DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Serang
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 ini telah dapat kita selesaikan. Rencana Kerja Tahun 2014 merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten berdasarkan saran, masukan dari Alat Kelengkapan Dewan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan Dewan. Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk masa kerja 1 (satu) tahun yaitu dari 1 Januari s/d 31 Desember 2014. Rencana Kerja dimaksudkan memuat Kegiatan/Program Utama dan Tentatif DPRD Provinsi Banten dengan 5 (lima) lampiran yang terdiri dari : 1. 2. 3.
Lampiran 1.1. berisi fungsi , Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Banten; Lampiran 1.2. berisi indikator kinerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten; Lampiran 1.3. tentang Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 berisi masa sidang dibagi menjadi 3 (tiga) kali masa sidang yang terdiri dari : a. Masa Sidang I b. Masa Sidang II c. Masa Sidang III
5.
: dari Bulan Januari sampai dengan April; : dari Bulan Mei sampai dengan Agustus; : dari Bulan September sampai dengan Desember.
Lampiran 1.4. tentang Rencana Jadwal Kegiatan Menurut Masa Sidang Kegiatan DPRD Provinsi Banten Tahun 2014.
Semoga Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 ini bisa menjadi pedoman dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Serang, 2013 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA,
A’ENG HAERUDIN
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR................................................................................................. I DAFTAR ISI............................................................................................................ Ii DAFTRA LAMPIRAN............................................................ iii BAB I A. B. C. D.
PENDAHULUAN Latar Belakang ....................................................................................... 1 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 2 Landasan Penyusunan .......................................................................... 3 Sistematika Penyusunan ........................................................................ 4
BAB II GAMBARAN UMUM A. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD ...................................................................................................... 6 B. Alat Kelengkapan DPRD .......................................................................... 8 C. Fraksi ...................................................................................................... 8
BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD A. Fungsi DPRD ........................................................................................... 10 B. Implementasi Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD ...................................................................................................... 11 BAB IV A. B.
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN Tahapan Pelaksanaan ............................................................................. 22 Pelaksanaan Kegiatan ............................................................................. 24
A. B.
PENUTUP Kaidah Pelaksanaan ................................................................................ 28 Kaidah Pembiayaan ................................................................................ 28
BAB V
LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN
DAFTAR LAMPIRAN Halaman
Lamp. 1.1 : Fungsi DPRD, Tugas dan Wewenang DPRD ............................................ 29
Lamp. 1.2. : Indikator Kinerja Alat Kelengkapan DPRD................................................ 31
Lamp. 1.3. : Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan ......................................................... 36
Lamp. 1.4. : Rencana Jadwal Kegiatan Menurut Masa Sidang Kegiatan DPRD Provinsi Banten Tahun 2012 ........................................... 40
NOMOR TANGGAL TENTANG
: : :
/ /2013 RENCANA KERJA DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Undang-Undang
No
27
Tahun
2009
tentang
Majelis
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa
DPRD
merupakan berkedudukan
Provinsi Lembaga sebagai
dan
DPRD
Kabupaten/Kota
Perwakilan
Rakyat
penyelenggara
Daerah
Pemerintahan
adalah yang Daerah
Provinsi. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Banten berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bagian dari penyelenggara Permerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD)
Provinsi
Banten
memiliki beban dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktifitas kinerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Permerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Banten. Agar dalam mengemban beban tanggung jawab dan tuntutan kinerja
yang
produktif
dan
berkualitas
dapat
diupayakan
pelaksanaanya secara holistik dan sistematis, maka diperlukan
2
adanya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang disusun secara periodik pada setiap Tahun Anggaran. Disisi lain, pelaksana tugas Pemerintah Daerah menuntut adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mampu melaksanakan fungsi, baik dalam tataran legislasi, anggaran maupun pengawasan sehingga dapat mendorong akuntabilitas kinerja DPRD. Untuk mengaktualisasi tiga fungsi sebagaimana diatas, perlu disusun program kerja sehingga keberadaan DPRD dapat mengedepankan peran yang dirasakan oleh masyarakat, melalui keberadaan Alat Kelengkapan DPRD. Keberadaan Alat Kelengkapan DPRD dituntut untuk mampu merumuskan
program
kerja,
terlaksananya
program
yang
yang
sekaligus
dikoordinasikan
mendorong oleh
Badan
Musyawarah atau Banmus. Dalam konteks inilah, agar terbangun kesamaan persepsi antara Banmus dengan Pimpinan dan anggota Dewan, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1 huruf b, sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali bahwa Pimpinan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua maka diperlukan adanya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tahun 2014 yang sisitematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kegiatankegiatan Dewan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana dimaksudkan
Kerja
untuk
(Renja)
dijadikan
DPRD acuan
Tahun
pelaksanaan
2014
ini
kegiatan
kelembagaan DPRD Provinsi Banten agar dalam memerankan fungsi, tugas dan wewenangnya dapat berjalan secara holistik dan
sistematik, sehingga upaya optimalisasi kinerja kelembagaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Disamping itu, Rencana Kerja ini disusun pula petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi pimpinan maupun anggota Dewan dan
Alat
Kelengkapan DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2014
dapat
berjalan
secara
efektif
dan
efisien,
serta
mengedepankan akuntabilitas.
