NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR: TANGGAL:

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR:……. NOMOR: …… TANGGAL: …...NOVEMBER 2012

TENTANG PRIORITAS DAN PLAON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR:……. NOMOR: …… TANGGAL: …...NOVEMBER 2012 TENTANG PRIORITAS DAN PLAON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : FX. HADI RUDYATMO Jabatan : Walikota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No 2 Surakarta Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. a. Nama : Jabatan : Alamat kantor : b. Nama : Jabatan : Alamat kantor : c. Nama : Jabatan : Alamat kantor :

Y.F. SUKASNO, SH. Ketua DPRD Kota Surakarta Jl. Adi Sucipto No 143 Surakarta SUPRIYANTO, SH. Ketua DPRD Kota Surakarta Jl. Adi Sucipto No 143 Surakarta Ir. MUHAMMAD RODHI Ketua DPRD Kota Surakarta Jl. Adi Sucipto No 143 Surakarta

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Surakarta yang disepakati bersama antara DPRD Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, Nomor 910/….-910/…., Tanggal….. November 2012, maka

para pihak sepakat terhadap PPAS APBD Tahun Anggaran 2013 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara belanja langsung per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara belanja langsung per program dan kegiatan dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaraan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2013. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Surakarta,

November 2013

WALIKOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

selaku PIHAK PERTAMA

selaku PIHAK KEDUA

FX. HADI RUDYATMO

YF. SUKASNO, SH. KETUA

SUPRIYANTO, SH. WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA

LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/….. – 910/…. TENTANG : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 KOTA SURAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD T.A. 2013 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang enjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeleloaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeleloaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kota Surkarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasaan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaiaan kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 entang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013. Dimana Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dala penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013. KUA dan PPAS Pemreintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada RKPD Kota Surakarta Tahun 2013 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2013 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2013 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2013 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada tahun 2013. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 menetapkan tema pembangunan nasional adalah “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: 1. dan tata kelola; 2. pendidikan;

3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. Infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; 12. Prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat Mendasarkan pada pentahapan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, maka tema pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan, dan Berdaya Saing Tinggi”, dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Memantapkan ketahanan pangan 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 4. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana 6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik 7. Memantapkan demokratisasi dan kondusiviatas wilayah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2013 menetapkan tema pembangunan daerah adalah “Pelembagaan tata kehidupan kota yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkarakter sebagai kota warisan budaya” dengan prioritas pembanguanan daerah sebagai berikut; 1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan public yang berkeadilan; 2. Memantapkan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat di bidang industry, perdagangan, dan pariwisata; 3. Pelembagaan tata kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan berbasis pada nilai-nilai adiluhung budaya Jawa; 4. Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; 5. Pemantapan pelayanan kesehatan dan Sistem Jaminan Kesehatan masyarakat yang berkeadilan; 6. Pemeliharaan dan perluasan sarana dan prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Jawa;

7. Pemantapan kondusifitas daerah untuk memantapkan tata kelola kota yang berkeadilan; 8. Perluasan pengembangan Kota Layak Anak. Adapun garis besar kebijakan umum penyusunan KUA-PPAS Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berukut; 1. APBD merupakan kerangka kebijakan public yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Program/Kegiatan direncanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga anggaran merupakan hasil sinergi Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2012, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, arah kebijakan Walikota serta prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Capaian target pembangunan daerah tahun 2013 diselaraskan dengan target RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015; 3. Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 4. APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 5. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2013, yaitu: (1) Penyelenggaraan birokrasi penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan public yang berkeadilan; (2) Memantapkan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat di bidang industry, perdagangan, dan pariwisata; (3) Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; (4) Pemeliharaan dan perluasan sarana dan prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan. B.

Tujuan Penyusunan KUA Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Surakarta Tahun 2013, bertujuan untuk: 1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap ABPD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013; 2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;

3. 4. C.

Mewujdukan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejateraan masyarakat di daerah; Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Dasar Hukum Penyusunan KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun 2013, berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infomasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12); 30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); 31. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013; 32. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 010/81 – A/1/2012 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Surakarta, maka target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, penerimaan dana perimbangn, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada pos penganggarannya masing-masing tergambar sebagai berikut; TABEL II.1 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 NO JENIS PENDAPATAN TARGET DASAR DAERAH TAHUN 2013 (Rp) HUKUM 1 Pendapatan Asli Daerah 267.418.377.000 1.1 Pajak Daerah 152.270.660.000 1.2 Retribusi Daerah 60.769.952.000 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 5.205.116.000 Daerah yang Dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 49.172.676.000 Derah yang sah 2 Dana Perimbangan 721.287.153.000 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 23.725.041.000 Hasil Bukan Pajak 2.2 Dana Alokasi Umum 659.647.382.000 2.3 Dana Alokasi Khusus 37.914.730.000 3 Lain-lain Pendapatan Daerah 341.356.826.000 yang Sah 3.1 Hibah dari Pemerintah Pusat 3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari 100.072.939.000 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.2 Dana Penyesuaian dan 241.283.887.000 Otonomi Khusus 3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.330.062.356.000

