Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KATA PENGANTAR

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL

D

engan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Tahun 2013 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai

media

bagi

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, serta

UKUS KUSWARA

sarana

untuk

evaluasi

atas

capaian

kinerja

Sekretariat Jenderal baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013 merupakan laporan akuntabilitas kinerja kedua dari Laporan Akuntabilitas untuk periode Renstra 2012 – 2014, dan berisi dengan capaian kinerja sepanjang tahun 2013.

Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013 ini dapat memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu dengan memperoleh informasi yang akurat, relevan, akuntabel, dan transparan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

i

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta,

Maret 2014

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Jenderal

Drs. Ukus Kuswara, M.M.

ii



DAFTAR ISI

Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

1

6

BAB I PENDAHULUAN

6

LATAR BELAKANG

6

GAMBARAN SEKRETARIAT JENDERAL

7

PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL

8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

8

RENCANA STRATEGIS

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

20

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA 2013

20

CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA 2013

24

BAB IV PENUTUP

99

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA


iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis 2012 – 2014 Sekretariat Jenderal, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013 ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kedua yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) dan informasi akuntabilitas kinerja selama Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang akan dicapai selama 2 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 dan Penetapan Kinerja 2013 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2012 – 2014 Sekretariat Jenderal. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2013.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Jenderal yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Pencapaian Sasaran dan Indikator Tahun 2013 Sekretariat Jenderal

2013 No.

1.

Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Kemenparekraf

Indikator

1. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis (peserta)

Target

Realisasi

Capaian (%)

321

302

94,08


1

2013 No.

Sasaran

Indikator

2. Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (orang) 2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

Target

Realisasi

Capaian (%)

14

14

100

259

199

76,83

80

80

100

6

6

100

Meningkatnya kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf

Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf yang akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

Meningkatnya layanan Administrasi Kepegawaian

Tingkat penyelesaian pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (persentase)

Terciptanya peraturan perundangundangan yang harmonis

Jumlah naskah Peraturan Perundang-undangan (naskah)

Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi

1. Nilai Qualitiy Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai)

70

74,53

106,47

2. Jumlah dokumen ketatalaksanaan (dokumen)

4

4

100

Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

1. Opini Keuangan Kemenparekraf (predikat)

WTP

Masih Dalam Proses Pemeriksaan BPK

-

2. Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP) (Dokumen)

43

43

100

1. Predikat SAKIP Kemenparekraf (predikat)

B

B+

-

Terwujudnya rencana program dan


2013 No.

Sasaran

penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas

8.

9.

10.

11.

12.

Indikator Target

Realisasi

Capaian (%)

16

15

93,75

3. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi (laporan)

28

28

100

4. Jumlah pendukungan kegiatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pusat dan daerah (kegiatan)

5

10

200

9

9

100

5

5

100

72

77

106,94

5

5

100

6,41

6,5

101,40

2. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran (dokumen)

Terselenggaranya layanan umum yang memenuhi standar pelayanan

Jumlah dokumen layanan administrasi umum (dokumen)

Terselenggaranya pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan

Jumlah dokumen laporan aset BMN (dokumen)

Tersedianya dokumen publikasi bagi pihak internal dan eksternal

Jumlah dokumen publikasi, layanan informasi dan hubungan antar lembaga (dokumen)

Tersedianya data dan informasi yang akurat, valid reilabel

Jumlah dokumen statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (dokumen)

Tersedianya data kepariwisataan

1. Kelengkapan data kepariwisataan tahunan (nilai)


3

2013 No.

13.

14.

15.

16.

17.

4

Sasaran

Indikator Target

Realisasi

Capaian (%)

2. Ketepatan waktu penyediaan data kepariwisataan bulanan/kuartalan (nilai)

6,62

7

105,74

Tersedianya jaringan sistem informasi yang reilabel

Jumlah pengunjung unik yang mengunjungi website Kemenparekraf pertahun (pengunjung)

110.000

256.862

233,51

Meningkatnya kualitas aplikasi untuk mengakses informasi

Jumlah aplikasi yang tersedia untuk mengakses informasi (unit)

3

3

100

Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama bilateral

1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

6

6

100

2. Jumlah dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

1

1

100

1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama reginal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

15

15

100

2. Jumlah dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

5

5

100

1. Partisiapsi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

10

10

100

Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama regional

Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam


2013 No.

Sasaran

forum kerjasama multilateral

18.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Indikator

2. Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (unit)

Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Anggaran

: :

Rp. Rp.

Target

Realisasi

Capaian (%)

3

3

100

132

458

346,97

211.449.583.000,00 189.311.901.221,00

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013, Sekretariat Jenderal menetapkan 18 (Delapan Belas) Sasaran Strategis. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (Dua) program dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 211.449.583.000,00. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun 2013 telah memenuhi 18 (Delapan Belas) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat Jenderal yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan.

Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2012 – 2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013, menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.


5


BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran). Sekretariat Jenderal termasuk ke dalam program generik yaitu organisasi eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sekretariat Jenderal mengampu dua program yaitu Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

B. Gambaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 biro yaitu: 1) Biro Perencanaan dan Organisasi; 2) Biro Hukum dan Kepegawaian; 3) Biro Keuangan; 4) Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan 5) Biro Umum. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

6

C. Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal Sekretariat

Jenderal

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2.

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3.

Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrsi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4.

Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

5.

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

6.

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

7



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

Rencana Strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 yang telah lebih dulu ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 di dalamnya termuat 2 (dua) arah kebijakan yaitu: 1.

Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan ekternal pada tataran kebijakan program dan kegiatan Kementerian Parekraf. Sekretariat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik pada tataran kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Parekraf dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.

Optimalisasi

penyelenggaraan

fungsi

pembantu

dan

pendukung

Kementerian Parekraf. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukungan

di

lingkungan

Kemenparekraf,

Sekretariat

Jenderal

diharapkan mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi: 1.

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi serta kapasitas organissi dan tatalaksana;

2.

Peningkatan pelayanan administrasi hukum dan kepegawaian; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

8

3.

Penyusunan peraturan perundang-undangan;

4.

Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan;

5.

Peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri;

6.

Peningkatan layanan administrasi umum;

7.

Peningkatan kualitas program dan diklat yang berbasis kompetensi;

8.

Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informas, dan hubungan antar lembaga;

9.

Penyediaan data dan sistem informasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2013 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 sebagai berikut:

Visi “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Transparan dan Akuntabel Melalui Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya serta Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Efektif”

Misi 1.

Meningkatkan kualitas aparatur, organisasi dan tatalaksana serta Layanan Hukum.

2.

Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

keuangan,

perencanaan

dan

penganggaran, serta pengelolaan aset negara. 3.

Meningkatkan layanan informasi dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal.

4.

Meningkatkan peran Indonesia dalam forum kerja sama luar negeri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan 1. 9

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf.


2.

Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.

3.

Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi.

4.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

5.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

6.

Peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

7.

Peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal.

8.

Peningkatan kualitas layanan informasi kepada pihak internal dan eksternal.

9.

Peningkatan hubungan peran dan partisipasi dalam forum internasional di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran 1.

Meningkatnya Kualitas SDM Kemenparekraf.

2.

Meningkatnya Kuantitas SDM Kemenparekraf.

3.

Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian.

4.

Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang harmonis.

5.

Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi.

6.

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan.

7.

Meningkatnya

Prioritas

dan

Pengeluaran

Pemerintah

untuk

Kepariwisataan. 8.

Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan yang Berkualitas.

9.

Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standara Pelayanan.

10. Terselenggaranya

Pengelolaan

Aset

BMN

yang

Akuntabel

dan

Transparan. 11. Tersedianya Dokumen Publikasi bagi Pihak Internal dan Eksternal. 12. Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat, Valid, Reliabel. 13. Tersedianya Data Kepariwisataan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

10

14. Tersedinya Jaringan Sistem Informasi yang Reliabel. 15. Meningkatnya Kualitas Aplikasi untuk Mengakses Informasi. 16. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Bilateral. 17. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Regional. 18. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Multilateral. Penetapan tujuan Sekretariat Jenderal pada umumnya didasarkan pada isuisu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Jenderal dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spresifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula Indikator pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masingmasing. Tabel 2.1 Sasaran strategis, Indikator, dan Program Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014

No.

Sasaran

Indikator

Program

1.



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (orang) 2.

11

Meningkatnya kuantitas Sumber

Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf yang akan


No.

Sasaran

Indikator

Daya Manusia Kemenparekraf

mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

3.



4.

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis


5.




1. Opini Keuangan Kemenparekraf (peringkat)

6.


Program


2. Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dokumen) 7.

Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas

1. Predikat SAKIP Kemenparekraf (predikat) 2. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran (dokumen) 3. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi (laporan) 4. Jumlah pendukungan kegiatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pusat dan daerah (kegiatan)

8.



9.



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


12

No.

Sasaran

Indikator

10.



11.

Tersedianya data dan informasi yang akurat, valid reiabel


12.


1. Kelengkapan data kepariwisataan tahunan (nilai) 2. Ketepatan waktu penyediaan data kepariwisataan bulanan/kuartalan (nilai)

13.

Tersedianya jaringan sistem informasi yang reiabel


14.



15.


1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi) 2. Jumlah dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

16.


1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi) 2. Jumlah dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

17.

Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama multilateral

1. Partisiapsi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan

13


Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


No.

Sasaran

Indikator

Program

implementasinya di dalam dan luar negeri 18.

B.


Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (unit)


Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun

2013

merupakan

tahun

ketiga

dari

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2013 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan).

Penyusunan

rencana

kinerja

ini

dilakukan

seiring

dengan

agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2013 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2013 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas

dan

pihak

yang

memberi

amanah/tugas

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2013, antara lain: 1.

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.

Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.

3.

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.


14

4.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.

Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2013

No. 1.

Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Kemenparekraf

Indikator 1. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis (peserta)

Target 321

2. Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (orang)

14

259

2.



3.



80

4.



10

15



No.

Sasaran

Indikator

Target

5.



70


5


1. Opini Keuangan Kemenparekraf (peringkat)

WTP

6.

7.


2. Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dokumen)

43


B


16


28


5

8.



9

9.



5

Program




16

No.

Sasaran

Indikator

Target 72

10.



11.



12.



6,41


6,62

5

13.



110.000

14.



3

15.



6


1

16.


1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi) 2. Jumlah dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

17


15

5



No.

Sasaran

17.


Indikator

Target

1. Partisiapsi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri

18.



Dan alokasi anggaran sebesar Rp

Program

10

3


132

211.449.583.000,00 tersebut terbagi

dalam jenis belanja, sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai :

Rp

31.583.633.000,00

2.

Belanja Barang

:

Rp

141.517.135.000,00

3.

Belanja Modal

:

Rp

38.348.815.000,00

4.

Belanja Bansos

:

Rp

-

Permasalahan Penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran tahun 2013: 1.

Tahun Anggaran baru dimulai sudah dilakukan kebijakan nasional untuk penghematan 10% atas pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

2.

Penyesuaian terhadap perubahan organisasi dari Kemenbudpar menjadi Kemenparekraf, yang membutuhkan penyesuaian/revisi program kegiatan dan alokasi anggaran;

3.

Adanya blokir/tanda bintang pada sejumlah alokasi anggaran/kegiatan pusat maupun SKPD (daerah) yang membutuhkan waktu untuk proses pencairan dan penyesuaiannya;


18

4.

Lemahnya koordinasi dalam penetapan perangkat pengelola keuangan khususnya

SKPD

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

untuk

kegiatan

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Faktor Teknis Internal: 1.

Masalah revisi POK yang berulang hampir diseluruh unit kerja, sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan;

2.