C. LANDASAN PENYUSUNAN 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
2009
tentang
Majelis
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang
Nomor
27
Tahun
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 9. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten
Nomor
2
Tahun
2010
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib.
D. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan
penyusunan
dan
sistematika
penyusunan Renja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014; BAB II GAMBARAN UMUM Bab ini menguraikan tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi; BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI, TUGAS DPRD
DAN WEWENANG
Bab
ini
menguraikan
tentang
Fungsi
DPRD
dan
Implementasi Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD; BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN Bab
ini
menguraikan
tentang
deksripsi
tahapan
pelaksanaan dan pelaksanaan serta matrikulasi Rencana Kerja DPRD Tahun 2014; BAB V
PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan kaidah pembiayaan Renja DPRD Tahun 2014.
BAB II GAMBARAN UMUM
A. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD 1. Kedudukan DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, DPRD menerima Keterangan
Pertanggungjawaban
Gubernur
sebagaimana
amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 291 menegaskan pula bahwa Dewan Perwakilan Lembaga
Rakyat Perwakilan
Daerah Rakyat
(DPRD) Daerah
Provinsi yang
merupakan
berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi. 2. Fungsi Sesuai Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : a. Legislasi; Fungsi
Legislasi
sebagaimana
diwujudkan
membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
b. Anggaran;
dalam
Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah; c. Pengawasan; Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 3. Tugas dan Wewenang. Di dalam pasal 293 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD dijelaskan bahwa DPRD Provinsi membentuk tugas dan wewenang, yaitu : a. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan Gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undangundang, PERDA, Peraturan Gubernur; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri
untuk
mendapatkan
pengesahan
pengangkatan; e. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur; f. memberikan Pemerintah
pendapat Daerah
dan
pertimbangan
terhadap
rencana
kepada perjanjian
internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah;
h. meminta
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
daerah
lain
atau
dengan
pihak
ketiga
yang
membebani masyarakat dan daerah; j. mengupayakan
terlaksananya
kewajiban
daerah
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. B. ALAT KELENGKAPAN DPRD Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 terdiri atas: 1. Pimpinan; 2. Badan Musyawarah; 3. Komisi; 4. Badan Legislasi Daerah; 5. Badan Anggaran; 6. Badan Kehormatan;dan 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
C. FRAKSI 1. Keberadaan Fraksi Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Banten yang
mencerminkan
konfigurasi
Partai
Politik
peserta
Pemilihan Umum. Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun
anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD Provinsi (Pasal 301 ayat (1) Undangundang Nomor 27 Tahun 2009). Adapun fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten terdiri atas : 1.
Fraksi Partai Demokrat;
2.
Fraksi Partai Golkar;
3.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
4.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan;
5.
Fraksi Partai Hanura;
6.
Fraksi Partai Gerindra;
7.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
8.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
9.
Fraksi Bulan Bintang Peduli Bangsa;
10. Fraksi Amanat Reformasi Daulat Ummah.
2.
Fraksi mempunyai tugas : a. menyatukan dan memperjuangkan
penyerapan aspirasi
anggota masing-masing fraksinya; b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi; c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota; d. memberikan
pertimbangan
kepada
Pimpinan
DPRD
mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.
BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
A. FUNGSI DPRD Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD Provinsi Banten senantiasa mengarah pada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 1. Fungsi Legislasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta
mendorong
pertumbuhan
perekonomian
di
daerah
memerlukan arah, kebijakan dan peraturan yang menjadi rambu–rambu sebagai aturan main bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. DPRD
Provinsi
Banten,
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintah daerah, bersama–sama dengan Gubernur, harus menentukan arah/kebijakan melalui penetapan Peraturan Daerah. 2. Fungsi Penganggaran Wujud pelaksanaan fungsi penganggaran adalah keterlibatan DPRD Provinsi Banten secara aktif dan proaktif dalam rangka menyusun,
membahas
dan
menetapkan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Dengan senantiasa mencari dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan
penyusunan
dan
evaluasi
di
dalam
proses
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 3. Fungsi Pengawasan Wujud pelaksanaan fungsi pengawasan adalah berjalannya roda dan mekanisme kinerja pemerintahan daerah di dalam
melaksanakan
peraturan
daerah,
termasuk
pengawasan
terhadap pelaksanaan APBD. DPRD
Provinsi
Banten
berkewajiban
pula
melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan lainnya, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah.
B.
IMPLEMENTASI FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD Implementasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD diwujudkan dalam berbagai program kerja DPRD Provinsi Banten sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna DPRD Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua DPRD dalam hal pengambilan keputusan. Dihadiri oleh Muspida, Tokoh Masyarakat dan atau Tokoh Agama dan undangan lainnya sesuai dengan kapasitasnya. Untuk tahun 2014 diagendakan rapat paripurna sebagai berikut : 1. Rapat
Paripurna
Pembukaan
dan
Penutupan
Masa
Sidang. 2. Rapat Paripurna Penetapan APBD Perubahan Tahun 2014. 3. Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun 2015; 4. Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Kinerja DPRD Tahun 2014; 5. Rapat
Paripurna
Peraturan Daerah;
Penetapan
Peraturan
DPRD
dan
6. Rapat Paripurna lainnya. 2. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang
dipimpin
oleh
melaksanakan
acara
ketua
atau
tertentu
wakil
dan
ketua
tidak
untuk
mengambil
keputusan. Rapat Paripurna Istimewa diselenggarakan dalam rangka peringatan acara-acara tertentu yang bersifat istimewa. Dihadiri oleh Muspida, Tokoh Masyarakat dan atau Tokoh Agama dan undangan lainnya sesuai dengan kapasitasnya. Untuk tahun 2014 diagendakan rapat paripurna Istimewa sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI. 2. Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan/Menyaksikan Pidato Kenegaraan. 3. Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019. 4. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT RI ke 69. 5. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Banten ke 14. 6. Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu. 7. Rapat Paripurna istimewa lainnya. 3. Rapat-Rapat DPRD Rapat alat kelengkapan DPRD adalah rapat-rapat yang dilaksanakan
oleh
Alat
Kelengkapan
DPRD
dapat
dilaksanakan secara internal dan atau dilaksanakan atas inisiatif alat kelengkapan DPRD maupun berdasar atas permintaan mitra kerja, Stakeholders, maupun permintaan masyarakat luas yang meliputi : 1.
Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil
ketua DPRD. (Dalam Tahun 2014 direncanakan 4 kali x 12 bulan); 2.
Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh
pimpinan
fraksi.
(Dalam
Tahun
2014
direncanakan 4 kali x 12 bulan); 3.
Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. (Dalam Tahun 2014 direncanakan 4 kali x 12 bulan);
4.
Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus. (Dalam Tahun 2014 direncanakan 4 kali x 12 bulan);
5.
Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. (Dalam Tahun 2014 direncanakan 2 kali x 12 bulan);
6.
Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. (Dalam Tahun 2014 direncanakan 2 kali x 6 bulan);
7.
Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Banangg yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Banangg. (Dalam Tahun 2014
direncanakan 3 kali x 1
tahun); 8.
Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Balegda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Balegda. (Dalam Tahun 2014
direncanakan 1 kali x
12 bulan); 9.
Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota BK DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK DPRD. (Dalam Tahun 2014 direncanakan 2 kali x 12 bulan);
10. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (Tentatif);
11. Rapat
kerja
merupakan
rapat
antara
DPRD
dan
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran,
komisi,
gabungan
komisi,
atau
panitia
khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (Tentatif); 12. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. (Tentatif); 13. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD
dan
masyarakat
kemasyarakatan
maupun
baik
lembaga/organisasi
perorangan
atau
antara
komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. (Tentatif); 4. Reses Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD Provinsi Banten dalam rangka mengunjungi daerah pemilihan oleh masing– masing anggota guna menyerap informasi/menjaring aspirasi masyarakat dalam hal memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen, berdasarkan pada daerah pemilihannya. Kegiatan reses dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu selama 6 hari kerja dalam setiap kegiatan reses.
5. Kunjungan
Kerja
Pengawasan,
Koordinasi
dan
Konsultasi Untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban
DPRD
pimpinan
dan
anggota
DPRD
dapat
melakukan
kunjungan
kerja
dalam
bentuk
Koordinasi,
Konsultasi dan Pengawasan, sesuai dengan kebutuhan bagi DPRD. Dalam hal DPRD melakukan Koordinasi, Konsultasi dan
Pengawasan,
untuk
menyikapi,
mengelola
serta
menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan sekaligus upaya pengayaan dan penguatan kelembagaan dengan berbagai pihak yang berkompeten sesuai
dengan
kapasitasnya.
Setelah
kunjungan
kerja,
pimpinan dan anggota DPRD berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.
Yang
masukan
kemudian
bagi
dapat
Pemerintah
dipertimbangkan
daerah
dalam
menjadi
pengambilan
kebijakan. Kegiatan kunjungan kerja meliputi kunjungan kerja dalam Provinsi, kunjungan kerja keluar provinsi, serta kunjungan kerja keluar negeri. a. Kunjungan Kerja dalam Daerah Kunjungan kerja Dalam Provinsi Banten dalam rangka proses Pengawasan dan Koordinasi, Tindak Lanjut dan Observasi DPRD terhadap pelaksanaan Perda, Pergub, APBD tahun 2014, Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Provinsi Banten dialokasikan bagi :
1. Pimpinan DPRD a. Undangan - 5 orang x 1 kali x 1 tahun b. Koordinator Komisi - 5 orang x 7 kali x 12 bulan c. Badan Kehormatan DPRD
- 5 orang x 2 kali x 1 tahun d. Badan Legislasi Daerah - 5 orang x 1 kali x 1 tahun e. Badan Musyawarah - 5 orang x 2 kali x 1 tahun 2. Komisi - 80 orang x 7 kali x 12 bulan 3. Badan Kehormatan DPRD - 7 orang x 2 kali x 1 tahun 4. Badan Legislasi Daerah a. Kajian Draf Raperda Usul Prakarsa DPRD - 19 orang x 1 kali x 1 kegiatan b. Pembahasan Prolegda - 19 orang x 2 kali x 1 kegiatan c. Kajian Draf Raperda Usul Gubernur Banten - 19 orang x 1 kali x 4 kegiatan 5. Badan Musyawarah - 30 orang x 2 kali x 1 tahun 6. Badan Anggaran a. RKUA RPPAS APBD-P 2014 dan RAPBD-P 2014 - 40 orang x 1 hari x 3 kali x 2 kegiatan b. RKUA RPPAS APBD 2015 dan RAPBD 2015 - 40 orang x 1 hari x 3 kali x 2 kegiatan
7. Rapat koordinasi Pansus/Komisi/Gab.Komisi a. Usul Gubernur - 35 orang x 3 kali x 4 kegiatan b. Usul Prakarsa DPRD - 35 orang x 3 kali x 1 kegiatan c. Keputusan DPRD - 35 orang x 3 kali x 2 kegiatan
