PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DENGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Tentang : PEMBAYARAN GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN PEGAWAI KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : B.–KCP-V/OPS/05/2008 Nomor : 02/M/PK/V/2008 Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan (21-05-2008), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda-tangan dibawah ini : I.
Sis Apik Wijayanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Veteran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.
Mujianto, Kepala Biro Umum Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung BPPT-II, Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK, menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Halaman : 1 dari 6
Pasal 1 Pengertian 1. Pegawai adalah pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang memperoleh gaji dan/atau tunjangan setiap bulan dari PIHAK KEDUA. 2.
PIHAK PERTAMA adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat.
3. PIHAK KEDUA adalah Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang berkedudukan di Gedung II BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta Pusat. 4. Giro adalah Simpanan dalam mata uang Rupiah dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek, Bilyet Giro atau Surat Perintah Pembayaran lainnya. 5. BRITAMA adalah Simpanan dalam mata uang Rupiah yang penarikan/penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Slip Pengambilan/Slip Penyetoran. 6. Buku Tabungan BRITAMA adalah Buku Simpanan Britama yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA untuk mencatat segala transaksi yang ada. 7. Kartu ATM (BritAma Primecard) adalah Kartu yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang berfungsi sebagai alat untuk menarik atau melakukan transaksi lainnya melalui mesin-mesin ATM yang ada. 8. Pembayaran Gaji dan/atau tunjangan adalah pendistribusian sejumlah uang dari rekening Giro PIHAK KEDUA (dimana PIHAK KEDUA dalam hal ini menerbitkan CEK kepada PIHAK PERTAMA) ke rekening masing-masing Pegawai PIHAK KEDUA berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 9. Daftar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan adalah daftar nominatif pembayaran gaji dan/atau tunjangan untuk masing-masing pegawai PIHAK KEDUA yang meliputi data minimal : Nama Pegawai, Jumlah Gaji dan/atau Tunjangan, Potongan Kretap BRI (apabila ada), dan Nomor Rekening masing-masing Pegawai PIHAK KEDUA. Pasal 2 Tujuan Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka Pembayaran gaji dan/ atau tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
Halaman : 2 dari 6
Pasal 3 Ruang Lingkup Kerjasama (1)
PIHAK PERTAMA bersedia membayarkan gaji dan/atau tunjangan kepada para pegawai dilingkungan kerja PIHAK KEDUA dengan cara menerima CEK/BG dari PIHAK KEDUA yang kemudian mendistribusikannya ke rekening masing-masing pegawai PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk membuka Rekening Giro pada PIHAK PERTAMA dan mengkoordinir pembukaan rekening simpanan atas nama para pegawainya, serta bersedia pula mematuhi ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. Pasal 4 Hak Dan Kewajiban (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban : 1. Memproses permohonan pembukaan rekening Giro PIHAK KEDUA dan rekening Britama atas nama masing-masing pegawai PIHAK KEDUA. 2. Melakukan pembayaran gaji dan/atau tunjangan kepada para pegawai PIHAK KEDUA dengan cara mendistribusikan sejumlah uang dari rekening Giro PIHAK KEDUA kepada rekening masing-masing pegawai PIHAK KEDUA berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA segala transaksi pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang dilakukan, berupa Rekening Koran setiap bulannya. 4. Memberikan ganti rugi kepada Pemilik Rekening sebesar 1%o (satu per mil) setiap hari keterlambatan apabila pendistribusian sejumlah uang tersebut kepada masing-masing Pemilik Rekening mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK PERTAMA berhak : 1. Melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi pembuatan Rekening Giro dan Britama dan meminta kelengkapan datanya bila diperlukan. Selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Buku Tabungan Britama dan/atau Kartu ATM kepada para pegawai PIHAK KEDUA. 2. Menutup rekening Giro dan/atau Britama jika melanggar ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. 3. Menolak pembayaran gaji dan/atau tunjangan kepada pegawai PIHAK KEDUA apabila : a. Saldo rekening Giro PIHAK KEDUA tidak cukup membayar gaji dan/atau tunjangan yang ada. Halaman : 3 dari 6
b. Terjadi ketidakjelasan pada Darfar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi ulang kepada PIHAK KEDUA untuk klarifikasi dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dari hasil klarifikasi yang ada, maka PIHAK PERTAMA akan melanjutkan pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang dimaksud. (3) PIHAK KEDUA berkewajiban : 1. Membuka rekening Giro di KCP BRI Lemhanas RI dan mengkoordinir dan/atau mewajibkan pembukaan Rekening Britama di KCP BRI Lemhanas RI atas nama para pegawai PIHAK KEDUA. 2.
Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA Daftar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pembayaran gaji dan/atau tunjangan kepada para pegawai PIHAK KEDUA dilakukan. Daftar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan dimaksud berupa print out (Hard Copy) dan juga dilampiri dengan Disket / Flash Disk / Sejenisnya (Soft Copy).
3. Menjaga atau menyediakan Saldo yang cukup dalam rekening Giro PIHAK KEDUA untuk membayar gaji dan/atau tunjangan para pegawainya. Pemenuhan kecukupan saldo ini paling lambat pada saat akan dilaksanakan pendistribusian sejumlah uang dari rekening Giro PIHAK KEDUA kepada masing-masing rekening pegawai PIHAK KEDUA. 4. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan/atau tunjangan para pegawai PIHAK KEDUA. 5. Menjamin dan bertanggung jawab terhadap kebenaran Daftar Nominatif Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan. 6. Menerbitkan CEK/BG kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap pembayaran gaji dan/atau tunjangan para pegawai PIHAK KEDUA. 7. Memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan/atau tunjangan kepada para pegawainya. (4) PIHAK KEDUA berhak : 1. Mendapatkan informasi tentang seluruh transaksi pembayaran gaji dan/atau tunjangan para pegawai PIHAK KEDUA, melalui Rekening Koran yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulan. 2. Mendapatkan pelayanan pembayaran gaji dan/atau tunjangan untuk setiap pegawainya dengan baik , tepat waktu dan besarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA pada hari kerja pertama setiap bulannya. Halaman : 4 dari 6
Pasal 5 Tanggungjawab Kerugian (1) Kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak terjadinya / timbulnya kerugian. (2) Kerugian PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak terjadinya / timbulnya kerugian. (3) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian kedua belah pihak akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah. Pasal 6 Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Kerjasama (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kalender sebelum tanggal berakhir atau pemutusan Perjanjian Kerjasama. (3) Perpanjangan atau pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya. (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini. (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir. Pasal 7 Perselisihan
Halaman : 5 dari 6
(1) Dalam hal terjadi perselisihan / perbedaan dalam menafsirkan dan / atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (3) Untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, Kedua Belah Pihak sepakat memilih domisili tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 8 Lain – Lain (1) Setiap terjadinya pergantian Kepala / Pimpinan yang bertindak sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya beralih ke Pejabat Penggantinya yang baru. Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada jabatannya / tugas / tanggungjawabnya dan bukan terhadap personilnya. (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pasal 9 Penutup (1) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap Pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA sedangkan Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pemimpin Cabang Jakarta Veteran TTD Sis Apik Wijayanto
PIHAK KEDUA; Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kepala Biro Umum, TTD Mujianto Halaman : 6 dari 6
