NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 26/MPP- PA/D-III/07/2011 NOMOR : B/22/VII/2011 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Pada hari ini Jum’at, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
LINDA AMALIA SARI, S.IP. selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.
JENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK ....
-2-
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a.
bahwa PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara yang menyelenggarakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b.
bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
c.
bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender; dan
d.
bahwa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan seluruh penyelenggara pelayanan publik, antara lain untuk menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan dari masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang….
-3-
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan
9.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Peningkatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan: a.
Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;
b.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara;
c.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
d. Kekerasan….
-4-
d.
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
e.
Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak;
f.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g.
Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan meliputi penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial; dan
h.
Anak Korban Kekerasan adalah setiap anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
Pasal 2 Maksud dan Tujuan (1)
Maksud dari Nota Kesepahaman ini, sebagai panduan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
(2)
Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah: a.
terwujudnya kerja sama penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan peningkatan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan di institusi Kepolisian dan unit-unit terkait di bawahnya;
b.
terpenuhinya hak - hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; dan
c.
terwujudnya kemudahan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan perempuan dan anak dalam penanganan perkara terkait perempuan dan anak korban kekerasan. Pasal 3….
-5-
Pasal 3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a.
tugas dan tanggung jawab; dan
b.
koordinasi, analisis dan evaluasi.
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1)
Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA: a.
memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam percepatan pelaksanaan penyusunan kebijakan, program, kegiatan, perencanaan, penganggaran yang responsif gender dan pemenuhan hak anak;
b.
melakukan koordinasi kepada PIHAK KEDUA, terkait adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan laporan/pengaduan dari masyarakat;
c.
melakukan sosialisasi dan advokasi kepada PIHAK KEDUA mengenai peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
d.
memberikan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA dalam peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
e.
memberikan pemahaman tentang pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pendidikan latihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA di lembaga pendidikan Polri (AKPOL, STIK, SETUKPA, SEPOLWAN, dan SESPIM);
f.
memantau tindak lanjut penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan pengaduan masyarakat; dan
g.
mendorong terbentuknya kelompok kerja pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak pada PIHAK KEDUA.
(2) Tugas ......
-6-
(2)
Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a.
melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
b.
menetapkan, menyelenggarakan dan memantau kebijakan teknis Kepolisian di bidang pencegahan, penanganan kekerasan serta pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian;
c.
meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kompetensinya terkait dengan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
d.
menindaklanjuti laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
e.
meningkatkan pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan mengupayakan sarana prasarana dan akses pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
f.
meningkatkan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan kepada anggota kepolisian dalam rangka pemahaman dan pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
g.
membuat berita acara pemeriksaan yang diperlukan bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya guna memperoleh akte kelahiran;
h.
membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; dan
i.
menyediakan data terpilah dan informasi terkait dengan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB III KOORDINASI, ANALISIS DAN EVALUASI Pasal 5 (1) Para PIHAK sepakat melakukan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai .......
-7-
sebagai berikut: a. berkaitan dengan pengarusutamaan gender, penanggung jawab pada PIHAK PERTAMA adalah Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada PIHAK KEDUA adalah Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri; b. berkaitan dengan penegakan hukum, penanggung jawab pada PIHAK PERTAMA adalah Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak, pada PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; c. berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, penanggung jawab pada PIHAK PERTAMA adalah Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum, pada PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri; (2) PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6 Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional. BAB V JANGKA WAKTU Pasal 7 (1)
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2)
Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya .....
-8-
masa berlakunya Nota Kesepahaman ini. (3)
Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 8 (1)
Dalam hal terdapat berbagai substansi yang belum diatur atau memerlukan pengaturan yang lebih operasional dapat diatur dalam aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2)
Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK. BAB VII PENUTUP Pasal 9
Demikian Nota Kesepahaman ini, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PARA PIHAK.
