Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Rencana Strategis 2012-2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Rencana Strategis 2012-2014

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Gunung Merapi & Borobudur, Jawa Tengah

Rencana Strategis 2012-2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Rencana Strategis 2012–2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Introduksi

Daftar Isi Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Bagan Daftar Grafik Glosarium Pengantar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengantar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Permen No: PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 Ringkasan Eksekutif

BAB 1 Pendahuluan 01

1.1 Kondisi Umum

i iii iv v vii xv xvii

2.3.3 Tujuan 3: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Industri Kreatif 2.3.4 Tujuan 4: Peningkatan Apresiasi Terhadap Pelaku dan Karya Kreatif 2.3.5 Tujuan 5: Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.3.6 Tujuan 6: Penciptaan Inovasi Baru di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.3.7 Tujuan 7: Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Kemenparekraf 2.3.8 Tujuan 8: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf

xix xxv

BAB 3 Arah Kebijakan dan Strategi 03

1 3

1.1.1 Keterkaitan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.1.2 Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia 1.1.3 Kondisi Iklim dan Cuaca Global dan Indonesia 1.1.4 Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan Global dan Indonesia 1.1.5 Konektivitas Indonesia Dengan Negara Di Dunia 1.1.6 Perkembangan Era Digital 1.1.7 Perkembangan Kepariwisataan Dunia dan Indonesia 1.1.8 Perkembangan Ekonomi Kreatif Dunia dan Indonesia 1.1.9 Kondisi Sumber Daya Manusia di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1.1.10 Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenparekraf

3 8 17 19 21 24 27 46 57 58

1.2 Potensi dan Permasalahan

60

1.2.1 Potensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1.2.2 Permasalahan Eksternal dan Internal Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

60 70

BAB 2 Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Strategis 02

83

2.1 Visi dan Misi

85

2.2 Tujuan

93

2.3 Sasaran Strategis 2.3.1 Tujuan 1: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Kepariwisataan Indonesia 2.3.2 Tujuan 2: Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan Indonesia

95 95 99

102 103 104 105 107 109

111

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional

113

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

114 114

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009, tentang Perfilman Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010, tentang RPJMN 2010-2014 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Instruksi Presiden No 6 tahun 2009 tentang Pembangunan Ekonomi Kreatif 2009-2015 Indonesia Dalam Komunitas ASEAN

115 116 123 123 125

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf

130

3.2.1 Prinsip Dasar Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

131 131

3.3 Program dan Kegiatan

135

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8

Program 1: Pengembangan Destinasi Pariwisata 135 Program 2: Pengembangan Pemasaran Pariwisata 142 Program 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 148 Program 4: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek 154 Program 5: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 160 Program 6: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf 164 Program 7: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 168 Program 8: Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenparekraf 173

BAB 4 Penutup 04

175

Lampiran i

ii


Introduksi

Daftar Tabel

Daftar Bagan

Tabel 1-1

Perkembangan Perekonomian Dunia

Tabel 1-3

Peringkat Daya Saing Kepariwisataan 10 Negara dengan Pilar Pendukung

28

Tabel 1-5

Pengeluaran Wisata di 10 Negara Terbesar

31

Tabel 1-7

Nilai Komponen Input Nesparnas dan Persentasenya

Tabel 1-2

Kondisi Perekonomian Indonesia

9

16

Tabel 1-4 Jumlah Wisman Terbesar dan Hubungannya dengan Daya Saing Kepariwisataan 29 Tabel 1-6 Peringkat Kepariwisataan Indonesia (TTCI)

terhadap Komponen Nasional

31

Tabel 1-11 Kontribusi PDB Pariwisata Menurut Indikator Ekonomi, 2004 - 2010

44

Tabel 1-13 Jumlah Restoran Nasional

45

45

Tabel 1-14 Jumlah Jasa Perjalanan Wisata

45

47

Tabel 1- 16 Total Impor Produk dan Jasa Ekonomi Kreatif Dunia (US$juta)