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2013 disusun melalui pendekatan politis, teknokratispartisipatif, dan top down-bottom up. Dalam tahapan-tahapan tersebutpada intinya mempertimbangkan: (1) visi walikota dan wakil walikota tahun 2010-2015; (2) mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang tahap kedua (RPJMD 2010-2015)’ (3) prioritas pembangunan nasional (RKP 2013) dan komitmen-komitmen nasional (Inpres No 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan; pro poo; keadilan untuk semua; Millenium Develompent Goals); (4) prioritas provinsi Jawa Tengah (RKPD Provinsi 2013); (5) analisis situasi kota (isu-isu strategis); (6) evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Surakarta tahun 2010; (7) aspirasi masyarakat (termasuk dari pokok-pokok pikiran DPRD). RKPD 2013 bersifat melanjutkan apa yang dibangun pada RKPD 2012 sehingga menjangkar lebih kuat dan lebih dalam di tahun 2013. Tema pembangunan 2013 “Pelembagaan Tata Kehidupan Kota yang Berkeadilan, ramah lingkungan dan berkarakter sebagai kota warisan budaya:, maka prioritas pembangunan Kota Surakarta tahun 2013 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan public yang berkeadilan; 2. Memantapkan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat di bidang industry, perdagangan, dan pariwisata; 3. Pelembagaan tata kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan berbasis pada nilai-nilai adiluhung budaya Jawa; 4. Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; 5. Pemantapan pelayanan kesehatan dan Sistem Jaminan Kesehatan masyarakat yang berkeadilan; 6. Pemeliharaan dan perluasan sarana dan prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Jawa; 7. Pemantapan kondusifitas daerah untuk memantapkan tata kelola kota yang berkeadilan; 8. Perluasan pengembangan Kota Layak Anak. Atas dasar kemampuan keuangan daerah utamanya kapasitas pendapatan daerah dan sumber pembiayaan daerah, maka pembelanjaan anggaran tersebut diutamakan untuk mendanai belanja daerah (program dan kegiatan urusan pemerintahan darah) dalam rangka mewujundkan prioritas pembangunan daerah 2012, dengan alokasi yang tepat. Gambaran umum rencana kinerja pelaksanaan prioritas pembangunan di atas, sebagaimana tersebut dalam matriks berikut:

NO

PRIORITAS

1

Birokrasi dan tara kelola pemerintahan

BAB III.1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 SASARAN SKP YANG MELAKSANAKAN a. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah) b. Penurunan jumlah dan jenis pelanggaran aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat warisan budaya d. Memfasilitasi perizinan, pendataan, dan informasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan dan perumahan sehat), pengurangan kemiskinan, peningkatan Indek Pembangunan Manusia dan pelestarian budaya daerah. e. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan public. f. Pengembangan system administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan. g. Fasilitas pengembangan jaminan social bagi masalah kesejahteraan social (PMKS)

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

NAMA PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program perencanaan pembangunan daerah 6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya. 7. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 8. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 9. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

2

Pertumbuhan Ekonomi Rayat

a. Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah b. Penguatan daya saing pasar tradisional c. Pemantapan penataan PKL d. Pembentukan dan pengembangan pra Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) e. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkaan penyerapan tenaga kerja dan mengembangkan pasar bagi industry local f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan jaringan pemasaran g. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan UMKM h. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru i. Pengembangan pariwisata berbasis perdagangan j. Pengembangan dan penguatan daya saing produksi ekonomi kreatif. k. Peningkatan pelaksanaan event-event bertaraf nasional dan internasional

a. b. c. d. e. f.

