NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

:

TANGGAL :

914/3826/16/2016 914/958/02.02/2016 27 OKTOBER 2016

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2016

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

:

TANGGAL :

914/3826/16/2016 914/958/02.02/2016 27 OKTOBER 2016 TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat Kantor

: H. MUSTHOFA : Bupati Kudus : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus. 2. a. Nama Jabatan Alamat Kantor

: MASAN, SE, MM : Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama Jabatan Alamat Kantor

: Drs. ILWANI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

c. Nama Jabatan Alamat Kantor

: NUR HUDI, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

d. Nama Jabatan Alamat Kantor

: DEDHY PRAYOGO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyesuaian Nota Kesepakatan antara Pemerintah

Kabupaten

Kudus

dengan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Nomor

914/1884/16/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 914/635/02.02/2016

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2016

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1 1

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017

4 4

1 1

7

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 3.1.2. Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2017 3.1.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 3.2 Laju Inflasi 3.3 Pertumbuhan PDRB 3.4 Lain-lain Asumsi

13

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

22

13 13 15 16 19 20 21

DAERAH

BAB V

4.1 Pendapatan Daerah 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan 4.1.2 Target Pendapatan Daerah 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target 4.2 Belanja Daerah 4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah 4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah 4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan 4.3 Pembiayaan Daerah

22 22

PENUTUP

49

22 24 24 25 26

28

36 48

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN KUDUS BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dalam rangka penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 tahap IV, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 , RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019.

1.2.

Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 adalah : a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Kudus untuk menyusun anggaran perangkat daerah dengan pendekatan sistem anggaran berbasis kinerja, mempertimbangkan kondisi yang ada serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. b. Menyajikan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 ini disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1

5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.

14.

15. 16.

17.

18. 19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 07/2015 tentang Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus;

2

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus; 23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus; 24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 . 25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. Perkembangan sebelumnya

Indikator

Ekonomi

Makro

Daerah

pada

tahun

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan diperlukan berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (2011 sampai dengan 2015), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel II.1 Indikator Ekonomi Makro NO

INDIKATOR

1.

Pertumbuhan *) ekonomi ( % )

2.

Investasi ( trilyun Rp. )

3.

PDRB perkapita ( juta Rp. ) a. ADHB b. ADHK

4.

Laju Inflasi ( % )

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

4,24

4,11

4,53

5,26

4,13

6,603

12,163

11,580

8,825

17,617

74,23 71,93

79,90 74,33

87,67 77,12

91,94 76,24

97,30 80,85

3,34

4,77

8,31

8,59

3,35

5.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

6,21

5,83

8,01

5,03

5,00

6.

Penduduk Miskin (%)

9,45

8,63

8,62

7,99

7,93

Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Tahun 2014 (diolah)

Dilihat dari struktur ekonomi, PDRB Kabupaten Kudus didominasi oleh sektor industri pengolahan yang telah berkembang dan berkelanjutan, yaitu industri rokok, kertas, elektronik, pakaian, dan makanan/minuman. Meski sektor industri pengolahan tumbuh melambat, namun tetap menjadi sektor penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung yang menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor pertanian, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2015 telah diterbitkan perhitungan PDRB dengan tahun dasar tahun 2010 dengan rincian 17 sektor lapangan usaha. Meluasnya cakupan perhitungan menjadikan besaran PDRB menjadi naik 70 – 80 % bila dibandingkan perhitungan PDRB dengan tahun dasar tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tetap meningkat meskipun lebih kecil. Kondisi ini relatif masih baik, mengingat terdapat banyak faktor yang menekan aktivitas ekonomi yaitu, aturan dalam produk hasil tembakau, melemahnya nilai tukar

4

rupiah terhadap dolar AS, serta perubahan cuaca yang ekstrim sehingga berimplikasi pada produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Sektor industri merupakan sektor basis, dimana kontribusinya terhadap PDRB dominan dan banyak tenaga kerja yang terserap. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Kudus lebih didongkrak oleh industri berskala besar dan menengah. Adapun industri kecil merupakan pendukung perekonomian daerah yang sifatnya elastis. Namun demikian kinerja sektor industri, baik industri menengah dan besar serta industri mikro dan kecil sama-sama tumbuh melambat. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, merupakan penopang perekonomian Kabupaten Kudus. Sarana perdagangan daerah baik pasar daerah dan pasar desa, sarana pasar modern, mini market, toko retail, serta PKL berkembang hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, sehingga konstribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran meningkat seiring dengan menguatnya konsumsi rumah tangga. Sektor konstruksi mengeser sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan sektor industry yang akan berdampak pada permintaan terhadap berbagai bangunan rumah dan layanan dasar. Adapun pertumbuhan sektor pertanian naik tipis, sejalan dengan peningkatan sarpras pertanian, infrastruktur pendukung pertanian, dan pengaturan pola tanam. Pertumbuhan ini lebih didominasi subsektor tanaman bahan makanan dan peternakan. Sebagai pendukung kegiatan industri, sektor jasa keuangan dan asuransi berkembang cukup baik. Ditinjau dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan ekspor impor. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka kecenderungan masyarakat untuk belanja cukup besar, tidak hanya pada barang-barang pokok tetapi juga barang sekunder dan tersier. Berubahnya life style masyarakat hingga masyarakat di desa, khususnya pola konsumsi masyarakat dalam konsumsi, misal alat-alat elektronik, kendaraan, barang gadget, pakaian, dsb. semakin meningkatkan impor. Seiring dengan pemenuhan pelayanan publik, pemerintah juga meningkatkan belanjanya baik belanja langsung maupun transfer payment (bantuan sosial , hibah, Alokasi dana desa dan dana desa) . Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan dan berkualitas. Kabupaten Kudus merupakan lokasi yang menarik untuk berinvestasi antara lain industri, perdagangan, restoran, perumahan, jasa keuangan, transportasi, dan komunikasi. Peningkatan pelayanan perijinan dan penyebaran peluang investasi semakin menarik calon wirausaha dan investor untuk mengembangkan usahanya. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan perijinan yang pro investasi meningkatkan realisasi investasi yaitu:, Rp.6,6T (2011) , Rp.12,16T (2012) , Rp.11,58T (2013) , Rp.8,82T (2014) dan Rp.17,617 T(2015). Angka PDRB perkapita di Kabupaten Kudus juga senantiasa mengalami kenaikan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 PDRB perkapita atas

