KESEPAKATAN BERSAMA. antara KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA. dengan TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

dengan

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor : 04/M/SKB/IV/2008 Nomor :

PKB/2/IV/2008

tentang

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG TUGAS TNI ANGKATAN LAUT

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

KESEPAKATAN BERSAMA a n t a r a KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA d e n g a n TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor : 04/M/SKB/IV/2008 Nomor :

PKB/2/IV/2008 tentang

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IL MU P E NGE TAH U AN D AN TE K NOL OGI DALAM MENDUKUNG TUGAS TNI ANGKATAN LAUT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Delapan (22-4-2008), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

2.

KUSMAYANTO KADIMAN, Menteri Negara Riset dan Teknologi, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. SUMARDJONO, LAKSAMANA TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama TENTARA NASONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA disebut PIHAK jika sendiri-sendiri, dan apabila secara bersama- sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam rangka melaksanakan penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Maksud dan Tujuan (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa di bidang teknologi pertahanan dengan meningkatkan kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK. Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK balk sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan. (2) Optimalisasi penelitian dan pengembangan IPTEK, pendidikan dan latihan, survei dan pemetaan Hidro-Oseanografi. (3) Kegiatan dalam proses alih teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). (4) Penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk kemajuan IPTEK. (5) Pengelolaan dan pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara serta persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

P a s a l 3 Pelaksanaan (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menyangkut kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri. (2)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (3)Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya. (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangmasingmasing serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Masa Berlaku

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk mass lima tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri.

Pasal 5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hal-hal yang berkenaan dengan HKI sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Pasal 6 Lain-Lain (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cars musyawarah untuk mufakat. (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2)tidak ada kesepakatan, maka akan di selesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi seku ra ng-ku rang nya setiap satu tahun sekali oleh PARA PIHAK. (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang masingmasing serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Masa Berlaku (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk mass lima tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan clapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. (0) (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis selambatlambatnya tiga bulan sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri.

Pasal 5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hal-hal yang berkenaan dengan HKI sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Pasal 6 Lain-Lain (1)

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2)

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cars musyawarah untuk mufakat.

(3)

Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) tidak ada kesepakatan, maka akan di selesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi seku ra ng-kurang nya setiap satu tahun sekali oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA Kepala Staf Angkatan Laut

PIHAK PERTAMA Menteri Negara Riset dan Teknologi

TTD.

TTD.

Sumardjono Laksamana TNI

Kusmayanto Kadiman

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS