KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG PENYELENGGARAAN SIARAN DAN PEMBERITAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI RADIO REPUBLIK INDONESIA
ANTARA KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
1
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SIARAN DAN PEMBERITAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI RADIO REPUBLIK INDONESIA Nomor : 01 /MEN.PP/IX/2009 Nomor : 882/DU/SEK/2009 Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, bulan September, tahun 2009, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
PROF. DR. MEUTIA HATTA SWASONO
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KESATU”.
2.
PARNI HADI
: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
2
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan siaran dan pemberitaan pemberdayaan perempuan melalui Radio Republik Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasalpasal sebagai berikut : Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya siaran dan pemberitaan mengenai pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan melalui siaran Radio Republik Indonesia. Pasal 2 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : a. b. c.
memberikan informasi kepada masyarakat tentang program pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan; mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan; dan memberikan pengetahuan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitasnya dalam program pembangunan. Pasal 3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan siaran dan pemberitaan mengenai pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan diantaranya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, ketenagakerjaan dan bidang-bidang lainnya melalui siaran Radio Republik Indonesia
.
3
Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN (1) (2)
Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan, dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing kelembagaan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, PARA PIHAK menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk terselenggaranya siaran dan pemberitaan pemberdayaan perempuan melalui Radio Republik Indonesia. Pasal 5 JANGKA WAKTU
(1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2)
Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
(3)
Penghentian Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya;
(4)
Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Pasal 6 KELOMPOK KERJA
(1)
Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan dan pemberitaan pemberdayaan perempuan melalui Radio Republik Indonesia dibentuk kelompok kerja;
(2)
Keanggotaan kelompok kerja terdiri dari perwakilan dari PARA PIHAK;
(3)
Mengenai tugas kelompok kerja akan diatur lebih lanjut dalam kelompok kerja. Pasal 7 PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, ditanggung oleh PARA PIHAK.
4
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama. Pasal 9 PENUTUP Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Pasal 10 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
ttd.
ttd.
PARNI HADI
PROF. DR. MEUTIA HATTA SWASONO
5