5

dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 74,23 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 97,3 juta pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bila memperhitungkan daya beli riil, maka indikatornya adalah PDRB perkapita atas dasar harga konstan yang meningkat dari Rp. 71,93 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 80,85 juta pada tahun 2015. Tingkat inflasi Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 3,28 %, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,35 % dan inflasi Jawa Tengah sebesar 2,73%. Angka inflasi tahun 2015 menunjukkan fluktuasi harga yang rendah. Penyumbang inflasi tertinggi kelompok bahan makanan, disusul dengan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Komoditi penyumbang inflasi terbesar adalah bawang merah, cabai, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, dan gula pasir. Pada kelompok administered prices khususnya BBM yang menurun seharusnya diikuti penurunan harga komoditi lain yaitu listrik dan gas. Namun realitanya, harga-harga bertahan pada harga keseimbangan baru. Secara umum, hanya komoditas pokok tertentu dan rokok yang mengalami peningkatan. Pengangguran merupakan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang tepat, cepat dan bijaksana. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang menggambarkan proporsi jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja yang ada. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus mencapai 5,01% dan pada tahun 2015 turun menjadi 5%. Faktor yang mempengaruhi angka pengangguran di Kabupaten Kudus, antara lain pertambahan angkatan kerja tahunan yang belum diimbangi ketrampilan / keahlian kerja yang dibutuhkan pasar kerja, adanya sikap pemilih dari calon tenaga kerja, perusahan-perusahaan dalam kegiatan produksi menggunakan sistem kontrak, pergeseran penggunaan tenaga kerja dengan mesin-mesin, pengangguran musiman di pertanian. Berbagai faktor penyebab pengangguran telah dicermati pemerintah, dengan berusaha mengatasinya secara lintas sektor. Solusi yang diambil yaitu dengan peningkatan ketrampilan dan keahlian, menyediakan forum bursa kerja, pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, penumbuhan wira usaha produktif. Disamping itu, telah digalakkan pendidikan berbagai kejuruan sehingga, mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkeahlian khusus dan berkompeten di pasar kerja. Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator pembangunan, saat ini menggunakan data dari BPS dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan pada pada tahun 2014 sebesar Rp. 314.211,- per kapita / bulan, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 348.866 per kapita/bulan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan per kapita di bawah nilai tersebut. Proporsi penduduk miskin tahun 2014 sebesar 7,99 % dan pada tahun 2015 sebesar 7,93 % . Berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan yaitu program perlindungan sosial antara lain

6

Jamkesda, beasiswa, bedah rumah, program peningkatan ketrampilan ibu rumah tangga ditujukan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga. 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017 Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 – 2015 terus meningkat, diharapkan berkelanjutan pada tahun 2017, tentunya akan diikuti dengan tantangan yang semakin tinggi. Beberapa tantangan perekonomian daerah lainnya dapat dirinci sebagai berikut : 1. Harga minyak mentah dunia yang menurun, mengakibatkan penurunan penerimaan negara sehingga transfer ke daerah berkurang; 2. Berlakunya Undang-undang Desa dan Undang-undang Pemerintah Daerah yang belum diikuti Peeraturan Pemerintah menjadikan pengelolaan ekonomi daerah kurang optimal; 3. Penyesuaian dan simplifikasi regulasi baik secara kolektif maupun individual diiringi peningkatan kualitas SDM baik dalam birokrasi maupun dunia usaha diupayakan mengurangi ekonomi biaya tinggi; 4. Transparansi pelayanan investasi yang konkrit sebagaimana daerah di sekitar menuntut pemerintah lebih profesional. 5. Berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), menuntut daerah segera melakukan peningkatan kapasitas daerah dari berbagai aspek, antara lain standarisasi kualitas produk, kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta, penyediaan permodalan yang mudah diakses pelaku usaha dari berbagai skala usaha; 6. Kurs rupiah terhadap dollar Amerika yang cenderung melemah menjadikan harga barang impor mahal, sehingga akan menekan margin keuntungan dan meningkatkan resiko bisnis; 7. Adanya pergeseran pola hidup (life style) masyarakat yang cenderung mengkonsumsi barang impor. 8. Peningkatan jumlah pengangguran tersembunyi; 9. Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan; 10. Penerapan dan penguasaan teknologi yang masih sangat terbatas menyebabkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah terbatas; 11. Pergeseran musim tanam yang berdampak pada cadangan pangan daerah yang terbatas. Dengan memperhatikan trend perkembangan ekonomi nasional tahun 2016, terdapat tantangan eksternal dan internal yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi daerah yang optimal. Kebijakan pemerintah daerah yang cermat dalam pengeluaran daerah, diarahkan menjadi stimulus bagi peningkatan investasi dan pengeluaran konsumsi masyarakat, diharapkan tercipta tricle down effect dengan efektif sehingga mendorong kegiatan ekonomi yang memperkuat keterkaitan dan daya

7

ungkit pertumbuhan ekonomi inti dan jaringannya. Tabel berikut merupakan target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2016 yang dikoreksi karena perubahan berbagai asumsi makro nasional, dan angka – angka proyeksi indikator ekonomi makro tahun 2017. Tabel II.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2016 - 2017 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROYEKSI

INDIKATOR Pertumbuhan ekonomi (%) Investasi (trilyun rupiah) PDRB Perkapita (juta rupiah) a. ADHB b. ADHK Laju Inflasi (%) Pengangguran (%) Jumlah penduduk miskin (%)

Sumber : Bappeda, data diolah

2016

2017

5 12,05

5,02 13,14

103,29 82,10 4+1 5 7,79

111,24 85,41 4+1 5 7,7

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2016 ditargetkan sebesar 5% dan pada tahun 2017 sebesar 5,02 %. Pertumbuhan ini dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi, potensi ekonomi daerah, ICOR dan realisasi investasi, sedangkan hal-hal lain dianggap tetap (ceteris paribus). Target pertumbuhan ekonomi ini merupakan target RPJMD Kabupaten Kudus. Melihat, perkembangan saat ini, target tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan daerah untuk menstimulasi sektor-sektor ekonomi dapat beraktivitas impresif. Banyak variabel yang perlu difasilitasi pemerintah antara lain sumber daya manusia, teknologi, permodalan, infrastruktur, perlindungan pasar, dan aksesibiltas logistik. Peningkatan Peran Pemerintah sebagai agen pembangunan sangat penting terutama dalam menstimulus perekonomian, perbaikan aksesibilitas penduduk ke sumber-sumber ekonomi, dan pengendalian dalam distribusi hasilhasil pembangunan. Mengingat pemerintah berfungsi sebagai stimulator, koordinator, fasilitator, dan entrepreneur, maka dalam proses pembangunan lebih ditingkatkan melalui perencanaan, pengendalian keuangan dan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. APBD merupakan blue print keberadaan pemerintah dan arahan atas apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Pada tahun 2016 kemampuan APBD Kabupaten Kudus Rp.1.752.195.207.000,dan pada tahun 2017 diprediksikan Rp.1.492.158.432.000,-, angka ini belum termasuk jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah lainnnya dimana pada tahun 2016 DAK sebesar Rp. 119.815.357.000,- dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 102.775.400.000,-. Dalam rancangan struktur keuangan tahun 2017 terdapat

