DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---- RANCANGAN ---------------------------
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016 : I : : Terbuka : Rapat Kerja : Kamis,17 September 2015 : Pukul 10.30 s.d 12.10 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN PENDAHULUAN
Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan programprogram yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi. Kepala Kepolisian Negara RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Pagu anggaran Polri Tahun 2016, sesuai surat Menteri Keuangan No.: S564/MK.02/2015 tgl. 27 Juli 2015 perihal pemutahiran pagu anggaran K/L TA 2016 telah ditetapkan pagu anggaran Polri TA 2016 sebesar Rp..67.232 triliun dengan komposisi perjenis belanja dan sumber anggaran sebagai berikut : 1. Jenis Belanja Terdiri Dari: a. Belanja Pegawai : Rp.. 37,257 Triliun (55,42%); b. Belanja Barang : Rp.. 21,450 Triliun (31,90%); c. Belanja Modal : Rp.. 8,524 Triliun (12,68%). 2. Sumber Anggaran Terdiri Dari: a. Rupiah Murni : Rp.. 52,710 Triliun (78,40%);
b. PNBP : Rp.. 9,092 Triliun (13,52%); c. Badan Layanan Umum : Rp.. 1,046 Triliun ( 1,56%); d. Rupiah Murni Pendamping : Rp. 337 Miliar ( 0,50%); e. Pinjaman Lugri : Rp.. 3,336 Triliun ( 4,96%); f. Pinjaman Dagri : Rp.. 710 Miliar ( 1,06%). Dengan memperhatikan sasaran program prioritas pada RKP tahun 2016 dan Renja Polri tahun 2016, maka pagu anggaran Polri dijabarkan ke dalam 13 program terdiri dari 6 program generik dan 7 program teknis yang dilaksanakan oleh 1.253 satuan kerja di lingkungan Polri dengan rincian masing-masing program sebagai berikut: 1. Program generik. Pagu anggaran dalam program generik sebesar Rp48,896 triliun, bertambah sebesar Rp4,265 triliun atau 9,55% dari APBNP T.A.2015 sebesar Rp44,631 triliun, pagu anggaran tersebut terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp30,994 triliun dan dukungan operasional/ non operasional sebesar Rp17,901 triliun, dengan rincian anggaran operasional/non operasional masing-masing program sebagai berikut : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri sebesar Rp2,125 triliun, yang dilaksanakan oleh 738 satker dengan outcome menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara mabes Polri dan kewilayahan; b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri sebesar Rp14,712 triliun, yang dilaksanakan oleh 1.253 satker dengan outcome terdukungnya tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas; c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri sebesar Rp115,657 miliar, yang dilaksanakan oleh 518 satker dengan outcome terwujudnya aparat Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur; d. Program penelitian dan pengembangan Polri sebesar Rp12,066 miliar, yang dilaksanakan oleh 5 satker dengan outcome terselenggaranya pengkajian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri; e. Program pendidikan dan latihan aparatur Polri sebesar Rp781,231 miliar, yang dilaksanakan oleh 507 satker dengan outcome terwujudnya aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional; f. Program pemberdayaan sumber daya manusia Polri sebesar Rp154,658 miliar, yang dilaksanakan oleh 67 satker dengan outcome terwujudnya sumber daya manusia Polri dibidang pengembangan 2
karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proporsional sesuai standar kompetensi. 2. Program teknis Alokasi anggaran dalam program teknis sebesar Rp18,336 triliun bertambah sebesar Rp5,867 triliun atau 47,05% dari alokasi APBNP T.A 2015 sebesar Rp12,469 triliun, pagu anggaran tersebut terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 6,262 triliun dan dukungan operasional/non-operasional sebesar Rp12,073 triliun, dengan rincian anggaran operasional/non-operasional masing-masing program sebagai berikut : a. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban sebesar Rp802,456 miliar, yang dilaksanakan oleh 487 satker dengan outcome mengembangkan langkah-langkah startegi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun; b. Program kerjasama keamanan dan ketertiban sebesar Rp151,533 miliar, yang dilaksanakan oleh 35 satker dengan outcome memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/lembaga baik dalam maupun luar negeri; c. Program pemberdayaan potensi keamanan sebesar Rp990,848 miliar, yang dilaksanakan oleh 493 satker dengan outcome mendekatkan polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (community policing); d. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp8,398 triliun, yang dilaksanakan oleh 636 satker dengan outcome memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan; e. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp1,505 triliun, yang dilaksanakan oleh 610 satker dengan outcome terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; f. Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sebesar Rp200,145 miliar, yang dilaksanakan oleh 37 satker dengan outcome tertanggulanginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan teroganisir bersenjata api dan bahan peledak; g. Program pengembangan hukum kepolisian sebesar Rp24,588 miliar, yang dilaksanakan oleh 228 satker dengan outcome terselengaranya pembinaan dan advokasi hukum serta terbangunnya landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. 3
Selanjutnya, Polri juga menyampaikan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif PNBP yang berlaku pada Polri, terdiri dari PNBP fungsional, PNBP lainnya dan badan layanan umum. Untuk penggunaan dana yang diterima dari PNBP fungsional diatur dengan keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 342/kmk.02/2010 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP, dalam hal ini pagu yang dapat digunakan Polri antara 91% sampai dengan 94,32% dari target penerimaan. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-564/mk.02/2015 tanggal 27 juli 2015 perihal pemutakhiran pagu anggaran K/L TA. 2016, telah ditetapkan pagu PNBP fungsional Polri TA. 2016 sebesar Rp.9,092 triliun bertambah sebesar Rp.4,949 triliun atau 119% dari pagu anggaran sebesar Rp.4,142 triliun. Untuk mencapai pagu sebesar Rp.9,092 triliun, maka penerimaan PNBP Polri harus dapat mencapai target sebesar + Rp.10,157 triliun. Dalam rangka pencapaian target tersebut Polri akan mengajukan revisi PP Nomor 50 Tahun 2010 dengan menginventarisasi kegiatan yang dapat diajukan sebagai PNBP Polri dan menaikkan tarif PNBP fungsional Polri. Saat ini proses revisi PP Nomor 50 Tahun 2010 masih dalam taraf harmonisasi di tingkat internal Polri untuk selanjutnya diajukan melalui kementerian keuangan dan diharapkan pada akhir tahun 2015 revisi PP tersebut telah ditetapkan sehingga dapat diterapkan di lingkungan Polri. Dalam rangka penerapan revisi PP 50 Tahun 2010 tersebut tentunya diperlukan kesiapan beberapa kegiatan antara lain penyusunan legalisasi piranti lunak, penyiapan sistem dan aplikasi komputerisasi, mempersiapkan SDM pengelola PNBP, penyesuaian/ perubahan administrasi dan materiil bahan baku PNBP (termasuk pengadaan barang dan jasa), kegiatan sosialisasi perubahan PNBP Polri serta mempertimbangkan juga kondisi perekonomian indonesia tahun 2016 diperkirakan tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan tahun 2015, sehingga pelaksanaan PNBP pada awal tahun 2016 belum dapat dilaksanakan secara optimal dan diperkirakan baru dapat dioperasionalkan secara normal pada triwulan II Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut di atas, Polri meminta Komisi III DPR RI berkenan untuk mempertimbangkan target penerimaan PNBP fungsional Polri TA 2016 menjadi sebesar Rp.8,277 triliun dan pagu yang dapat digunakan ± sebesar Rp.7,784 triliun. Pagu tersebut berkurang sebesar Rp.1,308 triliun atau 14,38% dari pemutakhiran pagu anggaran sebesar Rp.9,092 triliun, dan apabila dibandingkan dengan pagu anggaran Polri TA 2016 sebesar Rp.4,142 triliun terdapat penambahan sebesar Rp.3,642 triliun. Pagu tersebut akan digunakan antara lain untuk penyiapan sistem dan aplikasi komputerisasi perubahan jenis dan tarif PNBP, penyesuaian / perubahan administrasi dan materiil bahan baku PNBP termasuk jenis dan tarif PNBP baru dari fungsi Binmas, Pamobvit, Diklat dan SDM serta mempersiapkan SDM pengelola PNBP pada setiap satker pelaksana dan kegiatan sosialisasi perubahan PNBP Polri. Polri mengusulkan tambahan anggaran pada penetapan alokasi anggaran T.A. 2016 sebesar Rp.. 20,099 Triliun, dengan rincian sebagai berikut : 1) Untuk Kekurangan Pembayaran Gaji, Tunjangan Dan Remunerasi 4
