NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR : 075/5691/B.Pem NOMOR NOMOR : 910/2820/DPRD TANGGAL : 8 Oktober 2010 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2011 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat Kantor

: : :

Made Mangku Pastika Gubernur Bali Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali 2. a. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :

A. A. Ngurah Oka Ratmadi, SH Ketua DPRD Provinsi Bali Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

b. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :

I Ketut Suwandhi, S.Sos Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

c. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :

I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

d. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :

Ida Bagus Putu Sukarta, SE Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2010, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2011. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2011 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011. Denpasar, 5 Oktober 2010 GUBERNUR BALI Selaku, PIHAK PERTAMA

Made Mangku Pastika

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI Selaku, PIHAK KEDUA

A. A. Ngurah Oka Ratmadi, SH KETUA

I Ketut Suwandhi, S.Sos WAKIL KETUA

I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si WAKIL KETUA

Ida Bagus Putu Sukarta, SE WAKIL KETUA

DAFTAR ISI Halaman

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang .................................................................... 1

1.2

Tujuan ................................................................................. 1

1.3

Dasar Penyusunan .............................................................. 1

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................................................ 2

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ................................................. 4

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .......................... 24 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ....................................................................... 24

4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan ................................................................................................ 31

4.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ................................. 32

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................................ 35

BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 36

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – SKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara memuat substansi pokok sebagai berikut : 1. Skala prioritas pembangunan daerah; 2. Prioritas program untuk masing-masing urusan; 3. Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. 1.2

Tujuan Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah : 1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 2. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKASKPD 3. Untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh sesuai plafon yang telah disepakati. 4. Sebagai alat validasi relevansi dokumen perencanaan dengan dinamika kehidupan sosial budaya dan tuntunan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. 5. Sebagai dasar bagi DPRD untuk menilai Ranperda tentang APBD. 6. Sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.3

Dasar Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kewenangan dan urusan wajib. 2. Kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat. 3. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Efektivitas dan efesiensi anggaran.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam tahun anggaran 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali ditargetkan sebesar Rp.1.249.491.623.353,00 yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 1.101.873.289.000,00, retribusi daerah sebesar Rp.24.778.359.490,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 64.229.347.555,00 dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.58.610.627.308,00. Dibandingkan PAD tahun 2010, target PAD 2011 meningkat sebesar Rp.245.388.897.998,00 atau 24,44%. Sumber terbesar dari PAD berasal dari pajak kendaraan bermotor dimana pajak ini akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah. Selain PAD, pendapatan daerah juga bersumber dari Dana Perimbangan yang jumlahnya ditargetkan sebesar Rp. 706.007.313.758,00 yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.124.112.774.758,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.560.673.539.000,00. Besarnya dana perimbangan yang dialokasikan untuk daerah Bali tergantung dari kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain; luas wilayah, jumlah penduduk dan kemajuan ekonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp.21.221.000.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan sebesar Rp. 188.019.294.816,00 terdiri dari Hibah sebesar Rp.3.538.318.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Pajak Hotel dan Restaurant) sebesar Rp.103.226.250.000,00 dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 81.254.726.816,00. Dengan demikian total rencana pendapatan daerah tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp.2.143.518.231.927,00. Penerimaan pembiayaan tahun 2011 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, yang pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp.340.378.604.180,70 yang bersumber dari pelampauan target pendapatan dan efesiensi penggunaan anggaran. Adapun rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tersebut diatas tertuang dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2011

NO 1

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET THN 2011

DASAR HUKUM

Pendapatan Asli Daerah

1.249.491.623.353,00

1.1

Pajak Daerah

1.101.873.289.000,00

PP No. 65 Tahun 2001

1.2

Retribusi Daerah

24.778.359.490,00

PP No. 66 Tahun 2001

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

64.229.347.555,00

Perda No. 10 Tahun 2007

1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

58.610.627.308,00

_

2

Dana Perimbangan

706.007.313.758,00

2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

124.112.774.758,00

_

2.2

Dana Alokasi Umum

560.673.539.000,00

_

2.3

Dana Alokasi Khusus

21.221.000.000,00

_

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

3.1

Hibah

3.2

Dana Darurat

3.3

Sumbangan Pihak Ketiga

3.4

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

3.5

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

3.6

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya

3.7

Alokasi Kurang Bayar DAK

188.019.294.816,00 3.538.318.000,00 -

Provinsi

atau

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

_ _

-

_

103.226.250.000,00

_

-

_

81.254.726.816,00

_

-

_

2.143.518.231.927,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

340.378.604.180,70

_

Pencairan dana cadangan

0,00

_

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

0,00

_

Penerimaan pinjaman daerah

0,00

_

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

_

Penerimaan piutang daerah

0,00

_

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

340.378.604.180,70

JUMLAH DANA TERSEDIA

2.483.896.836.107,70

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Dilihat dari sisi pendapatan, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, oleh karena itu besaran belanja daerah disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan belanja. Disamping itu penggunaan belanja daerah diarahkan untuk membiayai program/kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun skala prioritas program/kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga antara proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Adapun prioritas belanja daerah tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut : Prioritas Pembangunan 1 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. Prioritas belanja dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran untuk mencapai sasaran sebagai berikut : a. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial b. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan tenaga kerja c. Menurunnya jumlah pengangguran d. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat e. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan Program – program dan fokus kegiatan yang akan dibiayai dari belanja daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan fokus kegiatan : a. Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat banjar bagi RTM/RTS 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan fokus kegiatan : a. Beasiswa SD yang berasal dari RTM/RTS b. Beasiswa SMP yang berasal dari RTM/RTS c. Bantuan Biaya Operasional SD-SMP Satu Atap 3. Program Pendidikan Menengah dengan fokus kegiatan : a. Beasiswa miskin dalam rangka persiapan Wajar Pendidikan Menengah 12 tahun untuk SMA dan SMK b. Bantuan siswa miskin tamatan SMP melanjutkan ke SMK. c. Bantuan biaya Operasional SMP SMA Satu Atap. 4. Program Pendidikan Tinggi dengan fokus kegiatan : a. Beasiswa miskin bagi yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi b. Beasiswa miskin untuk Mahasiswa pada fakultas langka peminat 5. Program Pendidikan Non Formal dengan fokus kegiatan : a. Bintek kecakapan hidup bagi masyarakat miskin b. Bintek keaksaraan fungsional tingkat dasar c. Bintek keaksaraan fungsional tingkat mandiri d. Bintek penyelenggaraan kelompok belajar pendidikan kecakapan hidup bagi RTM/RTS 6. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan fokus kegiatan :

a. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan fokus kegiatan : a. Pemberian makanan tambahan dan vitamin 8. Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman dengan fokus kegiatan : a. Bedah Rumah 9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan fokus kegiatan : a. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat b. Penanganan Gepeng c. Peningkatan Pelayanan Penyandang Cacat Eks Psikotik 10. Program Koordinasi dan Pelayanan UKS dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan kepada penyandang cacat dan lanjut usia b. Pembinaan lansia berbasis masyarakat 11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan fokus kegiatan : a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan b. Fasilitasi dan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri c. Bantuan revitalisasi Posyandu. 12. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan fokus kegiatan : a. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak b. Pengawasan kerja malam pekerja perempuan 13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan fokus kegiatan : a. Pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair) 14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender di Daerah dengan fokus kegiatan : a. Pelatihan teknis Isu Gender di Daerah b. Penyuluhan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di kabupaten/kota se-Bali. 15.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan fokus kegiatan : a. Pemberdayaan Fakir Miskin b. Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 16.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan fokus kegiatan : a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa, dengan fokus kegiatan : a. Bantuan sosial sarana perdesaan 18. Program Perluasan Kesempatan Kerja, dengan fokus kegiatan : a. Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) produktif 19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan fokus kegiatan : a. Pemasyarakatan produktivitas tenaga kerja, melalui kegiatan Parama Karya b. Pelatihan pengangguran di bidang pengolahan hasil perkebunan

c. Persiapan seleksi Asian Skill Competition (ASC) Kejuruan Teknologi Informasi d. Penyebaran Informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui Bursa Kerja On Line (BKOL) e. Pelatihan managemen usaha produktif bagi rumah tangga sasaran (RTS) f.

Pelatihan keterampilan kejuruan perhotelan, reparasi mobil, teknik pendingin, menjahit, tata rias, reparasi sepeda motor, elektronika dan ponsel bagi masyarakat pengangguran

g. Pelatihan Keterampilan Mobile training Unit (MTU) 20. Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan fokus kegiatan : a. Pelatihan Kompetensi keselamatan kerja dan Hiperkes b. Fasilitasi pengiriman tenaga kerja keluar negeri 21. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi desa b. Fasilitasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 22. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan distribusi air minum b. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah c. Operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah 23.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan fokus kegiatan : a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi b. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota c. Pengawasan pelaksanaan O & P jaringan irigasi di 9 (sembilan) Kab/Kota.

Prioritas Pembangunan 2 : Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk mempercepat peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat maka prioritas belanja diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat c. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan Adapun program-program yang akan dibiayai dari belanja daerah dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan fokus kegiatan : a. Penguatan Kelembagaan PAUD b. Lomba Gugus TK c. Pelatihan Tenaga Pendidik dan Pengelola PAUD

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP b. Pembinaan Olimpiade MIPA SD c. Pengembangan SBI SMP Negeri e . Pembinaan Karya Ilmiah Remaja SMP f.

Pembangunan SLB C

g. Test Intelegensi bakat dan minat siswa kelas III SMP h. Penyusunan bahan ajar mutan lokal SD SBI Kelas I sampai dengan Kelas VI 3. Program Pendidikan Menengah dengan fokus kegiatan : a. Promosi Kompetensi Siswa SMK b. Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA c. Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK d. Debat Bahas Inggris e. Pengembangan SMA Negeri SBI f.

Pengembangan SBI Buleleng

g. Pengembangan SBI SMK Negeri h. Pelatihan untuk Asesor akreditasi Sekolah i.

Bantuan pengembangan SMK kecil

j.

Bantuan Uji Kompetensi (UKK Siswa SMK)

k. Bantuan pemberdayaan Unit Produksi bagi SMK Negeri l.

Penggandaan silabus kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA dan SMK

4. Program Pendidikan Non Formal dengan fokus kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Tutor Paket B dan C b. Peningkatan Mutu Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)Pendidikan Non Formal (PNF) Berprestasi c. Pengembangan Life Skill bagi Guru SLB (Magang Guru SLB) d. Penghargaan PTK,PNF, dan siswa berprestasi e. Pemberantasan Buta Aksara f.

Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A,B, C dan Ujian Nasional

5. Program Pendidikan Luar Biasa dengan fokus kegiatan : a. Penyelenggaraan SLB C, SLBB, dan SLBA b. Pembinaan Super Visi Kegiatan SLB/SDLB c. Lomba Prestasi dan Kreativitas Siswa Bidang Olah Raga berkebutuhan Khusus

dan Seni pada siswa

d. Pembinaan Sekolah Luar Biasa/Pendidikan Khusus 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Peningkatan kualifikasi guru S1/D4/S2 b. Subsidi kesejahteraan Guru c. Diklat pengembangan model pembelajaran tematik SD rintisan d. Work Shop penyusunan bahan ajar SMP, SMA dan SMK e. Pemberdayaan Tim Peneliti dan pengembangan Kurikulum, pengembangan model KTSP, model penilaian satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK f.

