pak Ketua, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Pimpinan DPR RI dan Anggota
Tanggapan Ketua
,
Nama
RUHUT SITOMPUL, S.H A-399/F-PD/DAPIL: SUMUT I
Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, M.A A-191/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: lATIM II
Pernyataan Yang pertama, sebetulnya saya ingin pesan kepada Ketua DPR yang mau Rapat Konsultasi dengan Presiden, saya minta Presiden dengan Kabinetnya fokus pada program, jangan bikin kaeau-kaeau, sekarang PSSI sudah dibikin kaeau, agama bikin kacau juga, ini pesan kita kepada Bapak Presiden. Program-program sekarang belum jalan, KUR (Kredit Usaha Rakyat) sampai sekarang satu sen-pun belum berjalan, ini yang harus disampaikan oleh Ketua DPR kepada Presiden, ini dunia perbankan juga menjerit, masyarakat keeil juga menjerit sekarang, karena KUR belum berjala, saya itu yang perlu disampaikan kepada Presiden. Partai-partai sudah adu domba, PSSI sudah kaeau, agama dengan baeaan yang logat jawanya itu juga dikaeau kemarin oleh Bapak Presiden, terus sampaikan kepada Bapak Presiden, terima kasih . Terima kasih Pak Ketua, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, yang terpilih seeara aklamasi Periode 2015-2020 Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, kaitannya dengan Pengungsi Rohingya, Ketua, walaupun Ketua kita sudah keluar karena ada pertemuan nanti antara Pimpinan DPR dan Bapak Presiden, dimana saya rasa kita harus mendukung apa yang dikatakan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, kita harus mengingat kita negara mayoritas muslim terbesar didunia, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden, dimana ribuan masyarakat pengungsi terombangambing ditengah laut, tolong PMI, istimewa angkatan laut, menyelamatkan dulu nasib mereka karena ini masalah HAM, setelah mereka diselamatkan barulah kita pikirkan langkah-Iangkah berikutnya, tapi kita selamatkan mereka apapun, sahabat kita umat muslim yang mengungsi ini, jadi saya mohon Ketua ini akan dibawa kepada Bapak Presiden karena himbauan Ketua Umum kami Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono saya rasa perlu kita sikapi dan perlu kita teladani terima kasih Ketua. Yang ingin saya sampaikan, Saya merasa keeewa terhadap pidato pembukaan karena tidak memberi apresiasi kepada tahta sud vatikan yang telah memberi pengakuan secara resmi terhadap berdirinya negara Palestina, ini sangat perlu diapresiasikan karena menyangkut perjuangan bangsa Indonesia, Negara Indonesia setia membela negara Palestina tetapi paus fransiseus baru-baru ini telah mengakui Negara Palestina, kalau perlu Indonesia juga ikut mengakui negara Palestina yang telah ditentukan oleh paus vatikan tersebut, paus vatikan adalah Pimpinan Umat Khatolik sedunia yang perlu kita anggap sebagai kekuatan internasional untuk meningkat daya juang Negara Palestina merdeka, Yang kedua kalau bisa DPR mendesak atau mengusulkan ke Panglima TNI agar test keperawanan diganti dengan test lain, banyak hal untuk bisa dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai keimanan seseorang, antara lain bisa dilakukan test tertulis menqenai kebiasaan
2
Tanggapan Ketua
-
Nama
Ir. BAMBANG HARYO SUKARTONO A-364/F-P GERINDRA/DAPIL: JATIM I
Dr. FADHOLI A-13/F-P NasDem/DAPIL: JATENG I
MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T A-228/F-PDI PERJUANGAN/