Tabel 1-17 Kelompok Regional Ekonomi berdasarkan Total Ekspor Produk

dan Jasa Ekonomi Kreatif (US$ juta)

48

Sasaran Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

27

Bagan 1-12 Neraca Pariwisata

Bagan 1-13 Pemetaan Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap GDP di Dunia

33

46

Bagan 1-14 Milestone Ekonomi Kreatif

49

60

Bagan 1-15 Sebaran Outbound Wisatawan Dunia dan Wisman Indonesia berdasarkan Wilayah Tahun 2010

Bagan 1-16 Konsentrasi Wisman Indonesia Tahun 2010

61

Bagan 3-8 Roadmap ASEAN Untuk Arahan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

126

Bagan 3-10 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Pemasaran Pariwisata

143

Bagan 2-1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Bagan 3-1 Program dan ruang lingkup Pembangunan Kepariwisataan

96 115

Bagan 3-3 Peran Utama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Fokus Bidang-Bidang Pembangunan 120 Bagan 3-5 Rencana Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan MP3EI

123

Bagan 3-7 Strategi Penguatan Pondasi dan Pilar Ekonomi Kreatif

63

Bagan 3-9 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 136

65

Bagan 3-11 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Pengembangan EKSB

78

Bagan 3-13 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Pengembangan Sumber Daya

67

Tabel 3-1

23

Bagan 1-11 Empat Belas Pilar Indeks Daya Saing Kepariwisataan

124

55

Tabel 1-31 Situs Teratas Indonesia April 2012

dan Tahunan Kemenparekraf

Bagan 1-10 Peta Palapa Ring

59

63

22

Bagan 3-6 Model Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

54

Tabel 1-29 Nilai Impor dan Ekspor Perdagangan Barang Kreatif Dunia 2008 (US$ juta)

Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah

Menurut Destinasi pada Winter Season 2011

122

62

Tabel 1-33 Indeks (Peringkat) Melakukan Bisnis di Indonesia, 2012

Bagan 3-4 Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Pembangunan Kewilayahan

53

Tabel 1-27 Jumlah Wisman ke Indonesia berdasarkan Periode

Tabel 2-1

21

118

54

Tabel 1-32 Permohonan Hak Cipta 2002 - 2010

Menurut Negara Asal pada Winter Season 2011

Bagan 3-2 Prioritas Nasional Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Tabel 1-23 PDB Harga Berlaku Subsektor/Kelompok Industri Kreatif 2002-2010

Tabel 1-30 Partisipasi Kerja Pemuda di Daerah-daerah

102

52

Tabel 1-28 Negara Importir Global dan Tujuan Ekspor Indonesia (US$ juta)

19

Bagan 2-2 Struktur Klasifikasi Ketenagakerjaan

Tabel 1-21 Jumlah Tenaga Kerja Berbagai Lapangan Usaha 2002 - 2010 (Juta orang)

Tabel 1-26 Opini Keuangan mengenai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bagan 1-7 Sebaran Bencana Terkait Iklim dan Cuaca di Indonesia

50

51

Tabel 1-25 Jumlah Usaha Subsektor/Kelompok Industri Kreatif 2002-2010

18

66

Tabel 1-20 Nilai PDB Berbagai Lapangan Usaha 2002 - 2010 (Rp triliun)

Tabel 1-24 Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor/Kelompok Industri Kreatif 2002-2010

Bagan 1-6 Distribusi Dampak Perubahan Iklim yang Memengaruhi Tujuan WIsata

6

Bagan 1-17 Distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto

49

Tabel 1-22 Jumlah Usaha di Berbagai Lapangan Usaha 2002 - 2010 (juta usaha)

6

Bagan 1-5 Keterkaitan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

48

Tabel 1-18 Total Ekspor Produk dan Jasa Ekonomi Kreatif Dunia (US$ juta) Tabel 1-19 Kontribusi Ekonomi Kreatif Nasional

Bagan 1-4 Pembagian Tanggungjawab Pengembangan Usaha dalam Industri Kreatif

Bagan 1-9 Kapasitas Tempat Duduk Maskapai Penerbangan ke/dari Indonesia

39

dan Jasa Ekonomi Kreatif (US$ juta)