8

beberapa unsur yang sebelumnya yaitu:

menjadikan

kemampuan

keuangan

berbeda

dari

 Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan bahwa tunjangan profesi guru dan TPP guru yang semula menjadi komponen dana otonomi khusus berubah menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus.  Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian asumsi perhitungan gaji sebagai variabel penentu Dana Alokasi Umum menjadi menurun. Diprediksikan DAU Kabupaten Kudus Tahun 2017 menurun sebesar Rp.37.997.285.000,- atau 4,62%. Adapun asumsi TPP guru dan tunjangan profesi belum bisa diformulasikan.  Secara umum, kemampuan APBD tahun 2017 menunjukkan penurunan. Hal ini merupakan konsekuensi perubahan aturan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk membiayai 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta 5 fungsi penunjang. Pengeluaran pemerintah sebagian besar diarahkan untuk : pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, prasarana publik, fasilitasi UMKM, dll), peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan (pemberdayaan, peningkatan kapasitas tenaga kerja), serta belanja tidak langsung (gaji pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, bagi hasil kepada desa, ADD, dana desa, belanja tak terduga). Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Mengingat belanja pemerintah merupakan elemen dalam membentuk PDRB, maka akan lebih ditingkatkan penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa. Pengendalian penyerapan anggaran SKPD akan lebih dioptimalkan. Untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan, pengeluaran pemerintah dilaksanakan untuk menstimulus aktivitas ekonomi melalui program / kegiatan : 1. Penguatan daya saing melalui bantuan modal kerja, peningkatan kapasitas SDM, lembaga, promosi UMKM, peningkatan pelayanan perijinan.dari jumlah 2. Pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastuktur layanan dasar, dan infrastruktur ekonomi guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta kelancaran distribusi barang dan jasa. 3. Pembangunan prasarana pelayanan publik dan ruang publik.P 4. Penciptaan lapangan kerja antara lain pelaksanaan peningkatan ketrampilan kerja, penumbuhan wirausaha baru dan pelaksanaan padat karya. Mengingat keterbatasan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih pada kisaran 10-15 %, maka sektor swasta diharapkan dapat menginisiasi dengan kreativitas terhadap sektor-sektor yang belum atau tidak kompetitif sehingga tercipta optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah. Indikator untuk mengetahui peran swasta tercermin melalui ICOR ( Incremental Capital Output Ratio) yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan

9

apabila ingin mencapai pertumbuhan tertentu. ICOR suatu daerah ditentukan kualitas infrastruktur antara lain kondisi jalan, listrik, telpon, internet, jaringan air dan tingkat pelayanan pemerintah yang baik (transparan, cepat, dan aturan yang jelas) serta tingkat keamanan. Dengan memperbaiki ketiga faktor tersebut, secara perlahan akan menurunkan angka ICOR, sehingga akan menjadi daya tarik investasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ICOR Kabupaten Kudus 3,5% artinya untuk menaikan PDRB Rp. 1,- dibutuhkan investasi sebesar Rp. 3,5,-. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dibutuhkan investasi sebesar Rp. 15.089.477.000.000,-. Mengingat kemampuan pemerintah sebesar Rp. 1.494.647.000.000,- maka dibutuhkan investasi swasta sebesar Rp. 13.594.830.000.000,-. Untuk memfokuskan kinerja kombinasi investasi pemerintah dan swasta maka pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan daya beli masyarakat. Semakin baik sarana dan prasarana daerah yang menunjang investasi dan kebijakan pemerintah yang pro investasi diharapkan akan terjadi capital inflow dan perluasan investasi dari industri yang ada. Semakin luas subsidi pemerintah melalui pembiayaan layanan dasar masyarakat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan konsumsi. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk adalah dengan melihat nilai PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berdasarkan PDRB perkapita dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Adapun PDRB perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 103,26 juta dan pada tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi sebesar Rp. 111,24 juta. Inflasi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pada tahun 2016, melalui kebijakan fiskal, pemerintah menghapus subsidi harga bensin namun untuk solar masih diberikan subsidi hingga Rp.1.000,- dan realitanya harga BBM turun sehingga mempengaruhi postur APBN. Kebijakan tersebut menurunkan inflasi yoy Mei 2016 menjadi 3,33 persen merupakan yang terendah sejak periode Desember 2009 dan inflasi inti (yoy) 3,41 persen juga merupakan yang terendah sejak tujuh tahun yang lalu. Inflasi inti rendah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum seperti inflasi nasional, nilai tukar dan permintaan serta penawaran secara umum yang biasanya pada kisaran 5 persen. Hal ini mengindikasikan ekonomi cukup prospektif. Adapun dari kebijakan moneter, melalui otoritas BI ditentukan BI Rate pada level 6,75 persen. Perubahan BI rate dari 7,75 menjadi 6,75 secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat diharapkan dapat mengurangi tekanan depresiasi kurs rupiah.

10

Pada penyusunan APBN diasumsikan bahwa kurs rupiah Rp.13.700,Rp.13.900,- dan pada awal Juni 2016 telah mencapai Rp.13.320,-. Kisaran pergerakan sementara diprediksikan antara Rp.13.170,- sampai dengan Rp.13.470,- per Dolar AS, tetapi apabila tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah meningkat dan utang luar negeri dapat dikendalikan, maka kurs rupiah bisa menguat. Dengan harapan, pola konsumtif masyakat dapat dikendalikan, maka diharapkan dapat mengerem laju inflasi. Kebijakan selanjutnya yang diluncurkan Bank Indonesia adalah penyesuaian suku bunga kredit. Adapun upaya untuk menekan laju inflasi melalui kebijakan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi stabilisasi yaitu : 1. Peningkatan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta menekan biaya produksi; 2. Peningkatan sarpras perdagangan dan jasa untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok; 3. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah dalam memantau ketersediaan suplai kebutuhan pokok dan memperkuat kinerja dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); 4. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengawasan barang – barang strategis; 5. Pemasyarakatan konsumsi yang efisien dan ekonomis serta; 6. Menyediakan dana penyangga untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Terkait dengan pengurangan pengangguran, perlu dipahami pengertian pengangguran. Menurut BPS, pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja yang meliputi : penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Naik turunnya jumlah pengangguran lebih diakibatkan pada ketidakseimbangan antara ketersediaannya lapangan pekerjaan dengan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang ada. Bursa kerja yang makin bersaing, membutuhkan tenaga kerja trampil untuk mengimbangi penggunaan teknologi dalam perusahaan guna proses produksi barang dan jasa. Pemanfaatan teknologi dalam berbagai usaha di satu sisi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun disisi lain menekan pertambahan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjadikan, perlunya kebijakan yang menjaga keseimbangan dalam full employment. Pengangguran pada tahun 2016 diupayakan dapat dipertahankan pada 5% diperkirakan mencapai 23.387 orang dan 2017 diupayakan dapat berkurang. Oleh Karena itu, diperlukan pembinaan intensif sehingga muncul usaha mandiri dan diharapkan segera terjadi penyesuaian antara peluang kerja dan kapasitas calon tenaga kerja secara tepat dan cepat. Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan adalah dilaksanakannya berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui layanan kesehatan, pendidikan dasar, perumahan, pengembangan ekonomi produktif, pengendalian stabilisasi harga pangan dan barang strategis lainnya di berbagai tingkatan serta pemberdayaan

11

ibu rumah tangga. Pemerintah Daerah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi pada kantongkantong kemiskinan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 diupayakan dapat berkurang hingga 7,79% dan diharapkan pada tahun 2017 menurun menjadi 7,7%. Proporsi alokasi agaran sebesar 10,35% dari jumlah Belanja ung.

