KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Nomor : Nomor :
NK.13/Menhut-II/2011 30 /MPP-PA/D.I/08 /2011 TENTANG
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KEHUTANAN
Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan Alamat
: ZULKIFLI HASAN, SE, MM. : Menteri Kehutanan Republik Indonesia. : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 16 Jakarta Pusat 10065.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 16 Jakarta Pusat 10065, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama Jabatan Alamat
: LINDA AMALIA SARI, S.IP. : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.
Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; b. bahwa Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya; c. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang kehutanan, meliputi planologi kehutanan, usaha kehutanan, pengelolaan DAS dan perhutanan sosial, perlindungan hutan dan konservasi alam, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan, serta penelitian dan pengembangan kehutanan; d. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. Isu Gender adalah ketimpangan perhatian dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan akan menghasilkan kondisi yang berbeda antara lakilaki dan perempuan. 4. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 5. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG, adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber -2-
daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. 6. Data terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh pembangunan yang meliputi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 7. Statistik Gender adalah data mengenai relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. 8. Kelompok Kerja PUG, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultansi/koordinasi bagi penggerak pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Kehutanan. Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan efektivitas PUG di bidang kehutanan.
Pasal 3 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. peningkatan efektivitas penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan ARG serta pelaksanaannya di bidang kehutanan; dan b. kebijakan khusus untuk mempromosikan dan menangani hak-hak perempuan di bidang kehutanan. Bab III Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program di bidang kehutanan yang responsif gender dari tahap perencanaan, program, anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi; b. fasilitasi penguatan Pokja PUG di bidang sumber daya manusia, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; c. penyediaan data terpilah dan statistik gender di bidang kehutanan; dan d. kajian kebijakan di bidang kehutanan yang responsif gender.
-3-
Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 5 PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. menyusun perencanaan program dan kegiatan yang reponsif gender; b. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan PUG/ARG di lingkungan Kementerian Kehutanan; c. melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif gender; d. menyusun data terpilah dan statistik gender serta menyediakan bahan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang kehutanan yang responsif gender; dan e. memperkuat dan mengefektifkan Pokja PUG serta melakukan kajian tentang kehutanan yang responsif gender. Pasal 6 PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka advokasi, sosialisasi, dan pelatihan PUG di lingkungan Kementerian Kehutanan; b. menyediakan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diperlukan untuk penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Kehutanan; c. memfasilitasi penyusunan data terpilah dan statistik gender di lingkungan Kementerian Kehutanan; dan d. memfasilitasi pengintegrasian isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di lingkungan Kementerian Kehutanan. Pasal 7 Dalam rangka peningkatan efektivitas PUG di bidang kehutanan, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan PUG; b. melakukan pertemuan berkala dalam rangka pemantauan kegiatan PUG; dan c. melakukan pertukaran data dan informasi pelaksanaan kegiatan PUG.
-4-
Bab V Pelaksanaan Pasal 8 (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. (2) Untuk melaksanakan pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. (3) PIHAK KEDUA akan memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Bab VI Masa Berlaku Pasal 9 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama. (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut. (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
Bab VII Biaya Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tanggung jawab PARA PIHAK.
-5-
menjadi
Bab VIII Penutup Pasal 11 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
-6-