Bappeda BPMPT Dinkop & UMKM Dinas Pertanian Disperindag Dinas Pengelola Pasar g. Kantor Ketahanan Pangan h. Bagian Administrasi Perekonomian i. Dinas Kebudayaan & Pariwisata j. Dishubkominfo k. Dinsosnakertrans

1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Peningkatan Kesempatan kerja 5. Program penciptaan iklim usaha kecil menangah yang kondusif 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UMKM 7. Program Peningkatan Kualitas Koperasi 8. Program Peningkatan Promosi & kerja sama investasi 9. Program peningkatan iklim & realisasi investasi 10. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasana daerah 11. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan 12. Program pengembangan data/ informasi / statistic daerah 13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 14. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 15. Program pencegahan & penanggulangan penyakit ternak

16. Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan 17. Program pengembangan budidaya

perikanan 18. Program optimalisasi pengeloaan

& pemasaran produksi perikanan 19. Program pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan 20. Program pengembangan pemasaran pariwisata 21. Program pengembangan destinasi wisata 22. Program pengembangan kemitraan 23. Program peningkatan & pegembangan ekspor 24. Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri 25. Program pembinaan PKL dan asongan 26. Program peningkatan kapasitas iptek system produksi 27. Program pengembangan industry kecil & menengah 28. Program Peningkatan kemampuan teknologi industry 29. Program penataan struktur industry

NO

PRIORITAS

SASARAN

3

Tatanan kehidupan masyarakat berkeadilan dan berbudaya

4

Pendidikan berkeadilan

a. Mengintegrasikan pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya pada lembaga pendidikan formal & non formal untuk menghasilkan karakter masyarakat Solo yang menghormati nilai luhur kehidupan bermasyarakat b. Mengembangkan kelompok-kelompok seni budaya di masyarakat c. Memfasilitasi event-event seni budaya masyarakat d. Pengembangan karya-karya kreatif bernuansa Surakarta Kota Budaya e. Pengembangan kelompok masyarakat peduli warisan seni, budaya dan pariwisata (eco tourism) a. Pengembangan layanan pendidikan yang terjangkau melalui BPMKS untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah masyarakat. b. Peningkatan sarana & prasarana pendidikan c. Peningkatan mutu lulusan peserta didik. d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. e. Pengembangan sekolah berstandar nasional/internasional. f. Pengembangan pendidikan berbasis life skill g. Pengembangan pendidikan vokasi h. Pengembangan pendidikan anak usia

SKP YANG MELAKSANAKAN a. b. c. d.

Bappeda Kecamatan (5) Kelurahan (51) Dinas Kebudayaan & Pariwisata e. Dikpora f. Kantor Arsip & Perpusda

a. Bappeda b. Dikpora

NAMA PROGRAM 1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2. Program pengembangan nilai budaya 3. Program pengelolaan kekayaan budaya 4. Program Pengelolaan keragaman budaya 5. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program wajib belajar Sembilan tahun 3. Program pendidikan menengah 4. Program pendidikan non formal 5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 6. Program manajemen pelayan pendidikan 7. Program peningkatan peran serta kepemudaan 8. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

dini

5

Pelayanan Kesehatan Berkeadilan

a. b. c. d. e. f.

g. h. i.

NO

PRIORITAS

Pengembangan layanan kesehatan melalui PKMS Peningkatan mutu pelayanan puskesmas dengan sertifikasi ISO Peningkatan kecukupan rasio dokter dan tenaga medis lainnya. Peningkatan pemberdayaan masyaakat di bidang kesehatan melalui pendirian posyandu balita dan lansia Peningkatan paradigm sehat melalui perilaku hidup bersih sehat (PHBS) Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil, lansia dan anak sekolah serta peningkatan ketahanan masyarakat Peningkatan dan pengembangan layanan puskesmas rawat inap & RSUD Pemantapan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DBD, HIV, AIDS & katrastopik)

SASARAN

kecakapan hidup pemuda 9. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 10. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 11. Program peningkatan layanan BLUD a. Bappeda 1. Program obat & perbekalan b. Dinas Kesehatan kesehatan. Kota 2. Program Upaya Kesehatan c. Rumah Sakit Masyarakat Umum Daerah 3. Program Pengawasan Obat d. Badan 4. Program promosi kesehatan dan Pemberdayaa pemberdayaan masyarakat Masyarakat, PP, 5. Program perbaikan gizi PA & KB masyarakat 6. Program pengembangan lingkungan sehat 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan 9. Program pengadaan, peningkatan sarana & pra sarana rumah sakit / RSJ/ rumah sakit paru /rumah sakit mata 10. Program pemeliharaan sarana & pra sarana rumah sakit / RSJ/ rumah sakit paru /rumah sakit mata

