DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---------------------RANCAN------------
RANCANGAN LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: : : : : : : : : : : : :
2014-2015 III Terbuka Rapat Kerja Kamis, 23 April 2015 Pukul 20.10 s.d. 21.30 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. DR. H.M. Aziz Syamsuddin, SH../Ketua Komisi III DPR RI. Dra. Tri Budi Utami, M.Si./Kabag Set.Komisi III DPR-RI. 39 orang Anggota dari 53 orang Anggota Komisi III DPR-RI. 2 orang Anggota. 1. Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK 2. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Penandatanganan draft RUU.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 20.10 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Laporan Panja terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut : 1) Dalam rangka melakukan pendalaman Perppu Nomor 1 Tahun 2015, Panja Komisi III DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan baik Rapat Pleno maupun Rapat Dengar Pendapat Umum untuk meminta masukan dari berbagai pihak. 2) Bahwa pada 21 April 2015, Panja telah mengundang Pemerintah (yang diwakili Dirjen Peraturan Perundang-undangan), Kabareskrim Polri, Kadiv Hukum Polri, Jampidsus Kejaksaan Agung, dan Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung. 3) Pada 22 April 2015, Panja telah mengundang Kapolri yang didampingi oleh Kabareskrim dan Kadiv Hukum Polri dan Jaksa Agung yang didampingi oleh Jampidsus dan jajarannya. 4) Bahwa Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2015 merupakan konsekuensi dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi di dalam dunia penegakan hukum, yakni terjadinya kekosongan kursi anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja secara kolektif, sehingga kekosongan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. 5) Komisi III DPR RI menyetuju Laporan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. 2. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut : 1) Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, Junimart Girsang (A-128) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II. 2) Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, Daeng Muhammad, S.E, M.Si (A-475), yakni dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan bahwa KPK harus terbebas dari intervensi politik, independen, dan berintegritas. Serta meminta agar Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang akan menggantikan Pimpinan KPK periode ini yang akan habis pada 2015 ini untuk segera dibentuk.
2
3) Fraksi Partai Hanura dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, H. Sarifuddin Sudding, S.H, M.H (A-559) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II. 4) Fraksi Partai Golongan Karya dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI H. Andika Hazrumy, S.Sos (A-293) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II, dengan catatan agar Pemerintah harus memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penunjukan Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mempercepat proses seleksi Pimpinan KPK pada Periode 2015-2019. 5) Fraksi PKB dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, H. Irmawan, S.Sos, MM (A-37) mendukung untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II. 6) Fraksi Partai NASDEM dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, H.M. Ali Umri, S.H, M.Kn. (A-5) yang menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan untuk memperhatikan pengecualian batasan usia, pengaturan terkait integritas dan akuntabilitas Pimpinan KPK, segala kelemahan KPK harus dapat dibenahi dan dikontrol, KPK harus bebas dari intervensi, latar belakang pendidikan dan pengalaman Pimpinan Sementara KPK, dan perlunya mengutamakan fungsi preventif dalam pelaksanaan tugas KPK. 7) Fraksi P GERINDRA dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, Ir. Sufmi Dasco Ahmad (A-377) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan untuk 3
segera merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si (A-93), yang menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan bahwa perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam hal membentuk Komite Etik secara permanen dan adanya pengaturan agar Pimpinan KPK tidak boleh mengundurkan diri menjadi pejabat negara selama bertugas dan dua tahun pasca menjalani tugas untuk menjaga independensi dan marwah KPK. 9) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, H. Arsul Sani, S.H, M.Si (A-528) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan memperhatikan kembali batasan usia dan perlu kajian agar Presiden tidak terlalu terburu-buru dalam mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 10) Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR RI, Erma Suryani Ranik, S.H (A-446) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan untuk memperhatikan batasan usia dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penunjukkan Pimpinan KPK Sementara. 3. Berdasarkan pandangan Fraksi-fraksi tersebut, bahwa Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang dan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR-RI, dengan catatan sebagai berikut : 1) Dalam hal penunjukan Sementara Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Perppu No. 1 Tahun 2015, Pemerintah harus memperhatikan 4
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Meminta agar Pemerintah dengan segera mempercepat proses seleksi calon Pimpinan KPK periode 2015-2019. 3) Untuk mengawasi kinerja KPK, Komisi III DPR RI meminta agar dibentuk Komite Etik yang bersifat permanen bukan ad hoc. 4) Adanya pasal yang mengatur agar pimpinan KPK tidak boleh mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik lainnya. 4. Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, atas disetujuinya Rancangan UndangUndang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut : SAMBUTAN SINGKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENYELESAIAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 April 2015 Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Salam sejahtera bagi kita semua, Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari yang berbahagia ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang, pembahasannya dapat kita selesaikan pada Pembicaraan Tingkat I. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II, guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR-RI. Kami mengharapkan semoga RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, 5
Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui serta menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, yang dengan penuh dedikasi, toleransi, dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini pada masa sidang ketiga tahun 2015 ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan juga kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI dan kepada para wartawan baik cetak maupun elektronik yang meliput pembahasan RUU ini. Atas segala perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, amin. ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
Rapat ditutup pukul 21.30 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI
6