Pernyataan agama sehari-hari agama dirumahnya, daripada melakukan test keperawanan yang kontroversial selama ini, lebih baik yang bersangkutan di test tertulis mengenai dasar-dasar agamanya masinq-masinq, ketimbanq test keperawanan terima kasih. Saya hanya menitipkan Pak, karena kemarin ada satu kebijakan dari pada Pemerintah yang akan menaikan BBM solar hanya demi untuk mempertahankan pertamina untuk untung, tetapi ini sangat menindas rakyat pak, jadi saya sangat mengharapkan karena kepentingan multiplayer efeknya yang sangat besar bila kenaikan BBM itu terutama adalah solar yang dipakai untuk kepentingan produksi di industri yang akhirnya akan membebani rakyat dan juga solar dipakai untuk transportasi publik super masal, jadi saya mohon untuk BBM solar yang akan berdampak sangat buruk dan menindas rakyat dan menyengsarakan rakyat tidak dilakukan oleh pemerintah dan jangan hanya mempertahankan salah satu BMN untuk tidak rugi padahal sebagian besar BMN kita adalah rugi, jadi saya mohon kepada Bapak Pimpinan untuk bisa menyampaikan kepada Presiden agar melakukan hal-hal yang pro kerakyatan, pro rakyat, terima kasih Bapak Pimpinan Assalamu'alaikum Wr.Wb. Bapak Pimpinan yang saya hormati, Yang pertama kami akan menyampaikan bahwa kita selama ini telah melakukan satu turun ke daerah atau dapil. Semuanya mengalami bahwa kita ini terlalu banyak sekali usulan-usulan masyarakat yang disampaikan oleh semua Anggota yang telah melakukan suatu reses, akan tetapi tentu ada suatu kesulitan bagaimana kita untuk bisa merealisasi untuk usulan-usulan tersebut. Oleh karena itu kami mohonkan dalam kesempatan yang bagus bahwa nanti akan ada suatu koordinasi dan konsilidasi antara Pimpinan dengan Bapak Presiden, ini tentu perlu dibicarakan ada satu spesies Anggota ini setidaknya bisa memberikan atau merealisasi daripada usulan-usulan yang ada dari daerah, karena terusterang bahwa usulan yang dari daerah itu lebih banyak pada kaitannya persoalan-persoalan bangunan fisik, Yang kedua kami sangat mendukung sekali dengan adanya Rapat Koordinasi Antara Pimpinan DPR dengan Bapak Presiden yang kaitannya dengan persoalan-persoalan kedepan, persoalan-persoalan bangsa, termasuk persoalan yang ada kaitannya dengan pilkada. Oleh karena itu saya yakin bahwa Pimpinan ini akan membawa netralitas daripada nama lembaga Anggota atau Lembaga DPR RI yang sangat baik ini, demikian usulan kami, dan harapan kami agar kewibawaan kita senantiasa bisa kita menjaga untuk bisa netralitas, dua hal ini yang saya sampaikan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pimpinan, Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada Pimpinan berdasarkan hasil reses
3
Tanggapan Ketua
Nama DAPIl: MALUKU
Pernyataan Yang pertama berkaitan dengan kasus benjima yang luput dari perhatian Pimpinan dan bahkan kami semua Anggota DPR RI, menyikapi situasi persoalan PT Pusaka Benjima Resources atau kita sebut PT PBR, dimana terindikasi kuat telah terjadi slavery atau perbudakan illegal fishing dan illegal oil yang melibatkan perusahaan-perusahaan multitrans nasional perikanan, maka kami sampaikan yang pertama adalah kami meminta dengan sangat untuk PT PBR segera ditutup atau dibekukan Pak Ketua, mengapa? Karena ini nyata-nyata sangat-sangat merugikan kepentingan daerah, yang pertama yang dapat kami sampaikan pula bahwa selama PT PBR beroperasi di daerah Benjima, saya berasal dari Aru dari wilayah Benjima ini sama sekali tidak ada dampak ekonomi apapun terhadap masyarakat yang ada di kabupaten kepulauan Aru, yang terjadi adalah kem iskinan terhadap masyarakat yang nyata-nyata berasal dari wilayah peri kanan, dimana beroperasi perusahaan dimaksud; Yang kedua Pimpinan, dapat kami sampaikan bahwa minggu kemarin 7 (tujuh) orang telah penangkapan secara resmi kerjasama dengan Polres setempat dan Polda Maluku. Dalam hal ini kami meminta sikap tegas Pimpinan untuk meminta BKPM dalam hal ini untuk segera mencabut ijin resmi PT PBR, mengapa? Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi juga oleh masyarakat Maluku, apa yang terjadi ini sangat menyayat seluruh hati batin dan marta bat kami masyarakat Maluku dan masyarakat Indonesia, bahwa ini jangan di reduksi persoalannya sekedar hanya terjadi trafficking atau rekruitmen tenaga kerja illegal, tetapi telah terjadi yang pertama adalah penipuan dan pembohongan besar-besaran terhadap seluruh ijin-ijin yang telah dikeluarka n terhadap kapal-kapal yang beroperasi, 80-an kapal lebih yang mendapatkan ijin, tetapi 200 lebih kapal yang melakukan seluruh eksplorasi secara illegal, yang kedua adalah ditemukan drum-drum solah BBM subsidi yang nyata-nyata dalam hal ini pasti ada main dengan sejumlah pihak-pihak, saya tidak tahu pihak mana Pak Ketua? tetapi mohon untuk ini disikapi secara serius, hari ini masyarakat Aru antri BBM, anti solar seluruh nelayan-nelayan antri solar, di seluruh SPBU-SPBU yang ada di Kepulauan Aru padahal kapalkapal yang ditangkap, drum-drum solar subsidi kedapatan diatas kapal terse but ini yang pertama, yang kedua meminta perhatian serius Pimpinan, penetapan pelaut dengan kurang lebih 20 sekian titik pelaut Maluku tidak masuk didalam pelaut tersebut ini sangat-sangat menyedihkan, padahal dari luas laut, panjang laut Maluku adalah yang terbesar di Indonesia, pelabuhan Maluku dijadikan feeder, hanya dijadikan sebagai pendistribusi ikan kepada Sulawesi, kepada Papua, dan wi layah-wilayah yang lain, Maluku dikeluarkan, padahal dari 6000 an kapal lebih yang beroperasi di Indonesia, 3000-an lebih kapal beroperasi di wilayah Laut Arafura, dan ini sungguh-su ngguh menyedihkan kami sebagai masyarakat Ma luku; Yang ketiga, janji dari Ketua DPR RI dalam pertemuan dengan Gubernur Maluku dan Jajaran DPRD Provinsi Maluku untuk mempercepat penetapan surat keputusan partisi fitting blok masala
4
Tanggapan Ketua
Nama
H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag A-84/F-PKS/DAPIL: ACEH I
Pernyataan 10%, kami memohon dengan sangat bahwa ini tidak less service saja, kami berharap pertemuan dengan Kementerian SDM dan Presiden untuk segera menyikapi persoalan ini sejak dari tahun 2008 kami mengurus ini Pak? Sangat disayangkan terjadi diskriminasi yang luar biasa, blok cepu diloloskan, blok tangguh Papua diloloskan, kenapa blok masala dari 2008 tidak diloloskan? Ada apa dibalik ini! UU Minerba kita, UU Migas kita rasa-rasanya telah terjadi diskriminasi yang begitu hebat, blok masela adalah blok yang terbesar didunia Pak? kami mohon supaya Maluku juga mendapat bagian dari apa yang didapatkan oleh UU Migas, hak 10% pengelolaan blok masela, saya kira itu tiga hal yang dapat saya sampaikan mewakili rakyat Maluku, mudahmudahan saat ini Pak, sejarah tidak melupakan Maluku sebagai satu dari delapan provinsi yang mendirikan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan tuhan memberkati kita semua untuk bekerja bagi rakyat kecil. sekian dan terima kasih. Terima kasih Ketua, Ketua Rapat Pimpinan DPR, Bapak, Ibu Anggota DPR yang saya hormati, Dalam Sidang Paripurna ini saya ingin menyampaikan persoalan yang terkait apa yang telah disampaikan oleh rekan terdahulu yaitu soal Pengungsi Etnis Rohingya dan Banglades dan ini saya sampaikan berdasarkan pengamatan dilapangan pada saat masa reses diwilayah Aceh dan sekitarnya. Ada sejumlah fakta yang ingin saya sampaikan tetapi hanya satu yang ingin saya sampaikan diantara beberapa fakta. Hari ini terdapat 1407 orang Pengungsi Rohingya dan Banglades yang saat ini ditempatkan dibeberapa wilayah di Aceh dan Sumatera Utara, diantaranya 584 orang diwilayah Aceh Utara, 677 di Aceh Timur, 50 orang di Aceh Tamiyang dan 96 orang di Langkat 5umatera Utara dan kemungkinan akan terus meningkat, seiring meningkatnya ekskalasi konflik di Myanmar. Karena itu Pimpinan DPR yang saya hormati, saya ingin memberikan rekomendasi atau menyarankan kepada DPR, Yang pertama DPR menurut saya perlu membentuk TIM untuk menilai kesiapan Pemerintah serta melakukan kajian secara mendalam mengenai manfaat kendala yang akan dihadapi oleh Indonesia apabila meratifikasi