NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR NOMOR NOMOR
: 075/5690/B.Pem : 910/2819/DPRD
TANGGAL : 8 Oktober 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat Kantor
: : :
Made Mangku Pastika Gubernur Bali Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali 2. a. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
A. A. Ngurah Oka Ratmadi, SH Ketua DPRD Provinsi Bali Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar
b. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
I Ketut Suwandhi, S.Sos Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar
c. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar
d. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
Ida Bagus Putu Sukarta, SE Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2011. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011. Denpasar, 8 Oktober 2010 GUBERNUR BALI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
Selaku,
Selaku,
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Made Mangku Pastika
A. A. Ngurah Oka Ratmadi, SH KETUA
I Ketut Suwandhi, S.Sos WAKIL KETUA
I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si WAKIL KETUA
Ida Bagus Putu Sukarta, SE WAKIL KETUA
DAFTAR ISI Halaman
DAFTAR ISI ...............................................................................................
i
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1 1.2 Tujuan .................................................................................... 3 1.3 Dasar Hukum ........................................................................ 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ................................ 4 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2010 ................................................................................................. 4 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2011 ....................... 6 BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ........................................................................................................ 8 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ....................... 8 3.2 Laju Inflasi .............................................................................. 8 3.3 Pertumbuhan PDRB ............................................................... 8
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................................................ 9 4.1 Pendapatan Daerah ............................................................... 9 4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 .......................................... 9 4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ......................................................... 10 4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan ................................................................... 11
4.2 Belanja Daerah ....................................................................... 11 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ..................... 11
4.2.2 Kebijakan Belanja Tak Langsung (Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga) ....................... 12 4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung sesuai Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ............................................... 14 4.3 Pembiayaan Daerah ............................................................... 15 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ............................ 15 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ........................... 15 4.4 Kendala, Strategi, dan Prioritas Pembangunan 2011 ............ 15 4.4.1 Kendala ........................................................................ 15 4.4.2 Strategi ......................................................................... 16 4.4.3 Prioritas ......................................................................... 17
BAB V PENUTUP ...................................................................................... 18
BAB I PENDAHULUAN 1.4
Latar Belakang Sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-
Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi negara hukum mewajibkan setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai kaidah hukum bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan dan
perundang-undangan
yang
merupakan
instrumen
hukum
pemerintahan
dan
peraturan/perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan teori penjenjangan norma hukum. Pemerintah daerah diberi wewenang secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Daerah sesuai prinsip desentralisasi diberikan hak memperoleh sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pembiayaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan seperti kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dengan demikian Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah. Secara yuridis daerah diberi hak berdasarkan peraturan perundangundangan untuk mengelola keuangan dengan cara menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah
dalam
melaksanakan
tugas,
wewenang,
kewajiban
dan
tanggungjawabnya atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah,
peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lainnya termasuk Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2011 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahunan, pada tahun 2011. Dalam pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Sesuai ketentuan tersebut maka KUA merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013 mengamanatkan bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka KUA yang disusun harus bersinergi dengan RPJMD yang telah disusun. Sesuai ketentuan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat ; kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Bali Tahun 2011 dengan penyusunan RAPBD Provinsi Bali Tahun 2011.
1.5
Tujuan Tujuan penyusunan KUA adalah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.6
Dasar Hukum Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan
KUA pada khususnya serta perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008– 2013.
BAB II KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2010 Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali Tahun 2011 bahwa kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2011 diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu, diupayakan pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta peningkatan peranan sektorsektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian daerah. Meningkatnya investasi swasta/swadaya masyarakat diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekspor bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasaran internasional. Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi tersebut diatas dan berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka perkiraan makro ekonomi tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi daerah Bali pada tahun 2010 direncanakan sebesar 5,66%. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga yang dibentuk oleh sektor primer (pertanian), sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan, perbankan dan jasajasa) hendaknya ditingkatkan. 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh produksi sektor-sektor ekonomi. PDRB daerah Bali tahun 2010 atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp. 62,12 Trilyun. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila produksi dapat ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil.
3. Struktur Ekonomi Struktur perekonomian daerah Bali sangat bertumpu pada industri pariwisata sebagai sektor tersier dengan kontribusi sebesar 64,60%, sedangkan sektor primer memberikan kontribusi 18,67% dan sektor sekunder sebesar 16,73%. Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Bali diupayakan peranan sektor primer dan sekunder lebih ditingkatkan untuk memperkuat daya handal perekonomian daerah. Strategi ini perlu dimantapkan dalam upaya mengawal pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu baik lokal, regional maupun internasional. 4. PDRB Perkapita Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2010 sebesar 5,66% maka PDRB perkapita direncanakan sebesar Rp.17,33 juta/tahun dengan asumsi pertumbuhan penduduk mencapai 1,0%. Untuk mengurangi kesenjangan sosial maka perlu diupayakan adanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat. 5. Inflasi Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi perlu dikendalikan agar berkisar antara 5 ± 1% khususnya pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. 6. Kesempatan Kerja Jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 2.147,5 ribu orang dan sekitar 2,08 juta orang akan mampu terserap melalui pembukaan kesempatan kerja, sehingga pengangguran pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 3,16%. 7. Kemiskinan Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66%, maka jumlah penduduk miskin di daerah Bali pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 174.510 orang atau
4,88% turun jika dibandingkan
dengan tahun 2009 sebanyak 181.720 orang atau sebesar 5,13%.
2.2
Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2011 Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi yang telah ditetapkan dan berdasarkan
kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka proyeksi makro ekonomi Bali tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Ekonomi Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 5,33% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5,66%, maka pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 6,36%. Untuk mencapai angka tersebut maka investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 15,79 trilyun. 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Bali tahun 2011 ditetapkan pada kisaran Rp.70,19 trilyun, target tersebut akan dapat diwujudkan apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil. 3. Struktur Ekonomi Pada tahun 2011 struktur perekonomian Bali masih sangat bertumpu pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan, dan jasa-jasa) dengan kontribusi sebesar 64,24%, sektor primer (pertanian dan pertambangan) memberikan kontribusi sebesar 18,71% dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan) sebesar 17,05%. 4. PDRB Perkapita Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 6,36%, maka PDRB perkapita ditargetkan sebesar Rp.19,40 juta/tahun dengan asumsi pertumbuhan penduduk mencapai 1,0%. Jika dirinci menurut golongan pendapatan penduduk maka PDRB perkapita untuk 40% penduduk golongan pendapatan terendah diperkirakan mencapai Rp. 10,98 juta/tahun, 40% golongan pendapatan sedang mencapai Rp. 19,03 juta/tahun, dan untuk 20% penduduk golongan pendapatan tertinggi mencapai Rp. 36,98 juta/tahun. 5. Inflasi Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi pada tahun 2011 perlu dikendalikan pada kisaran 5 ± 1% khususnya terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
6. Kesempatan Kerja Dari proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 3,617 juta jiwa, jumlah angkatan kerja diperkirakan sebesar 2,17 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (pencari kerja) mencapai 2,90 % dari angkatan kerja. 7. Kemiskinan Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36%, maka jumlah penduduk miskin di daerah Bali pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 142.630 orang atau
3,95% turun jika dibandingkan
dengan tahun 2010 sebanyak 174.510 orang atau sebesar 4,88%. 8. Investasi Jumlah investasi riil yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Bali pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp. 15,79 Trilyun, yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp. 2,63 Trilyun, dan investasi swasta/rumah tangga sebesar Rp.13,15 Trilyun. Apabila dilihat dari peran pemerintah secara keseluruhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Bali maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp.10,02 Trilyun yang berasal dari investasi riil dan konsumsi pemerintah. 9. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36% maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2011 ditargetkan 2,45 juta orang dengan rata-rata pengeluaran per hari mencapai Rp. 2,69 juta serta rata-rata lama tinggal di Bali selama 9,3 hari. 10. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali pada tahun 2011 direncanakan sebesar 71,62 dengan beberapa komponen pembentuknya yaitu angka harapan hidup mencapai 70,70 tahun, angka melek huruf 87,71% dari penduduk umur 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah 7,86 tahun dan daya beli sebesar Rp. 631.520 /bulan.
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1
Asumsi Dasar Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD adalah (1) Kondisi ekonomi tetap stabil, (2)
Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (3) Perkembangan industri kepariwisataan semakin membaik, (4) Tidak terjadinya kenaikan harga BBM, (5) Kinerja ekspor non migas semakin meningkat, (6) Stabilitas keamanan semakin kondusif. Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh juga terhadap APBD adalah adanya upaya peningkatan kinerja Birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.