b. Kunjungan Kerja Keluar Daerah (DKI, Jabar, Lampung) Dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sekaligus memperoleh informasi kebijakan pemerintah di daerah lain maka diperlukan Kunjungan Kerja ke DKI, Jabar, Lampung dengan alokasi sebagai berikut : 1. Pimpinan DPRD a. Undangan DKI - 5 orang x 1 kali x 1 tahun Jabar - 5 orang x 2 kali x 1 tahun b. Koordinator Komisi - DKI 5 orang x 4 kali x 12 bulan - Jabar 5 orang x 4 kali x 12 bulan c. Badan Kehormatan DPRD DKI - 5 orang x 2 kali x 1 tahun Jabar - 5 orang x 2 kali x 1 tahun d. Badan Legislasi Daerah DKI - 5 orang x 3 kali x 1 tahun Jabar - 5 orang x 1 kali x 1 tahun e. Badan Musyawarah DKI - 5 orang x 3 kali x 1 tahun 2. Komisi DPRD - DKI 80 orang x 4 kali x 12 bulan - Jabar
80 orang x 4 kali x 12 bulan 3. Badan Kehormatan DPRD DKI 7 orang x 2 kali x 1 tahun Jabar 7 orang x 2 kali x 1 tahun 4. Badan Legislasi Daerah a. Raperda Usul Prakarsa DPRD DKI 19 orang x 3 kali x 1 tahun Jabar 19 orang x 2 kali x 1 tahun b. Pembahasan Prolegda DKI 19 orang x 3 kali x 1 tahun Jabar 19 orang x 2 kali x 1 tahun c. Kajian Draft Usul Gubernur Banten 19 orang x 3 kali x 4 kegiatan 5. Badan Musyawarah - 30 orang x 3 kali x 1 tahun 6. Badan Anggaran a. LPP APBD tahun 2013 - 40 orang x 1 hari x 8 kali x 1 kegiatan b. RKUA RPPAS APBD-P 2014 dan RAPBD-P 2014 - 40 orang x 1 hari x 8 kali x 2 kegiatan c. RKUA RPPAS APBD 2015 dan RAPBD 2015 - 40 orang x 1 hari x 8 kali x 2 kegiatan 7.
Rapat
Pansus/Komisi/Gab.Komisi a. Usul Gubernur - 35 orang x 8 kali x 4 kegiatan b. Usul Prakarsa DPRD - 35 orang x 8 kali x 1 kegiatan c. Keputusan DPRD - 35 orang x 8 kali x 2 kegiatan
koordinasi/konsultasi
b.
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Wilayah Provinsi Lainnya Dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sekaligus memperoleh infromasi kebijakan Pemerintah dan di daerah
lain
maka
diperlukan
Kunjungan
kerja
ke
beberapa Provinsi dengan alokasi sebagai berikut : 1. Pimpinan DPRD a. Undangan - 5 orang x 1 kali x 1 tahun b. Koordinator Komisi - 5 orang x 6 kali x 1 tahun c. Badan Kehormatan DPRD - 5 orang x 1 kali x 1 tahun d. Badan Legislasi Daerah - 5 orang x 1 kali x 1 tahun e. Badan Musyawarah - 5 orang x 1 kali x 1 tahun 2. Komisi DPRD - 80 orang x 6 kali x 1 tahun 3. Badan Kehormatan DPRD - 7 orang x 1 kali x 1 tahun 4. Badan Legislasi Daerah - 19 orang x 2 kali x 1 tahun 5. Badan Musyawarah - 30 orang x 1 kali x 1 tahun 6. Badan Anggaran Konsultasi LPP APBD TA.2013,RKUA PPAS APBD-P TA.2014 & RAPBD-P 2014, RKUA PPAS APBD TA.2015 & RAPBD 2015 - 40 orang x 1 kali x 5 kegiatan x 1 tahun 7.Kunjungan Kerja Pansus/Komisi/Gabungan Komisi a. Usul Gubernur
- 35 orang x 1 kali x 4 kegiatan b. Usul Prakarsa DPRD - 35 orang x 1 kali x 1 kegiatan c. Keputusan DPRD - 35 orang x 1 kali x 2 kegiatan 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Keterlibatan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten didalam kegiatan Workshop, seminar, lokakarya dan lain–lain kegiatan sejenis, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
Sekretariat
DPRD
dan
pihak
lain
yang
kompetensinya di syahkan oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, hal ini diharapkan dapat menjadi daya dukung bagi upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Yang akan diselenggarakan sebagai berikut :
a. Diklat Mandiri/In house Training Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD 3 kali dalam 1 tahun anggaran tiap masa sidang, sesuai dengan keberadaan
Fungsi
DPRD
yaitu
Fungsi
Legislasi,
Anggaran dan Pengawasan. b. Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
dan
Profesionalisme Peningkatan
kapasitas
dalam
rangka
pemantapan
pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD berdasarkan Tugas dan Wewenang DPRD maka perlu diselenggarakan Peningkatan
Sumber
Daya
Profesionalisme. Yaitu : 1. Luar Daerah - 85 orang x 4 kali x 1 tahun
Manusia
dan
7. Menghadiri Undangan Forum Pemerintah Daerah Dihadiri oleh Ketua, Pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang
mewakili
undangan
dari
instansi
vertikal
atau
pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 5 kali dalam 1 bulan dengan alokasi waktu paling lama 1 hari dalam setiap undangan. 8. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD sekaligus sebagai upaya menyampaikan produk DPRD yang dihasilkan. Dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui program kerja DPRD dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selain
masyarakat
luas,
sasaran
sosialisasi
adalah
pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan harapan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kabupaten/kota dapat disinegriskan dengan kebijakan pemerintahan Provinsi yang diselenggarakan bekerjasama dengan Media Cetak, Media masa, Media elekronik dan Spanduk. 9. Pembahasan dan Penetapan Peraturan daerah Merupakan implementasi dari fungsi Legislasi DPRD. Yang menjadi
Badan
Legislasi
Daerah
sebagai
upaya
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kegiatan
Pembahasan
rancangan
Peraturan
daerah
didasarkan atas skala Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) yang telah ditetapkan bersama-sama antara pihak DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Pada tahun 2014 direncanakan akan membahas 6 (enam) raperda usul Gubernur dan 3 (tiga) raperda inisiatif DPRD, 2 (dua) Keputusan DPRD serta 3 (tiga) raperda APBD. Dalam hal pembahasan raperda inisiatif DPRD, didukung dengan penyusunan naskah akademik raperda. Dengan harapan raperda yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria akademik. 10. Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Merupakan implementasi dari fungsi anggaran DPRD. Yang melaksanakan tugas-tugas Anggaran Daerah. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan anggaran adalah pada : 1. Pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan bulan Maret– April 2014; 2. Pembahasan dan Penetapan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2014 dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2014, dilaksanakan bulan Juli -Agustus 2014; 3. Konsultasi dan penetapan perubahan APBD 2014 ke Kementerian Dalam Negeri; 4. Pembahasan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun 2015 dan penetapan
APBD
Tahun
2015,
dilaksanakan
bulan
November-Desember 2014; 5. Konsultasi dan penetapan APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik sehingga
harus
disusun
melalui
tahapan
perencanaan,
penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 1. Perencanaan Kegiatan Perencanaan hanya untuk Alat Kelengkapan DPRD. Dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan untuk bulan berikutnya,
yang
selanjutnya
dijadikan
bahan/materi
pembahasan dalam rapat Banmus. 2. Penetapan Keputusan Banmus atas rencana kegiatan menjadi agenda kegiatan
Dewan
yang
diformulasikan
menjadi
keputusan
Pimpinan Dewan. Atas keputusan ini maka Sekretariat Dewan mendukung
kelancaran
kegiatan
tersebut
sesuai
dengan
bentuk kebutuhan yang harus difasilitasi. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Dewan, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD dengan penuh
rasa
tanggungjawab,
baik
pelaksanaannya
dalam
bentuk tim ataupun perorangan. Dalam hal pelaksanaannya dilakukan oleh tim, maka pimpinan tim mengkoordinasikan langkah dan kegiatan sehingga melahirkan tanggungjawab bersama.
4. Pelaporan Setiap pelaksanaan kegiatan berakhir maka wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, atau kepada Pimpinan Dewan. Untuk dijadikan bahan dalam rapat pertanggungjawaban kinerja DPRD. 5. Evaluasi Berdasarkan atas laporan kegiatan maka dilakukan evaluasi kegiatan, untuk disampaikan dalam rapat Banmus sebagai dasar pertimbangan Banmus melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya. B. Pelaksanaan Kegiatan Pada dasarnya kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dapat
dikategorikan
Kunjungan kerja,
beberapa
kegiatan,
yaitu:
Rapat,
peningkatan SDM, Reses, Sosialisasi serta
Kunjungan Kerja Luar Provinsi. 1. Rapat Kegiatan rapat-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPRD, dilaksanakan untuk melakukan pembahasan sesuai dengan agenda rapat dimaksud. Dijadwalkan setiap bulan dalam
Badan
Musyawarah,
untuk
ditetapkan
sebagai
agenda bulanan. 2. Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja adalah bentuk kegiatan Dewan untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langung dalam bentuk tatap muka untuk menjaring penyerapan aspirasi masyarakat, sosialisasi, atau koordinasi/konsultasi dengan pihak lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalan tiga bentuk, yaitu : dalam provinsi, dan keluar provinsi.
Kunjungan kerja dalam Provinsi Banten dilakukan dalam konteks investigasi DPRD terhadap persoalan yang terjadi pada masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sekaligus dan sosialisasi kinerja DPRD oleh komisi terkait. Sedangkan dalam hal penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk masukan Rancangan Peraturan Daerah dan Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana guna
mempercepat
pembangunan
kesejahteraan
masyarakat. 3. Peningkatan SDM Peningkatan
wawasan
dan
pengetahuan
melalui
jalur
pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan sebagainya dapat dilakukan secara swakelola oleh Sekretariat Dewan atas dasar kebutuhan, atau dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi Anggota DPRD dapat dilaksanakan oleh : a. Diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarkan oleh Sekretariat Dewan, didasarkan pada usulan Pimpinan atau Anggota Dewan dengan disertai kebutuhan materi. Narasumber dalam pelaksanaan ini antara lain pejabat struktural atau pejabat fungsional , pakar/praktisi,
atau
akademisi yang sesuai dengan
keahlian dibidangnya.
b. Diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keikutsertaan
Anggota
Dewan dalam kegiatan
yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi didasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Banmus atau Pimpinan DPRD. Bagi Anggota yang berminat mengikuti, dapat menyampaikan
pemberitahuan melampirkan
kepada
pimpinan
undangan
serta
DPRD profil
dengan lembaga
penyelenggara yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota
dapat
penugasan
dari
mengikuti pimpinan
setelah Dewan
mendapatkan
dan
selanjutnya
Sekretariat Dewan memberikan biaya kontribusi dan perjalanan dinas tanpa staf pendampingan. 4. Reses Substansi kegiatan Reses bagi anggota Dewan, selain menyerap dan menampung penyerapan aspirasi konstituen juga
kewajiban
Anggota
pertanggungjawaban
secara
Dewan moral
dan
menyampaikan politis
kepada
konstituennya di Daerah Pemilihan. Sehubungan dengan urgensi reses, maka tahapan kegiatan reses dilaksanakan sebagai berikut: a. Banmus, dengan mengacu pada RENJA DPRD untuk menetapkan waktu pelaksanaan Reses. b. Pelaksanaan Reses ditetapkan dalam rapat Paripurna. c. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah waktu kegiatan Reses, Anggota
Dewan
menyampaikan
laporan
hasil
reses
melalui rapat Paripurna penyampaian hasil Reses untuk disampaikan kepada Gubernur Banten sebagai bahan bahan/materi
penyusunan
Rencana
Pembangunan
Pemerintah Daerah. 5. Sosialisasi Sosialisasi kebijakan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah merupakan tindakan Dewan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan atau PERDA yang telah ditetapkan sehingga kebijakan atau perda tersebut dapat diimplementasikan secara baik dilingkungan masyarakat.
C. Matrikulasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 Seluruh agenda kerja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 beserta rencana pelaksanaannya, tertuang dalam matrikulasi rencana kerja DPRD tahun 2014 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
BAB V PENUTUP A. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 merupakan penjabaran secara operasional rencana kerja sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harapan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD
serta
Sekretariat
DPRD
Provinsi
Banten
dalam
melaksanakan program kerja tahun 2014. B. Kaidah Pembiayaan Pembiayaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten serta dari pihak lain, baik
organisasi
pemerintah
maupun
swasta,
dalam
negeri
maupun luar negeri yang diperoleh melalui skema kemitraan strategis.