Lomba menciptakan bahan ajar berbasis ICT Kompetensi

7.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan fokus kegiatan : a. Penilaian penetapan dan penataran angka kredit Guru TK, SD,SMP.SMA.SMK, pengawas sekolah, Pamong pelajar se Bali b. Ujian pemantapan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK c. Pokja Penyusunan Standar, Sosialisasi dan Evaluasi SBI d. Pemilihan Siswa dan Guru berprestasi dan guru berdedikasi e. Pembinaan pengurus Osis dan pelatihan Siaga Bencana alam bagi siswa SMP,SMA,SMK se Bali f.

Cerdas cermat UUD 1945

g. Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua h. Bank Soal SD, SMP, SMA dan SMK i.

Pemberian penghargaan Widyakusuma bidang pendidikan

8.Program Pemuda dan Olahraga dengan fokus kegiatan : a. Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) b. Pelatihan Guru pembina UKS SD, SMP, dan SMA/SMK c. Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Wilayah (POPWIL) d. Seleksi Pemuda Luar Negeri, Kapal Pemuda Nusantara dan Pemilihan Pemuda Pelopor e. Kursus Mahir Dasar dan kursus pelatih tingkat dasar f.

Pembinaan klub olahraga pelajar

g. Seleksi Paskibraka h. Lomba wawasan wiyata mandala 9.Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan fokus kegiatan : a.Pembinaan perpustakaan sekolah b. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah c. Perpustakaan keliling d. Layanan jasa perpustakaan 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan fokus kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal tenaga kesehatan b. Penyebarluasan tenaga medis dan paramedis 11.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan fokus kegiatan : a.Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan b.Pengawasan dan pengendalian pelayanan kefarmasian 12.Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan fokus kegiatan : a.Revitalisasi sistem kesehatan b.Peningkatan Kesehatan masyarakat 13.Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan fokus kegiatan : a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat c. Pengembangan Media promosi dan Informasi Sadar hidup sehat 14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan fokus kegiatan :

a. Pengembangan Lingkungan sehat 15. Pogram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan fokus kegiatan : a. Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik b. Peningkatan imunisasi c. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan penanggulangan wabah 16.Program Peningkatan Kesehatan Lansia dengan fokus kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 17. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan fokus kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan P4K bagi Bidan

Prioritas Pembangunan 3 : Pemantapan Ketahanan Pangan Upaya pemantapan ketahanan pangan, diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: a. Terpeliharanya ketersediaan pangan sesuai standar kecukupan (kal/kapita/hari); b. Terwujudnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan c. Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan sesuai pola pangan harapan (PPH). d. Terpeliharanya keamanan pangan

Adapun program dan fokus kegiatan yang akan dibiayai dari belanja daerah dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah : 1. Program Ketahanan Pangan dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan; b. Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Ketahanan Pangan; c. Pemantapan Demplot Pertanian Organik pada Berbagai Tipologi Lahan dan Komoditas; d. Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; e. Demplot Budidaya lidah buaya; f.

Rehabilitasi jaringan irigasi dan tingkat usaha tani/desa;

g. Pengembangan dan pengawasan pupuk pestisida serta alsin; h. Pengembangan sistem perlindungan tanaman pangan dan palawija; i.

Pengembangan dan Pemantapan Produksi Padi Palawija dan Holtikultura;

j.

Perbanyakan Benih Holtikultura;

k. Penyusunan GIS Padi dan Palawija; l.

Survey struktur ongkos usaha tani Hortukultura;

m. Pengamatan Peramalan OPT n. Koordinasi Ketahanan Pangan.

Prioritas Pembangunan 4 : Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi. Alokasi belanja untuk meningkatkan daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata, UMKM dan koperasi diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran yaitu : a. terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh; b. berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi; c. meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah; d. meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi; e. meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali; f.

meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian;

g. meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata; dan h. berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

4, maka prioritas

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan fokus kegiatan : a. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan; b. Pemantapan (Simantri).

2.

dan

Pengembangan

Sistem

Manajemen

Pertanian

Terintegrasi

Program Pengembangan Agribisnis dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH); b. Sertifikasi Pangan Organik; c. Lanjutan Tanaman Perkebunan di Wilayah Pertanian Terintegrasi; d. Pemantapan dan Pembinaan Subak sebagai Lembaga konomi, Operasional LUEP, Analisa Usaha Tani dan Kemitraan Komoditas Tanaman Pangan; e. Penyusunan Program Pembinaan Unit Manajemen Lapangan (UML) dan Publikasi Perkebunan; f. Pengembangan Sarana Perkebunan; g. Pengembangan dan Pemantapan Produksi Perkebunan; h. Pembinaan Panen dan Pengolahan hasil Perkebunan; i. Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Kemitraan.

3.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan fokus kegiatan: a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menulat Ternak; b. Laboratorium Kesehatan Hewan.

4.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan fokus kegiatan : a. Pengawasan dan Perbibitan Ternak; b. Pengembangan Agribisnis Peternakan; c. Pengawasan dan Pengembangan Pakan dan Teknologi Peternakan;

d. Pengembangan dan Pembinaan RPH serta Pengemdalian Pemotongan Sapi Produktif; e. Perlindungan dan Pengawasan Obat Hewan; f. Pembibitan dan Perawatan Ternak. 5.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Peternakan.

6.

Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi dengan fokus kegiatan : a. Pengumpulan Data Statistik Perikanan; b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

7.

Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut dengan fokus kegiatan : a. Survey Sosial Ekonomi dan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut;

8.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap.

9.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan.

10. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan fokus kegiatan : a. Pelayanan Sertifikasi Hasil Perikanan; b. Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. 11. Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar. 12. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan; b. Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan. 13. Program Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan Pengawasan Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha Perikanan;

14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan fokus kegiatan : b. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata; c. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri; d. Pengembangan Statistik Kepariwisataan; e. Pengembangan Pariwisata Budaya; f. Menyusun Data Statistik Kepariwisataan; dan g. Bintek/Ujian Pemandu Wisata/Pramuwisata. 15. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan fokus kegiatan : a.Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. 16. Program Pengembangan Kemitraan dengan fokus kegiatan : b. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya; c. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata; d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; dan f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 17. Program Pengembangan Pariwisata dengan fokus kegiatan : a. Mengembangkan dan Mengendalikan Usaha Kepariwisataan ODTW; b. Pengawasan dan Mengendalikan Usaha Sarana Pariwisata; dan c. Mengendalikan Usaha Kepariwisataan Daya Tarik Wisata. 18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata dengan fokus kegiatan : a. Meningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata (SDP). 19. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi dengan Fokus Kegiatan : a. Up date Data WEB Disperindag; b. Pembuatan Profil Industri dan Perdagangan Bali; dan c. Informasi Pengembangan Potensi Produk Unggulan. 20. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan : a. Pengawasan dan Pengendalian PeredRn Minuman Beralkohol; b. Pengawasan Terhadap Barang dan Jasa Yang Beredar Dalam Rangka Perlindungan Konsumen; c. Akreditasi Laboratorium dan Kajian Ulang Dokumen; d. Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu; e. Pembinaan Mutu Kepada Pengusaha/Pedagang Pengepul; f.

Pemeliharaan Tracebility Standar (Kalibrasi); dan

g. Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP). 21. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan fokus kegiatan : a. Monitoring Makanan Yang Berformalin dan Pengujian Sampel Limbah Industri; b. Pengembangan Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); c. Partisipasi Pameran Dekranas; d. Workshop Produk Unggulan dan Industri Kreatif; e. Pengawasan dan Pemantauan Produksi Minuman Beralkohol; dan

f. Pengembangan Inkubator dan Bantuan Peralatan. 22. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan fokus kegiatan : a. Penanganan Komplin Perdagangan dan Verifikasi SKA. 23. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dan Impor, dengan fokus kegiatan : a. Pemahaman Kebijakan Prosedur dan Verifikasi Dokumen Ekspor Impor; b. Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar Dalam dan Luar Negeri; c. Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional; d. Identifikasi Komoditas Ekspor; dan e. Pelatihan Teknis Perdagangan Luar Negeri. 24. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri : a. Pasar Lelang Forward Komoditi Agro; b. Promosi Dagang Tingkat Nasional (Pameran Produk Industri); c. Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok, Strategi dan Penting Lainnya; dan d. Pekan Produk Kreatif. 25. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan fokus kegiatan : a. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyedian Permodalan; b. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi; c. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM; dan d. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. 26. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan fokus kegiatan : a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi; b. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian; c. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi; d. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi; e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan f. Koordinasi, Sosialisasi, dan Persiapan Provinsi Koperasi. 27. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan fokus kegiatan : a. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi; dan b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 28. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan fokus kegiatan : a. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM; dan b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah. 29. Program Pengkajian dan Pengembangan, dengan fokus kegiatan: a. Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal. 30. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan fokus kegiatan: a. Promosi Penanaman Modal; dan b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi.

31. Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan fokus kegiatan : a. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penanaman Modal. 32. Program Merencanakan Penanaman Modal, dengan fokus kegiatan: a. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal. 33. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan fokus kegiatan: a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah; dan b. Forum Konsultasi dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal. 34. Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta Dalam Pembangunan, dengan focus kegiatan :

b. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan diarahkan untuk mencapai sasaran, sebagai berikut : a. terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang; b. terwujudnya Bali Clean & Green; c. terlaksananya reboisasi hutan dan penghijauan lahan kritis; d. meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya; e. meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya f.

terlaksananya pengelolaan warisan budaya, dan revitalisasi museum.

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

5, maka prioritas

1. Program Perencanaan Tata Ruang dengan fokus kegiatan : a. Penyusunan Rencana Tata Ruang; dan b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 2. Program Pemanfaatan Ruang dengan fokus kegiatan : a. Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan b. Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan fokus kegiatan : a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan; b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS); c. Pengembangan Perbenihan; d. Gerakan Bali Hijau; dan e. Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan; 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan: dengan fokus kegiatan : a. Peningkatan Operasional Penyuluhan; b. Pembinaan dan Pengawasan Penangkaran serta Peredaran Flora Fauna, Taman Satwa, Wisata Alam dan AMDAL Kehutanan;

c. Peningkatan Perlindungan Hutan; 5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan fokus kegiatan : a. Pendampingan dan Penataan Batas Kawasan Hutan; b. Identifikasi Buffer Zone dalam Kawasan Hutan; c. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan; 6. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Industri Hasil Hutan; b. Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan; dan c. Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung. 7. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum dengan fokus kegiatan : a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C. 8. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dengan fokus kegiatan : a. Melaksanakan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum dengan fokus kegiatan : a. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Air Tanah. 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dengan fokus kegiatan : a. Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan. 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan fokus kegiatan : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. 12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan fokus kegiatan : a. Pengendalian Persampahan; b. Pemantauan Kualitas Air; dan c. Pemantauan Kualitas Udara. 13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan fokus kegiatan : a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air. 14. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan fokus kegiatan : a.Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. 15. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dengan fokus kegiatan : a. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. 16. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dengan fokus kegiatan : a. Penegakan Hukum Lingkungan; dan b. Penaatan Hukum Lingkungan. 17. Program Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan Desa Sadar Lingkungan; b. Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.

18. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan fokus kegiatan: a. Pesta Kesenian Bali b. Penghargaan Seni Dharma Kusuma c. Penataan kelembagaan dan eavaluasi Desa Pakraman d. Monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga tradisional dan sekeha kesenian e. Inventarisasi benda bersejarah dan purbakala dan penyusunan purana 19. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan fokus kegiatan : a. Penataan kelembagaan dan evaluasi Subak dan Subak Abian b. Penyempurnaan Naskah WBD menjadi Warisan budaya dunia 20. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan fokus kegiatan : a. Parade Sastra b. Komunikasi Budaya lintas daerah c. Reproduksi Naskah Lontar Gedung Kertia 21. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan fokus kegiatan : a. Penyusunan pencetakan Buku sosialisasi dan pendataan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 22. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media dengan fokus kegiatan: a. Pembinaan sekeha Kesenian, Perfilman dan Pengawasan syuting Film 25.Program Penerangan bimbingan dan kerukunan umat beragama, dengan fokus kegiatan : a. Penataran Pemangku b. Penataran Sarati Banten 23. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan fokus kegiatan : a. Pesta Kesenian Bali; b. Penghargaan Seni Dharma Kusuma c. Utsawa Dharmagita. 24. Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan fokus kegiatan : a. Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Subak dan Subak Abian b. Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Desa Pakraman. 25. Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Umat Beragama, dengan fokus kegiatan: a.Pembinaan Spritual Umat Hindu di Bali dan Luar Bali.

Prioritas Pembangunan 6 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban , Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Terpadu Berstandar internasional Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban , pengelolaan bencana serta pengamanan terpadu berstandar internasional, maka sasaran yang ingin dicapai, yaitu : a. meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam berpolitik; b. meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama; c. terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional;

d. meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali; e. terwujudnya sistem peringatan dini terhadap tsunami dan kebencanaan lainnya; f.

terwujudnya penanggulangan kebencanaan dan data rawan kebencanaan di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali;

g. terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menanggulangi kebencanaan; h. berkurangnya korban jiwa dan material sebagai akibat antisipasi kebencanaan i.

meningkatnya kinerja pusat pengendalian operasi/pusdalops (crisis centre) dan Emergency Service Respons (ESR) secara efektif di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali.

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6, maka prioritas

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan fokus kegiatan : a. Pembekalan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini, Pengawasan Orang Asing dan Pemantauan Ijin Penelitian b. Pengembangan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; c. Melaksanakan Operasi/Koordinasi Komintel d. Pengembangan Sistem Jaringan Komunikasi Terinkripsi Pemantauan Keamanan Terpadu Standar Internasional. 2. Program Penegakan Hukum dan HAM dengan fokus kegiatan : a. Penegakkan Perda dan Pemberdayaan PPNS b. Bimbingan Penyuluhan dan Penegakan Peraturan c. Patroli Wilayah d. Pertimbangan Hukum e. Kelompok Bantuan Hukum. f.

Pengawalan dan Protokoler

g. Melaksanakan Operasi/Koordinasi Gabungan. 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan fokus kegiatan : a.Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas, LSM dan Yayasan. b. Pengembangan dan pemberdayaan Parpol dan Aparatur pemerintah c. Forum komunikasi dan konsultasi Parpol d. Penelitian administrasi pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan fokus kegiatan : a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam b. Bimbingan Teknis Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana c. Pemeliharaan Menara dan Operasional Tsunami Early Warning System d. Sosialisasi Peringatan Dini kepada Masyarakat dalam Antisipasi Bencana. 6. Program koordinasi penerapan manajemen Pusdalops dan Peringatan Dini Tsunami, dengan fokus kegiatan : a. Pendataan Kebencanaan.

Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Alokasi belanja yang diperuntukan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran yaitu : a. meningkatnya kondisi prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai; b. tersedianya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan serta makin meningkatnya cakupan wilayah pelayanannya; c. meningkatnya kondisi prasarana dan sarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan akan sumber air baku untuk air bersih dan irigasi; d. terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perhubungan lainnya seperti Pelabuhan Tanah Ampo dan Pelabuhan Gunaksa; e. terwujudnya penataan angkutan umum di wilayah Sarbagita; dan Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

7, maka prioritas

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan fokus kegiatan : a. Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Sumber Daya Air lainnya; b. Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Mata Air. 2. Program Pengelolaan Sumber-sumber Air dan Penyediaan Air Baku dengan fokus kegiatan : a. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air. 3. Program Pengendalian Banjir dengan fokus kegiatan : a. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai. 4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan fokus kegiatan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi. 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan fokus kegiatan : a. Perencanaan dan pengawasan Jalan dan Jembatan; dan b. Peningkatan Jalan dan Jembatan 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan fokus kegiatan : a. Penataan Angkutan Umum di Wilayah SARBAGITA; b. Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Gunaksa; c. Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo; d. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas; dan e. Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan fokus kegiatan : a. Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Keselamatan lalu Lintas Jalan Provinsi 8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan fokus kegiatan : a. Pengawasan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Ijin Operasional Kendaraan Angkutan Barang dan Orang di Jalan; b. Pengawasan, Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Jasa Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan; c. Pengenalan Layanan Angkutan Umum SARBAGITA.

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan fokus kegiatan: a. Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha); dan b. Pemilihan SopirJuru Mudi/Awak kendaraan Angkutan Umum Teladan. Prioritas Pembangunan 8 : Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Alokasi Belanja untuk peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran yaitu : a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa; b. meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; c. terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; d. terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan; e. meningkatkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan; dan f.

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh struktur pemerintahan di daerah dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai.