Adanya penyesuaian penetapan perangkat pengelola keuangan daerah;

3.

Penerapan sistem perencanaan kas yang belum konsisten;

4.

Terjadinya penumpukan SPM pada menjelang akhir tahun anggaran.

Faktor Teknis Eksternal: 1.

Proses pencaian tanda bintang yang memakan waktu cukup lama;

2.

Penggantian pejabat teknis KPPN dapat mempengaruhi proses pencairan anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;

3.

Revisi DIPA yang bisa memakan waktu 3-4 bulan penyelesaiannya;

4.

Kekeliruan penulisan dalam DIPA masih terjadi;

5.

Pagu APBNP untuk struktur organisasi baru di Ekonomi Kreatif, baru diterima pada bulan Agustus dan September 2012.

Solusi Rekomendasi: 1.

Perlu adanya komitmen yang kuat dari masing-masing otoritas KPA terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang ketat;

2.

Masing-masing otoritas KPA menyusun jadwal kegiatan setiap bulan, triwulan disesuaikan dengan rencana penarikan pendanaan;

3.

Menghindari

pembayaran

untuk

konsultan

(Pihak

Ketiga)

yang

pembayarannya sekaligus pada menjelang akhir tahun anggaran (tidak sesuai amanat Perpres No. 70 Tahun 2012). 4.

Masing-masing otoritas KPA dan pengelola dibawahnya secepatnya melakukan/menjaga cash flow melalui pencairan UP, TUP, sesuai perencanaan kas pada bendahara.

19



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Ikhtisar Capaian Kinerja 2013 Peraturan

Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Nomor

PM.55/HK.001/MPEK/2012, tanggal 16 Juli 2012, tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Sekretariat Jenderal tahun 2013, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja 2013 No.

1.

2.

Sasaran



Indikator Target

Realisasi

Capaian (%)


321

302

94,08


14

14

100

259

199

76,83



20

2013 No.

3.

4.

5.

6.

7.

21

Sasaran

Indikator Target

Realisasi

Capaian (%)

80

70

87,50

10

9

90



Terciptanya peraturan perundangundangan yang harmonis




70

74,53

106,47


4

4

100


1. Opini Keuangan Kemenparekraf (predikat)

WTP

Masih Dalam Proses Pemeriksaan BPK

-


43

43

100


B

B+

-

16

15

93,75


28

28

100

4. Jumlah pendukungan kegiatan pembangunan

5

10

200




2013 No.

Sasaran

Indikator Target

Realisasi

Capaian (%)

9

9

100

5

5

100

72

77

106,94

5

5

100

6,41

6,5

101,40

6,62

7

105,74

110.000

256.862

233,51

pariwisata dan ekonomi kreatif pusat dan daerah (kegiatan) 8.

9.

10.

11.

12.







Tersedianya data dan informasi yang akurat, valid reilabel



1. Kelengkapan data kepariwisataan tahunan (nilai) 2. Ketepatan waktu penyediaan data kepariwisataan bulanan/kuartalan (nilai)

13.

Tersedianya jaringan sistem informasi yang reilabel



22

2013 No.

14.

15.

16.

17.

18.

23

Sasaran

Indikator Target

Realisasi

Capaian (%)

3

3

100





6

6

100


1

1

100

1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama reginal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

15

15

100


5

5

100


1. Partisiapsi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

10

10

100

2. Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri

3

3

100



132

458

346,97



Catatan : n/a = Not Applicable (Tidak Dapat Dihitung)

Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Anggaran

B.

: :

Rp. Rp.

211.449.583.000,00 189.311.901.221,00

Capaian dan Analisis Kinerja 2013 Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2013, Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Meningkatnya kualitas SDM Kemenparekraf

1 T

Meningkatnya Kualitas SDM Kemenparekraf

Erselenggaranya kinerja

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif yang berkualitas akan terwujud apabila didukung oleh kualitas SDM yang berkualitas. Kualitas SDM Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dapat dilihat dari jumlah SDM yang memiliki pendidikan lanjut yang mendalami sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendidikan lanjut yang dimaksud adalah pendidikan pascasarjana, untuk Strata 2 dan Strata 3. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 1.865 (seribu delapan ratus enam puluh lima) pegawai dengan pendidikan akhir S1 berjumlah 608, S2 berjumlah 428 dan S3 berjumlah 18 pegawai yang mendalami sektor pariwisata serta fokus untuk mendalami tata kelola dan kebijakan di sektor pariwisata. Selain memfasilitasi SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa peningkatan pendidikan formal juga akan memperkuat SDM dengan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

24

kediklatan struktural dan teknis terkait pada subsektor kepariwisataan dan subsektor ekonomi kreatif, sejumlah 413 (empat ratus tiga belas) pegawai selama periode 2012 – 2014. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf dapat diukur dengan indikator: Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis ; dan Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Untuk Meneruskan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dan Teknis Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu jumlah aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan pembekalan melalui diklat yang relevan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tabel 3. 2 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis

321 Orang

302 Orang

94,08

Pada tabel di atas, target peserta sebelum revisi adalah 321 orang. Hal itu disebabkan target peserta Diklat PIM II yang semula diperuntukan 6 orang menjadi hanya untuk 1 orang, kemudian dialokasikan untuk Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS dengan peserta 25 orang. Mengingat rekruitmen peserta semakin sulit karena kesibukan pegawai di masing-masing unit kerja dan yang perlu menjadi perhatian adalah belum optimalnya komitmen/dukungan para pimpinan setiap unit kerja untuk memberikan kesempatan stafnya mengikuti diklat sehingga beberapa target tidak dapat dicapai hingga 100 % yaitu antara lain: •

Diklat Bahasa Inggris (TOEFL Preparation) dari yang ditargetkan 120 orang, terealisasi sebanyak 87 orang;

•

Diklat Kepemimpinan Tk. IV dari target 30 orang, terealisasi 25 orang; dan

•

Diklat Teknis Pariwisata Tk. Lanjutan & Spesialisasi Bidang MICE Tk. Lanjutan dari target 20 orang terealisasi 19 orang.

25


Sehingga Capaian pada indikator “Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis” adalah sebanyak 302 orang atau sebesar 94,08 % dari target 321 orang. Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis (peserta)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

302 Orang

94,08

604 Orang

94,96

Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012, terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan baik dari segi target maupun realisasi. Adapun penurunan target peserta tahun 2013 disebabkan oleh adanya penghematan anggaran sebesar 20% dari APBN sehingga anggaran kediklatan mengalami pengurangan. Sementara itu, rincian peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis dari tahun 2012-2013 dapat terlihat pada grafik berikut : Grafik 3. 1 Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis 25

Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS

0

Pelatihan Kesekretariatan

0

20

Pelatihan “Service of Excellence”

0

20 87 92

Diklat Bahasa Asing (TOEFL Preparation) Diklat Teknis Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

20

Diklat Teknis Pariwisata Spesialisasi Bidang MICE… 0

19

Diklat Teknis Pariwisata Spesialisasi Bidang MICE… Diklat Teknis Pariwisata Tingkat Lanjutan

20 20 19

Diklat Teknis Pariwisata Tingkat Dasar

20

0

30

40

Diklat PIM Tk. IV

25

Diklat PIM Tk. III

25 30

70

12

Diklat PIM Tk. II 0

10 2013

20

30

40

50

60

70

80

90

2012


26

100

Dalam upaya pencapaian indikator “Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis ”, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Diklat Kepemimpinan Tk. II Diklat

Kepemimpinan

Tingkat

II

diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan peserta yang dikirimkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjumlah 1 orang, yaitu M. Faried, Kepala Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan

Kebijakan Kepariwisataan. Diklat Teknis Pariwisata Tingkat Dasar Diklat

Teknis

diselenggarakan

Pariwisata di

Wisma

tingkat

dasar

Hijau,

Bogor

selama 19 hari pada tanggal 18 Maret s.d. 5 April 2013 dan diikuti oleh 20 orang peserta. Observasi Lapangan (OL) dalam rangka Diklat Teknis Pariwisata Tingkat Dasar dilaksanakan di Provinsi Lampung pada tanggal 1 s.d. 4 April 2013. Diklat Teknis Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Diklat Teknis Ekonomi Kreatif tingkat Dasar diselenggarakan di Wisma Hijau, Bogor selama 17 hari pada tanggal 27 Maret s.d. 12 April 2013 dan diikuti oleh 20 orang peserta. Observasi Lapangan (OL) dalam rangka Diklat Teknis Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 s.d. 11 April 2013.

27


Diklat Teknis Pariwisata Spesialisasi Bidang MICE Tingkat Dasar Diklat Teknis Pariwisata Spesialisasi Bidang MICE Tingkat Dasar diselenggarakan di Wisma Hijau, Bogor selama 19 hari pada tanggal 16 April s.d. 04 Mei 2013 dan diikuti oleh 20 orang peserta. Observasi Lapangan (OL) dalam rangka Diklat Teknis Pariwisata Spesialisasi Bidang MICE Tingkat Dasar dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 30 April s.d. 03 Mei 2013. Diklat Bahasa Asing (TOEFL Preparation) Diklat Bahasa Asing (TOEFL Preparation) diselenggarakan di Hotel Cipta, Jakarta dalam 3 (tiga) angkatan, dengan jangka waktu pelaksanaan Diklat selama 4 hari untuk

masing-masing

angkatan.

Diklat

Bahasa Asing (TOEFL Preparation) diikuti oleh 87 orang peserta dari target 120 orang peserta. Peserta adalah para pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Angkatan I (sebanyak 2 kelas) dilaksanakan tanggal 30 April s.d. 02 Mei 2013. Angkatan II (sebanyak 2 kelas) dilaksanakan tanggal 7 s.d. 10 Mei 2013. Angkatan III (sebanyak 2 kelas) dilaksanakan tanggal 13 s.d. 16 Mei 2013. Pelatihan Sevice of Excellence Pelatihan

Sevice

of

Excellence

diselenggarakan di PP University, Bogor selama 3 hari pada tanggal 3 s.d. 5 April 2013 dan diikuti oleh 20 orang peserta.


28

Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS diselenggarakan di Hotel Marbella Anyer, Jl. Raya

Karang

Bolong

Km.

135

Desa

Bandulu, Anyer selama 3 hari dimulai pada tanggal 14 s.d. 16 November 2013 dan diikuti oleh 25 orang peserta. Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain: 1. Tenaga Widyaiswara Kementerian Parekraf sangat terbatas sehingga dalam beberapa pelaksanaan Diklat masih lebih banyak menggunakan tenaga dari luar (Widyaiswara LAN) khususnya untuk pelaksanaan Diklat Struktural. 2. Beberapa unit kerja dimana pejabat ataupun staf dijadwalkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tidak hadir dalam kegiatan. Pemecahan Permasalahan Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah: 1. Penyampaian usulan untuk menambah Formasi Widyaiswara di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik dari Formasi CPNS, PNS yang masih aktif, maupun pejabat eselon II, ataupun eselon I yang sudah mendekati batas usia pensiun dan berminat menjadi widyaiswara kepada LAN RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permenpan No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya). 2. Memberikan himbauan kepada atasan Pejabat/Staf yang dijadwalkan agar memberikan izin untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Untuk Meneruskan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jumlah pegawai Kemenparekraf yang meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (Strata 2 dan Strata 3) untuk 29


memperdalam pengetahuan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengaturan kebijakan publik. Tabel 3. 4 Pegawai Yang Difasilitasi Untuk Meneruskan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi No

Indikator Kinerja

2.

Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Untuk Meneruskan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi

Target

Realisasi

14

14

Orang

Orang

Capaian (%)

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Untuk Meneruskan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi” mencapai 14 orang atau 100% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini matriks/tabel pegawai yang mendapatkan fasilitasi untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut: Tabel 3. 5 Pegawai Yang difasilitasi Untuk Meneruskan Jenjang Pendidkan No

Nama

Universitas

Jenjang Pendidikan

Keterangan

1.

Memet Achmad Sayuti, SE, MM.

Universitas Padjadjaran

S3

Akademi Pariwisata Makassar

2.

Titien Damayanti, SE, M.Si.


S3

Sekolah Tinggi Pariwisata Bali

3.

Amirosa Ria Satiadji, S.Par, MM.


S3

Sekolah Tinggi Pariwisata Bali

4.

Ridwansyah Lubis, S.Sos, M.Hum


S3

Ditjen EKMDI

5.

Marciella Elyanta, S.ST.Par


S3

Akademi Pariwisata Medan

6.

Christina Indriani Sianipar, S.ST.Par


S3

Akademi Pariwisata Medan

Dengan fasilitasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi pejabat/pegawai yang memenuhi syarat diharapkan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dapat memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di meja kuliah maupun pengalaman di lapangan guna mengembangkan/ meningkatkan kinerja untuk kemajuan organisasi, serta siap untuk menduduki posisi jabatan yang sesuai latar belakang dan bidang ilmu yang diperoleh. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

30

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

2.

Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Untuk Meneruskan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi

Realisasi

2012

Capaian (%)

14 Orang

Realisasi

100

Capaian (%)

9 Orang

100

Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012, terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah pegawai yang difasilitasi mengalami peningkat sebesar 5 orang. Meningkatnya kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf

2 D

Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf

engan

perubahan

Kemenbudpar

menjadi

Kemenparekraf,

diperlukan SDM baru yang dapat mengisi posisi untuk sektor ekonomi kreatif khususnya, sehingga pengembangan ekonomi

kreatif akan ditangani oleh SDM yang memiliki pengetahuan serta kompetensi yang sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan. Kuantitas SDM Kemenparekraf adalah sebanyak 1.064 pegawai, dimana saat ini, SDM tersebut memiliki detail penugasan pada masing-Masing Unit Eselon 1 sebagai Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut: 1.

157 orang di Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2.

230 orang di Ditjen Pemasaran Pariwisata;

3.

118 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

4.

87 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK;

5.

104 orang di Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

31

6.

307 orang di Sekretariat Jenderal;

7.

61 orang di Inspektorat Jenderal; dan


8.

688 orang pada UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (STP Bandung, STP Bali, Akpar Medan, dan Akpar Makassar).

Penambahan SDM ekonomi kreatif sangat dibutuhkan pada Kemenparekraf khususnya pada sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, karena saat ini Kemenparekraf tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor ini. Penambahan SDM Kemenparekraf juga dirasakan perlu dilakukan tekait adanya SDM yang pensiun dan rotasi pada tahun berjalan. Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf

yang akan mengembangkan

pariwisata dan ekonomi kreatif, jumlah kuantitas SDM Kemenparekraf secara langsung akan berperan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan utama mencapai arahan strategis Kementerian. Tabel 3. 7 Penambahan SDM Kemenparekraf Yang Akan Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf yang akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif

Target

Realisasi

259

199

Orang

Orang

Capaian (%)

76,83

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah Penambahan SDM Kemenparekraf Yang Akan Mengembangkan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif” mencapai 199 orang atau 76,83 %. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 1.

Indikator Kinerja Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf yang akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

199 Orang

76,83

130 Orang

97,01


32

Dari tabel di atas, nampak bahwa terdapat peningkatan penambahan sumber daya manusia pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2013 sebesar 69 orang dimana pada tahun 2012 sebanyak 130 orang. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian

3 I

Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan Administrasi Kepegawaian” adalah tingkat penyelesaian

pengembangan

sistem

informasi

manajemen

kepegawaian. Tabel 3. 9 Tingkat Penyelesaian Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian No 1.

Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian

Target

Realisasi

Capaian (%)

80 %

80 %

100

Dengan keberhasilan dalam capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian tidak hanya difokuskan pada kegiatan perencanaan, pengadaan, mutasi, dan pengembangan kualitas pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetapi juga pembinaan terhadap peningkatan layanan informasi dan data kepegawaian dalam bentuk pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

33


Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 1.

Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

80 %

100

60 %

100

Dari tabel di atas, nampak bahwa dalam dua tahun, target indikator “Tingkat penyelesaian pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian” dapat tercapai 100% dan di tahun 2013 terjadi peningkatan pencapaian target. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Peningkatan kapasitas pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Terciptanya Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis

4 P

Terciptanya Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis

enyiapan, perencanaan, perumusan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melahirkan harmonisasi dan sinkronisasi produk-produk hukum bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Dengan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:


34

Tabel 3. 11 Naskah Peraturan Perundang-Undangan No 1.

Indikator Kinerja Jumlah Naskah Peraturan PerundangUndangan

Target

Realisasi

6

6

Naskah

Naskah

Capaian (%) 100

Berdasarkan tabel diatas, target indikator “Jumlah Naskah Peraturan Perundang-Undangan” yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Upayaupaya koordinasi dan harmonisasi dalam persiapan, perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus ditingkatkan dalam upaya melahirkan produk-produk hukum serta kebijakan yang antisipatif dan responsif terhadap dinamika permasalahan dan reformasi hukum terkait dengan pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.


Realisasi 6 Naskah

2012

Capaian (%) 100

Realisasi 12 Naskah

Capaian (%) 100

Dari tabel di atas, nampak bahwa terdapat penurunan target yang ditetapkan, namun begitu pencapaian target dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian, produk-produk hukum yang dikoordinasikan mampu melahirkan berbagai kebijakan yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu motor penggerak yang ikut berperan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional maupun daerah.

35


Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana Yang Sesuai Dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi

5 I

Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana Yang Sesuai Dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi” adalah 1) Nilai Quality Assurance (QA)

Reformasi Birokrasi; dan 2) Jumlah dokumen ketatalaksanaan. Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi Peningkatan kualitas kinerja organisasi Kemenparekraf memiliki tiga sasaran utama, yaitu: 1.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan;

2.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

3.

Terselenggaranya reformasi birokrasi.

Terselenggaranya reformasi birokrasi yang efektif dapat diindikasikan dari perbaikan nilai Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semakin tinggi nilai Quality Assurance, maka dapat dinyatakan bahwa semakin baik pula kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di tahun 2012 sasaran “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi”, ditandai oleh capaian Passing Grade Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian nilai 48 yaitu pada Level 2 (range skor 41 – 50) dengan usulan besaran Tunjangan Kinerja (TK) sekitar 45% dari Kementerian Keuangan. Sementara untuk tahun 2013 ini, terdapat peningkatan dimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat nilai 74,53 yang diperoleh dari hasil akhir Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).


36

Tabel 3. 13 Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi No 1.

Indikator Kinerja Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

70

74,53

106,47

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi, yaitu nilai yang diberikan oleh Kementerian PAN & RB kepada Kemenparekraf yang menjadi tolak ukur efektifitas atau kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenparekraf. Sesuai Permen Pan dan RB No. 53 Tahun 2011, nilai yang diberikan kepada Kemenparekraf terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi berdasarkan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan oleh Komite Pengarah RB Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan Quality Assurance RB ini menggunakan 8 (delapan) area perubahan grand design RB dengan mengaitkan program, kegiatan, agenda, dan hasil yang diharapkan dari proses RB pada tingkat mikro dalam periode tahun 2010 – 2014. Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi” mencapai nilai 74,53 atau 106,47 %. Indikator “Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi”, sebesar 74,53 diperoleh dari hasil akhir penilaian PMPRB meliputi: 1) Komponen Pengungkit: kepemimpinan (nilai 75), Sumber Daya Manusia Aparatur (nilai 80), Perencanaan Strategis (75), Kemitraan dan Sumber Daya (nilai 75), dan Proses (nilai 74), dengan jumlah rata-rata = 75,80; 2) Komponen Hasil: Hasil pada SDM Aparatur (nilai 70), Hasil pada Masyarakat/Pengguna Layanan (nilai 75), Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional, dan Internasional (nilai 78), dan Hasil Kinerja Utama (nilai 70), dengan jumlah rata-rata 73,25, sehingga jumlah rata-rata keseluruhan adalah 74,53. Dasar penentuan passing grade dan skor yang digunakan, serta besaran Tunjangan Kinerja (TK) yang diusulkan adalah sebagai berikut:

37


Range Skor

Level

Keputusan

Usulan Besaran TK

0 – 10

0

Tidak diberikan TK

Tidak diproses

11 – 30

1

Tidak diberikan TK

Tidak diproses

31 – 40

2

Diberikan TK

40% dari Kemenkeu

41 – 50

2

Diberikan TK

45% dari Kemenkeu

51 – 60

3

Diberikan TK

50% dari Kemenkeu

61 – 70

3

Diberikan TK

55% dari Kemenkeu

71 – 80

4

Diberikan TK

65% dari Kemenkeu

81 – 90

4

Diberikan TK

75% dari Kemenkeu

91 - 100

5

Diberikan TK

100% dari Kemenkeu

*) passing grade bagi K/L untuk mendapatkan tunjangan kinerja minimum level 2 dengan range skor antara 31 – 40.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 1.

Indikator Kinerja Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

74,53

106,47

48

120

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

38

kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan

keberhasilan

tugas

instansi, sedangkan

Komponen

Hasil

berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah: Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melakukan bench learning (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi pemerintah. Hal ini sudah kami tindaklanjuti dengan surat permohonan study banding ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerima manfaat: Masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif karena Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bermuara pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 15 Dokumen Ketatalaksanaan No 2.

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan

Target

Realisasi

4

4

Dokumen

Dokumen

Capaian (%) 100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan”, realisasi capaiannya 4 dokumen atau 100% dari target yang telah direncanakan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

39



Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan (Dokumen)

Realisasi 4 Dokumen

2012

Capaian (%) 100

Realisasi

Capaian (%)

3 Dokumen

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator “Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan” selama dua tahun telah mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: Peningkatan Pemahaman Ketatalaksanaan Dengan

dilaksanakannya

kegiatan

Peningkatan

Pemahaman

Ketatalaksanaan, diharapkan pencapaian visi organisasi dapat dicapai melalui persamaan persepsi dan tingkat pemahaman penaatalaksanaan administrasi pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, responsif, dan akuntabel bagi seluruh pemegang jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman Ketatalaksanaan adalah meningkatnya pemahaman kepada para pemangku jabatan dalam penatalaksanaan Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Parekraf. Hasil dari kegiatan Peningkatan Pemahaman Ketatalaksanaan adalah terwujudnya pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Parekraf yang mampu dan memahami pengetahuan tentang ketatalaksanaan, baik teori maupun praktek dalam menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan

dilaksanakannya

kegiatan

Peningkatan

Pemahaman

Ketatalaksanaan, selain manfaat kepada para pemegang jabatan diharapkan akan menjadi cara dalam memenuhi kelengkapan dokumen RBI tentang


40

ketatalaksanaan yang ada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tata Cara Revisi Anggaran Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Tata Cara Revisi Anggaran. Adapun Tata Cara Revisi Anggaran nantinya digunakan sebagai pedoman/acuan kerja yang akan memperlancar pencapaian tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tata Cara Revisi Anggaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyiapkan dokumen revisi penganggaran yang tertib dan akuntabel dalam sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Keterkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada hakekatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satu inti reformasi birokrasi adalah Ketatalaksanaan (business process). Adapun sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan Penyusunan Tata Cara Revisi Anggaran adalah tercapainya persamaan persepsi kepada para pemangku

jabatan

dalam

penatalaksanaan

Administrasi

Pemerintahan

khususnya perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien serta menerapkan prinsip-prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasil/Outcome dari kegiatan Penyusunan Tata Cara Revisi Anggaran adalah tersedianya suatu rumusan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Revisi Anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipakai sebagai pedoman/acuan kerja dalam melakukan revisi penganggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

41


Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Perubahan Nomenklatur dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perubahan nomenklatur pada tahun 2012, menyebabkan perubahan struktur organisasi yang ada dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tertunda.

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan

6 M

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan

eningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan diukur dengan menggunakaan dua indikator yaitu: Opini Keuangan Kemenparekraf dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang

Akuntabel Sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP). Opini Keuangan Kemenparekraf Dalam UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, Kemenparekraf selaku instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara. Opini Keuangan Kemenparekraf diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah yaitu : a). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

42

Disclaimer; b) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan c) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tabel 3. 17 Opini Keuangan Kemenparekraf No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

WTP

Masih Dalam Proses Pemeriksaaan BPK

-

Opini Keuangan Kemenparekraf

Opini Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Tahun 2013 saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 1.

Indikator Kinerja Opini Keuangan Kemenparekraf

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

Masih Dalam Proses Pemeriksaaan BPK

-

WDP

-

Pada Tahun 2012 Kemenparekraf memiliki target WTP sedangkan realisasinya WDP sehingga pada tahun 2013 harus di lakukan percepatan pembenahan dalam pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan tahun 2013 target yang ingin dicapai bisa terpenuhi sampai dengan pembuatan LAKIP ini realisasi laporan keuangan masih dalam proses audit BPK Indikator “Opini keuangan Kemenparekraf” di ukur melalui kriteria pemberian opini audit laporan keuangan oleh BPK meliputi: kesesuaian dengan sistem akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Adapun strategi menuju laporan keuangan yang berkualitas adalah: 1.

Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai.

43


2.

Membentuk sifat dan sikap profesional d alam pelaksanana tugas

3.

Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik.

4.

Memahami pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

5.

Mentaati

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan akuntabel. 6.

Memberikan reward dan punishment bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Akuntabel Sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP) Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem Akuntansi

Pemerintahan

adalah

rangkaian

sistematik

dan

prosedur

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Organisasi Pemerintah. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (2) UU 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17 Tahun 2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut: 

Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.


44

Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2013 sebagai berikut: Tabel 3. 19 Dokumen Laporan Keuangan Yang Akuntabel Sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP) No 2.

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Akuntabel Sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP)

Target

Realisasi

43

43

Dokumen

Dokumen

Capaian (%)

100

Capaian Indikator “Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Akuntabel Sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP)” pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditentukan yaitu 43 Dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100

%,

karena

kegiatan-kegiatan

tersebut

merupakan

kegiatan

rutin

berdasarkan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 20 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 2.

Indikator Kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintahan (SAP)

Realisasi

43 Dokumen

2012

Capaian (%)

100

Realisasi

36 Dokumen

Capaian (%)

97,29

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian antara tahun 2012-2013. Dimana pada tahun 2012, capaian indikator tersebut adalah sebesar 97,29 % sementara pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

45

1.

Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan (SAI);

2.

Kegiatan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah;

3.

Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Keuangan.


Terwujudnya Rencana Program Dan Penganggaran Serta Evaluasi dan Pelaporan Yang Berkualitas

7 I

Terwujudnya Rencana Program Dan Penganggaran Serta Evaluasi dan Pelaporan Yang Berkualitas

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Terwujudnya Rencana Program Dan Penganggaran Serta Evaluasi dan Pelaporan Yang Berkualitas” adalah 1) Predikat SAKIP Kemenparekraf;

2) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran; 3) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi; dan 4) Jumlah pendukungan kegiatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pusat dan daerah. Peningkatan kualitas kinerja organisasi Kemenparekraf memiliki tiga sasaran utama, yaitu: 1.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan;

2.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

3.

Terselenggaranya reformasi birokrasi.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) merupakan agenda penting

dalam

reformasi

birokrasi

di

lingkungan

pemerintahan,

yang

direalisasikan dengan diimplementasikannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran SAKIP adalah untuk: (1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah; (3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan (4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Predikat SAKIP Kemenparekraf Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenparekraf dapat diindikasikan dari perbaikan nilai SAKIP yang diberikan oleh Kementerian LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

46

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

terhadap

pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenparekraf. Hasil penilaian SAKIP secara berurutan, dari urutan penilaian paling rendah, yaitu huruf D, C, CC, B, A, dan AA. Evaluasi AKIP difokuskan pada 5 komponen besar dengan bobot penilaian di masing-masing komponen sebagai berikut : Grafik 3. 2 Bobot Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Kinerja 35%

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja 20%

20%

10% 15%

Evaluasi Kinerja

Pelaporan Kinerja

Tabel 3. 21 Predikat SAKIP Kemenparekraf No 1.

Indikator Kinerja Predikat SAKIP Kemenparekraf

Target

Realisasi

Capaian (%)

B

B+

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Predikat SAKIP Kemenparekraf” mencapai predikat B+. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.

47


Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang di dalamnya memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: Grafik 3. 3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 80 70 60

69

69,9

70,41

72,14

67,14

2009

2010

2011

2012

2013

62,48 53,18

50 40 30 20 10 0 2007

2008

Nilai AKIP (%)

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 22 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Predikat SAKIP Kemenparekraf

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

B+

-

B

-

Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.


48

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang didalamnya memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 mendapat peringkat B sedangkan di tahun 2013 mendapat peringkat B+. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: Review Indikator Kinerja Utama Menindaklanjuti

Surat

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Birokrasi

Reformasi

Nomor B/3322/M.PAN-RB/11/2012, tentang

Hasil

Akuntabilitas

Evaluasi Kinerja

atas Instansi

Pemerintah, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, diantaran ya adalah “menyelaraskan antara indikator kinerja kementerian dengan unit-unit kerja di bawahnya”. Sehingga terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisa dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.55/HK.001//M.PEK/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012, telah dilakukan review di tahun 2013, yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

49


Tabel 3. 23 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran No 2.

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (Dokumen)

Target

Realisasi

Capaian (%)

16

15

93,75

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran pada tahun 2013 tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 15 Dokumen dari 16 Dokumen yang direncanakan. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Penyusunan Review Renstra Kemenparekraf, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Organisasi. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya terbangun persepsi yang sama mengenai Indikator dan Target Kegiatan antara Kemenparekraf, Bappenas, dan Kemenpan dan RB. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

2.

Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (Dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

15

93,75

16

100

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 capaian adalah sebesar 100 % sementara pada tahun 2013 sebesar 93,75 %. Namun penurunan dimaksud tidak mengganggu capain kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:


50

Penyusunan Renja-KL Tahun 2014 Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas

bersama

Menteri

Keuangan

tentang

Pagu

Indikatif

Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP. Renja-KL memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh KL, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan

serta

program

dan

kegiatan

yang

diprioritaskan

oleh

Kementerian/Lembaga. Bagi Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun tertentu, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan. Masing – masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginput visi, misi, program, kegiatan, indikator dan output berdasarkan SEB Pagu Indikatif TA 2014 dan kesepakatan trilateral dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, aplikasi dimaksud akan menjadi bahan diskusi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kementerian PPN mengenai alokasi anggaran yang akan di serahkan ke daerah melalui dekonsentrasi/tugas pembantuan, yang akan disepakati bersama. 51


Setelah musrenbangnas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyesuaikan Renja dimaksud dengan hasil kesepakatan musrenbangnas dan akan dikirimkan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menjadi masukkan dalam RKP Tahun 2014. Penyusunan Review Pedoman Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam rangka perubahan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor PM.27/UM.001/MKP/2012, maka pada bulan Desember 2013, Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan kegiatan Review Pedoman Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Biro Perencanaan dan Organisasi mengundang Unit Kerja pemberi dana dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan,

yaitu

Direktorat

Jenderal

Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek serta dari unit pengawasa yaitu Inspektorat I,II dan III. Pembahasan review pedoman ini difokuskan kepada mekanisme pengusulan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hambatan dalam penyelenggaraan Penyusunan Review Pedoman Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah Koordinasi dengan para unit Eselon I, yaitu Masukkan yang diberikan unit Eselon I berbeda antara yang dibahas pada rapat penyusunan review dengan surat yang dikirimkan sebelumnya, sehingga membutuhkan pembahasan dan diskusi lebih dalam lagi. Hasil dari kegiatan ini berupa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


52

Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan kegiatan Forum Diskusi Kebijakan

Pembangunan

bidang

Pariwisata

dan

Kreatif

Ekonomi

sebagai salah satu proses menjaring masukan dan ide dari berbagai lapisan masyarakat,

termasuk

para

ahli,

praktisi dan akademisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengayaan materi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020. Adapun tujuan pertemuan ini adalah untuk

memperoleh

pengetahuan

yang

mendalam

(insight)

bidang

kepariwisataan dari para ahli, akademisi, serta pelaku atau praktisi. Sebagai bahan brainstorming, Kementerian PPN/Bappenas memberikan paparan mengenai rencana RPJMN 2015-2019 serta hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L selama periode RPJMN ke dua yaitu 2010-2014. Selanjutnya para peserta rapat akan memberikan masukan dan ide-ide terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di masa yang akan datang. Masukan dan ide tersebut akan diintegrasikan dengan visi dan misi Presiden terpilih dan dokumen RPJPN. Pelaksanaan kegiatan di Jakarta lebih menitikberatkan pada masukan dan ide-ide dari para stakeholder (praktisi, ahli, pelaku dan akademisi). Sedangkan Forum Diskusi yang dilaksanakan di Yogyakarta dilaksanakan untuk menjaring masukan dari seluruh pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh SKPD Provinsi bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

53


Laporan Pemantauan dan Evaluasi Indikator keberhasilan yang ketiga dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 25 Laporan Pemantauan dan Evaluasi No

Indikator Kinerja

3.

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (laporan)

Target

Realisasi

Capaian (%)

28

28

100

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator “Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi” pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditentukan yaitu 28 dokumen. Realisasi capaian untuk indikator “Jumlah Laporan

Pemantauan dan

Evaluasi” sebesar 100% dikarenakan kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator tersebut adalah kegiatan-kegiatan rutin yang merupakan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi yang dikerjakan secara berkelanjutan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 26 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 3.

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (laporan)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

32

100

28

100

Dari tabel di atas nampak bahwa selama dua tahun capaian indikator “Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi” dapat dipertahankan. Terlihat dari realisasi selama dua tahun yang mencapai target sehinggal capaiannya adalah sebesar 100 %. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:


54

Penyusunan LAKIP Kemenparekraf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penjelasan

mengenai

keberhasilan/kegagalan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun 2013, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tugas utama karena memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

para

stakeholders

(Presiden,

Instansi

Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata dan ekonomi kreatif). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013 harus dapat memenuhi pengguna

kebutuhan baik

bagi

eksternal

dan

internal. Penyusunan akuntabilitas pemerintah

Laporan

kinerja

instansi

tahun

2013

dilaksanakan melalui beberapa tahap pertemuan (konsinyering) dengan pihak-pihak terkait diantaranya para Kepala Bagian dari masing-masing

55


unit utama beserta timnya. Dengan narasumber pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2013 Kinerja instansi pemerintah sering menjadi sorotan rakyat terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mepertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun telah banyak anggaran dihabiskan, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas pelayanan jasa maupun barang yang diberikan oleh Instansi pemerintah, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, perubahan sikap para pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka mencapai kinerja serta meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolan program pembangunan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

perlu

dilakukan

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan instansi pemerintah untuk melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Selain itu dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju good governance serta untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Pemerintah telah bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan amanah yang dibebankan kepada masing-masing Instansi pemerintah kepada pihak yang memberikan amanah melalui laporan yang

dibuat

setiap

bulan.

Laporan

pertanggungjawaban

ini

akan

menginformasikan tentang realisasi daya serap anggaran dan realisasi fisik, serta kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Sejak tahun 2009, Kemenparekraf telah melakukan monitoring dan evaluasi terpadu yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal.


56

Selain menjaring data dan permasalahan juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi fisik yang ada. Review Indikator Kinerja Utama Menindaklanjuti Negara

Surat

Pendayagunaan

Menteri Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3322/M.PAN-RB/11/2012,

tentang

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,

terdapat

rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya

adalah

“menyelaraskan

antara indikator kinerja kementerian dengan unit-unit kerja di bawahnya”. Sehingga terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisa dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.55/HK.001//M.PEK/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012, telah dilakukan review di tahun 2013, yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Pendukungan Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah Indikator keberhasilan yang ketiga dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan ralisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 27 Pendukungan Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah No 4.

57

Indikator Kinerja Jumlah Pendukungan Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah (kegiatan)


Target

Realisasi

Capaian (%)

5

10

200

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian dari indikator kinerja sasaran

”Jumlah

Pendukungan

Kegiatan

Pembangunan

Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah ” mencapai 10 kegiatan. Terjadinya penambahan realisasi capaian merupakan prestasi yang bagus, hal ini dikarenakan tanpa adanya alokasi anggaran tambahan dan hanya memanfaatkan anggaran yang ada melalui revisi-revisi yang dilakukan seperti kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Danau Toba, Dukungan Asia Art Festival, dan Pekan Produk Kreatif Indonesia. Secara rinci, kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator “Jumlah Pendukungan Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah” antara lain : a.

Lanjutan Penyusunan Reformasi Birokrasi

b.

Dukungan Apec

c.

Pendukungan Penyelenggaraan Hari Nusantara

d.

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Danau Toba

e.

Pencetakan Buku Rencana Strategi Green Job Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

f.

Pencetakan Buku Pariwisata

g.

Dukungan Asia Art Festival

h.

Penyusunan Konsep Festival Danau Toba

i.

Penyusunan Modul Pariwisata

j.

Pekan Produk Kreatif Indonesia

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 No 4.

Indikator Kinerja Jumlah Pendukungan Kegiatan Pembangunan

2013 Capaian Realisasi (%) 10 200 Kegiatan

2012 Capaian Realisasi (%) 5 100 Kegiatan


58

No

Indikator Kinerja

2013 Capaian Realisasi (%)

2012 Capaian Realisasi (%)

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah (kegiatan)

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung indikator “Jumlah Pendukungan Kegiatan Pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah” adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian terhadap Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2011, dan dilanjutkan pada tanggal 4 Oktober melengkapi

2012

dalam

Dokumen

rangka

Usulan

dan

Road Map. Penilaian meliputi : (1) Penilaian terhadap Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi; (2) Penilaian terhadap 9 (sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi; dan (3) Verifikasi Lapangan. Penilaian

dilaksanakan

dengan

mengacu pada: (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi

2025;

(2)

Pe

Birokrasi raturan

2010Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

59


dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyusunan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi; (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi; (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mencapai nilai 48 yaitu pada Level 2 (range skor 41 – 50) dengan usulan besaran Tunjangan Kinerja (TK) sekitar 45% dari Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1. Rapat-rapat masing-masing area perubahan 2. Konsinyering penyusunan Quick Win 3. Evaluasi lapangan 4. Penentuan Job grading Pendukungan Penyelenggaraan Hari Nusantara Tahun 2013 Pelaksanaan

peringatan

Hari

Nusantara bertujuan mengenang kembali Deklarasi Djuanda pada tanggal Deklarasi

13

Desember

Djuanda

1957.

inilah

yang

menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia Indonesia

untuk sebagai

menjadikan negara

kepulauan terbesar yang harus mendapat perhatian dunia, mengingat pada zaman itu subjek hukum laut internasional tidak mengenal terminologi kepulauan dan negara kepulauan. Setelah berjuang selama 25 tahun,


60

konsepsi tersebut diterima melalui penetapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982. Hari Nusantara merupakan penekanan kembali pada peristiwa tersebut yang menyatakan bangsa Indonesia menjadi negara kepulauan sebagai konsepsi kewilayahan untuk mewujudkan wawasan nusantara. Penetapan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara diresmikan melalui Keputusan Presiden RI No. 126 tahun 2001. Tema yang diangkat pada pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2013 adalah “Setinggi Langit, Sedalam Samudera, Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga”. Hal tersebut bermakna bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata dan kreativitas nusantara yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan Hari Nusantara Tahun 2013 dilaksanakan

pada

tanggal

10-15

Desember 2013 bertempat di Anjungan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. Terpilihnya kota Palu sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Nusantara terkait

dengan

besarnya

kawasan

bahari di daerah tersebut. Sehingga kawasan tersebut dapat disebut sebagai provinsi maritim karena berhubungan erat dengan aktivitas kelautan. Melalui kegiatan ini, diharapakan dapat membantu tersebarnya informasi yang efektif tentang Pariwisata Indonesia pada umumnya dan dapat menumbuhkan kembali pemahaman serta persepsi yang kuat di mata para pelaku industri pariwisata bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan Bali, tetapi

masih

banyak

daerah-

daerah lain seperti Kota Palu yang mejadi tempat pelaksanaan even

ini,

yang

cukup

layak

dikunjungi dan dapat membangun suatu image building tentang

61


Pariwisata Indonesia dimata wisman dan wisnus. Manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh Masyarakat Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya dengan diselenggarakan Puncak Peringatan Hari Nusantara antara lain: 1.

Toko-toko penjual oleh-oleh Khas Palu banyak didatangi oleh pembeli yang berdampak kepada para pengrajin pengusaha kecil mengalami peningkatan penghasilan.

2.

Kegiatan tersebut juga menjadikan sarana promosi dan pengenalan obyek-obyek wisata budaya dan kuliner yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan dikenalnya obyek-obyek wisata, budaya, dan kuliner oleh masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri sehingga akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisata nusantara yang akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dab meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum

kerjasama

ekonomi

di

wilayah Asia Pasifik yang bersifat sukarela,

informal,

dan

tidak

mengikat. APEC bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperkuat kerjasama ekonomi Asia Pasifik melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Forum

APEC

juga

informasi/pengalaman,

bisa dan

dimanfaatkan sebagai

forum

sebagai untuk

tempat

bertukar

memproyeksikan

kepentingan dan mengamankan posisi Indonesia dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka.


62

Indonesia pada tahun 2013 menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) yang berlangsung pada tanggal 1 – 8 Oktober 2013, dengan seluruh rangkaian acara akan terpusat di Nusa

Dua,

Bali.

Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sejumlah

Kementerian

Pemprov

Bali

dan

bersama

stakeholder

terkait ikut berpartisipasi dalam menyukseskan

penyelenggaraan

KTT APEC. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan acara puncak Asia Pasific Economic Forum (APEC) 2013 yang diselenggarakan di Bali pada 1 – 8 Oktober 2013, Presiden Republik Indonesia memimpin langsung rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan APEC 2013, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) yang nantinya akan menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin negara-negara peserta APEC. Keterkenalan

Bali

di

dunia

Internasional karena pariwisatanya dapat

menjadi

nilai

tambah

Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara even pertemuan tingkat ekonomi

tinggi

para

pemimpin

negara-negara

di

kawasan Asia dan Pasifik tersebut, hal ini juga diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi persiapan APEC 2013. Permasalahan Dalam perjalanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Parekraf dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan dituangkan dalam Road Map

63


Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 - 2014, terdapat beberapa Kendala dan hambatan sebagai berikut: 1.

Terjadinya

Perubahan

Struktur

Organisasi

dari

Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir tahun 2011, sehingga mengganggu percepatan reformasi. 2.

Dari segi pendanaan, belum semua kegiatan pada unit kerja Eselon I mensinkronkan program Reformasi Birokrasi dengan program/kegiatan dalam RKAKL.

3.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi seluruh pejabat dan staf terlibat secara aktif serta belum didukung komitmen yang kuat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

4.

Banyaknya sistem-sistem dan ketentuan yang harus dibuat serta normanorma administratif yang harus disusun, seperti SOP, SKP, sistem Presensi, sedangkan SDM yang ada belum sepenuhnya memahami substansinya.

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas antara lain: 1.

Perlu dilakukan koordinasi dan schedule perencanaan yang matang antar bidang secara simultan untuk menetapkan arah dan tujuan dari masing-masing kegiatan sehingga seluruh kegiatan saling mendukung dalam mencapaian tujuan;

2.

Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dan singkorinisasi program kegiatan untuk mendapatkan keterkaitan antara Tim bidang perubahan RB dengan unit kerja yang menangani program;

3.

Perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja yang muaranya berdampak pada kinerja bagi seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4.

Pada tahun 2014, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah diprogramkan untuk disusun oleh seluruh unit kerja. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

64

Terselenggaranya Layanan Umum Yang Memenuhi Standar Pelayanan

8 I

Terselenggaranya Layanan Umum Yang Memenuhi Standar Pelayanan

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Terselenggaranya

Layanan

Umum

Yang

Memenuhi

Standar

Pelayanan” adalah Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 29 Dokumen Layanan Administrasi Umum No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum (dokumen)

Target

Realisasi

Capaian (%)

9

9

100

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator “Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum” pada tahun 2013 adalah 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah Layanan Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga yaitu : 

Dokumen Laporan Jadwal Retensi Arsip



Dokumen Laporan Revisi Tata Naskah Dinas



Dokumen Laporan Penataan Arsip Inaktif

Jumlah Layanan Bidang Pengelolaan Perlengkapan yaitu :

65



Dokumen Laporan Semester I Biro Umum



Dokumen Laporan Semester II Biro Umum



Dokumen Laporan Tahunan Biro Umum



Dokumen LAKIP



Dokumen Laporan Standart Harga



Dokumen Laporan Renstra Biro Umum



Indikator Kinerja

1.

Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum (dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

9

100

9

100

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012,hal ini dikarenakan dokumen yang dihasilkan merupakan hasil kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Peningkatan kemampuan SDM petugas keamanan (SATPAM) secara berjenjang bekerjasama dengan kepolisian dan pihak terkait salah satunya pendidikan dasar petugas keamanan, resintel, Latsus ancaman Bom, dan latihan pemadam kebakaran dll;

2.

Sosialisasi Pelaksanaan Buku Tata Naskah Dinas ke UPT-UPT di daerah;

3.

Pembenahan dan penataan ruang kerja serta ruang gedung penyimpanan arsip;

4.

Bimbingan Teknis Keprotokolan;

5.

Bimbingan teknis aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah:


66

1.

Kurang kemampuan SDM sesuai dengan tugas bidangnya terutama dalam pelayanan umum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Parekraf

2.

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai;

3.

Sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan tidak memadai;

4.

Pengelolaan Aset Tetap di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Tertib.

5.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum maksimal.

6.

Pencatatan dan penjelasan barang hasil rekondisi dan pemeliharaan kurang memadai.

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah: 1.

Peningkatan kemampuan SDM petugas keamanan (SATPAM) secara berjenjang bekerjasama dengan kepolisian dan pihak terkait salah satunya pendidikan dasar petugas keamanan, resintel, Latsus ancaman Bom, dan latihan pemadam kebakaran dll.

2.

Sosialisasi Pelaksanaan Buku Tata Naskah Dinas ke UPT-UPT di daerah.

3.

Pembenahan

dan penataan ruang kerja

serta

ruang gedung

penyimpanan arsip. 4.

Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan persediaan ke seluruh satker dan menghimbau satker untuk menyelenggarakan pencatatan dan melaporkan persediaan secara tertib dan benar dan melakukan stock opname persediaan di akhir tahun dengan cara membandingkan fisik persediaan dengan catatan persediaan.

5.

Melakukan upaya maksimal untuk mengamankan aset-aset tersebut (melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasioanal terkait aset-aset yang bersengketa dengan pihak lain dan aset-aset yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah).

67


6.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Laporan Barang Milik Negara di seluruh jajaran Kemenparekraf.

7.

Melakukan sosialisasi/pembinaan tentang peraturan perundangan yang berlaku dan mekanisme pencatatan aset pada aplikasi SIMAK-BMN. Terselenggaranya Pengelolaan Aset BMN Yang Akuntabel dan Transparan

9 I

Terselenggaranya Pengelolaan Aset BMN Yang Akuntabel dan Transparan

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Terselenggaranya Pengelolaan Aset BMN Yang Akuntabel dan Transparan” adalah Jumlah dokumen laporan aset BMN.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 31 Dokumen Laporan Aset BMN No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Dokumen Laporan Aset BMN

Target

Realisasi

Capaian (%)

5

5

100

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator “Jumlah Dokumen Laporan Aset BMN” pada tahun 2013 adalah 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah Laporan Data Aset BMN : -

Dokumen Laporan BMN Semester I

-

Dokumen Laporan BMN Semester II

-

Dokumen Laporan Un Audited BMN

-

Dokumen Laporan Audited BMN

-

Dokumen Laporan Tahunan BMN

-

Dokumen Laporan Tahunan BMN


68


Indikator Kinerja

1.

Jumlah Dokumen Laporan Aset BMN (dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

5

100

5

100

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 tidak berubah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, hal ini dikarenakan dokumen yang dihasilkan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Mengamankan

(meliputi

administrasi,

fisik

dan

hukum)

dan

memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 2.

Melakukan pembinaan kepada Satker Pusat dan Daerah terkait dengan penggunaan Aplikasi BMN yang baru guna peningkatan kualitas

penatausahaan

Barang

Milik

Negara

di

lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3.

Mengajukan

usul

pemindahtanganan

pemanfaatan (meliputi

(Bangun

penjualan,

Guna dan

Serah), hibah),

dan serta

penghapusan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan cq. DJKN; 4.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

5.

Melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi tripartit (antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan) guna penetapan data Barang Milik Negara untuk menghasilkan Laporan BMN audited.

69



Kurangnya kemampuan SDM sesuai dengan tugas bidangnya terutama dalam pelayanan umum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Parekraf

2.

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai;

3.

Sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan tidak memadai;

4.

Pengelolaan Aset Tetap di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Tertib.

5.


6.

Pencatatan dan penjelasan barang hasil rekondisi dan pemeliharaan kurang memadai.


Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang persediaan ke seluruh satker dan menghimbau satker untuk menyelenggarakan pencatatan dan melaporkan persediaan secara tertib dan benar dan melakukan stock opname persediaan di akhir tahun dengan cara membandingkan fisik persediaan dengan catatan persediaan.

2.

Melakukan upaya maksimal untuk mengamankan aset-aset tersebut (melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasioanal terkait aset-aset yang bersengketa dengan pihak lain dan aset-aset yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah).

3.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Laporan Barang Milik Negara di seluruh jajaran Kemenparekraf.

4.

Melakukan

sosialisasi/pembinaan

terhadap

pengelolaan

BMN

tentang peraturan perundangan yang berlaku dan mekanisme pencatatan aset pada aplikasi SIMAK-BMN. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

70

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 1.844.757.000,- dan telah terserap sebesar Rp 1.823.769.45,- atau sebesar 98.86%. Dengan tingkat capaian output maupun outcome sebesar 98.86%, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tersedianya Dokumen Publikasi Bagi Pihak Internal dan Eksternal

10

Tersedianya Dokumen Publikasi Bagi Pihak Internal dan Eksternal

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran

“Tersedianya dokumen publikasi bagi pihak internal dan eksternal” adalah Jumlah dokumen publikasi, layanan informasi dan hubungan

antar lembaga. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 33 Dokumen Publikasi, Layanan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga No 1.

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Publikasi, Layanan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (dokumen)

Target

Realisasi

Capaian (%)

72

78

108,33

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah Dokumen Publikasi, Layanan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga” mencapai 78 dokumen atau 108,33 % dengan rincian sebagai berikut ; a.

Jumlah Dokumen Publikasi dan Pemberitaan Capaian kinerja dari IKU jumlah dokumen publikasi dan pemberitaan sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 54 atau 120 % dari target sebanyak 45 dokumen, dengan perincian seperti pada tabel berikut:

71


Tabel 3. 34 Dokumen Publikasi dan Pemberitaan

NO.

NAMA DOKUMEN

1.

Penyusunan Program Kerja Pusat Komunikasi Publik

1

2.

Penerbitan Media Internal Kemenparekraf

12

3.

Monitoring dan Analisis Berita Media

12

4.

Peningkatan Kemitraan Dengan Forum Wartawan Kemenparekraf

3

5.

Penyajian Informasi Bidang Parekraf

20

6.

Peningkatan PR-Ing Kinerja Kemenparekraf

1

7.

Penyelenggaraan Publikasi Melalui Pameran

1

8.

Jumpa Pers Akhir Tahun

1

9.

Penyebaran Informasi dan Langganan Media

1

10.

Peningkatan Pemahaman Bidang Parekraf Bagi Jurnalis

1

11.

Apresiasi Media Cetak dan Elektronik

1

TOTAL

b.

JUMLAH

54

Jumlah Dokumen Layanan Informasi Penyelesaian jumlah dokumen layanan informasi sebanyak 16 dokumen atau 94,12% dari target sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen, dengan perincian seperti pada tabel berikut: Tabel 3. 35 Dokumen Layanan Informasi

NO.

NAMA DOKUMEN

JUMLAH

1.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

1

2.

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penyelenggaraan Pameran

1

3. 4. 5. 6.

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Informasi Eksekutif Secara Mobile Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Content Website Parekraf Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Standarisasi Penyediaan Informasi Parekraf Laporan Pelaksanaan Maintenance Sarana Multimedia Giant Screen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

1 1 1 1

72

NO. 7. 8. 9. 10. 11.

NAMA DOKUMEN Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Standar Layanan Komunikasi dan Informasi Kehumasan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Sistem Pengelolaan dan Pengemasan Informasi Parekraf Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Konten Web TV Parekraf.go.id Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konten Informasi Parekraf dalam Bahasa Asing Buku Laporan Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

JUMLAH 1 1 1 1 1

12.

Buku Standar Manual Grafis

1

13.

Buku Kumpulan Kinerja Menparekraf

1

14.

Buku Laporan Tahunan Pusat Komunikasi Publik

1

15.

Buku Kumpulan Press Release

1

16.

Dokumentasi Kegiatan Pimpinan (Audio – Video)

1

TOTAL

c.

16

Jumlah Dokumen Hubungan Antar Lembaga Sampai dengan akhir tahun 2013 capaian kinerja dari IKU ini telah mencapai 80% sesuai dengan target jumlah dokumen yang telah ditetapkan sebanyak 8 (tujuh) dokumen, dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3. 36 Dokumen Hubungan Antar Lembaga

NO.

73

NAMA DOKUMEN

JUMLAH

1.

Sidang Kabinet Paripurna

1

2.

Sidang Kabinet Terbatas

1

3.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri

1

4.

Rapat Koordinasi Menko Perekonomian

1

5.

Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI

1

6.

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR-RI

1


NO. 7.

NAMA DOKUMEN

JUMLAH

Bakohumas Kemenparekraf Tahun Anggaran 2013

2

TOTAL

8


Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Publikasi, Layanan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

77

106,94

69

106,15

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan utama. Antara lain penyajian informasi parekraf dan peningkatan Public Relation Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Beban kerja lebih banyak tersita untuk pelayanan eksternal unit;

2.

Banyak kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir tahun anggaran; dan


Membuat pembagian tugas dan waktu secara efisien, serta berkoordinasi dengan lebih baik dengan unit kerja terkait;

2.

Mempercepat pelaksanaan kegiatan; dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

74

Tersedianya Data dan Informasi Yang Akurat, Valid, Reliabel

Tersedianya Data dan Informasi Yang Akurat, Valid, Reliabel

11

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Tersedianya Data Dan Informasi Yang Akurat, Valid Reliabel” adalah Jumlah dokumen statistik pariwisata dan ekonomi kreatif.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 38 Dokumen Statistik Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah Dokumen Statistik Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (dokumen)

5

5

100

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator “Jumlah Dokumen Statistik Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif” pada tahun 2013 adalah 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 39 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Dokumen Statistik Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

5

100

4

100

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, yaitu pada tahun 2013 terdapat penambahan realisasi sebesar 1 Dokumen.

75


Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Penyusunan Statistik Wisatawan Mancanegara (Visitor Arrival) Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

menyediakan

data

wisatawan

mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013, yang dirinci berdasarkan kebangsaan, negara tempat tinggal, pintu masuk, bulan kedatangan, dan moda transportasi yang digunakan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi dan BPS dengan ruang lingkup kegiatan pengumpulan data yang mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) mengenai kerangka metodologi yang komprehensif untuk pengumpulan dan kompilasi statistik pariwisata dalam International Recommendation on Tourism Statistics (IRTS) 2008. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 8,8 juta atau meningkat sebesar 9,42 % dibanding tahun 2012 sebanyak 8,04 juta. 2.

Penyusunan Statistik Profil Wisatawan Nusantara Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data profil (karakteristik) wisatawan nusantara (wisnus) yang melakukan perjalanan pada tahun 2013, yang meliputi profil demografi, pola perjalanan dan pola pengeluaran serta distribusi pengeluaran wisatawan nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ruang lingkup yang mengacu pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) triwulanan yang dilaksanakan oleh BPS. Sedangkan kegiatan pengumpulan data dilakukan di 33 provinsi yang meliputi 86 kabupaten/kota. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini diantaranya adalah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per perjalanan pada tahun 2013 sebesar 711 ribu, atau meningkat 0,89 % dibanding tahun 2012 sebesar 704,68 ribu. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

76

Tabel 3. 40 Pengeluaran Wisatawan Nusantara Per Perjalanan

3.

Tahun

Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta)

Rata-Rata Pengeluaran per Perjalanan (Ribu Rupiah)

Total Pembelanjaan Wisnus (Triliun Rupiah)

2013

248

711

176,32

Penyusunan Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES) Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data profil wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 yang meliputi profil demografi, pola perjalanan, pola pengeluaran dan distribusi pengeluran wisatawan mancanegara. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Ditjen Imigrasi, PT. Angkasa Pura I dan II dan UPT di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ruang lingkup pengumpulan data yang mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) mengenai kerangka metodologi yang komprehensif untuk pengumpulan dan kompilasi statistik pariwisata dalam International Recommendation on Tourism Statistics (IRTS) 2008. Sedangkan kegiatan Pengumpulan data dilaksanakan di 10 pintu keluar internasional, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Polonia, Juanda, Sam Ratulangi, Adi Sumarmo, Sepinggan, pelabuhan laut Batam dan lintas batas Entikong. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini diantaranya adalah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan pada tahun 2013 sebesar

1.142,24

USD

dan

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara per hari pada tahun 2013 sebesar 149,31 USD dan lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2013 selama 7,65 hari. Tabel 3. 41 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Per Perjalanan Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun (juta) 2013 77

8,80

Rata-Rata Pengeluaran Per Orang (USD) Per Per Kunjungan Hari 1.142,24 149,31


Rata-Rata Lama Tinggal (Hari)

Total Penerimaan Devisa (miliar USD)

7,65

10.054,14


Kurangnya kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia dibidang statistik;

2.

