KESEPAKATAN BERSAMA Antara KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Dengan ASOSIASI INDUSTRI PERTAHANAN BIDANG OTOMOTIF (AIPO) Tentang PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI HANKAM Nomor : 11 /M/SKB/VIII/2008 Nomor : /2008 Pada hari ini, tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. TEGUH RAHARDJO, selaku Deputi Bidang Program Riptek Kementerian Riset dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 12/ SKU/MNIII/2008, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. GUNADI SINDHUWINATA, selaku Ketua Asosiasi Industri Pertahanan Otomotif, dalam h a l i n i b er ti n d a k u n t u k d a n a ta s n a m a A s os ia s i I n du s t ri Pe rt a h a n a n O to m o ti f berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat No. 17 Jakarta 12550, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Untuk Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hankam, dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I TUJUAN Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan produk teknologi yang dihasilkan oleh industri hankam. B A B I I R U A NG L IN GK U P K E GI AT AN Pasal 2 Ruang Lingkup Kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi: 1. Pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK. 2. Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hankam. 3. Penerapan hash-hash penelitian dan pengembangan untuk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hankam. B A B I I I PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 3 (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari PARA PIHAK, dan/atau pihak lainnya yang telah mendapat persetujuan dari PARA PIHAK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lainnya, akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK. (3) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagai mans dimaksud dalam Pasal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. B A B I V PEMBIAYAAN Pasal 4 Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian di dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB V P a s a l 5 BENTUK KERJASAMA (1) Bentuk kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini, meliputi: 1. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Penyampaian dan pendayagunaan bersama informasi ilmiah; 3. Pendayagunaan bersama tenaga ahli dalam pelatihan dan pelayanan; 4. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah dan pendidikan berkelanjutan; 5. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan Berta pelayanan; 6. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 6 (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; B a b V I I JANGKA WAKTU Pasal 7 (1) Kesepakatan Bersama ini mulai bertaku terhitung sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perpanjangan atau perubahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak yang berkepentingan untuk memperpanjang atau merubah Kesepakatan Bersama ini secara tertulis kepada Pihak lainnya selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya atau diubah jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
B A B V I I I PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8 Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku. B a b I X PENUTUP Pasal 9 (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum atau amandemen yang disetujui oleh PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama ini bertaku sejak tanggal ditandatangani, sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
TTD.
TTD.
GUNADI SINDHUWINATA
DR. TEGUH RAHARDJO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
SURAT KUASA Nomor: 12/M/SKu/VIII/2008 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: KUSMAYANTO KADIMAN : MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 05/M/PER/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini memberi kuasa kepada : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
TEGUH RAHARDJO 680001994 PEMBINA UTAMA /IV e DEPUTI PROGRAM RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Untuk bertindak dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Asosiasi Industri Pertahanan Bidang otomotif tentang Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tanggal delapan Agustus dua ribu delapan, di Jakarta. Masa berlaku Surat Kuasa ini akan berakhir pada saat Kesepakatan Bersama ditandatangani. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 7 Agustus 2008 Penerima Kuasa, TTD. TEGUH RAHARDJO
Menteri Negara Riset dan Teknologi, TTD. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