3.2
Laju Inflasi Laju inflasi di tahun 2011 diperkirakan mencapai 5 ± 1 persen. Perkiraan ini ditujukan
agar sektor riil mampu bergerak normal misalnya harga bahan baku tidak begitu bergejolak sehingga aktivitas ekonomi lancar. Membaiknya aktivitas ekonomi tentunya berimbas pada peningkatan pendapatan daerah.
3.3
Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2011 ditargetkan sebesar 6,36%, lebih tinggi dari
perkiraan tahun 2010 yang mencapai kisaran 5,66%. Asumsi ini digunakan karena gejolak krisis ekonomi global yang mendorong penurunan ekspor pada tahun 2009 diharapkan sudah pulih. Perkiraan pertumbuhan ini nantinya mendorong total PDRB Provinsi Bali mencapai Rp.70,19 Trilyun, sehingga PDRB Perkapita mencapai
Rp. 19,40 juta per tahun.
Peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan tentunya mendorong pendapatan daerah dari sisi pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini akan memberikan dorongan yang signifikan bagi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1
Pendapatan Daerah
4.1.1
Kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD), maka penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 telah berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu : a. Realisasi pendapatan pada tahun yang lalu b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali c. Potensi sumber pendapatan asli daerah Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 sebesar Rp.1.249.491.623.353,00 telah mengalami peningkatan sebesar 14,88 %
dari
anggaran
perubahan
pendapatan
tahun
2010
yang
berjumlah
Rp.1.087.579.246.515,00 sedangkan dari anggaran induk (APBD) tahun 2010 yang berjumlah Rp. 1.004.102.725.355,00 mengalami peningkatan sebesar 24,44%. Terobosan yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Bali selaku Koordinator Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu melalui kegiatan Ekstensifikasi pendapatan dan Intensifikasi pendapatan. Sesuai dengan amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 2 potensi pajak daerah utamanya pada Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dikembangkan yaitu : 1. Pajak progresif (untuk kendaraan bermotor roda 4) a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5% b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2 % c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2,5% d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 3 % e. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima sebesar 3,5%
2. Pajak Kendaraan Bermotor untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, Polri sebesar 0,5 % (sebelumnya tidak pernah dikenakan pajak). Untuk potensi kendaraan bermotor di air dan kendaraan bermotor alat-alat berat/besar masih dalam proses penggalian data dan pengkajian yang mendalam sebagai potensi sumber pendapatan asli daerah. Terhadap potensi Pajak Rokok belum bisa dipungut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 potensi ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014.
4.1.2
Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dalam tahun anggaran 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali ditargetkan sebesar
Rp. 1.249.491.623.353,00 yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 1.101.873.289.000,00, retribusi daerah sebesar Rp.24.778.359.490,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 64.229.347.555,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.58.610.627.308,00. Dibandingkan APBD tahun 2010, target PAD 2011 meningkat sebesar Rp.245.388.897.998,00 atau 24,44%. Pendapatan terbesar dari PAD bersumber dari pajak kendaraan bermotor dimana pajak ini akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah. Selain PAD, penerimaan daerah juga bersumber
dari
Dana
Perimbangan
yang
jumlahnya
ditargetkan
sebesar
Rp.
706.007.313.758,00 yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.124.112.774.758,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.560.673.539.000,00. Besarnya dana perimbangan yang dialokasikan untuk daerah Bali tergantung dari kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain; luas wilayah, jumlah penduduk dan kemajuan ekonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.21.221.000.000,00. Dibandingkan APBD tahun 2010, penerimaan dana perimbangan tahun 2011 meningkat sebesar Rp.67.914.151.499,00 atau 10,64%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar
Rp. 188.019.294.816,00 terdiri dari Hibah sebesar
Rp.3.538.318.000,00,Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Pajak Hotel dan Restaurant) sebesar Rp.103.226.250.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerahnya Lainnya sebesar Rp. 81.254.726.816,00. Dibandingkan dengan
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah
Yang
Sah
APBD
tahun
2010
sebesar
Rp.192.687.197.996,00 terjadi penurunan sebesar Rp.4.667.903.180,00 atau 2,42% sehingga secara
total
rencana
Rp.2.143.518.231.927,00.