konvensi internasional 1151 dan protokol 1967 tentang Status Pengungsi, ketidakmampuan Indonesia untuk bergerak leluasa dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi dan pencari suaka serta lemahnya posisi tawar Indonesia terhadap intervensi pihak luar terhadap penanganan pengungsi ini mengakibatkan penanganan pengungsi di Indonesia tidak efektif dan memberikan tidak kepastian hukum terhadap pengungsi; Yang kedua adanya keterbatasan sarana dan prasarana Pemerintah untuk memberikan tempat singgah sementara, sembari menunggu hasil dan respons UNHCR terhadap para pengunggsi dan minimnya terhadap para pengungsi dan imigran ini tak jarang ini justru menimbulkan keresahan baru ditengah masyarakat, saya juga mengusulkan DPR perlu memanggil Pemerintah unt uk menyampaikan langkah dan strategi kemanusiaan dalam merespons nasibnya jumlah
5
Tanggapan Ketua
Nama
H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: lATIM II
Pernyataan pengungsi yang akan singgah ke Indonesia. Hal ini mengingat adanya tindakan kontra produktif yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, yang telah mencoba menolak kedatangan para Pengungsi Rohingya dan Banglades tersebut. Saya juga berharap DPR perlu segera melakukan langkah politik dengan pemerintah wilayah asal pengungsi segera mengakhiri konflik di wilayahnya dan mengembalikan hak warga negaranya menjadi pengungsi di Indonesia. Indonesia perlu secara konsisten dan bersikap tegas dalam upaya memenuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah di ratifikasi melalui sejumlah peraturan perundangundangan yang berlaku. Jadi Ketua DPR dan Pimpinan DPR yang saya hormati dalam hal ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa mendapat perhatian dari Pimpinan DPR saya juga pribadi, kita semuanya harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah melakukan tindakan kemanusiaan yang telah menyediakan tempat persinggahan sementara dan memberikan respon cepat terhadap penanganan medis dan pemenuhan kebutuhan para pengunggsi diwilayahnya. Demikian terima kasih Ketua, atas kesabaran mendengar apa yang saya sampaikan, billahittaufiqwalhidayah Wr.wb. Yang saya hormati Pimpinan DPR seluruh Anggota DPR RI dalam sidang paripurna ini, Assamualaikum Wr. WB. Salam sejahtera bagi kita semua, Setelah menyelesaikan masa reses saya mendapatkan beberapa masukan yang saya dapatkan langsung dalam proses serap aspirasi di masyarakat Pertama: berkaitan dengan dana penerima dana BLT dan penerima beras miskin dari Pemerintah banyak kesalahan-kesalahan akurasi data dalam melakukan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik jangan sampai kemudian niat baik Presiden, niat baik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini kemudian menjadi tidak tepat guna, menjadi tidak tepat sasaran kemudian terjadi hal-hal yang tidak mengena,sasaran sehingga program yang bertujuan baik tersebut menjadi tidak mengena karena kegagalan dalam melakukan pendataan. Perlu perbaikan yang langsung dikontrol oleh presiden mengenai siapa sebenarnya yang berhak menerima BLT siapa yang berhak menerima beras miskin karena Kepala desa-Kepala Desa hasil reses saya di Dapil Jawa Timur II di Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo bahwa pencari data yaitu yang melakukan va lidasi data tidak diajak bersama-sama oleh Badan Pusat Statistik sehingga Presiden perlu mengambil alih sendiri permasalahan ini, supaya masalah data rakyat miskin dan penerima BLT dan raskin ini menjadi tepat sasaran dan mengenai. Yang Kedua, hasil aspirasi saya dimasyarakat saya ingin mengingatkan kembali kepada sidang paripurna, ini adalah bahwa kita pernah mengumumkan di dalam paripurna ini mengenai tim mengenai dana aspirasi dan usulan yang ada di daerah pemilihan. Sampai saat ini DPR belum pernah membahas dan menindaklanjuti mengenai hal tersebut ini perlu saya ingatkan kembali bahwa ada amanat yang berat yang ada dipundak kita untuk memperjuangankan aspirasi dapil