12

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD, mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kebijakan umum APBD Tahun 2017 meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, serta acres gaji PNS. 3.1

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017 mempedomani beberapa asumsi dasar APBN antara lain, sebagai berikut :

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 Bergerak ke tahun 2016 diasumsikan dapat tumbuh 5,3% dan kondisi perekonomian nasional 2017 diperkirakan bisa tumbuh berkisar 5,5% - 5,9%. Akan tetapi, harus dibarengi dengan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Dari sisi moneter, angka kurs rupiah yang sedikit menguat, cadangan devisa fluktuatif, serta nilai ekspor cenderung turun, jelas merupakan faktor yang perlu mendapat prioritas penanganan. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pada 13 Juni 2016 kurs rupiah ditutup posisi Rp.13.320,- per US Dollar. Saat ini, kebijakan pemerintah ditunggu banyak pihak, khususnya pengurangan pajak sehingga dana yang disimpan di luar negeri dapat masuk ke dalam negeri kembali. Mengingat kejadian ini pernah terjadi pada tahun 2013, dan telah dilakukan kebijakan penyelamatan ekonomi, melalui pengurangan pajak ekspor dan penambahan pajak impor khususnya barang mewah, relatif bisa mengerem turunnya kurs rupiah. Disamping itu, tingkat impor yang luar biasa untuk minyak bumi, produk manufaktur dan pangan, serta beban utang swasta dari luar negeri dengan pembayaran menggunakan US dollar, semakin menekan nilai rupiah karena semakin menipisnya cadangan devisa. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar minyak pada awal tahun 2016, mendorong dunia usaha untuk lebih efisien pada tahun 2016 dan kompetitif dalam pelaksanaan AEC. Pemerintah terus berupaya memperlebar ruang fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan sektor riil dan pasar modal yang konkrit dan berdampak langsung sangat ditunggu stakeholder, sehingga ekspektasi dan spekulasi dapat berfluktuasi normal. Secara umum, pemerintah tidak bisa

13

mendorong ekspor secara instan karena kecenderungan saat ini, harga internasional komoditas unggulan Indonesia ( CPO, batu bara, karet, dan minyak bumi) masih rendah sejak jatuhnya harga-harga komoditas tersebut pada tahun 2013. Selain itu pemerintah juga tidak dapat menghentikan impor mesin-mesin industri karena dapat mengganggu produktivitas industri. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai kisaran 5,3% dan prospek tahun 2017 diproyeksikan 5,5 – 5,9%. Hal ini berarti, meskipun aktivitas perekonomian masih meningkat, tetapi akselerasi pertumbuhan tidak sepesat periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kinerja perekonomian dunia yang diperkirakan masih lambat. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi ke depan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Dari sisi eksternal, pertumbuhan perekonomian dunia yang masih lambat menjadi tantangan bagi ekportir Indonesia untuk mengalihkan dan memperluas jejaring pemasaran produk ekspor, sehingga dapat memperbaiki kinerja Neraca Pembayaran Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap mendominasi perkembangan perekonomian nasional. Secara umum, perkembangan sektor-sektor akan membaik seiring dengan membaiknya perekonomian domestik dan global. Inflasi pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan dapat diarahkan pada kisaran 4 % dan 3% - 5 %. Kecenderungan kondisi saat ini, inflasi bulanan masih relative rendah, hanya pada saat bulan ramadhan dan lebaran terjadi peningkatan harga-harga barang strategis. Hal tersebut, terlihat dari harga kebutuhan pokok (gula, daging, bawang, cabe, beras, ayam, telur) yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Langkah pemerintah dalam pengendalian kenaikan harga, seperti pengendalian harga tingkat konsumen melalui buffer stock meskipun dengan buka tutup kran impor, operasi pasar dan pengawasan, akan sedikit meringankan beban masyarakat dan fluktuasi harga karena permainan. Harga minyak dunia yang diperkirakan pada harga yang rendah, dima pada APBN diasumsikan 45 USD per barrel realitanya saat ini 35 USD. Demikian pula harga komoditas ekspor (batu bara, karet, CPO) di pasar global diprediksikan cenderung turun sampai akhir 2016. Kondisi ini akan menekan defisit neraca perdagangan nasional. Bank Indonesia memutuskan kebijakan BI rate pada level 5,5% mengingat pada awal 2016 inflasi cukup rendah dan nilai tukar rupiah masih tinggi. Tingkat suku bunga tersebut akan menurunkan pertumbuhan kredit perbankan, baik, kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Adapun tingkat suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan 6,3% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga APBN tahun 2015 sebesar 6,2%. Angka ini memperhitungkan kenaikan suku bunga The Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut memberikan tekanan pada bunga SPN 3 bulan. Bila dilihat dari yield yang diperoleh maka akan menurunkan daya tarik obligasi Pemerintah dibandingkan dengan obligasi

14

dalam valuta asing. Pemerintah tidak menargetkan kurs rupiah, namun secara riil di pasar uang Nilai tukar rupiah berkisar Rp.13.500-Rp.13.900,- per dolar AS, rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8 % dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/ Non Performing Loan) gross di bawah 5 %. Pengangguran dan kemiskinan merupakan indikator yang berhimpitan dengan kesejahteraan rakyat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,2% – 5,5%, realitanya tingkat pengangguran saat ini diperkirakan lebih dari 5,6% sehingga akan dikoreksi targetnya, dan pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 5,3% - 5,6%. Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2016 ditargetkan sekitar 9% - 10 %, realitanya lebih dari 11% sehingga untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 9,5 % - 10,5%. 3.1.2 Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2017 Dengan melihat berbagai permasalahan yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2016, maka permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2017 adalah : a) Reformasi regulasi pemerintahan yang lambat menjadikan kinerja pemerintahan daerah kurang optimal. b) Peningkatan kapasitas fiscal negara diiringi efisiensi belanja kelembagaan meningkatkan proporsi belanja ke daerah. c) Penyesuaian dan simplifikasi regulasi baik secara kolektif maupun individual meningkatkan akuntabilitas daerah; d) Peningkatan kualitas SDM baik dalam birokrasi maupun dunia usaha; e) Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil dan mikro; f) Penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta; g) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi; h) Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditas unggulan; i) Penyediaan permodalan yang mudah diakses pelaku usaha dari berbagai skala usaha; j) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, seperti prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, revitalisasi pasar, dan lain-lain. Prospek ekonomi tahun 2017, relatif kondusif bila sentimen masyarakat positif dan tidak berlebihan. Tantangan yang dihadapi daerah pun sama dengan nasional. Pada tahun 2017, merupakan tahun keempat pada kepemimpinan Bupati Kudus periode 2013-2018, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kudus 20132018, maka sasaran pembangunan diprioritaskan pada pembangunan

15

infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. 3.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2017 adalah : “Penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas

infrastruktur serta pengurangan kemiskinan & pengangguran guna memantapkan Kudus yang semakin sejahtera” dan dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditempuh kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut : Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2017 Kabupaten Kudus 1. Penguatan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada: a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM. b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM

No

Prioritas 2017 Provinsi Jawa Tengah Prioritas 4 Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industry kreatif dan sentra/ kluster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran

Prioritas Nasional (Nawacita) Prioritas 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

c) Peningkatan realisasi

investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif. d) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata e) Pengembangan industri kecil dan menengah f) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan g) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. h) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas SDM & pelayanan dasar, dengan fokus pada: a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar

Prioritas 1 Peningkatan ketahanan pangan dan energi

Prioritas 3 Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.

16

Prioritas 8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

No

Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2017 Kabupaten Kudus dan menengah yang berkualitas.