pendapatan
daerah
tahun
2011
adalah
sebesar
4.1.3
Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Untuk memantapkan pendapatan daerah agar rencana belanja pemerintah daerah
tidak terganggu maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain : a. Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. b. Memperjuangkan
peningkatan
pendapatan
daerah
yang
bersumber
dari
dana
perimbangan kepada pemerintah pusat. c. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah. d. Memperjuangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk pelestarian adat dan budaya serta lingkungan hidup selain infrastruktur. e. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
4.2
Belanja Daerah
4.2.1
Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan upaya untuk mengatasi permasalahan
pembangunan yang bersifat mendasar meliputi empat bidang prioritas, yaitu; Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Lingkungan dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Selain ke-empat bidang tersebut juga difokuskan pada upaya mendorong program/kegiatan prioritas pada bidang-bidang lainnya, terutama program/kegiatan prioritas yang secara langsung berpengaruh pada upaya mewujudkan Bali Mandara. Disamping itu, penyusunan belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan belanja daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa,
belanja bantuan keuangan kepada
kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.1.721.708.747.942,70 meningkat dari APBD tahun 2010 yang berjumlah Rp.1.525.461.669.437,00 atau meningkat sebesar Rp. 196.247.078.505,70 (12,86%). Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatankegiatan pembangunan dalam tahun 2011 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 762.188.088.165,00, meningkat dari APBD Tahun 2010
yang berjumlah Rp.580.589.382.498,00 atau meningkat sebesar Rp.181.598.705.667,00 (31,28 %) Secara keseluruhan Total Belanja yang direncanakan dalam tahun 2011 sebesar Rp.2.483.896.836.107,70 meningkat sebesar Rp. 377.845.784.172,70 (17,94%) dibandingkan dengan
APBD
tahun
2010
yang
berjumlah
Rp.2.106.051.051.935,00. Mengingat total pendapatan sebesar Rp. 2.143.518.231.927,00 lebih kecil dari total belanja sebesar Rp.2.483.896.836.107,70 sehingga mengalami Defisit sebesar Rp. 340.378.604.180,70 yang akan dibiayai dari SiLPA Tahun Anggaran 2010.
4.2.2
Kebijakan Belanja Tak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga) a. Belanja Pegawai Belanja
pegawai
pada
tahun
2011
direncanakan
sebesar
Rp.644.936.165.188,70 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp.545.180.601.983,00, atau meningkat sebesar Rp.99.755.563.205,70 (18,30%). Hal ini disebabkan adanya pengangkatan pegawai harian daerah menjadi CPNS, adanya kebijakan kenaikan gaji pegawai dari Pemerintah Pusat, adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai. Disamping itu honorarium pengelola keuangan daerah mulai tahun 2010 yang awalnya tidak masuk dalam Belanja Pegawai sekarang masuk dalam komponen Belanja Pegawai.
b. Belanja Subsidi Kebijakan belanja subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian berupa subsidi pupuk dan Alat Mesin atau traktor. Besaran belanja subsidi tahun 2011 ini direncanakan sebesar Rp. 4.480.000.000,00 menurun dari subsidi tahun 2010 sebesar Rp. 5.695.000.000,00 atau menurun sebesar Rp. 1.215.000.000,00 (21,33%).
c. Belanja Hibah Belanja Hibah diarahkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah/instansi vertikal, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja Hibah dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.216.814.301.695,00, turun sebesar Rp. 11.303.974.964,00 (4,96%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 yang berjumlah Rp.228.118.276.659,00.
d. Bantuan Sosial Dalam
rangka
menjalankan
fungsi
pemerintah
daerah
dibidang
kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu,
pemerintah
daerah
dapat
memberikan
bantuan
sosial
kepada
kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Alokasi bantuan sosial dalam tahun 2011
direncanakan
sebesar
Rp.324.818.550.000,00,
meningkat
sebesar
Rp.16.325.600.000,00 (5,29%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 yang berjumlah Rp.308.492.950.000,00.
e. Belanja Bagi Hasil Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan diwilayah masing-masing. Belanja bagi
hasil
dalam
Rp.475.286.523.059,00
tahun
meningkat
2011
sebesar
Rp.
direncanakan
sebesar
69.350.552.264,00
(17,08%)
dibandingkan dengan APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp.405.935.970.795,00.
f.
Belanja Bantuan Keuangan Kebijakan
bantuan
keuangan
kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa dalam
upaya
direncanakan
mempercepat sebesar
pemerataan
pembangunan.