6
Tanggapan Ketua
Nama
FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H A-273/F-PG/DAPIL: JATENG III
Pernyataan bagaimana mung kin kita sebagai memegang mandat rakyat begitu menyerap aspirasi diberi proposal oleh masyarakat diberi proposal oleh para pemilih kita, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan itu, karena apa, tidak ada saluran tidak ada mekanisme. Di DPR , bagaimana nanti mereka ini dalam bentuk proposal tersebut dapat dijalankan itu saja yang dapat saya laporkan di dalam paripurna ini saya akhiri. Wallahu Muwafiq IlIa Ikhwamit Thariq Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Baik terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . Pimpinan yang kami hormati, beserta Sidang Paripurna yang kami muliakan . Rasanya satu bulan kita telah melaksanakan tugas Reses sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pidato Pimpinan DPR pada waktu pembukaan tadi. Banyak persoalan-persoalan Pimpinan, yang tentunya terkait dengan hak-hak hidup masyarakat khususnya masyarakat petani dan nelayan kita, ini disebabkan akibat daripada Pemerintah yang kesan kami tidak kondusif didalam masalah menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Pertama Ketua, caruit marut terhadap masalah Ketahanan Pangan Nasional kita dimana kebutuhan pokok pangan kita ini sekarang sangat terganggu dengan adanya isu yang terkait masalah impormengimpor beras. Yang menarik adalah data dari BPS menunjukkan bahwa panen daripada tahun 2014 beras yang dihasilkan oleh produk petani sebanyak 40,4 juta ton, kebutuhan pangan nasional kita diperkirakan 35 juta ton artinya kalau kita bicara tentang data, artinya Indonesia telah melakukan surplus tetapi faktanya dilapangan Pemerintah memberikan kebajakankebijakan aneh bin ajaib, karena Negara yang sudah surplus maka Pemerintah mengeluarkan izin impor untuk beras-beras tertentu ini tentunya akan menimbulkan persoalan dan menambah beban kepada petani kita semakin menderita. Yang kedua Ketua yang paling iron is adalah dengan adanya statement saudar Presiden yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan impor ini menjadi ajang permainan dari pada spekulan dimana hasil daripada kunjungan reses yang kami lakukan di Jawa Tengah dan juga termasuk di Jawa Timur, ternyata ditemukan laporan dari masyarakat indikasi adanya perusahaanperusahaan swasta nasional yang telah melakukan aksi borong beras dalam rangka untuk ditimbun karena ada statement bahwa Pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada tahun ini. Tentunya ini nanti akan sangat mensengsarakan rakyat karena akhirnya beras yang menjadi satu komoditi yang sangat fundamental yang diatur dalam Ketentuan Konstitusi bahwa sandang, papan, pangan harus tersed ia oleh Negara ini menjadi permainan para spekulan, para tengkulak. Dan yang paling menarik adalah ada indikasi didalam perusahaan-perusahaan tersebut adalah pejabat dan mantan pejabat yang sekarang ini ada di Pemerintahan . Ini
7
Tanggapan Ketua
Nama
MELCHIAS MARKUS MEKENG A-299/F-PG/DAPIL: NTT I
Pernyataan tentunya sangat tidak terpuji. Oleh karena itu Pimpinan, agar pada waktu Rapat Konsultasi dengan Presiden hal-hal ini disampaikan, bagaimana sikap Pemerintah terhadap pembatasan mafia-mafia beras ini yang selalu t erjadi sepanjang masa. Dan yang kedua Pak Ketua, kami meminta kepada Pimpinan, menyampaikan kepada Presiden yang terkait sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akhir-akhir ini membuat satu statement yang justru membikin hiruk pikuk perpolitikan nasional kita dimana melalui twitternya menyampaikan bahwa ada pihak yang akan menyumbang sebesar dimana