SKP YANG

NAMA PROGRAM

MELAKSANAKAN 6

Sarana Prasarana Kota & Pengembangan Kawasan Ramah Lingkungan

a. Pemelihara & Peningkatan kualitas prasarana kota yang ramah lingkungan, proposional, manusiawi, ramah investasi, ramah wisatawan, mendukung peningkatan indek pembangunan manusia plus (pendapatan, pendidikan, kesehatan, permukiman) b. Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis dan ramah lingkungan c. Perluasan pembakuan aksentuasi jawa pada bangunan-bangunan public (pemerintah) dan privat d. Pembangunan taman kota untuk ruang terbuka hijau e. Penanaman bunga dan pohon khas daerah di tiap kelurahan f. Pengaturan kota yang berkarakter budaya local (Solo Past-Solo future) yang ramah lingkungan g. Perluasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman layak huni

a. Bappeda b. Dinas Tata Ruang Kota c. Badan Lingkungan Hidup d. Dinas Kebersihan & Pertamanan e. Dinas Pekerjaan Umum f. Dishubkominfo g. Kecamatan (5) h. Kelurahan (51)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Program pengelolaan ruang tata hijau Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan & jembatan Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pengembangan perumahan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / social Program pengelolaan areal pemakaman Program perencanaan tata ruang Program pemanfaat ruang Program pengendalian pemanfaatan ruan Program kerjasama pembangunan Program perencanaan

17. 18.

19.

20. 21. 22. 23.

24.

25. 26. 27. 28.

pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program rehabilitasi dan pemulhan cadangan sumber daya alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Program rehablitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pemberdayaan komunitas perumahan Program lingkungan sehat perumahan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program tanggap darurat jalan dan jembatan

7

Kondusifitas Daerah

a.

b.

c. d. e.

Perluasan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan fasilitas umum Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban dan solidaritas antar umat beragaman, suku dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Surakarta Peningkatan kesadaran hokum masyarakat Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan akibat bencana Peningkatan P4GN (Pencengahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba) melalui gerakan anti narkoba dan napza/ miras

a. b. c. d.

Bappeda Kecamatan (5) Kelurahan (51) Kantor Kesbang & Politik Dalam Negeri e. Satpol PP f. Bagian Hukum dan HAM

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 4. Program pencegahan dini dna penanggulangan korban bencana alam 5. Program pendidikan politik masyarakat 6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 8. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak criminal 9. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10. Program penataan peraturan perundang-undangan 11. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 12. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

NO 8

PRIORITAS Pengembangan Kota Layak Anak

SASARAN a. Perluasan jaringan kerjasama pemberi intensif anak melalui kartu intensif anak b. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas ramah anak pada bangunan public khususnya bangunan di bidang kesehatan dan pendidikan c. Pengembangan kawasan dan infrastruktur kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak d. Peningkatan gerakan wajib jam belajar e. Penguatan kelembagaan forum anak di tingkat kelurahan dan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan f. Penguatan peran Pelayanan terpadu perempuan dan anak Surakarta (PTPAS) di tingkat kelurahan g. Fasilitasi peran anak dalam pembagunan melalui pengembangan kelompok kreatif anak

SKP YANG MELAKSANAKAN a. Bappeda b. Dinas Kesehatan Kota c. Bapermas PP, PA & KB d. Dispenduk & Capil e. Dikpora f. Dinas Tata Ruang Kota g. Kecamatan (5)

NAMA PROGRAM 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5. Program perbaikan gizi masyarakat 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 8. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9. Program pembinaan anak terlantar 10. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 11. Program perencanaan social budaya

BAB IVA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mencau pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh SKPD se Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Urusan pemerintah daerah tersebut meliput; 1. Urusan Wajib, terdiri dari; a. Urusan Pendidikan; b. Urusan Kesehatan; c. Urusan Pekerjaan Umum; d. Urusan Perumahan Rakyat; e. Urusan Penataan Ruang; f. Urusan Perencanaan Pembangunan; g. Urusan Perhubungan; h. Urusan Lingkungan Hidup; i. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak; k. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; l. Urusan Sosial; m. Urusan ketenagakerjaan; n. Urusan koperasi dan UKM; o. Urusan Penanaman modal; p. Urusan Kebudayaan; q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; r. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; s. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; t. Urusan ketahanan pangan; u. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Urusan statistic; w. Urusan kearsipan; x. Urusan komunikasi dan informatika; dan y. Urusan Perpustakaan 2. Urusan Pilihan, terdiri dari: a. Urusan pertanian; b. Urusan Pariwisata; c. Urusan Kelautan dan Perikanan; d. Urusan Perdagangan; dan e. Urusan Industri

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintah daerah/SKPD yang akan melaksanakan pengemban urusan tersebut diformulasikan sebagai berikut;