5

4

37

Tabel 1-10 Kontribusi Ekonomi Kepariwisataan Menurut Nesparnas

Tabel 1-15 Kelompok Regional Ekonomi berdasarkan Total Impor Produk

Bagan 1-3 Pergeseran Era Ekonomi

Bagan 1-2 Konsep dan Klasifikasi Ekonomi Kreatif di Dunia

Bagan 1-8 Kapasitas Tempat Duduk Maskapai Penerbangan ke/dari Indonesia

36

Tabel 1-12 Kondisi Perhotelan Nasional

4

33

Tabel 1-8 Kontribusi Devisa Indonesia

Tabel 1-9 Devisa Sektor Pariwisata, 2005 — 2010

Bagan 1-1 Fungsi Strategis Ekonomi Kreatif

79 109 124

Bagan 3-12 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Pengembangan EKMDI

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bagan 3-14 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Bagan 3-15 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kemenparekraf

125

149

155

160 164 167

Tabel 3-2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi 133

iii

iv


Introduksi

Daftar Grafik Grafik 1-1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 16 Negara sebagai Target Pasar Utama

Grafik 1-38 Jumlah dan Pertumbuhan Wisnus

43

11

Grafik 1-39 Rata-rata Lama Tinggal Wisnus berdasarkan Tujuan Wisata

43

Grafik 1-2 GNI Per Kapita dari 20 Negara Asal Wisman Terbesar

13

Grafik 1-40 Distribusi Daerah Tujuan Wisata Wisnus

43

Grafik 1-3 20 Negara Asal Wisman Terbesar dan Rata-rata Pengeluaran Wisman

13

Grafik 1-41 Tingkat Wisnus Keluar Provinsi

43

Grafik 1-4 Perkembangan Perekonomian ASEAN-5

15

Grafik 1-42 Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Jumlah Tenaga Kerja di 17 Negara

47

Grafik 1-5 Perkembangan Ekonomi BRIC

15

Grafik 1-43 Peta 10 Eksportir Terbesar Industri Kreatif di Dunia dan Negara ASEAN

49

Grafik 1-6 Peringkat Ekonomi Digital Berdasarkan Negara

25

Grafik 1-44 Jumlah Kegiatan Terkait Ekonomi Kreatif per Instansi, 2010

50

Grafik 1-7 Peringkat Ekonomi Digital Berdasarkan Kriteria

26

Grafik 1-45 Nilai Ekspor Industri Kreatif

51

Grafik 1-8 Jumlah Kedatangan Wisman Dunia berdasarkan Region, 2008 - 2010

29

Grafik 1-46 Nilai Impor Industri Kreatif

51

Grafik 1-9

30

Grafik 1-47 Kontribusi Devisa Industri Kreatif

52

Grafik 1-10 Pertumbuhan Pasar Wisman Dunia berdasarkan Region, 2009 - 2010

30

Grafik 1-48 Nilai dan Pertumbuhan Konsumsi Produk dan Jasa Kreatif di Indonesia

53

Grafik 1-11 Devisa Kepariwisataan Berdasarkan Region, 2009 - 2010

30

Grafik 1-49 Nilai Ekspor Industri Kreatif 2002 - 2010 Menurut Subsektor

55

Grafik 1-12 Peringkat dan Skor Daya Saing Kepariwisataan Mancanegara, 2011

32

Grafik 1-50 Dampak Kepariwisataan Terhadap Tenaga Kerja Nasional

57

Grafik 1-13 Daya Saing Kepariwisataan Indonesia di ASEAN

32

Grafik 1-51 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif

57

Grafik 1-14 Skor Pilar TTCI Indonesia, 2008 - 2011

32

Grafik 1-52 Tingkat Pendidikan pada Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