Sulitnya memperoleh data dari sumber data yang berasal dari instansi lain dan diluar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;


Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang statistik melalui pelatihan statistik dan mengusulkan perekrutan pegawai baru dengan latar pendidikan di bidang statistik;

2.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait secara terus-menerus;

Tersedianya Data Kepariwisataan

12

Tersedianya Data Kepariwisataan

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Tersedianya Data Kepariwisataan” adalah 1) Kelengkapan Data Kepariwisataan Tahunan; dan 2) Ketepatan Waktu Penyediaan Data

Kepariwisataan Bulanan/Kuartalan. Kelengkapan Data Kepariwisataan Tahunan Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:


78

Tabel 3. 42 Kelengkapan Data Kepariwisataan Tahunan No 1.

Indikator Kinerja Kelengkapan Data Kepariwisataan Tahunan (nilai)

Target

Realisasi

Capaian (%)

6,41

6,50

101,40

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Kelengkapan Data Kepariwisataan Tahunan” mencapai nilai 6,50 atau 101,40%. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 43 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Kelengkapan Data Kepariwisataan Tahunan (nilai)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

6,50

101,40

6,37

102

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 terjadi peningkatan dari segi realisasi. Namun bila dilihat dari segi capaian terjadi penurunan sebesar 0,60 %. Ketepatan Waktu Penyediaan Data Kepariwisataan Bulanan/Kuartalan Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 44 Ketepatan Waktu Penyediaan Data Kepariwisataan Bulanan/Kuartalan No 2.

Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyediaan Data Kepariwisataan Bulanan/Kuartalan (nilai)

Target

Realisasi

Capaian (%)

6,62

7,00

105,74

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Ketepatan waktu penyediaan data kepariwisataan bulanan/kuartalan” mencapai nilai 7,00 atau 105,74 %.

79



Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyediaan Data Kepariwisataan Bulanan/Kuartalan (nilai)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

7,00

105,74

7,00

106,38

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 sama dengan realisasi di tahun 2012 yaitu 7,00. Bila dilihat dari segi capaian, terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi di tahun 2012 sebesar 0,64 %. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Pengelolaan dan Pengembangan Website Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelayanan data dan informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada para pihak, baik internal maupun eksternal pada tahun 2013, yang dilengkapi dengan beberapa fitur pendukung. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Komunikasi Publik dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hasil yang diperoleh adalah tersedianya data dan informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti Data Statistik Wisatawan Mancanegara, dan data kepariwisataan lainnya yang akan di perbaharui secara berkala. Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Masih sulitnya ketersediaan data Parekraf

2.

Kurangnya kopetensi dan spesifikasi SDM bidang Tekhnologi Informasi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

80


Peningkatan koordinasi di lingkungan Parekraf

2.

Melakukan peningkatan kopetensi SDM bidang Tehnologi Informasi dengan melakukan pelatihan atau kursus dan workshop

3.

Mengusulkan dan merencanakan kegiatan untuk pengembangan dan pengelolaan website Parekraf Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Yang Reliabel

13

Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Yang Reliabel

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Yang Reliabel” adalah Jumlah pengunjung unik yang mengunjungi website Kemenparekraf pertahun.

Untuk mengetahui jumlah Pengunjung Unik website www.parekraf.go.id, Pusat Data dan Informasi melakukan pengecekan tiap bulan terhadap laporan pengunjung website kemenparekraf. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 46 Pengunjung Unik Yang Mengunjungi Website Kemenparekraf Pertahun No 1.

Indikator Kinerja Jumlah Pengunjung Unik Yang Mengunjungi Website Kemenparekraf Pertahun (Pengunjung)

Target

Realisasi

Capaian (%)

110.000

256.862

233,51

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah Pengunjung Unik Yang Mengunjungi website Kemenparekraf Pertahun” mencapai 256.862 pengunjung atau 233,51 %, bila diamati secara cermat, 81


pengunjung website Kemenparekraf tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena pada tahun tersebut Kermenparekraf melaksanakan penerimaan pegawai baru sehingga terjadi lonjakan pengunjung yang ingin mencari informasi atau melihat pengumuman. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 47 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Pengunjung Unik Yang Mengunjungi Website Kemenparekraf Pertahun (Pengunjung)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

256.862

233,51

149.592

157

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, karena adanya lonjakan pengunjung yang ingin mencari informasi atau melihat pengumuman terkait dengan penerimaan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Pengelolaan infrastruktur jaringan


Kurangnya kopetensi SDM pengelola infrastruktur jaringan

2.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung akses jaringan

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah:


82

1.

Meningkatkan kualitas dan kopetensi SDM untuk pengelola infrastruktur jaringan

2.

Mengusulkan

dan

merencanakan

kegiatan

pengelolaan

dan

pengembangan infrastruktur jaringan Meningkatnya Kualitas Aplikasi Untuk Mengakses Informasi

Meningkatnya Kualitas Aplikasi Untuk Mengakses Informasi

14

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Aplikasi Untuk Mengakses Informasi” adalah Jumlah aplikasi yang tersedia untuk mengakses informasi.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 48 Aplikasi Yang Tersedia Untuk Mengakses Informasi No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

3

3

100

Jumlah aplikasi yang tersedia untuk mengakses informasi (unit) (Intranet, Website, Statistik)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah aplikasi yang tersedia untuk mengakses informasi” mencapai 3 unit atau 100%. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 49 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No 1.

83

Indikator Kinerja Jumlah aplikasi yang tersedia untuk mengakses informasi (unit) (Intranet, Website, Statistik)


2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

3

100

4

120

Dari tabel di atas, nampak bahwa realisasi di tahun 2013 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, namun demikian capaian pada tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Pengelolaan dan pengembangan website

2.

Pengelolaan portal intranet

3.

Pengelola website

4.

Pengelola sistem jaringan dokumen informasi (SJDI)


Sulitnya mendapatkan data Parekraf di lingkungan Parekraf

2.

Masih kurangnya kopetensi SDM pengelola aplikasi


Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait di lingkungan Parekraf

2.

Melakukan peningkatan kualitas dan kopetensi SDM untuk pengelolaan aplikasi


84

Meningkatnya Peran, Hubungan, dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Bilateral

15

Meningkatnya Peran, Hubungan, dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Bilateral

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama bilateral” adalah 1) Partisipasi Pada Kegiatan Forum

Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 2) Jumlah Dokumen Kerjasama Bilateral dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri. Partisipasi Pada Kegiatan Forum Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tabel 3. 50 Partisipasi Pada Kegiatan Forum Kerjasama Regional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

6

6

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif” mencapai 6 partisipasi atau 100 %, Indikator “Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif” terdiri dari kegiatan-kegiatan: 1.

Kerjasama Dengan Kawasan Asia-Pasifik: Kerjasama bidang pariwisata dengan Papua New Guinea.

Singapura dan Malaysia dan

Pemerintah telah melakukan penandatangan

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Tourism Cooperation

85


2.

Kerjasama Dengan Kawasan Asia Timur: Terdiri dari kerjasama pariwisata dengan China dan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif dengan Korea.

Kerjasama dengan

Korea dilaksanakan dalam bentuk penandatangan

Memorandum of

Understanding between the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea on Cooperation in the Creative Industries Fields. 3.

Kerjasama Dengan Kawasan Asia Tenggara: Berupa penguatan kerjasama pariwisata dengan pemerintah Filipina dan kerjasama dengan Laos untuk mengaktifkan kembali program Trail of Civilization yang sudah dirintis oleh Indonesia pada tahun 2006.

4.

Kerjasama Dengan Kawasan Amerika: Kerjasama dengan Negara-negara di Amerika ini terdiri dari forum konsultasi bersama Indonesia-Kanada dan tindak lanjut kerjasama yang telah ditandatangi oleh Menteri pada rangkaian KTT APEC di Bali, yakni pertemuan dengan Facultad De Turismo Y Gastronomia Universidad Autonoma Del Estado De Mexico.

5.

Kerjasama Dengan Kawasan Eropa: Yakni Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Inggris dan pertemuan komisi bersama dengan pemerintah Slovakia.

6.

Kerjasama dengan Kawasan Afrika dan Timur Tengah: Aktifitasnya adalah Kunjungan Kerja Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Khourtom, Sudan, untuk menjajagi kemungkinan kerjasama bidang ekonomi kreatif dengan pemerintah Sudan.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:


86

Tabel 3. 51 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

6

100

4

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi jumlah partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun 2012. Jumlah Dokumen Kerjasama Regional dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri Indikator keberhasilan yang ke-2 dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 52 Dokumen Kerjasama Bilateral dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

2.

Jumlah dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

1

1

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri” mencapai 1 Dokumen atau 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, adalah The 1st Joint Working Group on Tourism Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government French Republic dilaksanakan di Hotel Sheraton, Yogyakarta, pada tanggal 2023 November 2013. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

87



Indikator Kinerja Jumlah dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

1

100

2

66,66

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Penurunan volume ini terjadi sebagai dampak dari penurunan anggaran pada tahun 2013.

Meningkatnya Peran, Hubungan, dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Regional

16

Meningkatnya Peran, Hubungan, dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Regional

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya Peran, Hubungan dan Partisipasi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Regional” adalah 1) Partisipasi Pada Kegiatan Forum

Kerjasama Regional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 2) Jumlah Dokumen Kerjasama Regional dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri. Partisipasi Pada Kegiatan Forum Kerjasama Regional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tabel 3. 54 Partisipasi Pada Kegiatan Forum Kerjasama Regional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

15

15

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif” mencapai 15 partisipasi atau 100 % dengan rincian: partisipasi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

88

pada kerjasama Regional Non ASEAN 5 partisipasi, dan kerjasama Regional ASEAN 10 partisipasi. Aktifitas dalam partisipasi tersebut antara lain: 1.

Sidang-Sidang PATA yang terdiri dari PATA Government/ Destination Committee Meeting dan PATA Board meeting.

2.

Pertemuan

OECD

untuk

membahas

pengembangan

bidang

Pariwisata. 3.

The 2nd D-8 Meeting on Tourism Cooperation yang merupakan kerjasama Negara-negara yang tergabung dalam D-8 (Indonesia, Iran, Malaysia, Negeria, turki, Mesir, Bangladesh dan Pakistan

4.

Pertemuan APEC TWG ke-43 and Workshop on Low Carbon Tourism Towards Green Growth

5.

Forum Asia-Pasifik dalam kerangka pengembangan pariwisata: World Economic Forum on East Asia (WEFEA), Forum Indian Ocean Rim Association (IORA), dan Pertemuan Advance Passenger Information/Passenger Name Record (API/PNR) Day Asia-Pasifik.


Indikator Kinerja

1.

Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

15

100

20

90

Dari tabel di atas nampak bahwa prosentase realisasi capaian di tahun 2013 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan volume ini terjadi sebagai dampak dari penurunan anggaran pada tahun 2013.

89


Jumlah Dokumen Kerjasama Regional dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri Tabel 3. 56 Dokumen Kerjasama Bilateral dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

2.

Jumlah dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

5

5

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan luar negeri” mencapai 5 dokumen atau 100%. Dokumen-dokumen tersebut berupa: 1.