posisi agar Susi turun dari Jabatannya, ini tentunya statement-statement yang tidak perlu dilakukan seorang pejabat Pemerintah ka rena ini akan sangat mengganggu kinerja daripada Pemerintah, dan statement seperti ini hanya pencitraan belaka dan untuk menghindari adanya isu reshuffie. Harusnya sebagai pejabat pemerintah kalau sudah ada indikasi seseorang mau menyampaikan suap harusnya pejabat tersebut melaporkan kepada KPK, aparat penegak hukum untuk menangkapan siapa yang akan melakukan suap. Karena didepan hokum kita mempunyai derajat yang sama . Oleh karena itu Pimpinan, hal-hal seperti ini hendaknya saudara Susi, Menteri KKP tidak perlu membuat pencitraan terus menerus dalam rangka untuk mengelabui agar mereka tidak terkena reshuffie. Ini tentunyamenajdi perhatian. Yang lebih penting adalah bagaimana Menteri Susi harus melihat kenyataan dilapangan, nelayan-nelayan kita yang akhir-akhir ini tidak bisa melaut, mereka nasibnya tergantung dengan adanya peraturan menteri yang tidak ada ujung pangkalnya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadhan, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, bagaimana rakyat yang menderita dibawah ini tidak bisa bekerja akibat daripada Keputusan Menteri yang tidak ada ujung pangkalnya. Saya rasa beberapa poin ini Pimpinan agar disampaikan kepada Presiden supaya ada ketegasan Presiden untuk mengambil sikap karena pada dasarnya Presiden dipilih rakyat artinya bahwa pemerintahan ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh Karena itu kebijakan harus pro kepada rakyat bukan pro kepada kelompokkelompok tertentu. Demikian, terima kasih . Wassalamu'alaikum Wr'wb. Terima kasih Ketua. Para Wakil Ketua yang saya hormati serta para Anggota yang saya muliakan. Saya ingin menyampaikan beberapa persoalan yang saya temui pada saat reses di Dapil saya, di NTT. Pimpinan, kita sering membaca di Media massa, bahwa bangsa ini akan menghadapi rawan pangan, mulai dari beras, jagung, kedelai, dan lain-lain. Dan kita semua sudah paham itu karena bangsa ini selama ini mengimpor bahan-bahan dasar tersebut. Alasannya sangat jelas, lahan pertanian semakin berkurang. Pertumbuhan manusia sudah bertambah, yang saya sampaikan disini Pimpinan, di semua pertemuan yang saya lakukan di Dapil saya semua rakyat mengeluh tentang pupuk, pupuk yang bersubsidi disediakan Pemerintah setiap pembahasan anggaran
8
Tanggapan Ketua
Nama
Pernyataan saya meyakini bahwa anggaran untuk subsidi pupuk itu besar sekali, tetapi yang sampai di rakyat itu tidak ada. 5aya rasa ini masalah yang sangat serius yang harus dihadapi, diselesaikan oleh kita sebagai Anggota DPR bersama Pemerintah. 5aya tidak tahu usulan ini oleh Pimpinan akan disampaikan ke Komisi atau apa, tetapi saya berpikir kalau pupuk ini sudah masalah yang sangat serius dan strategis. 5aya berpikir bahwa ini harus kita angkat untuk menjadi sebuah pansus, Pansus Pupuk untuk membongkar semua mafia pupuk yang ada di bangsa ini. Karena setiap pembahasan anggaran, pembahasan pupuk ini sudah dianggarkan begitu besar tetapi faktanya yang sampai di rakyat ini tidak nyata dan ini ada permainan. Kita sduah tahu siapasiapa pemainnya, tetapi kita tidak pernah membongkar masalah ini. Jadi saya berharap kita menanggapi dengan serius masalah pupuk ini, kalau tidak saya akan menginisiasi sebuah Pansus Angket untuk membongkar masalah pupuk ini. Karena ini sudah menyentuh kepada masyarakat dilapisan yang paling bawah; Yang kedua, yang tadi juga telah disampaikan rekan-rekan sebelumnya, tentang masalah Raskin, BLT, BKH, itu selalu menjadi masalah di rakyat karena data-data yang disampaikan tidak tepat. Dan ini perlu disikapi dengan serius supaya tidak ada masalah di lapisan bahwa setiap ada pembagian hal-hal tersebut; Yang ketiga adalah masalah guru, guru ini kalau