DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---------------------------------
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN MENTERI LUAR NEGERI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir
Izin Acara
: 2013-2014 : III : : Terbuka : Rapat Kerja Komisi III DPR RI : Rabu, 22 Januari 2014 : Pukul 15.05 - 16.30 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si/Wakil Ketua Komisi III DPR RI. : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI. : 28 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi III DPR-RI. : Pemerintah: 1. Menteri Hukum dan HAM RI 2. Menteri Luar Negeri RI (diwakili) : 3 orang Anggota. : 1. Penjelasan Presiden terhadap : 1) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 2) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 2. Pandangan mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on mutual Legal Assistance in Criminal Matters) dan Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 3. Pembentukan Panja
1
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.05 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Keterangan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on mutual Legal Assistance in Criminal Matters), sebagai berikut: KETERANGAN PRESIDEN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Jakarta, 22 Januari 2014 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters). Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat nomor R-51/Pres/11/2013 tanggal 6 November 2013 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Keterangan Presiden atas RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 30 Maret 2002 di Seoul. 2
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak, maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang pidana. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, antara lain: 1. Bantuan harus meliputi: a. pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang; b. pemberian informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti; c. lokasi atau identifikasi orang atau barang; d. penyampaian dokumen; e. pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan; f. membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana di Pihak Peminta; g. penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari membantu dilakukannya kejahatan; dan h. bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak Diminta. 2. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi: a. ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan setiap orang; b. pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta dan Perjanjian ini; c. pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana; dan d. pemindahan proses acara dalam masalah pidana.
3
3. Otoritas Pusat yang ditunjuk pada saat dimulainya Perjanjian ini: a. untuk Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. untuk Republik Korea, Otoritas Pusat adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. 2. Bantuan harus ditolak jika : a. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut Pihak Diminta adalah kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan berdasarkan hukum militer. b. permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, atau diberi grasi atau dibebaskan di Pihak Diminta. c. terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut. d. permintaan, jika diberikan akan merugikan kedaulatan Pihak Diminta, keamanan, atau kepentingan utama lainnya, meliputi juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan menyebabkan beban berat terhadap kekayaan Pihak Diminta. e. permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemidanaan terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan itu dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Diminta. 3. Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang tidak dapat lagi dituntut karena alasan kadaluwarsa jika kejahatan itu dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Diminta. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Demikianlah Keterangan Presiden terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR-RI sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga setiap pemikiran, partisipasi, dan jerih payah kita dalam proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
4
4. Keterangan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on mutual Legal Assistance in Criminal Matters), sebagai berikut KETERANGAN PRESIDEN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Jakarta, 22 Januari 2014 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters). Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat nomor R-53/Pres/11/2013 tanggal 6 November 2013 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Keterangan Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan
5
pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, perampasan, atau penyitaan hasil dan sarana tindak pidana melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Beberapa materi penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut, antara lain: 1. Bantuan hukum timbal balik dapat terdiri atas : a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang; b. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang; c. penyediaan informasi, dokumen, dan catatan; d. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti; e. penggeledahan dan penyitaan; g. pengambilan barang bukti dan keterangan; h. mengizinkan kehadiran orang dari Negara Peminta pada saat pelaksanaan permintaan bantuan; i. menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses perkara pidana lainnya di Negara Peminta; j. memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang yang melakukan penyidikan; k. melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil dan/atau sarana-sarana tindak pidana; dan l. setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Diminta. 2. Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum dilakukannya Perjanjian ini. 3. Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya. 4. Perjanjian ini hanya berlaku untuk bantuan hukum timbal balik antara Para Pihak, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud. 5. Pengecualian (1) Perjanjian ini tidak berlaku terhadap: 1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut; 2) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan 3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. (2) Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan di wilayah Pihak lainnya penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain menurut hukum nasionalnya.
6
6. Otoritas Pusat Otoritas Pusat yang akan memproses permintaan bantuan hukum timbal balik, dari Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Republik India adalah Kementerian Dalam Negeri.
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Demikianlah Keterangan Presiden terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR-RI sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga setiap pemikiran, partisipasi, dan jerih payah kita dalam proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
5. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on mutual Legal Assistance in Criminal Matters) dan Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on mutual Legal Assistance in Criminal Matters), adalah sebagai berikut : 1) Fraksi PD disampaikan oleh Yth. Marcus Silanno, S.IP. menyatakan persetujuannya terhadap 2 (dua) RUU tersebut untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. 2) Fraksi PG disampaikan oleh Yth. DR. H Deding Ishak menyatakan persetujuannya terhadap 2 (dua) RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut dan dibentuk Panja. 3) Fraksi PDIP disampaikan oleh Yth. Drs. M. Nurdin, MM. menyatakan persejuannya terhadap 2 (dua) RUU itu untuk membahas dan disahkan menjadi Undang-undang. 4) Fraksi PKS disampaikan oleh Yth. M. Nasir Djamil menyatakan menerima 2 (dua) RUU tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam Panja. 5) Fraksi PAN disampaikan oleh Yth. Taslim, S.Si, menyatakan sepakat untuk membahas lebih lanjut 2 (dua) RUU tersebut dalam Panja.
7
6) Fraksi PPP disampaikan oleh Yth. Drs. M. Kurdi Moekri menyatakan yang pada prinsipnya setuju terhadap kedua RUU tersebut untuk disahkan dan siap pula untuk membahas kedua RUU tersebut. 7) Fraksi PKB disampaikan oleh Yth. Drs. Otong Abdurrahman menyatakan persetujuannya terhadap 2 (dua) RUU untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya. 8) Fraksi Gerindra disampaikan oleh Yth. Desmond Junaedi Mahesa, menyatakan persetujuannya kedua RUU tersebut untuk ditingkatkan dalam proses pembahasan selanjutnya. 9) Fraksi Hanura disampaikan oleh H.Syarifuddin Sudding, SH.,MH. berpandangan bahwa Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana sudah ditandatangani, setuju untuk disahkan menjadi Undang-undang.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 1. Setelah mendengarkan keterangan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM serta pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing, Rapat Kerja Komisi III DPR RI menyetujui untuk membahas lebih lanjut RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. 2. Rapat Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyetujui untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja). Rapat ditutup tepat pukul 16.30 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,
DRS. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si.
8
