KESEPAKATAN BERSAMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk. Dengan KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI tentang KERJASAMA PENGUJIAN PERANGKAT DAN APLIKASI WIMAX
Nomor :
K.TEL 06 /HK. 840/RDC-13/2009 Nomor : 05 /M/SKB/VI/2009
Pada hari ini, Senin , tanggal 6, bulan Juli, tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I.
Mustapa Wangsaatmadja, dalam kapasitasnya sebagai SGM R&D CENTER,Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk., sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II.
Kemal Prihatman, Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang berkedudukan di Gedung II BPPT, Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Dengan ini menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK, menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a Para Pihak mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk memfasilitasi dan melaksanakan Uji Coba WiMAX b
Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan pengujian terhadap perangkat dan aplikasi WiMAX pada kawasan Puspiptek Serpong sebagai upaya pengembangan Wimax di Indonesia
c
bahwa pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilakukan oleh PIHAK KESATU, selaku pihak yang ditunjuk secara langsung oleh PIHAK KEDUA.
d
bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dalam butir a di atas, akan dihasilkan hal-hal yang bersifat rahasia;
e
bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan hasil dari pelaksanaan pengujian dimaksud, akan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang dihasilkannya, mengingat situasi persaingan dalam jasa telekomunikasi yang sangat ketat dan sensitif.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : PASAL 1 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana kerjasama di antara Para Pihak yang meliputi:
a. Penyediaan dan pemasangan alat untuk analisa perangkat WiMAX b. Uji coba perangkat dan aplikasi WiMAX c. Uji coba perangkat jaringan WiMAX dalam skala prototype R&D maupun siap pakai
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 2 Bentuk Kerjasama Bentuk kerjasama diwujudkan dalam hal : 1. Menyediakan tools uji coba perangkat dan aplikasi WiMAX; 2. Menyampaikan analisis dari hasil pengujian dalam bentuk dokumen teknis 3. Kegiatan-kegiatan yang akan disepakati kemudian. PASAL 3 Pelaksanaan (1)
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
(2)
Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 5 Nota Kesepahaman.
(3)
Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
(4)
Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. PASAL 4 Jangka Waktu
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh Para Pihak atau sampai dengan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3)
(2) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum Kesepakatn Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlansungnya Kesepakatan Bersama ini. PASAL 5 Hak Kekayaan Intelektual Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK
PASAL 6 Kerahasiaan
(1) Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali halhal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir. (2) Apabila salah satu pihak tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang gagal mentaatinya wajib memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya
PASAL 7 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 8 Penutup Kesepakatan Bersama ini diatur, diinterprestasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangai di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaiman tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli. Masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
TTD.
TTD.
MUSTAPA WANGSAATMADJA
IDWAN SUHARDI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
