KESEPAKATAN BERSAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
ANTARA PEMERINTAH KOTASAMARINDA DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL Dl KOTASAMARINDA NOMOR : 119/10/KJS-KS/IV/2015 NOMOR : B-24.41/SESMA/PK/04/2015 Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini: I. H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si
Walikota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah
Kota
Samarinda, yang pengangkatannya disahkan oleh
Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor
131.64-903
tanggal
05
bulan
Nopember tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda-Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda-Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Dra.TITIEKSUPARWATI
Sekretaris
Utama
Badan
Informasi
Geospasial, dalam hal in! bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Kesepakatan Bersama PEMKOT - BIG
yang
pengangkatannya
Keputusan
Presiden
Halaman 1 dari 6 Halaman
Republik Indonesia Nomor 100 / M Tahun 2014, yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor
KM
46
Cibinong,
untuk
selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, sepakat
mengadakan
kerja
sama dalam
Penyeienggaraan,
Pengembangan, Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial di Kota Samarinda, dengan ketentuan sebagai berikut: a. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kota Samarinda membutuhkan dukungan untuk penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasigeospasial. b. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, sepakat mengadakan Kerja Sama Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial di Kota Samarinda. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Kesepakatan
Bersama
tentang
Pelaksanaan
Penyelenggaraan,
Pengembangan, Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial di Kota Samarinda dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: MAKSUDDANTUJUAN Pasal 1 (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data serta informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Samarinda, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK, (2) Tujuan
Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan
peran
informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Samarinda.
Kesepakatan Bersama PEMKOT - BIG
Hataman 2 dari 6 Halaman
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 (1)
Obyek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data serta informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Samarinda.
(2)
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi hal-hai sebagai berikut: a.
penyelenggaraan informasi geospasial antara lain: -
Pembangunan basisdata dan metadata geospasial; Penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan Penyelenggaraan informasi geospasial terkait tata ruang.
b.
peningkatan kapasitas sumber daya manusia daiam bidang informasi geospasial;
c.
penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
d.
pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatanPARAPIHAK;
e.
berbagi pakai data dan informasi geospasial; dan
f.
kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK. BENTUK DAN TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA Pasal 3
(1)
PARA PIHAK sepakat bahwa dalam peiaksanaan kerja sama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baikdan perlakuan secara adil.
(2)
PARA PIHAK bertanggungjawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan peiaksanaan penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Samarinda. PELAKSANAAN Pasal 4
(1)
Peiaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2)
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur iebih lanjut tentang tugas PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
Kesepakatan Bersama PEMKOT - BIG
Halaman 3 dart 6 Halaman
(3)
PIHAK
PERTAMA
dalam
melaksanakan
Kesepakatan
Bersama
ini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. (4)
PIHAK KEDUA dalam meiaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. PEMBIAYAAN Pasal 5
Segala biaya yangtimbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 6 Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama. JANGKA WAKTU Pasal7
(1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejaktanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2)
Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3)
Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(4)
Dalam ha! salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhtri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
Kesepakatan Bersama PEMKOT - BIG
HaEaman 4 dari 6 Halaman
(5)
Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang !agi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena
alasan
mempengaruhi
lain,
pengakhiran
Kesepakatan
kewajiban dan hak
Bersama
masing-masing
tidak
akan
pihak yang harus
diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama. MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8 (1)
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(2)
Hasii monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optima! bagi PARA PIHAK. KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI Pasal 9
(1)
Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
(2)
Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: PIHAK PERTAMA :
Pemerintah Kota Samarinda u.p, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Jalan Kusuma Bangsa Nomor 82 samarinda
PIHAK KEDUA
Telepon
: (0733) 325513
Faksimili
: (0733) 325513
Email
:
[email protected]
:
Badan Informasi Geospasial u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja sama Badan Informasi Geospasial Jalan Raya Jakarta -
Bogor Km. 46 Cibinong
Bogor, Kode Pos 16911 Telepon
: (021) 87908988
Faksimili
: (021) 87908988
\l Kesepakatan Bersama PEMKOT - BIG
\^
Halaman 5 dari 6 Halaman
Email
: info(5>bie.go.id
Website
: www.big.go.id
TRANSPARANSI Pasal 10
Kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 11
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Samarinda. PENUTUP Pasal 12 Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masmg sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana
tersebut
pada
bagian
awal
Kesepakatan
Bersama
ini
dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab. PIHAK PERTAMA tMARINDA
PIHAK KEDUA SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
H.
, SH., M.Si
•cvLKesepakatan Bersama PEMKOT - B!G
t D ra. TITIEK SUP)CWATI
Hataman 6 dari 6 Halaman