58

Grafik 1-15 Persentase Kunjungan Wisnus di Daerah Indonesia

33

Grafik 1-53 Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2007–2011

59

Grafik 1-16 Nilai dan Pertumbuhan Pengeluaran Wisnus

34

Grafik 1-54 Sebaran Outbound Wisman ke IndonesiaTahun 2010

61

Grafik 1-17 Pengeluaran Wisata Nusantara berdasarkan Wilayah Wisata Indonesia

34

Grafik 1-55 Demografi Penduduk Indonesia

64

Grafik 1-18 Pola Konsumsi Wisnus

34

Grafik 1-56 Konsumsi Produk dan Jasa Industri Kreatif di Dalam Negeri (Rp miliar)

65

Grafik 1-19 Nilai dan Pertumbuhan Investasi Kepariwisataan

35

Grafik 1-57 Penetrasi Internet Indonesia

66

Grafik 1-20 Struktur Investasi Kepariwisataan Tahun 2009

35

Grafik 1-58 Sepuluh Pasar Mobile Terbesar di Asia Pasifik

67

Grafik 1-21 Anggaran Pemerintah untuk Kepariwisataan

35

Grafik 1-59 Perkembangan Teledensitas Indonesia

67

Grafik 1-22 Nilai Devisa Kepariwisataan Berdasarkan Pengeluaran Wisman ke Indonesia

36

Grafik 1-60 Jumlah Jaringan Telepon Kabel dan Nirkabel

Grafik 1-23 Negara Kontributor Devisa Pariwisata

37

Grafik 1-24 Pola Konsumsi Wisman

38

Grafik 1-25 Nilai Devisa Kepariwisataan berdasarkan Pengeluaran Wisnas

38

Grafik 1-26 Daerah Kontributor Devisa Kepariwisataan

38

Grafik 1-27 Dampak Kepariwisataan terhadap Output Produksi, 2006 - 2010

39

Grafik 1-28 Dampak Kepariwisataan terhadap PDB, 2006 - 2010

39

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Pasar Wisman Dunia berdasarkan Region, 1990 - 2010

Grafik 1-29 Dampak Kepariwisataan terhadap Tenaga Kerja, 2006 - 2010

v

76

39

Grafik 1-30 Dampak Kepariwisataan terhadap Upah/Gaji, 2006 - 2010

40

Grafik 1-31 Struktur Upah berdasarkan Sektor Kepariwisataan

40

Grafik 1-32 Dampak Kepariwisataan terhadap Pajak Tidak Langsung, 2006 - 2010

40

Grafik 1-33 Tren dan Jumlah Wisman

41

Grafik 1-34 Pertumbuhan Wisman Dunia dan Wisman ke Indonesia

41

Grafik 1-35 Pola Konsumsi Wisatawan

42

Grafik 1-36 Moda Transportasi Wisatawan

42

Grafik 1-37 Total Pengeluaran Wisata per Wilayah

42

vi


Introduksi

Glosarium ADHB ADHK AEC Akpar APBD APBN APJII APSC APW ASCC ASEAN ASEAN-5 ATSP Backhaul Bandwith Bappenas BBM BCB BI BI rate Bidding BLT BLU BMKG BMN BNPB BPK BPPD BPPI BPS BPSDPEK BPW BRIC Broadband BUMN CAD

vii

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan ASEAN Economic Community (Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN) Akademi Pariwisata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ASEAN Politic-Security Community (Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN) Agen Perjalanan Wisata ASEAN Sosio-Cultural Community (Cetak Biru Komunitas Sosial-Kebudayaan ASEAN) Association of South-East Asia Nations 5 negara ASEAN dengan pertumbuhan tercepat (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand) ASEAN Tourism Strategic Plan (Rencana Strategis Pariwisata ASEAN) Akses poin untuk lalu lintas telekomunikasi Selisih frekuensi yang lebih tinggi terhadap frekuensi yang lebih rendah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Benda Cagar Budaya Bank Indonesia Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada publik Serangkaian penawaran kompetitif untuk membeli sesuatu sampai dengan sepakatnya transaksi Bantuan Langsung Tunai Badan Layanan Umum Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Milik Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Pemeriksa Keuangan Badan Promosi Pariwisata Daerah Badan Promosi Pariwisata Indonesia Badan Pusat Statistik Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Biro Perjalanan Wisata Brazil, Rusia, India, dan China Transmisi data yang memungkinkan akses dan koneksi internet dengan kecepatan tinggi Badan Usaha Milik Negara Computer Aided Design Piranti lunak yang sering digunakan untuk melakukan sketsa desain