Prioritas 2017 Provinsi Jawa Tengah

c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat e) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)

3. Pengurangan kemiskinan &

pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus pada: a) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat c) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya. f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan g) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.

4. Peningkatan kualitas

infrastruktur yang berkeadilan, dengan fokus

Prioritas Nasional (Nawacita)

Prioritas 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Prioritas 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu

Prioritas 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.

Prioritas 4 Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/ kluster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran Prioritas 5 Pemantapan pembangunan

Prioritas 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

17

Prioritas 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2017 Kabupaten Kudus pada: a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir. c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang. g) Peningkatan pengelolaan pertanahan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan fokus pada: a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur. c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. d) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah e) Meningkatnya kinerja SDM legislatif f) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah g) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil h) Peningkatan supremasi hukum di daerah. ‘ i) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika j) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan k) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat l) Peningkatan kesiapsiagaan

No

Prioritas 2017 Provinsi Jawa Tengah infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup.

Prioritas 6 Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

Prioritas Nasional (Nawacita) memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Prioritas 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Prioritas 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Prioritas 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Prioritas 9 Memperteguh

18

No

Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2017 Kabupaten Kudus dalam penanganan bencana m) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan a) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

Prioritas 2017 Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional (Nawacita) kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing; mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RAPBD 2017. 3.2

Laju Inflasi Volatilitas inflasi berhubungan dengan kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah, tahun ajaran baru sekolah dan bulan ramadhan serta hari raya Idul Fitri. Penetapan harga-harga energi (bahan bakar minyak, listrik, dan gas) oleh pemerintah dan kebijakan operasi pasar cukup mengurani fluktuasi inflasi. Pada tahun 2015, inflasi Kabupaten Kudus sebesar 3,28% lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 8,59%. Adapun inflasi yoy bulan Mei 2016 Kabupaten Kudus mencapai 3,95% Beberapa komoditas (gula pasir, bumbu-bumbuan, sayuran, buah, dan obat-obatan) mengalami kenaikan harga karena stok terbatas. Sedangkan untuk transport, listrik, Namun secara komulatif inflasi tahun 2016 diharapkan dapat dikendalikan pada level 5%. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel III.2. Tabel III.2 Laju Inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun

Nasional (%)

2011 2012 2013 2014 2015

3,79 4,30 8,38 8,36 3,25

Provinsi Jawa Tengah (%) 2,68 4,24 7,99 8,22 2,73

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kabupaten Kudus (%) 3,34 4,77 8,31 8,59 3,28

Berdasarkan angka inflasi tersebut, di Kabupaten Kudus masih tergolong inflasi ringan karena kurang dari 5 %. Prediksi laju inflasi tahun 2016 dan 2017 berkisar 4 % + 1 %. Diprediksikan, tahun 2016 stakeholder dan pemerintah telah mengambil perannya sambil menunggu kebijakan yang populis sehingga mampu menciptakan stabilitas ekonomi, dan implementasi kebijakan yang menuju pembaharuan yang nyata, efisien dan efektif untuk siklus perekonomian di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah.

19

3.3

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. Dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan. Angka PDRB tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi dari berbagai lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel III.3. Tabel III.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015 Harga Berlaku Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Nilai (Juta Rp.)

56.956.183,14 61.748.329,66 68.256.023,66 75.494.060,74 80.163.245,64

Harga Konstan (2010)

Pertumbuhan (%)

7,56 8,45 10,54 10,6 6,18

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

Nilai (Juta Rp.)

Pertumbuhan (%)

55.175.794,90 57.440.810,51 60.042.549,60 62.603.070,44 65.187.868,34

4,24 4,11 4,53 4,26 4,13

Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2011-2015 Kabupaten Kudus menunjukkan rata-rata meningkat diatas 4%, artinya perkembangan ekonomi cukup baik. Sedangkan PDRB ADHB tahun 2011-2015 terlihat fluktuatif, karena masih melekat unsur inflasi pada tahun yang bersangkutan. Kondisi ekonomi yang stabil, ditunjang dengan daya penyebaran dan daya kepekaan yang tinggi akan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Konstribusi sektoral PDRB merupakan gambaran potensi ekonomi daerah dalam distribusi sumber daya pada berbagai lapangan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan adanya pergeseran sektoral, namun dominasi sektor industri dan perdagangan masih tetap kuat. Tabel III.4 PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2013-2015 No 1.

Klasifikasi PDRB ADH konstan (jutaan Rp.)

2.

PDRB perkapita ADH berlaku (Rp.)

3.

Laju Pertumbuhan PDRB (%)

Tahun 2013 60.042.549,60

Tahun 2014 62.603.070,44

Tahun 2015 65.187.868,34

87.674.303,82

91.304.757,82

97.304.032,01

4,53

4,26

4,13

87.674.303,82

91.304.757,82

97.304.032,01

atas harga konstan 4.

PDRB per sektor atas dasar harga berlaku

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pada tahun 2015 telah dipublikasikan PDRB dengan tahun dasar 2010, dengan perubahan nomenklatur dari 11 lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat konstribusi sektor industri pengolahan yang sangat dominan di perekonomian Kabupaten Kudus, dengan kontribusi yang mencapai 81,7%. Adapun sektor pendukung daerah

20

adalah sektor Perdag besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor pertanian yang berkontribusi secara kumulatif sekitar 8,53 % , 3,13% dan 2,4% dari PDRB. 3.4

Lain-lain Asumsi Asumsi lain yang mendasari penyusunan RAPBD tahun 2017 adalah adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Gaji dan Tunjangan Pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD; gaji pegawai diasumsikan tetap, ditambah acress 2,5% dan pemberian gaji bulan ke-13 dan ke-14.

21

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan : a) membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan; b) mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan swasta. 4.1.2 Target Pendapatan Daerah Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada serta realisasi pendapatan daerah Tahun 2015, maka pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 1.492.158.432.000,-. Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2017 masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, diproyeksikan sebesar Rp. 998.523.102.000,-. Bila dibandingkan tahun 2016, angka target tersebut menurun sebesar Rp. 37.997.285.000,- atau (3,67%).

22

Dana perimbangan ini diasumsikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp.784.156.486.000,- atau menurun dibandingkan tahun 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan sebesar Rp. 214.366.616.000,- atau sama tahun 2016 . sedangkan Dana Alokasi Khusus belum dimasukan, sambil menunggu PMK. Adapun penerimaan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 209.568.067.000,- atau menurun sebesar Rp.231.182.844.000,-. Hal ini dikarenakan tunjangan profesi guru dan TPP guru yang semula merupakan dana otonomi khusus berubah menjadi Dana Alokasi Khusus dan dana hibah WISMP serta lainnya tidak ada. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan sama tahun 2016 sebesar Rp. 123.345.920.000,-. Target pendapatan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel IV.1 berikut: Tabel IV.1 Target Pendapatan Tahun 2017 No 1.

Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah

+/-

%

284.067.264.000

9.143.354.000

3,33

73.869.717.000 17.287.997.000 5.603.691.000

78.847.621.000 17.129.437.000 6.437.701.000

4.977.904.000 (158.560.000) 834.010.000

6,74 (0,92) 14,88

178.162.504.000

181.652.504.000

3.490.000.000

1,96

1.036.520.387.000

998.523.102.000

(37.997.285.000)

(3,67)

214.366.616.000

214.366.616.000

-

-

822.153.771.000 -

784.156.486.000 -

(37.997.285.000) -

(4,62) -

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

440.750.911.000

209.568.067.000

(231.182.844.000)

(52,45)

Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2.681.453.000 123.345.920.000

123.345.920.000

(2.681.453.000) -

(100,00) -

314.723.538.000

86.222.147.000

(228.501.391.000)

(72,60)

-

-

-

-

1.752.195.207.000

1.492.158.432.000

(260.036.775.000)

(14,84)

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

3.

Rencana 2017

274.923.909.000

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.

APBD 2016

Jumlah

Sumber : DPPKD Kabupaten Kudus Tahun 2016

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017 dengan meningkatkan optimalisasi sumber – sumber pendapatan, sehingga target pendapatan pada tahun 2017 dapat tercapai. Optimalisasi lebih

23

ditekankan pada pengendalian pungutan sektor pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga dilakukan upaya peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Selain itu juga sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan swasta. 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2017, diupayakan melalui : a. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi; b. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah; c. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; d. mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak swasta; e. pendataan wajib pajak baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah; f. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah; g. meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan ;dan h. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan pendapatan. 4.2

Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta 5 fungsi penunjang. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya mengingat pentingnya belanja daerah, maka perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan belanja dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kendala dan strategi.

24

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalam program – program indikatif, dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2017 adalah : a. Belanja tidak langsung Belanja pegawai diarahkan untuk : - gaji dan tunjangan pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD; - Belanja Pimpinan dan anggota DPRD berupa Tunjangan Komunikasi Intensif; - Tambahan Penghasilan Pegawai; - Belanja penerimaan lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa penunjang operasional; Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2017. Saat ini telah terbit Permendari 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana didalamnya terjadi perubahan kriteria sehingga ada bansos yang bergeser menjadi hibah. Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk pemenuhan kewajiban atas realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Belanja bantuan keuangan dialokasikan kepada pemerintah desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Sedangkan bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. b. Belanja langsung Belanja langsung diarahkan pada: - Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. - Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh ganda (multiplier effect) yang lebih besar misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas

25

pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kepemerintahan, serta pencapaian visi - misi Kabupaten Kudus. - Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus. - Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja SKPD. Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2017, rencana belanja daerah sebesar Rp. 1.505.806.610.000,- yang terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp. 854.551.242.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 651.255.368.000,-. Anggaran belanja pegawai telah memperhitungkan acress gaji pegawai sebesar 2,5 %, gaji 13 dan 14 serta tambahan penghasilan pegawai sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 610.649.255.000,-, terdiri dari gaji dan tunjangan Rp. 546.500.916.000,-, tambahan penghasilan pegawai Rp.55.533.589.000,-, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 4.434.432.000,-, insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp 3.944.362.000,- dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 235.956.000,- yang besarannya dapat disesuaikan pada saat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2017. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp.43.732.322.000,-, bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 5.077.780.000,-, belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 9.597.707.000,-, Di samping hal tersebut, pada kelompok belanja tidak langsung teralokasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp. 182.494.178.000,- sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa, dan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,-. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

26

Tabel IV.2 Belanja Tidak Langsung No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Jenis Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga Jumlah belanja tidak langsung

APBD 2016

Rencana 2017

+/-

%

894.955.302.000

610.649.255.000

(284.306.047.000)

(31,77)

3.398.000

-

(3.398.000)

(100)

-

-

-

-

13.339.998.000

43.732.322.000

30.392.324.000

227,83

24.729.282.000

5.077.780.000

(19.651.502.000)

(79,47)

9.467.435.000

9.597.707.000

130.272.000

1,38

186.693.906.000

182.494.178.000

(4.199.728.000)

(2,25)

3.000.000.000

3.000.000.000

-

-

1.132.189.321.000

854.551.242.000

(277.638.079.000)

(24,52)

Sumber : DPPKD Kabupaten Kudus Tahun 2016

Belanja hibah merupakan pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah , masyarakat dan organisasi kemasyarakatan , yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2017 direncanakan alokasi belanja hibah sebesar Rp. 43.732.322.000,- naik sebesar Rp. 30.392.324.000,- atau sebesar 227,83 %, dibandingkan alokasi tahun 2016 yang mencapai Rp. 13.339.998.000,-. Plafond hibah tersebut belum mengakomodir hibah yang bersumber dari dana bantuan gubernur. Belanja hibah tahun 2017 terbagi dalam tiga kelompok yaitu: (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 5.600.000.000,(2) Hibah kepada Badan/ Lembaga sebesar Rp. 37.982.322.000,(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.150.000.000,Hibah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2017 untuk kegiatan TMMD sebesar Rp.1.000.000.000,-, hibah kegiatan penyelenggaraan ibadah Haji sebesar Rp.2.000.000.000,- dan hibah kepada KPU sebesar Rp.2.600.000.000,Hibah kepada Badan/Lembaga pada tahun 2017 memperoleh alokasi sebesar Rp. 37.892.322.000,atau mengalami peningkatan sebesar Rp.27.760.774.000,dibandingkan alokasi tahun 2016 sebesar Rp.10.221.548.000,-. Adapun hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.150.000.000,- dimana pada tahun 2016 merupakan bantuan sosial. Secara garis besar hibah kepada badan/lembaga diperuntukan antara lain bagi hibah sarpras peribadatan sebesar Rp.5.250.000.000,- hibah pembinaan olah raga sebesar Rp.7.000.000.000,-, hibah kepada PMI sebesar Rp.425.000.000,-, hibah kwarcab Pramuka sebesar Rp.300.000.000,-, hibah kepada KNPI sebesar Rp.250.000.000,-, hibah BOS SD/MI dan SMP/MTs sebesar Rp.4.017.220.000,hibah untuk operasional lembaga TPQ, Madin dan Dikonia sebesar Rp.8.546.400.000,- hibah kepada RA,BA, MI,MTs dan MA swasta sebesar Rp.6.177.000.000,-hibah kepada PAUD, TK, SD,SMP,SMA dan SMK swasta

27

sebesar Rp.3.859.500.000,- dan hibah untuk PAMSIMAS sebesar Rp.880.000.000,- dan fasilitasi UN,UASBN dan UNPK sebesar 402.202.000,-. Belanja bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun yang dimaksud resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pada tahun 2017, direncanakan alokasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 5.077.780.000,- atau menurun sebesar Rp. 19.651.502.000,- atau turun sebesar 79,47% jika dibandingkan alokasi tahun 2016 sebesar Rp. 24.729.282.000,-. Belanja bantuan sosial tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu: (1) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.110.000.000,(2) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp.4.967.780.000,Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat diperuntukan bagi bantuan rehabilitasi bagi penyandang cacat sebesar Rp.110.000.000,- Sedangkan bantuan untuk anggota masyarakat digunakan untuk rehabilitasi daerah kumuh sebesar Rp.3.210.000.000,santunan kematian sebesar Rp.576.000.000,- beasiswa kurang mampu sebesar Rp.162.000.000,- dan santuan terhadap pejuang 45 dan jandanya sebesar Rp.36.500.000,- . Alokasi anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa tahun 2017 sebesar Rp. 9.597.707.000,- meningkat sebesar Rp. 130.272.000 ,- atau 1,38% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 9.467.435.000,Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa tahun 2017 sebesar Rp.182.494.178.000,- menurun sebesar Rp. 4.199.728.000,atau 2,25% dari tahun 2016 yang besarnya mencapai Rp. 186.693.906.000,-. Hal ini merupakan proporsi atas DAU yang diasumsikan menurun karena formulasi jumlah PNS (guru dan Tata Usaha pendidikan menengah) yang pindah ke provinsi. 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera” melalui 8 misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, maka dirumuskan kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

28

A.