Kerjasama ASEAN + 3 yang terdiri dari dua sub-akrtifitas yakni Seminar on Cultural and Heritage Tourism dan Korean Language Training Course for Tourism Professionals hasil kerjasama dengan pemerintah Korea;

2.

Workshop on Tourist Friendly Airport Program dan Pertemuan APEC Tourism Working Group (TWG);

3.

Seminar on Sustainable Tourism and Tourism Ethics: Tourism as an Instrument for Inclusive Growth and Economic Equity;

4.

APEC High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation;

5.

Sosialisasi Kesepakatan Kerja Sama IMT-GT Bidang Pariwisata;


Indikator Kinerja Jumlah dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

5

100

5

100

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 tidak terjadi peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

90

Salah satu aktivitas utama yang dilaksanakan dalam

tahun 2013 dalam

rangka memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: Pertemuan APEC High Level Policy

Dialogue

on

Travel

Facilitation tanggal 1-2 Oktober 2013 di Bali, yang dihadiri oleh para Menteri dan perwakilan dari

kementerian

yang

membidangi sektor pariwisata, imigrasi, bea & cukai, dan perhubungan, dari anggota ekonomi APEC. Hadir juga perwakilan dari organisasi internasional seperti, UNWTO, World Travel & Tourism Council (WTTC), Pacific Asia Travel Association (PATA), International Air Transport Association (IATA), dan Pacific Economy Cooperation Council (PECC), serta Travel Facilitation Initiative (TFI) Steering Council, Counter Terrorism Working Group (CTWG) dan APEC Secretariat. Pertemuan APEC HLPD dibagi kedalam 4 (empat) sesi, dengan topik bahasan sebagai berikut: 1) Sesi

1

Visa

Facilitation:

Stimulating Economic Growth and Development through Tourism in the APEC Region.

2) Sesi

2

Advanced

Passenger

Program

91


3) Sesi 3 Trusted Traveler Program

4) Sesi 4 Tourist Friendly Airport Program

APEC High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation telah menghasilkan Joint Statement of APEC High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation, dengan berkomitmen untuk menciptakan perjalanan di kawasan Asia Pasifik lebih mudah, nyaman dan efisien serta aman.

Meningkatnya Peran, Hubungan, dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Multilateral

17

Meningkatnya Peran, Hubungan, dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Multilateral

I

ndikator dan target yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama multilateral” adalah 1) Partisipasi Pada Kegiatan

Forum Kerjasama Multilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 2) Jumlah Dokumen Kerjasama Regional Dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

92

Partisipasi Pada Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tabel 3. 58 Partisipasi Pada Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

10

10

100

Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif” mencapai 10 aktifitas atau 100%. Indikator “Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif” berupa Konferensi, seminar, workshop yang diselenggarakan oleh organisasi multilateral seperti Badan Pariwisata Dunia (UNWTO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Intelektual dan property dunia (WIPO). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

The 12th Meeting of The World Committee on Tourism Ethics;

2.

Pertemjuan-pertemuan

dalam

kerangka

Putaran

Perundingan

Indonesia-EFTA Comprehensif Economic Partnership Agreements; 3.

Sidang Komisi Regional CSA Dan CAP Joint Meeting UNWTO;

4.

Pertemuan Gabungan Kedua Programe Committee Budget And Finance Unwto;

5.

Pertemuan UNWTO Pada ITB Berlin dan Crans Montana Forum, Brussel;

6.

The 6rd Executive Council UNWTO Meeting;

7.

Pertemuan dalam kerangka Kerjasama Ekonomi Kreatif dan Penegakan HKI dalam Forum WIPO

8.

The 20th UNWTO General Assembly (UNWTO GA) Victoria Falls, Zimbabwe-Zambia, 23-30 Agustus 2013

9.

Pertemuan-pertemjuan World Trade Organization (WTO) Organisasi Internasional Lainnya;

93


dan

10. Special Meeting Organisasi Pariwisata Dunia Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 59 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 No 1.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2013

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

10

100

7

87.50

Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 meningkat dari 7 aktifitas yang terealisasi pada tahun 2012 menjadi 10 aktifitas pada tahun 2013. Jumlah Dokumen Kerjasama Regional Dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri Tabel 3. 60 Dokumen Kerjasama Multilateral dan Implementasinya di Dalam dan Luar Negeri No 2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

Target

Realisasi

Capaian (%)

3

3

100

Indikator “Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri” berupa : Forum Komunikasi Optimalisasi Kerjasama Luar Negeri Bidang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Forum Komunikasi

Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi Kreatif; Seminar Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memanfaatkan kerjasama Integrasi Ekonomi di Batam. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:


94

Tabel 3. 61 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 No 2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri (dokumen)

2013

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

3

100

3

100

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012. Berbagai aktifitas yang dilaksanakan selama tahun 2013 untuk pencapaian sasaran tersebut antara lain: Forum Komunikasi Optimalisasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Penyelenggaraan Forum Komunikasi Optimalisasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ini bertujuan untuk melakukan

koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil kesepakatan kerjasama luar negeri serta menyusun inisiatif/strategi untuk diperjuangkan pada pertemuan internasional di masa mendatang. Permasalahan Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama bilateral”, “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama regional”, dan “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama multilateral” adalah sebagai berikut: 1.

Masih terjadinya biaya ekonomi tinggi sebagai dampak dari gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar

2.

Terbatasnya anggaran yang sebagian besar anggaran Biro KSLN adalah untuk perjalanan luar negeri

3.

95

Terbatasnya SDM baik kuantitas maupun kualitas.


Pemecahan Masalah Dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada pencapaian sasaran “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama bilateral”, “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama regional”, dan “Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama multilateral”, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang ketat;

2.

Perlu menyusun jadwal kegiatan setiap bulan, triwulan disesuaikan dengan rencana penarikan pendanaan;

3.

Perlu menjaga cash flow melalui pencairan TUP sesuai perencanaan pada pengelola pengeluaran pembantu.

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

18

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

D

i tahun 2013 ini sasaran “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur”, dapat ditinjau dari : - Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana

- Jumlah pengadaan kendaraan bermotor - Jumlah pengadaan perangkat pengolah data - Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran - Jumlah peningkatan layanan gedung Indikator dan target yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran

“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur” adalah Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

96

Tabel 3. 62 Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana No


Target

Realisasi

19 Unit 8 Unit

19 Unit 8 Unit

Capaian (%)

1.

Rekondisi Sarana dan Prasarana

2.

Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

3.

Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data

64 Unit

64 Unit

100

4.

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

367 Unit

367 Unit

100

5.

Jumlah Peningkatan Layanan Gedung (m2)

432.845 m2

432.845 m2

100

100 100

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3. 63 Perbandingan Capaian Tahun 2012 dan 2013 No


2013 Realisasi

2012

Capaian (%)

1.


2.

Rekondisi sarana dan prasarana

19 Unit

100

3.

Jumlah pengadaan kendaraan bermotor

8 Unit

100

4.

Jumlah pengadaan perangkat pengolah data

64 Unit

100

5.

Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

367 Unit

100

6.

Jumlah peningkatan layanan gedung (m2)

432.845 m2

100

Realisasi

Capaian (%)

122

93

Dari tabel di atas perbandingan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dengan tahun 2012 tidak dapat dibandingkan karena output kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2012 hanya 1 (satu) output, sementara pada kegiatan tahun anggaran 2013 terdapat 5 (lima) output kegiatan sehingga capaian tahun 2013 dengan 2012 tidak dapat dibandingkan.

97


Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1.

Melakukan pemeliharaan dan perawatan untuk mempertahankan kondisi sarana dan prasarana gedung sehingga memperpanjang usia pakai

2.

Meningkatkan pelayanan operasional pimpinan

3.

Mendukung kebutuhan sarana dan prasarana pegawai


98


BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal pada tahun anggaran 2012 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan serangkaian programprogram yang diembannya yaitu: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.


Pencapaian program Sekretariat Jenderal secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dari 2 program dengan total 28 indikator, 14 indikator kinerja atau 50 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, 5 indikator kinerja atau 17,86 persen indikator melebihi target yang ditetapkan, 8 indikator kinerja atau 28,57 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan, karena adanya revisi DIPA dan 1 indikator kinerja atau 3,57 persen, belum ada capaian kinerjanya, karena hasilnya masih dalam proses pemeriksaan BPK. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sekretariat Jenderal, diantaranya: 1.

Perencanaan kinerja dan penganggaran yang belum optimal karena harus dilakukan beberapa penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAKL, DIPA, POK) yang menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

2.

Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

3.

Belum adanya sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) kepada seluruh staf dan pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, baik pusat maupun daerah, sehingga para pegawai belum mengetahui apa itu RBI.


99

4.

Adanya kebijakan pemerintah penghematan anggaran 10 % dari pagu anggaran, dan dari hasil penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan mendesak dan prioritas.

5.

Pengelolaan Aset Tetap di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Tertib;

6.


100



LAMPIRAN

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran

No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

: Sekretariat Jenderal : 2013

Sasaran

2012


2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

636

604

94,96

321

302

94,08


9

9

100

14

14

100



134

130

97,01

259

199

76,83



60

60

100

80

80

100


Jumlah naskah Peraturan Perundangundangan (naskah)

12

12

100

6

6

100



40

48

120

70

74,53

106,47


3

3

100

4

4

100


1. Opini keuangan Kemenparekraf (peringkat)

WTP

WDP

-

WTP

Masih Dalam Proses Pemeriksaaan

-



Penanggungjawab Pusdiklatpeg

Rokumpeg

Rorensi

Rokeu

LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2013 | 1

LAMPIRAN No

Sasaran

2012

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

Realisasi

2013 %

Target

Realisasi

%

Penanggungjawab

BPK

7.

8.

9.

10.



37

36

97,29

43

43

100


B

B

-

B

B+

-


16

16

100

16

15

93,75


32

32

100

28

28

100


5

4

80

5

10

200

9

9

100

9

9

100







Rokeu

Rorensi

Ro Umum

Ro Umum 5

5

100

5

5

100

65

69

106,15

72

77

106,94

Puskompub


LAMPIRAN No 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sasaran

2012


2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

4

4

100

5

5

100





6,37

6,5

101,40

6,41

6,5

101,40


6,58

7,00

105,74

6,62

7

105,74



95.000

149.592

157

110.000

256.862

233,51



3

3

100

3

4

133



4

4

100

6

6

100


3

2

66,66

1

1

100

1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

22

20

90

15

15

100


5

5

100

5

5

100


Penanggungjawab Pusdatin

Ro KSLN

Ro KSLN


LAMPIRAN No 17.

18.

Sasaran Meningkatnya peran, hubungan, dan partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama multilateral


2012


2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

8

7

87,50

10

10

100

2. Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya di dalam dan luar negeri

3

3

100

3

3

100


131

122

93

-

-

-

Rekondisi sarana dan prasarana

-

-

-

19 Unit

19 Unit

100

Jumlah pengadaan kendaraan bermotor

-

-

-

8 Unit

8 Unit

100

Jumlah pengadaan perangkat pengolah data

-

-

-

64 Unit

64 Unit

100

Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

-

-

-

367 Unit

367 Unit

100

Jumlah peningkatan layanan gedung (m2)

-

-

-

432.845 m2

432.845 m2

100

1. Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (partisipasi)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

Rp.

211.449.583.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013

Rp.

189.311.901.221,00

Penanggungjawab

Ro Umum

Jakarta, 10 Februari 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Jenderal

UKUS KUSWARA LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2013 | 4

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KATA PENGANTAR

Recommend Documents