(Tunjangan Kinerja) Sebesar Rp.. 5,172 Triliun; 2) Untuk meningkatkan dukungan operasional perkantoran dan Pelaksanaan kegiatan fungsi teknis Kepolisian dalam rangka memelihara Kamtibmas dan Penegakkan Hukum Sebesar Rp8,652 Triliun; 3) Untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemeliharaan keamanaan dan Ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, penanganan gejolak sosial dan penanganan Flash Point Sebesar Rp6,275 Triliun. 2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut : Dalam uji materi UU Kepolisian terkait kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB, seandainya MK memutuskan mencabut kewenangan Polri dalam menerbitkan SIM, STNK dan BPKB apa pengaruhnya terhadap pagu anggaran Polri Tahun 2016. Bagaimana alurisasi PNBP Polri, meminta Polri untuk menjelaskan ke publik terkait alur pendapatan PNBP Polri. Bagaimana dengan anggaran yang berasal dari Kredit Ekspor (KE), apakah masih ada di Polri. Jika ada, diperuntukan untuk hal-hal apa saja. Terkait dengan pelatihan Anggota Brimob, mengapa tidak dilakukan bersama dengan TNI dan mengapa harus dilakukan di luar negeri. Terkait dengan menjelang dilaksanakannya Pilkada, meminta kepada Polri untuk dapat berhati-hati dalam pemeriksaan terhadap calon yang mengikuti Pilkada. Dengan harapan jangan ada calon-calon tertentu dilakukan kriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sumber PNBP yang paling besar dari mana. Apabila sumber BNPB memenuhi target, apakah pendapatan tersebut masuk kedalam Kas Negara atau intern Polri. Seandainya kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB dicabut, adakah institusi/lembaga lain yang mampu dan siap melakukan tugas Polri dalam mengurusnya. Meminta penjelasan Polri terkait pinjaman luar negeri sebesar Rp.3.3 triliun berasal dari mana dan alokasinya untuk apa. Melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, apabila permohonan tambahan anggaran Polri sebesar Rp.20.099 triliun tidak dapat terealisasi sepenuhnya, seperti apakah kinerja yang akan dilakukan oleh polri dengan anggaran yang ada sebesar Rp.67 triliun. Berapakah anggaran yang digunakan Kepolisian dalam menangani satu perkara. Meminta kepada Polri adanya kerjasama dan sinergi antara Polri, KPK, dan Kejaksaan dalam menangani pemberantasan korupsi. Bagaimana kebijakan Polri terhadap kesejahteraan anggota dan keluarga yang ditinggalkan anggota yang tewas pada saat bertugas. Terkait dengan persoalan dua polisi yang tertembak di daerah Parigi Moutong-Poso, apakah ada campur tangan TNI dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan adanya kenaikan anggaran setiap tahun diharapkan Polri peduli terhadap aspek keamanan, agar kondisi keamanan di Indonesia semakin meningkat 5
Seperti apakah upaya Kepolisian untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Apakah penerbitan SIM harus melalui pelatihan dan pengujian yang profesional. Meminta kepada Polri untuk benar-benar melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai ada suatu perkara yang masuk ke Kepolisian antara ranah perdata dan ranah pidana menjadi tidak jelas. Meminta perhatian Kapolri terhadap kantor Polres Sanggau Kalimantan Barat yang setiap tahun mengalami kebanjiran. 3. Jawaban Kapolri atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI akan dijawab secara tertulis.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut : Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti usulan tambahan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 20,099 Triliun berikut RKP tahun 2016 yang direncanakan, guna mendapat tanggapan dari Fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Komisi yang selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI. Rapat ditutup pukul 12.10 WIB
KOMISI III DPR RI
6