Kebijakan Pembangunan Daerah 1.

2.

3.

4.

5.

Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2017 diarahkan pada : Kebijakan umum yang terkait dengan Pemberdayaan UMKM dan koperasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi : a. pengembangan koperasi dan UMKM yang berdaya saing; dan b. pendampingan dan Pengembangan pemasaran hasil produk UMKM. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas, meliputi : a. peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar; b. peningkatan pemerataan pelayanan PAUD; c. peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal; dan d. pengembangan manajemen pelayanan pendidikan. Kebijakan umum yang terkait dengan tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, meliputi : a. peningkatan pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan; b. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan; c. peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; d. pemenuhan standar pelayanan kesehatan; e. peningkatan pelayanan kesehatan di RSU; f. peningkatan upaya komunikasi, informasi dan edukasi tentang HIV AIDS dan PMS; g. peningkatan kesehatan ibu, balita dan anak; h. peningkatan pelayanan Keluarga Berencana. Kebijakan umum yang terkait dengan perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh, meliputi : a. peningkatan produksi dan produktivitas industri; b. pembinaan industri kecil; c. perluasan akses pemasaran; d. peningkatan kualitas tenaga kerja; e. peningkatan iklim investasi yang kondusif; dan f. peningkatan pelayanan perijinan investasi. Kebijakan umum yang terkait dengan meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, meliputi : a. pengembangan kerjasama promosi pariwisata; b. peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata; c. peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perdagangan kecil; d. peningkatan pengawasan peredaran barang-barang strategis/ kebutuhan pokok masyarakat; e. peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan; f. fasilitasi prosedur ekspor; g. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani;

29

h. peningkatan kelestarian sumber daya perikanan; dan i. peningkatan ketahanan pangan. 6. Kebijakan umum yang terkait dengan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, meliputi : a. peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana transportasi; b. peningkatan sarana dan prasarana sistem drainase perkotaan; c. peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan; d. peningkatan pelayanan perhubungan; e. peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana energi; f. peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman layak huni; g. peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH serta pengendalian pencemaran; h. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; i. pencegahan kerusakan lingkungan; j. peningkatan pelayanan persampahan; k. peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup; l. peningkatan efektifitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pembangunan daerah; dan m. peningkatan fasilitasi dan koordinasi penatagunaan tanah. 7. Kebijakan umum yang terkait dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi : a. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; b. peningkatan kualitas data; c. peningkatan kompetensi, keahlian dan ketrampilan SDM aparatur; d. peningkatan kinerja pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH; e. peningkatan manajemen pengendalian pembangunan; f. peningkatan profesionalisme SDM legislatif; g. intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; h. peningkatan pengelolaan keuangan desa; i. peningkatan kecepatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; j. peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan bidang informasi dan komunikasi; k. peningkatan pelayanan bidang pemerintahan umum; l. peningkatan fasilitasi kerjasama antar daerah; m. peningkatan penataan dan kajian peraturan perundang-undangan; n. peningkatan kesiapsiagaan penanganan korban bencana. 8. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial, meliputi : a. peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan; b. penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan; c. penguatan kelembagaan dan organisasi olahraga;

30

d. peningkatan pembinaan kepemudaan; e. peningkatan kualitas kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak; f. peningkatan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; g. peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus; h. peningkatan kapasitas kelompok usaha perempuan; i. peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan pelayanan pemerintahan desa; k. peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya; dan l. pengembangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa. B.

Kendala yang dihadapi Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun pada tahun 2017 diantaranya adalah: a. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan pedestrian, elektrifikasi, dan layanan transportasi serta sarana perdagangan, optimalisasi pengembangan wilayah berdasarkan RTRW serta pengurangan kesenjangan antar wilayah. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan serta pemecahan pusat keramaian dibeberapa titik dibangkitkan pusat kegiatan baru sebagai prime mover aktivitas ekonomi baru dan penataan taman. b. Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, pemukiman, air bersih dan sanitasi). c. Perlunya percepatan penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan perlindungan masyarakat miskin (pelayanan kesehatan gratis kelas III, jamkesda miskin non kuota APBN, bea siswa miskin, perbaikan rumah tidak layak huni, pasar murah, raskin) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal serta fasilitasi UMKM bagi masyarakat miskin. d. Perlunya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan optimalisasi penataan aparatur, peningkatan pelayanan publik, peningkatan profesionalisme aparat, optimalisasi pengelolaan pendapatan, belanja dan modal daerah. e. Optimalisasi ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, penganekaragaman pangan hasil pertanian secara luas. f. Fasilitasi pengembangan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan (aksesibilitas, regulasi, promosi dan kelembagaan).

31

g. Pengembangan ketentraman dan ketertiban umum melalui penciptaan lingkungan kondusif, penanggulangan bencana dan penyakit masyarakat. C.

Strategi Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi pembangunan adalah sebagai berikut : Misi 1 : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM; dan 2. peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM. Misi 2 : Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan; 2. perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas; 3. perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan 4. perbaikan kualitas manajemen pendidikan. Misi 3 : Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat; 2. pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD; 3. peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan; 4. penurunan angka kesakitan; 5. peningkatan mutu sumber daya kesehatan; 6. peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan; 7. pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual); 8. peningkatan gizi masyarakat; 9. peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil; 10. pengendalian pertumbuhan penduduk.

32

Misi 4 : Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. peningkatan kinerja sektor industri; 2. peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja; dan 3. pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi. Misi 5 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. peningkatan kinerja sektor pariwisata; 2. peningkatan iklim perdagangan yang kondusif; 3. peningkatan pengawasan barang bersubsidi; 4. peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor; dan 5. revitalisasi pertanian. Misi 6 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah; 2. penerapan manajemen rekayasa lalu lintas; 3. pemanfaatan energi terbarukan; 4. peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni; 5. peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup; 6. peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan; 7. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 8. peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang; dan 9. peningkatan kepastian hukum atas tanah. Misi 7 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan; 2. peningkatan pemenuhan data statistik; 3. penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih; 4. penerapan dan peningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian; 5. peningkatan pengendalian pembangunan; 6. penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda; 7. peningkatan pendidikan SDM legislatif; 8. peningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; 9. peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa;

33

10. pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil; 11. penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi; 12. peningkatan kinerja pemerintahan; 13. peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah; 14. peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 15. optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan; 16. evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan 17. percepatan penanganan bencana. Misi 8 : Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama; 2. penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal; 3. optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional; 4. peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda ; 5. penguatan moral pemuda; 6. penurunan jumlah keluarga miskin ; 7. percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan; 8. peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 9. penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak; 10. peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi; 11. peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa; 12. peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat; 13. peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa; dan 14. peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa. D.

Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Untuk perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dikelompokkan sebagai berikut : a. Prioritas I meliputi : 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4. Urusan Perhubungan 5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Urusan Tenaga Kerja

34

7. 8. 9. 10. 11.

Urusan Koperasi dan UKM Urusan Penanaman Modal Urusan Perindustrian Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum Fungsi Penunjang Keuangan

b. Prioritas II meliputi : 1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2. Fungsi Penunjang Perencanaan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan Pertanahan 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Urusan Sosial 8. Urusan Kebudayaan 9. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 10. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 11. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 12. Fungsi Penunjang Kepegawaian 13. Urusan Pangan 14. Urusan Persandian 15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16. Urusan Statistik 17. Urusan Kearsipan 18. Urusan Komunikasi dan Informatika 19. Urusan Perpustakaan 20. Urusan Pertanian 21. Urusan Kehutanan 22. Urusan Pariwisata 23. Urusan Kelautan dan Perikanan 24. Urusan Perdagangan 25. Urusan Ketransmigrasian Pada tahun 2017, fokus pembangunan diarahkan sejalan dengan penguatan empat pilar pembagunan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Percepatan penurunan kesenjangan antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan prasarana wilayah yang lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya ungkit sektor-sektor unggulan dalam pembangunan yang menyeluruh. Di samping itu, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global. Untuk perluasan aktivitas ekonomi diupayakan fasilitasi akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM,

35

perbaikan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta penguatan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih. 4.2.4. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dialokasikan anggaran yang terdistribusi pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang, yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Proyeksi Belanja Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel IV.3 sebagai berikut :

36

Tabel IV.3 Proyeksi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017

37

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah nomenklatur programnya mengacu pada regulasi dimaksud. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017, program – program daerah terinci sebagai berikut : a. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga a) Program pendidikan anak usia dini. b) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. c) Program pendidikan non formal. d) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. e) Program manajemen pelayanan pendidikan. 2)

Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi a) Program obat dan perbekalan kesehatan. b) Program upaya kesehatan masyarakat. c) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. d) Program perbaikan gizi masyarakat. e) Program pengembangan lingkungan sehat. f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. g) Program standarisasi pelayanan kesehatan. h) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya. i) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata. j) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. k) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. l) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. m) Program pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah.

3)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kecamatan Kota a) Program pembangunan jalan dan jembatan. b) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. c) Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan. d) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong. e) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.

38

f) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. g) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. h) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. i) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. j) Program pengendalian banjir. k) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. l) Program perencanaan tata ruang. m) Program pemanfaatan ruang. n) Program pengendalian pemanfaatan ruang. 4)

Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup a) Program pengembangan perumahan. b) Program pengelolaan areal pemakaman.

5)

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kecamatan, dan Kelurahan. a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. b) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. c) Program pengembangan wawasan kebangsaan. d) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten. e) Program rehabilitasi dan rekonstruksi sosial akibat bencana. f) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. g) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). h) Program pendidikan politik masyarakat. i) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. j) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

6)

Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan Kecamatan a) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. c) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. d) Program pembinan panti asuhan dan panti jompo. e) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

39

f) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. g) Program Pengelolaan Areal Taman Makam Pahlawan h) Program pelayanan pengelolaan toleransi beragama. b. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1)

Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. b) Program peningkatan kesempatan kerja. c) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

2)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. b) Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak. c) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

3)

Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Program peningkatan ketahanan pangan.

4)

Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah a) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. b) Program pengembangan sistem informasi pertanahan. c) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

5)

Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. a) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. b) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. c) Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam. d) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam. e) Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. f) Program peningkatan pengendalian polusi. g) Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ). h) Program peningkatan kemampuan kelembagaan dan SDM di bidang LH.

40

6)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program penataan administrasi kependudukan.

7)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan a) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. b) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. c) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. d) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. e) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. f) Program fasilitasi kegiatan sosial.

8)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana a) Program Keluarga Berencana. b) Program pelayanan kontrasepsi.

9)

Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. b) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. c) Program peningkatan pelayanan angkutan. d) Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan. e) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. f) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Tata Pemerintahan Setda, dan Sekretariat DPRD a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. b) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi c) Program Kerjasama Informasi dan Mass Media. d) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kecamatan a) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. d) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

41

12) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu a) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 13) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, kecamatan dan kelurahan. a) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. b) Program peningkatan peran serta kepemudaan. c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. d) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. e) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. f) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 14) Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. 15) Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 16) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kecamatan. a) Program pengembangan nilai budaya, seni dan sejarah. b) Program pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya. c) Program pengelolaan keragaman budaya. d) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 17) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 18) Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. b) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. c) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi c. Urusan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Program pengembangan budidaya perikanan. 2)

Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata a) Program pengembangan pemasaran pariwisata. b) Program pengembangan destinasi pariwisata. c) Program pengembangan kemitraan.

42

3)

Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan a) Program peningkatan kesejahteraan petani. b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan c) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan d) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan e) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. f) Program peningkatan produksi hasil peternakan.

4)

Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

5)

Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Bagian Perekonomian Setda a) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. b) Program peningkatan dan pengembangan ekspor. c) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. d) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

6)

Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a) Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi. b) Program pengembangan industri kecil dan menengah. c) Program peningkatan kemampuan teknologi industri. d) Program penataan struktur industri.

Adapun program yang dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : 1) Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Bagian Perekonomian Setda. a) Program pengembangan data/informasi. b) Program kerjasama pembangunan. c) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar d) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. e) Program perencanaan pembangunan daerah. f) Program perencanaan pembangunan ekonomi. g) Program perencanaan sosial budaya. h) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 2)

Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Organisasi Setda dan Kecamatan

43

a) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. b) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 3)

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Organisasi Setda a) Program pendidikan kedinasan. b) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. c) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. d) Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS.

4)

Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program pengembangan penelitian daerah.

5)

Pemerintahan Umum, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Kecamatan. a) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. b) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. c) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. d) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. e) Program penatan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan f) Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah. g) Program penataan peraturan perundang-undangan. h) Program pengembangan pembiayaan koperasi dan peningkatan BUMD

44

4.3

Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2017 merupakan SiLPA tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 34.027.962.000,-. Adapun prediksi pengeluaran pembiayaan besarnya mencapai Rp. 3.000.000.000,- terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk BPD Jateng cabang Kudus dan Rp.1.000.000.000,- untuk Bank Pasar. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel IV.4 Pembiayaan Daerah No

Pembiayaan Daerah

1

Penerimaan pembiayaan : - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)

2

APBD 2016

Rencana 2017

+/-

%

179.953.611.000

34.027.962.000

(145.565.649.000)

(81,05)

Jumlah penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan : - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Pembayaran pokok hutang

179.953.611.000

34.027.962.000

(145.565.649.000)

(81,05)

-

-

-

-

9.000.000.000

3.000.000.000

(6.000.000.000)

(66,67)

56.579.000

-

(56.579.000)

(100,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)

9.056.579.000

3.000.000.000

(6.056.579.000)

(66,87)

170.537.032.000 -

31.027.962.000 17.379.784.000

(139.509.070.000) 17.379.784.000

(81,81) 100,00

Sumber : DPPKD Kabupaten Kudus Tahun 2016

45

46