KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : 11/MEN.PP&PA/05/2012 NOMOR : KB.38/KS.001/MPEK/2012 Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. LINDA AMALIA SARI
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. MARI ELKA PANGESTU
: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
PIHAK...
-2PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 4. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. 5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7. Ekonomi Kreatif adalah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.
BAB II...
-3BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran PARA PIHAK untuk pelaksanaan PUG dan perlindungan anak sebagai strategi dan program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. meningkatkan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; b. meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender serta peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan c. menyusun kebijakan khusus untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif gender dan peduli hak anak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; c. kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; d. penyediaan sistem data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki terkait pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan e. sosialisasi, dan advokasi PUG dan perlindungan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
anak
dalam
BAB IV...
-4BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1)
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak, dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; b. melakukan advokasi, sosialisasi tentang pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; c. memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; d. melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi isu gender dan anak ke dalam modul-modul pendidikan dan pelatihan dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; f. menyelenggarakan kegiatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk sosialisasi, kampanye, edukasi PUG dan isu anak untuk mengembangkan kemitraan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
(2)
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mengoordinasikan PUG dan perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; b. menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. menyusun...
-5c.
menyusun dan mengembangkan sistem data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; d. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terkait PUG dan perlindungan anak di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e.
f.
melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan studi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif gender dan peduli hak anak; melaksanakan koordinasi PUG dan perlindungan anak dalam implementasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada industri pariwisata dan industri kreatif;
g. menyelenggarakan kegiatan bersama dengan PIHAK KESATU bentuk sosialisasi, kampanye, edukasi PUG dan isu anak mengembangkan kemitraan peran masyarakat pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; h. membentuk kelompok kerja PUG dan perlindungan anak pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan i.
dalam untuk dalam dalam
melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. BAB V PELAKSANAAN Pasal 5
(1)
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab melakukan pertemuan berkala dalam rangka koordinasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
(2)
Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pasal 6
(1)
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, masing-masing pihak menunjuk penanggung jawab.
(2) Berdasarkan...
-6(2)
Berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 7 (1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
(2)
Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8
(1)
Pembiayaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sepenuhnya dibebankan kepada masing-masing pihak.
(2)
Khusus mengenai pembiayaan penyelenggaraan kegiataan yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) huruf g sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
Bab IX....
-7BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 (1)
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
(2)
Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA
MARI ELKA PANGESTU
PIHAK KESATU
LINDA AMALIA SARI
