KESEPAKATAN BERSAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor Nomor
: :
KS.302
/AAL/KBII/zln
008/2013 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN
GEOFISIKA SERTA CUACA EKSTRIM, IKLIM EKSTRIM DAN POTENSI TSUNAMI
DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pada hari ini Selasa tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:
L
SRIWORO B. HARIJONO :
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, berkedudukan di Jakafta Pusa! Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
il.
BIBIT
wALUYo
Jawa Tengah, berkedudukan Semarang, Jalan Pahlawan Nomor
: Gubernur
di g,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa labatan Tahun 2008 sampai dengan 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang memiliki kemampuan dan
kewenangan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan
di
bidang
meteorologi, klimatologi dan geofisika; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai
penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan. Pasal 1 DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang
Femerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
a9afl;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Lembaran Negara R"epublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 3. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor
aft7);
50 tahun 2AA7 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Ke{asama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 1L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47Gt);
5.
Peraturan Presiden Nomor
61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika; 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEp. 03
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi
dan Geofisika Nomor: KEP. 005 tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kefia Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana
diubah dengan peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor OOryPKBMG.0112006;
Berdasarkan ketentuan diatas PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika serta Cuaca Ekstrim, Iklim Ekstrim Dan Potensi Tsunami
di Provinsi Jawa Tengah. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini adalah
(1)
Maksud Kesepakatan Bersama
:
ini
adalah untuk meningkatkan kualitas informasi rutin dan peringatan dini cuaca ekstrim, iklim ekstrim dan potensi tsunami serta sarana dan prasarana penyebarluasan informasi;
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan
pelayanan
informasi rutin dan peringatan dini cuaca ekstrim, iklim ekstrim danpotensi tsunami guna meminimalkan resiko dampak bencana akibat aktivitas cuaca, iklim dan kegempaan.
Pasal 3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi
:
(1) Penambahan jaringan pengamatan cuaca, iklim, dan kegempaan; (2) Pembangunan sarana diseminasi informasi di tempat-tempat layanan publik; (3) Penyebarluasan informasi rutin cuacaliklim publik, cuaca kelautan, gempa bumi, dan peringatan dini cuaca ekstrem, iklim ekstrem, dan potensi bunami; dan
(4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Pasal 4 JANGKA WAKTU
ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dapat Kesepakatan Bersama
diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Pasal 5 PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan
Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan
diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
(2)
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan kepada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di Jawa Tengah dan PIHAK KEDUA dapat
menunjuk, menguasakan danlatau menugaskan kepada Satuan Perangkat Daerah.
Kerja
Pasal 6 BIAYA
Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada a.
:
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; c.
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 7 PENUTUP
(1) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama
ini maka Kesepakatan
Bersama
Nomor 54 Tahun ?0A4 dan Nomor HK.303|A.L5/K8/BMG-2004 Tanggal 1 Juni
2004 tentang Kerjasama Penyediaan Informasi Iklim Dan Cuaca
di
Jawa
Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2
(dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK.
KESATU
