KESEPAKATAN BERSAMA
KE ME N T E R I A N N E GA R A R I S E T DA N T E KN O L OGI dengan PT. JAKARTA KEMAYORAN PROPERTI tentang PENGEMBANGAN BUSINESS INOVATION CENTER (BIC) NOMOR : O1/M/SKB/III/2008 NOMOR : 00I/LEG-JKP/MOU/III/2008 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun 2008 bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Dr. Idwan Suhardi, Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi, berdasarkan s u r a t kuasa
Menteri
Negara
Riset
dan
Teknologi
Nomor:
O1/M/Sku/III/2008, berkedudukan di J1. M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.
Sasmita Winata, MBA, Presiders Direktur PT. Jakarta Kemayoran Properti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jakarta Kemayoran Properti yang berkedudukan di Tower A Lantai 3 ) Superblok MGK Kemayoran Jalan Angkasa Kay. B/6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
disebut KEDUA BELAH PIHAK. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam bentuk pengembangan Business Inovation Center (BIC) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 PENGERTIAN
(1) Business Innovation Center (BIC) adalah unit kegiatan yang dikembangkan oleh Business Technology Center (BTC) Network, Kementerian Negara Riset dan Teknologi
untuk
mendorong
inovasi
bisnis
di
Indonesia
melalui
kegiatan
intermediasi antara pengembang teknologi (inovator) dengan kalangan bisnis. (2) PT. Jakarta Kemayoran Properti adalah usaha bisnis properti retail dan commercial di kawasan Kemayoran Jakarta yang memiliki bangunan show unit yang berada dalam kompleks Superblock Mega Glodok Kemayoran.
PASAL 2 TUJUAN (1)Pengembangan Business Innovation Center (BIC) di kawasan Mega Glodok Kemayoran (MGK Kemayoran). (2)Pendirian BIC bertujuan : a) Mendorong inovasi bisnis di Indonesia; b) Sebagai lembaga intermediasi antara pengembangan teknologi (inovator) dengan kalangan bisnis; c) Sebagai
tempat
akademisi,
pelaksanaan
bisnis
dan
kegiatan
pemerintah
untuk
mempertemukan
(Academician,
kalangan
Business
and
Government - ABG), baik dalam kegiatan workshop, seminar, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan inovasi di Indonesia.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 3 RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi
a. Penyediaan unit pamer (show unit) MGK Kemayoran sebagai tempat pelaksanaan kegiatan BIC;
b. Pemasangan identitas dan display promosi BIC di luar dan di dalam show unit; c. Perancangan interior show unit sesuai dengan karakter yang diinginkan BIC; d. Pembentukan Event Organizer dan Property Management Services. untuk mengelola show-unit dan perlengkapannya;
e. Pengurusan perijinan yang terkait dengan kegiatan - kegiatan BIC; f.
Penyediaan kantor sekretariat proyek bagi BIC di kantor pusat MGK Kemayoran, dan sebagai penggerak kegiatan BIC;
g. Penyediaan infrastruktur utilitas, komunikasi dan multimedia bagi BIC; h. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dicantumkan pada PASAL 2 di dalam kesepakatan bersama ini dan disepakati bersama oleh kedua belch pihak. (2) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijelaskan secara detail dalam Perjanjian Pelaksanaan yang akan ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
PASAL 4 BENTUK KERJASAMA Bentuk kerjasama diwujudkan dalam hal :
a. Menggunakan show unit MGK Kemayoran sebagai domisili kegiatan BIC b. Memasang identitas dan display promosi BIC di luar / di dalam show unit; c. Merancang interior show unit sesuai dengan karakter yang diinginkan BIC; d. Membentuk Event Organizer dan Property Management Services untuk DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
mengelola show-unit;
e. Mengurus perizinan terkait dengan kegiatan – kegitatan BIC f.
Menyediakan kantor sekretariat proyek bagi BIC di kantor pusat MGK Kemayoran, dan menyusun kebijakan dan peraturan pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan BIC;
g. Menyediakan infrastruktur utilitas, komunikasi clan multimedia bagi BIC; f. Kegiatan-kegiatan yang akan disepakati kemudian. PASAL 5 PEMBIAYAAN Pembiayaan operasional (tidak termasuk sewa) yang timbul akibat kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan.
PASAL 6 PENGORGANISASIAN (1) KEDUA BELAH PIHAK sepakat membentuk Kelompok Kerja yang keaanggotaannya terdiri dari perwakilan KEDUA BELAH PIHAK untuk merumuskan perjanjian pelaksanaan; (2) Kelompok kerja seperti dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini. PASAL 7 JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK. (2) KEDUA BELAH PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan KEDUA BELAH PIHAK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Kesepakatan Bersama ini berakhir. (3) Untuk kesempurnaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, KEDUA BELAH PIHAK dapat mengadakan evaluasi. PASAL 8 PEMUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing pihak berhak memutuskan Kesepakatan Bersama dimaksud, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dan berlaku efektif terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh pihak lainnya. (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kesepakatan Bersama ini, sehingga
pemutusan Kesepakatan Bersama cukup
dilakukan dengan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tanpa harus menunggu keputusan hakim. PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila
terjadi
Kesepakatan
perbedaan
Bersama
ini,
pendapat maka
atau
KEDUA
perselisihan BELAH
dalam
PIHAK
pelaksanaan
sepakat
untuk
menyelesaikan secara musyawarah. (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka KEDUA BELAH PIHAK meneruskan penyelesaiannya kepada Badan Pengadilan untuk mendapat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tetap berlaku dan KEDUA BELAH PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sampai perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud ayat (1) dapat diselesaikan, baik DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. PASAL 10 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan oleh KEDUA BELAH PIHAK. PASAL 11 LAIN-LAIN (1) Jika terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya akan dibicarakan dan ditentukan untuk disepakati bersama. (2) Jika diperlukan, hal-hal yang belum diatur dan berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan disepakati kemudian dalam Addendum dan atau Amandeman yang disepakti oleh KEDUA BELAH PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersam ini. PASAL 12 PENUTUP Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
TTD.
TTD.
DR. IDWAN SUHARDI
SASMITA WINATA, MBA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
SURAT KUASA Nomor: 01/M/SKu/III/2009 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: KUSMAYANTO KADIMAN : MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 05/M/ PER/VIII/2007 Tahun 2007, tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini memberi kuasa kepada : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
IDWAN SUHARDI 680000447 PEMBINA UTAMA MUDA /IV c DEPUTI MENEGRISTEK BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN IPTEK Untuk bertindak dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT. JAKARTA KEMAYORANPROPERTI mengenai Pengembangan Business Innovation Center (BIC) di Kawasan Mega Glodok Kemayoran (MGK Kemayoran) sebagai lembaga intermediasi antara pengembang teknologi (inovator) dengan kalangan bisnis. Surat Kuasa ini akan berakhir pada saat telah ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 10 Maret 2009 Menteri Negara Riset dan Teknologi, TTD. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