Rp.35.373.208.000,00,
Bantuan
meningkat
keuangan
sebesar
Rp.
13.334.338.000,00 (60,50%) apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2010 sebesar Rp.22.038.870.000,00.
g. Belanja Tak Terduga Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak bisa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 10.000.000.000,00. dari tahun 2010.
4.2.3
Kebijakan Belanja Langsung Sesuai Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk membiayai Urusan Wajib direncanakan alokasinya sebesar Rp. 710.109.888.490,00 sedangkan untuk Urusan Pilihan sebesar Rp. 52.078.199.675,00. Mengenai kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan secara proporsional sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan serta permasalahan yang ditangani sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi anggaran belanja untuk SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.
4.3 Pembiayaan Daerah 4.3.1
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun anggaran sebelumnya yang besarnya diperkirakan mencapai Rp.340.378.604.180,70 pada tahun 2011, yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efesiensi penggunaan anggaran.
4.3.2
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk
keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2011 tidak direncanakan
Dengan
demikian
masih
terdapat
pembiayaan
neto
sebesar
Rp.
340.378.604.180,70 untuk menutupi defisit tahun 2011.
4.4 Kendala, Strategi, dan Prioritas Pembangunan 2011 4.4.1 Kendala Berbagai kemajuan memang telah dicapai tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010, namun dirasakan permasalahan/kendala masih tetap ada dan memerlukan upaya pemecahan dalam tahun 2011. Adapun kendala tersebut antara lain : 1) Dari sisi demografi, tingginya angka pertambahan penduduk sebagai akibat pertumbuhan (kelahiran) dan migrasi masuk ke daerah Bali yang cukup besar, mengakibatkan jumlah penduduk di Provinsi Bali semakin padat. Hal ini membawa konsekuensi terhadap peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Jumlah penduduk yang terlalu besar akan membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial, ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban daerah, serta pengangguran yang semakin meningkat. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, demikian juga dalam penanganan masalah kependudukan.
2) Dari sisi ekonomi sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan capaian target-target indikator ekonomi agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu karakteristik perekonomian daerah Bali yang sangat dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata sedangkan sektor pertanian semakin terdesak. Menurunnya peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Bali, disebabkan antara lain banyaknya alih fungsi lahan dan terjadi penurunan minat masyarakat petani dalam mengolah lahan pertanian. Sedangkan sektor pariwisata sangat rentan terhadap gangguan keamanan, isu lingkungan termasuk penyakit menular, maka otomatis akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah. Kendala lainnya dipengaruhi pula oleh belum mantapnya beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan dampak perkembangan ekonomi global. 3) Sedangkan dari aspek pengembangan wilayah, masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali. Ketimpangan ini disebabkan oleh tidak meratanya potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota.
4.4.2 Strategi Untuk mengatasi kendala tersebut maka strategi pembangunan daerah Bali antara lain adalah : 1) Memantapkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian target-target makro ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 2) Terkait dengan indikator struktur ekonomi khususnya dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor primer, perlu ditempuh langkah-langkah; optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi, penguatan SDM, dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan dan penyiapan infrastruktur. 3) Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 4) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya. 5) Menciptakan suasana yang lebih kondusif baik keamanan maupun prosedur birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah. 6) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai landasan bagi pembangunan daerah Bali.
4.4.3 Prioritas Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan maka prioritas pembangunan daerah pada tahun 2011 adalah : Prioritas 1 :
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
Prioritas 2 :
Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Prioritas 3 :
Pemantapan Ketahanan Pangan
Prioritas 4 :
Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi
Prioritas 5 :
Peningkatan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
dan
Pelestarian
Kebudayaan Prioritas 6 :
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional
Prioritas 7 :
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Prioritas 8 :
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
BAB V PENUTUP Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2011 yang disusun melalui berbagai pendekatan yaitu : a. Pendekatan politis, yaitu upaya untuk melibatkan lembaga DPRD dalam penyusunan KUA yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Bali; b. Pendekatan partisipatif, yaitu disamping dibahas dan disepakati oleh DPRD, KUA merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Bali. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam forum SKPD dan Musrenbang; c. Pendekatan teknokratis, yaitu penyusunan KUA berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah; d. Pendekatan top-down, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPN, RPJMN dan RKP; e. Pendekatan bottom-up, yaitu penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk dituangkan kedalam program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini dituangkan ke dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