CCS CCI CIQ Co-marketing Country of residence CPNS CR5 CSR

Cyber province

Daya tarik

Dekon Destinasi

Devisa Ditjen EKMDI Ditjen EKSB Ditjen PDP Ditjen PP Diversifikasi DMO

DPN

DTW E/D

Coordinating Committee on Service (Komite Koordinasi Jasa) Coordinating Committee on Investment (Komite Koordinasi Investasi) Custom - Inmigration - Quarantine Kolaborasi pemasaran negara tempat tinggal wisatawan tersebut Calon Pegawai Negeri Sipil Concentration Ratio 5 Rasio konsentrasi yang menghitung lima pasar utama wisman ke Indonesia Corporate Social Responsibilty Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada Provinsi yang melakukan model pelayanan berorientasi masyarakat dan berbasis teknologi informasi sebagai akselerator pembangunan wilayah yang berdaya saing Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan Dana dekonsentrasi Pelimpahan dana dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah Daerah tujuan wisata, kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Penghasilan dari sektor pariwisata yang terdiri dari pengeluaran wisman dan pengeluaran wisnus Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata Upaya penganekaragaman Destination Management Organization Struktur tata kelola destinasi pariwisata mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata Destinasi Pariwisata Nasional Daerah Tujuan Wisata

Embarkasi/Disembarkasi

viii


Introduksi

Glosarium E-commerce

E-visa

Ekowisata

EE

EIU

EKMDI EKSB

Ekonomi digital

Ekonomi kreatif

Eksibisi

Perdagangan elektronik, yang mencakup penyebaran, pembelian,

IFC

International Finance Corporation

dan jaringan komputer lainnya)

Inbound

Wisman

penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik (internet Pembuatan visa menggunakan sistem elektronik

Perjalanan ke tempat-tempat yang alami, dilakukan secara bertanggung

jawab dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat Increase in Extreme Event

Even

FDI

GATS GNI

Good governance Heritage

HIV/AIDS

Ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Inpres

Kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber

Insentif

Ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek Kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi digital

daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah

Iptek

ekonomi berdasarkan 14 subsektor ekonomi

IPAM

jangka waktu tertentu

Presentasi barang/jasa yang terorganisir dan diselenggarakan pada

Tingkat jabatan struktural dalam Kementerian/Lembaga

IPCC

Kegiatan untuk menarik wisatawan

ISP

Perjalanan dengan biaya rendah yang diselenggarakan oleh satu atau

ITID

kerjasama industri pariwisata untuk mengenalkan jasa pariwisata atau destinasi baru kepada agen pariwisata, konsultan, maupun jurnalis

ITE

Itjen ITU

Foreign Direct Investment

K/L

Gross National Income

Kemenkumham

General Agreements on Trade in Services Nilai keseluruhan barang/jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu

negara (nasional) pada periode waktu tertentu, baik yang berada di dalam maupun luar negeri

Penyelenggaraan tata kelola yang bertanggung jawab

KEK

Kemenpan

Kemenparekraf

Kepariwisataan

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno-Deficiency Syndrome

KIE

ICCA

International Congress and Convention Association

km

Minifestival musik Indonesia di daerah yang memberikan penghargaan

HUT-RI

ICEMA

ICT

Hari ulang tahun Republik Indonesia

Indonesia Cutting Edge Music Awards

KKN Konvensi

bagi musik-musik terbaru, unik dan mempunyai perbedaan dengan

Koridor V

Information and Communication Technology

KSPN

musik mainstream

Indeks Harga Konsumen

Orang (bukan penduduk) yang melakukan perjalanan ke dalam wilayah suatu negara

Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat

individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut

Kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dalam persentase

Instruksi Presiden

Ilmu pengetahuan dan teknologi

Perjalanan wisata yang diperuntukkan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan/apresiasi kerja

Internet Protocol Address Management

Intergovernmental Panel on Climate Change

Badan ilmiah yang terdiri dari berbagai pemerintahan yang ada di dunia, memiliki misi untuk mengevaluasi resiko dari perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia

Internet Service Provider

Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Tourism Investment Day

Inspektur Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif International Telecommunication Union Kementerian/Lembaga

Kawasan Ekonomi Khusus

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

Warisan kebudayaan turun-temurun berdasarkan daerah/adat Hak Kekayaan Intelektual

HKI

ix

Industri kreatif

Inflasi

Familiarization Trip Widyawisata pengenalan

Economist Intelligence Unit

Emerging countries Negara berkembang dengan perkembangan ekonomi yang pesat Eselon

IHK

KPPN

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Konvensi, Insentif, Even

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kilometer

Pertemuan antar individu pada suatu tempat dan waktu untuk mendiskusikan kepentingan bersama, biasanya berbasis tema industri, profesi, dan fandom Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara (MP3EI) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

x


Introduksi

Glosarium KUR LAKIP LB LRA LSU MB MICE Minat khusus

MKI Mobile MP3EI MRA NASA Nesparnas

Net trade NSPK NTO OECD Outbond P3DN Pariwisata

Payment gateway PD PDB PDRB Pemasaran Pemda Pencitraan

Perpres xi

Kredit Usaha Rakyat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Land Biodiversity Loss Laporan Realisasi Anggaran Lembaga Sertifikasi Usaha Marine Biodiversity Loss Meetings, Incentives, Conference, Exhibitions Wisata yang dilakukan khusus untuk mendalami budaya dan sejarah; olahraga dan rekreasi (golf, menyelam, selancar, layar, mendaki, belanja); kuliner; kesehatan; kapal pesiar; dan ekowisata Masyarakat Komik Indonesia Kemampuan untuk bergerak atau digerakkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Mutual Recognition Agreement National Aeronautics and Space Administration Neraca Satelit Pariwisata Nasional Perangkat neraca yang berisi data tentang peran kegiatan pariwisata dalam tatanan ekonomi nasional dan menggambarkan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan barang-barang dan jasa pariwisata dari sisi produksi maupun permintaan Neraca perdagangan, dihitung total ekspor dikurangi total impor Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria ASEAN National Tourism Organizations (Organisasi level nasional yang terkait perencanaan pariwisata di regional di ASEAN) Organisation for Economic Co-operation and Development Wisatawan nasional Penduduk yang melakukan perjalanan keluar wilayah negaranya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut Aplikasi layanan pembayaran untuk transaksi bisnis secara online Political Destabilization Produk Domestik Bruto Produk Domestik Regional Bruto, PDB Daerah Propaganda atau usaha untuk memperkenalkan sesuatu, termasuk didalamnya metode promosi Pemerintah daerah Upaya untuk mengkomunikasikan citra tertentu kepada target khalayak yang diinginkan, melalui simbol-simbol tertentu berupa nama, logo, simbol, atau desain lainnya Peraturan Presiden

PES

Passenger Exit Survey

Survei yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf di sampling

73 pintu masuk Indonesia untuk mengetahui penerimaan, pengeluaran dan rata-rata lama tinggal yang dirinci menurut berbagai karakteristik wisman

Pintu masuk/keluar Batas geografis untuk masuk/keluar wilayah negara melalui pelabuhan, bandar PKBL

PNBP

PNPM POS PP

PPKI PPP

Provider

Puslitbang QA

Rakorwas RB

REER

RIPPARNAS Rp

RPJMN RPJPN S2 S3

SAI

SAKIP SAP

SARA

Satker SD

SDM

SKPD

Setjen

udara maupun jalur darat

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Prosedur Operasi Standar

Total perjalanan pergi dan pulang Pekan Produk Kreatif Indonesia Purchasing Power Parity

Digunakan untuk mengukur daya beli satu mata uang (Rupiah) dibandingkan dengan daya beli mata uang lain (valas)

Penyediaan layanan, biasanya menyangkut sambungan internet Pusat Penelitian dan Pengembangan Quality Assurance

Rapat koordinasi pengawasan Reformasi Birokrasi

Pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur

Real Effective Exchange Rate

Indeks nilai tukar rupiah per mata uang negara mitra dagang yang dibobot dengan total ekspor dan impor dari 8 mitra dagang utama Indonesia Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Rupiah; mata uang Indonesia

Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional

Strata 2; Jenjang pendidikan untuk memperoleh gelar Magister atau setara Strata 3; Jenjang pendidikan untuk memperoleh gelar Doktor atau setara Sistem Akuntasi Instansi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntasi Pemerintah

Suku, Agama, Ras dan Antar golongan Satuan kerja

Sekolah Dasar

Sumber Daya Manusia

Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

xii


Introduksi

Glosarium SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

UU

Undang-Undang

SLTA

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Visa on arrival

Dokumen izin untuk seseorang yang dapat diperoleh secara langsung di

SLR

SLTP

Smartphone SNA

SNNI

Sospolkam STP

Susenas

Tabel I/O

Sea Level Rise

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Perangkat Telepon genggam dengan kemampuan tingkat tinggi yang

VITO

System National Account

WEF

menyerupai komputer

Sistem Neraca Nasional Indonesia Sosial, politik dan keamanan Sekolah Tinggi Pariwisata

TDUP

Teledensitas TIK

TNI TP

TPAK

Travel ban Travel warning

Wisata tirta

output suatu sektor dapat menjadi input sektor lainnya

Wisman

Tanda Daftar Usaha Perdagangan

Kepadatan penggunaan sambungan telefon yang dihitung per 100

UMKM

UNCTAD

UNEP

UNWTO US$

Wisatawan

Wisman dunia

penduduk pada suatu area

Wisman

Tentara Nasional Indonesia

Wisnas

Teknologi Informasi dan Komunikasi Tugas Pembantuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Larangan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengunjungi suatu negara karena kondisi politik atau kemanan

Peringatan yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat untuk memperhatikan isu-isu yang dimiliki suatu negara sebelum melakukan kunjungan ke negara tersebut

Trade Tourism and Investment

UKM

xiii

Travel Cost Increase from Mitigation Policy

TTI

UK DCMS

mengenai transaksi barang/jasa dan keterkaitan antar kegiatan ekonomi

Tabel input/output dalam bentuk matriks yang memberikan informasi

Tourism Satellite Account

Tupoksi

WIPO

Wisata

TSA

TTCI

W

Survei Sosial Ekonomi Nasional

pada suatu wilayah dan periode tertentu, yang menunjukkan bahwa TCI

UPT

Unit Pelaksana Teknis

perbatasan antarnegara

Visit Indonesia Tourism Officers Water Scarcity

World Economic Forum

World Intellectual Property Organization

Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia

Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata Wisata dan olahraga air

Orang yang melakukan kegiatan wisata Wisatawan mancanegara

Orang yang melakukan kunjungan di luar tempat tinggalnya

Wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia

ke Indonesia

Wisatawawan mancanegara yang melakukan kunjungan ke Indonesia

Penduduk Indonesia yang melakukan kunjungan ke luar negeri

Wisnus

WMO WS

WW

Wisatawan nasional

Wisatawan nusantara

Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia World Meteorological Organization Warmer Summers Warmer Winters

Travel & Tourism Competitiveness Index Tugas pokok dan fungsi

Department of Culture, Media, and Sport of United Kingdom Unit Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah

United Nations Conference on Trade and Development

Organisasi internasional dibawah Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan United Nations Environment Programme

