DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---------------------------------
RANCANGAN LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA RUU TENTANG KUHP KOMISI III DPR RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 I Terbuka Rapat Panja Senin, 26 Oktober 2015 Pukul 19.47 s.d. 20.35 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. 1. Membahas rencana jadwal pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Membahas Mekanisme Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Panja Komisi III DPR RI dibuka pukul 19.47 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pimpinan menyampaikan rencana dan rancangan jadwal pembahasan RUU tentang KUHP dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, sebagai berikut: BULAN
MINGGU
TARGET PENYELESAIAN/KEGIATAN
Oktober 2015
Minggu IV
26 DIM Substansi
November 2015
Minggu I
26 DIM Substansi 1
BULAN
Desember 2015
Januari 2016
Februari 2016
Maret 2016
April 2016
Mei 2016
Juni 2016
Juli 2016
MINGGU
TARGET PENYELESAIAN/KEGIATAN
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu II Minggu III
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Minggu IV Minggu I
26 DIM Substansi 26 DIM Substansi
Kunker Ke 2 (dua) Provinsi yaitu Aceh dan Bali
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
RDPU Pakar
dengan
2
BULAN
MINGGU
Agustus 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
Desember 2016
Jumlah
Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
TARGET PENYELESAIAN/KEGIATAN 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi 26 DIM Substansi Timus dan Timsin
Timus dan Timsin
Laporan hasil Timus dan Timsin Kepada Panja 1156 DIM Substansi
2. Pimpinan menyampaikan dan membacakan pembahasan RUU tentang KUHP, sebagai berikut:
rancangan
Mekanisme
MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG –UNDANG TENTANG KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA I. UMUM 1. Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam pembahasan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalah-masalah yang telah diinventarisir dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
3
2. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PANJA dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.
II. PANITIA KERJA (PANJA) 1. PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja 2. Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap materi muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. 3. Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Rapat Kerja. 4. Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi. 5. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran dengan catatan : a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. Pending/Tunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA) 6. Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS. 7. Anggota Panja yang tidak hadir selama 3 kali berturut-turut dalam rapat panja tidak dapat membahas kembali DIM yang telah dibahas oleh Panja. (apabila disepakati)
III. TIM PERUMUS (TIMUS). 1. TIMUS dibentuk oleh PANJA dan bertanggung jawab kepada PANJA. 2. Rapat-rapat TIMUS dipimpin oleh Pimpinan Komisi. 3. Tugas TIMUS merumuskan materi muatan yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja dan atau PANJA. 4. Substansi yang sudah disepakati dalam Rapat Panja dan Rapat Timus diserahkan pada TIMSIN untuk dilakukan sinkronisasi. 5. Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan di Rapat Kerja/PANJA.
IV. TIM SINKRONISASI (TIMSIN). 1. TIMSIN dibentuk oleh PANJA dan bertanggung jawab kepada PANJA. 2. Rapat-rapat TIMSIN dipimpin oleh Pimpinan Komisi. 3. Tugas TIMSIN mensinkronkan materi muatan yang sudah disepakati dalam Rapat Panja dan Rapat TIMUS.
4
V. PIMPINAN RAPAT Pimpinan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepakati sebagai berikut : 1. Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua Komisi/Wakil Ketua Komisi. 2. Rapat PANJA/TIMUS dipimpin oleh Pimpinan PANJA/TIMUS.
VI. WAKTU RAPAT Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Catatan : 1. Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu itu. 2. Anggota Panja berkomitmen untuk memprioritaskan pembahasan RUU tentang KUHP. 3. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat disesuaikan dengan hasil kesepakatan.
VII. LAIN-LAIN 1. Anggota yang tidak hadir, dianggap menyetujui keputusan yang diambil di dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. 2. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli perancang perundang-undangan (disiapkan oleh Pemerintah). 3. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors dan dilanjutkan pada hari yang disepakati (disesuaikan dengan kondisi yang ada). Jakarta, 26 Oktober 2015 III. KESIMPULAN/PENUTUP 1. Rapat Panja menyetujui terhadap rencana dan rancangan jadwal pembahasan RUU tentang KUHP dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, sebagaimana tersebut diatas.
5
2. Rapat Panja menyetujui terhadap Mekanisme pembahasan RUU tentang KUHP, sebagaimana tersebut diatas untuk dipatuhi dan ditaati.
KOMISI III DPR RI
6