yang mendapatkan 51 mendapatkan sertifikasi, mendapatkan anggaran sertifikasi. Permasalahannya tidak semua orang di daerah terlebih didaerah pemilihan saya NIT yang bisa mendapatkan pendidikan 51 dengan berbagai macam alasan, tentunya masalah ekonomi yang mereka hadapi. Mungkin perlu dipikirkan oleh kita, bahwa mereka yang tidak mendapatkan sertifikasi, tetapi sudah bertugas sebagai guru, untuk mendidik anak-anak kita diatas 20 tahun mereka wajib mendapatkan penghargaan berupa penambahan biaya kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah masalah listrik Pimpinan, pada zaman Presiden 5usilo Bambang Yudhoyono kita mempunyai program 10.000 megawatt tetapi sampai sekarang tidak semua pembangunan listrik itu sudah selesai dan bahkan banyak yang menjadi masalah. 5ekarang kita membuat kembali suatu program 35.000 megawatt. Pimpinan, untuk sepuluh ribu megawatt saja APBN kita menanggung kurang lebih Rp.150 triliun sebagai penjamin, kalau 35.000 tidak tahu lagi angkanya berapa . 5aya berpikir sebelum 35.000 megawatt ini dilaksanakan, kita harus mengaudit dulu program 10.000 megawatt itu dulu supaya kita tidak terjadi pemborosan di APBN In!, Inl masalah sangat serius Pimpinan, karena waktu kami kunj ungan kerja di daerah Riau sana, ada satu pembangkit yang tidak selesai, anggaran sudah dikucurkan begitu besar, dan ini masih banyak permasalahan di pembangkitpembangkit yang lain. Kita perlu selesaikan ini Pimpinan karena ini menyedot anggaran yang paling besar di APBN kita. Ini saja yang ingin saya sampaikan, sekian dan terima
9
Tanggapan Ketua
Nama ROBERTH ROUW A-396/F-P GERINDRA/DAPIL: PAPUA
Pernyataan
Tanggapan Ketua
kasih. Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua, yang saya hormati pimpinan dan seluruh Anggota Dewan. Kami baru saja selesai reses ke daerah kami, daerah kami sangat luas dan daerahnya sangat majemuk dan sangat sulit karena ada daerah pantai dan gunung. Hasil daerah kami dari masyarakat dan pemerintah daerah ada beberapa kebijakan pemerintah yang cukup baik menurut kami tetapi tidak tepat pada tempatnya yaitu dana APBN P yang turun ke Papua melalui Dana Alokasi Khusus itu ada beberapa tempat di daerah kami yang tidak tepat sasaran itu ada di empat-empat yang tidak mung kin dibuatkan irigasi di situ untuk penanaman padi, tetapi dialokasikan dananya disana, maka pemerintah daerah tidak mungkin bisa mempergunakan dana itu. Melalui forum ini saya ingin sampaikan kepada Ketua karena nanti akan melakukan konsultasi dengan bapak Presiden dan jajaran, saya membawa datanya, untuk mohon bisa di relokasi lagi atau dirubah peruntukannya karena tidak mung kin dia membangun irigasi disitu karena lahan belum ada dan daerahnya pegunungan itu daerah baru daerah torikala, Yalimo, Membrano Tengah, Membrano Raya itu daerah yang sangat susah dan belum ada dan tidak mung kin dibangun irigasi disitu ini yang ingin saya sampaikan. Dan akan saya sampaikan permohonan pemerintah daerah. Kemudian yang berikut mohon juga untuk menyampaikan kepada pemerintah agar sosialisasi mengenai dana bantuan desa, di daerah terpencil itu masyarakat desanya belum mengerti dan belum tahu apa dana ini bisa sampai ke mereka kapan. Jadi mohon para pimpinan untuk bisa berkonsultasi dengan bapak Presiden . saya apresiasi bahwa bapak Presiden datang ke Papua kemarin, beliau telah mengatakan bahwa target telah selesai tahun 2019, tetapi kalau alokasi dana ini tidak menunjang program jalan trans Papua tahun 2019 tidak mungkin selesai, jadi saya ingin nanti kepada pimpinan untuk bisa berkonsultasi, mudah-mudahan aspirasi dari daerah kami ini bisa ial
KETUA RAPAT : Interupsi yang disampaikan diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,
Jakarta,A18 Mei 2015 KEPALA BIRO PERSIDANGAN,
J
9
Drs.-HELMIZAR
1>-
NIP. 196407191991031001 10