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

8, maka prioritas

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan fokus kegiatan : a. Diklat Teknis Fungsional dan Struktural bagi PNS; b. Menyelenggarakan Diklat/Kursus/Job Training bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan c. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan fokus kegiatan : a. Implementasi Analisis Kebutuhan Diklat; dan b. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. 3. Program Pendayagunaan, Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan dengan fokus kegiatan : a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat; dan b. Pemeriksaan Reguler Khusus dan Kasus. 4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; b. Tindak Lanjut Nota Kesepahaman (MoU ) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Menpan dan KPK. 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan Unit Pelayanan Publik dalam rangka Citra Pelayanan Prima; b. Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 pada Unit Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali c. Penelitian Ulang/Surveillance dan Pendampingan bagi Unit yang telah Mendapat Sertifikat ISO 9001 : 2000

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali b. Pemeliharaan dan Pengelolaan Informasi SKPD dalam Penyelenggaraan EGovernment. 7. Program Pengembangan Otonomi Daerah dengan fokus kegiatan : a. Penataan Urusan Pemerintah; b. Keserasian Perundang-undangan Terkait dengan PP 38 Tahun 2007; dan c. Sosialisasi PP 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. 8. Program Penataan Otonomi Daerah, dengan fokus kegiatan : a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. 9. Penataan Administrasi Pertanahan dengan fokus kegiatan : a. Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah b. Sosialisasi Pelaksanaan Pertanahan.

Kewenangan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Bidang

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dengan fokus kegiatan : a. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah. 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan fokus kegiatan : a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010

tentang

Pertanggungjawaban

e. Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D f. Sinkronisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD g. Penyusunan Peraturan Gubernur Bali tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan fokus kegiatan : a. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota b. Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. 7. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dengan fokus kegiatan: a.Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 8. Program Pengendalian Pembangunan, dengan fokus kegiatan: a. Pengendalian Pembangunan.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kab/Kota, Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan 26 bidang Urusan Wajib dan 8 bidang Urusan Pilihan. Adapun 26 bidang urusan wajib tersebut adalah : 1.

Pendidikan

Plafon Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pendidikan pada Belanja Langsung sebesar Rp.151.099.886.415,00, belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah sebesar Rp. 15.954.044.879,00, Belanja Bansos sebesar Rp.144.572.300.000,00 serta belanja gaji pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp. 62.769.665.055,00. Jadi total belanja urusan pendidikan sebesar Rp.374.395.896.349,00 yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa SKPD seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan UPTD-nya, Dinas Kesehatan (UPT. Akademi Kebidanan), Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat), Badan Diklat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas Kebudayaan. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pendidikan sebesar 15,07%. Apabila total belanja diasumsikan tidak termasuk belanja bagi hasil, bantuan keuangan kepada kab/kota dan sharing JKBM maka persentase belanja pendidikan sudah mencapai 21,14 %. Urusan Pendidikan merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah Bali dengan tujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta terwujudnya SDM yang handal dan mandiri melalui peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dan berorientasi pada pemanfaatan IT. 2.

Kesehatan

Plafon Anggaran yang dialokasikan untuk urusan kesehatan pada Belanja Langsung sebesar Rp. 63.737.927.500,00, belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah sebesar Rp.172.239.726.816,00, Belanja Bansos sebesar Rp.8.267.250.000,00, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.000.000.000,00 serta belanja gaji pegawai urusan Kesehatan sebesar Rp. 72.122.553.633,00. Jadi total belanja urusan kesehatan sebesar Rp.319.367.457.950,00, jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kesehatan sebesar 12,86% yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa SKPD seperti Dinas Kesehatan dan UPTDnya, Pelaksana Harian Badan Narkotika, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Indera, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Urusan Kesehatan merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah Bali dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat. 3.

Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum mendapat plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.53.806.133.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.47.469.635.691,00 sehingga urusan pekerjaan umum memperoleh total dana sebesar Rp. 101.275.768.691,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pekerjaan umum sebesar 4,08 %. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk membangun prasarana wilayah yang lebih memadai dalam upaya menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dasar dan sosial budaya. Untuk menyelenggarakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan UPTDnya.

4.

Perumahan

Plafon anggaran belanja langsung untuk menyelenggarakan urusan perumahan adalah sebesar Rp.8.647.518.000,00 dan belanja tidak langsung berupa hibah sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Jadi total belanja untuk urusan perumahan sebesar Rp. 11.147.518.000,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan perumahan sebesar 0,45%. Penyelenggaraan urusan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan seperti sanitasi, air bersih, jalan lingkungan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menyelenggarakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan UPTDnya. 5.

Penataan Ruang

Untuk menyelenggarakan urusan penataan ruang dialokasikan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.012.881.000,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan penataan ruang sebesar 0,16 %. Urusan penataan ruang dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan lingkungan melalui pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan UPTD-nya, Bappeda Provinsi Bali serta Badan Lingkungan Hidup. 6.

Perencanaan Pembangunan

Plafon anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebesar Rp.8.394.530.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.11.798.590.191,00 sehingga total belanja sebesar Rp. 20.193.120.191,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan perencanaan pembangunan sebesar 0,81%. Urusan perencanaan pembangunan dimaksudkan menyusun rencana pembangunan daerah untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 7.

Perhubungan

Plafon anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan perhubungan adalah sebesar Rp.108.281.310.463,00 dan belanja tidak langsung berupa gaji pegawai sebesar Rp.13.275.489.657,00 sehingga total belanja Rp.121.556.800.120,00. Anggaran dimaksudkan untuk membangun prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan keselamatan tranportasi. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan perumahan sebesar 4,89%. Penyelenggaraan urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi serta Dinas Pekerjaan Umum dan UPTDnya. 8.

Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan UPTDnya dengan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp.9.458.992.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.098.513.275,0 sehingga total belanja urusan lingkungan hidup sebesar Rp. 18.557.505.275,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan lingkungan hidup sebesar 0,75 %. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar dapat memberikan manfaat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya.

9.

Pertanahan

Penyelenggaraan urusan Pertanahan dalam tahun 2011 memperoleh plafon anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 yang diarahkan untuk sosialisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan). Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pertanahan sebesar 0,01 %. 10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

Plafon anggaran belanja langsung untuk menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebesar Rp.1.362.001.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 850.000.000,00 sehingga total plafon anggaran sebesar Rp. 2.212.001.000,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar 0,09 %. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan). 11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Plafon anggaran belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.2.330.276.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.794.131.390,00 sehingga total belanja sebesar Rp. 8.124.407.390,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar 0,33 %. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberikan perlindungan terhadap anak. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. 12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam tahun 2011 mendapat plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.400.000.000,00 yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar 0,02 %. 13.

Sosial

Plafon anggaran belanja langsung dalam tahun 2011 untuk urusan sosial sebesar Rp.30.726.375.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.23.117.285.800,00 sehingga total belanja sebesar Rp. 53.843.661.300,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan sosial sebesar 2,17 %. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan UPTD-nya, Pelaksanan Harian Badan Narkotika Provinsi Bali dan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) yang bertujuan untuk membina dan memberdayakan masyarakat penyandang masalah sosial. 14.

Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan mendapat plafon dana belanja langsung sebesar Rp.2.941.350.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.781.951.794,00 sehingga total belanja urusan ketenagakerjaan sebesar Rp.23.723.301.794,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan ketenagakerjaan sebesar 0,96 %. dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Kependudukan beserta UPTD-nya yang bertujuan untuk mendata jumlah tenaga kerja,

meningkatkan ketrampilan pencari kerja, menciptakan peluang kerja dalam rangka mengurangi pengangguran. 15.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.885.806.401,00, dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.130.774.870,00 sehingga total belanja sebesar Rp. 11.016.581.271,00. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebesar 0,44 %. yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan, kewirausahaan, ketrampilan dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM beserta UPTD-nya serta Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian dan Pembangunan). 16.

Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.077.301.650,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 7.277.301.650,00 yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga mampu meciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan penanaman modal sebesar 0,29 %. 17.

Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.43.287.826.955,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.143.923.304.961,00 sehingga total belanja sebesar Rp.187.221.131.916,00 yang dimaksudkan untuk lebih menggali, mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan budaya dan kesenian daerah sebagai modal dasar pembangunan. Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan beserta UPTD-nya, Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kebudayaan sebesar 7,54%. 18.

Pemuda dan Olah raga

Urusan pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.230.659.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.496.000.000 sehingga total belanja sebesar Rp. 9.726.659.500,00 yang bertujuan untuk lebih meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan, prestasi olah raga, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta meningkatkan pemahaman terhadap bahaya pergaulan bebas dan psikotropika. Penyelenggaraan urusan pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pemuda dan olahraga sebesar 0,39 %. 19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.21.018.655.400,00, dan belanja tidak langsung sebesar Rp.16.289.091.600,00 sehingga total belanja Rp. 37.307.747.000,00 yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Mendata dan membina organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta menjamin kebebasan masyarkat dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Jika

dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar 1,50 %. 20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian serta persandian penyelenggaraan urusannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan alokasi plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.176.440.803.816,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 700.008.456.295,00 sehingga total anggaran sebesar Rp.876.449.260.111,00 yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah, meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pembangunan serta peningkatan kemampuan dan kualitas SDM aparatur. Urusan tersebut dilaksanakan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kantor Perwakilan, Dinas Pendapatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Kepegawaian Daerah. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan otonomi daerah sebesar 35,29 %. 21.

Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan dialokasikan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.327.504.840,00 yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan pangan daerah, meningkatkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam arti luas, penyuluhan kepada kelompok tani, meningkatkan kualitas saluran irigasi, menjamin swasembada dan pendistribusian pangan daerah. Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan ketahanan pangan sebesar 0,13 %. 22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp.5.539.879.550,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 74.665.452.100,00 sehingga total belanja sebesar Rp.80.205.331.650,00. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat serta kelembagaan desa dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. SKPD yang melaksanakan urusan ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan serta Sekretariat Daerah. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar 3,23%. 23.

Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik dilaksanakan oleh Bappeda dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp.464.194.000,00 yang bertujuan menyiapkan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan statistik sebesar 0,02 %. 24.

Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.061.230,00, yang bertujuan untuk mengelola dan menyimpan arsip daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kearsipan sebesar 0,01 %.

25.

Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan ini dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.707.646.010,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.855.496.000,00 sehingga total belanja sebesar Rp. 5.563.142.010,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Dinas Kebudayaan, serta Komisi Penyiaran Indonesia yang bertujuan untuk membangun dan mengelola sistem informasi pembangunan. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan komunikasi dan informatika sebesar 0,22 %. 26.

Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan dilaksanakan dengan plafon anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.505.669.910,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.813.045.962,00 sehingga total anggaran sebesar Rp.11.318.715.872,00 yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat baik berupa bacaan yang bersifat latin maupun yang berbahasa daerah dan aksara Bali. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan perpustakaan sebesar 0,46 %. Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1.

Pertanian

Pertanian bagi pemerintah dan masyarakat adalah sangat penting disamping memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, pertanian juga sebagai salah satu aspek penunjang aktivitas budaya serta penyangga lingkungan, yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan. Plafon anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan ini adalah sebesar Rp. 25.831.031.775,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.77.994.089.241,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 103.825.121.016,00 yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan UPTD-nya. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja pertanian sebesar 4,18 %. 2.

Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan di Daerah Bali lebih diarahkan pada upaya meningkatkan fungsi kawasan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat. Plafon anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan ini adalah sebesar Rp.5.418.067.900,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 26.842.798.366,00 sehingga total anggaran Rp. 32.260.866.266,00 dengan pelaksana adalah Dinas Kehutanan beserta UPTD-nya. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kehutanan sebesar 1,30 %. 3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan ini adalah sebesar Rp. 895.000.000,00 yang diarahkan untuk pembinaan terhadap pengembangan penggalian bahan galian golongan C, air bawah tanah, serta pengembangan sumber-sumber energi terbarukan. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan energi dan sumber daya mineral sebesar 0,04 %.

4.

Pariwisata

Urusan kepariwisataan bagi daerah Bali adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena pariwisata merupakan sektor andalan sekaligus unggulan karena mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Plafon anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan ini adalah sebesar Rp.8.630.000.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.10.810.914.749,00 sehingga total belanja sebesar Rp. 19.440.914.749,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan pariwisata sebesar 0,78 %. 5.

Kelautan dan Perikanan

Sumber daya kelautan dan perikanan adalah merupakan sumber daya alternatif lainnya yang dapat dikembangkan bagi kemajuan pembangunan daerah, namun sumber daya ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk melaksanakan urusan ini dialokasikan plafon angaran belanja langsung sebesar Rp.7.010.900.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.265.692.336,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 19.276.592.336,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPTD-nya. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan kelautan dan perikanan sebesar 0,78 %. 6.

Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan ini adalah sebesar Rp.1.497.483.860,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta UPTD-nya. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan perdagangan sebesar 0,06 %. 7.

Industri

Untuk melaksanakan urusan perindustrian dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.795.716.140,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.14.925.191.631,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 17.720.907.771,00 yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah dalam rangka mendukung sektor pariwisata. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta UPTD-nya. Jika dibandingkan dengan total belanja, maka persentase belanja urusan industri sebesar 0,71 %. Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2011 dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 4.1 terlampir. 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Berdasarkan Rencana Kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tahun 2011 dari belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan direncanakan sebesar Rp.762.188.088.165,00. Secara rinci plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana tabel 4.2 terlampir. Belanja langsung berupa program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan pendekatan tugas pokok dan fungsi, prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Rincian plafon anggaran sementara untuk belanja langsung tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 NO

URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

477.154.250.166,63

3

Belanja Modal

254.468.756.023,37

4.3.

30.565.081.975,00

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga a. Belanja Pegawai Belanja pegawai diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.545.180.601.983,00 menjadi Rp.644.936.165.188,70 pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp.99.755.563.205,70 atau 18,30%. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan pegawai harian daerah menjadi CPNS dan honor pengelola keuangan daerah yang semula di Belanja Langsung pindah ke Belanja Pegawai. Belanja Pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. b. Belanja Subsidi Kebijakan belanja subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian berupa subsidi pupuk dan Alat Mesin atau traktor dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp. 4.480.000.000,00, menurun dari belanja subsidi tahun 2010 yang berjumlah Rp. 5.695.000.000,00 atau menurun sebesar Rp.1.215.000.000,00 (21,33%) c. Belanja Hibah Belanja Hibah diarahkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah/instansi vertikal, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja Hibah dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.216.814.051.695,00, turun sebesar Rp. 11.303.974.964,00 (4,96%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 sebesar Rp.228.118.276.659,00. d. Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Alokasi bantuan sosial dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.324.818.550.000,00, naik sebesar Rp.16.325.600.000,00 (5,29%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 sebesar Rp. 308.492.950.000,00. e. Belanja Bagi Hasil Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan diwilayah masing-masing. Belanja bagi hasil dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp. 475.286.523.059,00

meningkat sebesar Rp.69.350.552.264,00 (17,08%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 yang berjumlah Rp.405.935.970.795,00. f.

Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan Desa/Desa Pekraman (Adat) dan Lembaga tradisional lainnya di masyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan. Bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp.35.373.208.000,00, naik sebesar Rp. 13.334.338.000,00 (60,50%) apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2010 sebesar Rp. 22.038.870.000,00. g. Belanja Tak Terduga Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Belanja tak terduga tahun 2011 direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD tahun 2010.

Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011

NO

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

URAIAN

1

Belanja Pegawai

644.936.165.188,70

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi (Pupuk, Alsin dan Angkutan Umum)

4

Belanja Hibah

216.814.301.695,00

5

Belanja Bantuan Sosial

324.818.550.000,00

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

475.286.523.059,00

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik

8

Belanja Tidak Terduga

0,00

Kabupaten/Kota/

4.480.000.000,00

35.373.208.000,00 20.000.000.000,00

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Rencana penerimaan pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pada tahun 2011 penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp. 340.378.604.180,70 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 5.1. Penerimaan pembiayaan Tahun 2011 sebesar Rp. 340.378.604.180,70 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak direncanakan pada tahun 2011, sehingga jumlah pembiayaan neto sebesar Rp 340.378.604.180,70. Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011

NO

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH

1

Penerimaan pembiayaan

1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1.2

Pencarian dana cadangan

0,00

1.3

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

0,00

1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0,00

1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

1.6

Penerimaan piutang daerah

0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan 2

340.378.604.180,70

340.378.604.180,70

Pengeluaran pembiayaan

2.1

Pembentukan dana cadangan

0,00

2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

0,00

2.3

Pembayaran pokok utang

0,00

2.4

Pemberian pinjaman daerah

0,00

2.5

Penguatan Modal Pemerintah Daerah

0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

0,00

Pembiayaan neto

340.378.604.180,70

BAB VI PENUTUP Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan RAPBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011. Guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan RKA SKPD dan RAPBD perlu menyusun dan menetapkan pengaturan lebih lanjut, antara lain : a. Pedoman atau petunjuk teknis penyusunan RKA SKPD; b. Standar harga satuan barang dan jasa; c. Sistem aplikasi komputer penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; d. Penyusunan dan penelitian RKA SKPD.