United Nations for World tourism Organization US Dollar; mata uang Amerika Serikat

xiv


Introduksi

Pengantar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara resmi telah terbentuk pada tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Perpres No. 92/2011. Tugas pertama yang harus segera diselesaikan setelah terbentuknya Kemenparekraf ini adalah menyusun rencana strategis (Renstra) pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk periode 2012-2014 yang merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di dalam Kemenparekraf dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009, tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka Kemenparekraf memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenparekraf memiliki 4 misi utama, yaitu: (1) mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; (2) mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; (3) mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; dan (4) menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 8 tujuan utama dan 23 sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan selama periode 2012-2014. Keseluruhan kondisi kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang ingin dicapai, akan diwujudkan melalui 8 program utama, yaitu: (1) pengembangan destinasi pariwisata; (2) pengembangan pemasaran pariwisata; (3) pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; (4) pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek; (5) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenparekraf; (7) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenparekraf; dan

xv

(8) sarana dan prasarana aparatur Kemenparekraf; yang telah dijabarkan menjadi 44 kegiatan pokok dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala, sehingga dapat diperoleh dampak yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Pengembangan kepariwisataan akan difokuskan kepada 7 minat khusus, yaitu: (1) wisata budaya dan sejarah; (2) wisata alam dan ekowisata; (3) wisata olah raga rekreasi meliputi: menyelam, selancar, kapal layar, treking dan mendaki, golf, bersepeda, dan maraton; (4) wisata kapal pesiar; (5) wisata kuliner dan belanja; (6) wisata kesehatan dan kebugaran; dan (7) wisata konvensi, insentif, pameran, dan even. Selain itu, pengembangan destinasi akan difokuskan pada 16 kawasan strategis pariwisata nasional, meliputi: (1) Medan-Toba dan sekitarnya; (2) Kepulauan Seribu dan sekitarnya; (3) Kota Tua-Sunda Kelapa dansekitarnya; (4) Borobudur dan sekitarnya; (5) Bromo-TenggerSemeru dan sekitarnya; (6) Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya; (7) Menjangan Pemuteran dan sekitarnya; (8) Kuta, Sanur, Nusa dua dan sekitarnya; (9) Rinjani dan sekitarnya; (10) Komodo dan sekitarnya; (11) EndeKelimutu dan sekitarnya; (12) Tanjung puting dan sekitarnya; (13) Toraja dan sekitarnya; (14) Bunaken dan sekitarnya; (15) Wakatobi dan sekitarnya; dan (16) Raja Ampat dan sekitarnya. Sedangkan kegiatan pemasaran pariwisata selama periode 2012-2014 ini akan difokuskan pada 16 target pasar utama, yaitu: (1) Singapura, (2) Malaysia, (3) Australia, (4) RRT, (5) Jepang, (6) Korea Selatan, (7) Filipina, (8) Taiwan, (9) Amerika Serikat, (10) Inggris, (11) Perancis, (12) India, (13) Belanda, (14) Timur Tengah, (15) Jerman, dan (16) Rusia. Dalam mengembangkan kepariwisataan Indonesia, Kemenparekraf melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan 9 aspek pembangunan pariwisata, yaitu: (1) pengembangan fasilitas pariwisata; (2) pengembangan prasarana umum kepariwisataan; (3) pengembangan aksesibilitas ke destinasi pariwisata; (4) pengembangan daya tarik wisata; (5) pengembangan investasi pariwisata; (6) pengembangan industri pariwisata; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pencitraan dan promosi pariwisata; dan (9) harmonisasi kebijakan dan regulasi yang akan mendasari kerangka kerja direktorat jenderal yang mengurusi kepariwisataan. Sedangkan dalam mengembangkan ekonomi kreatif,

Kemenparekraf akan mengembangkan 15 subsektor industri kreatif yang dikelompokkan sebagai 9 kelompok sektor ekonomi kreatif menjadi sesuai dengan pembagian tugas serta fungsi unit kerja dalam Kemenparekraf, meliputi: (1) desain yang meliputi: desain komunikasi visual, desain produk, desain kemasan, desain grafis, dan desain industri; (2) arsitektur, meliputi: arsitektur bangunan, lansekap, interior, dan arsitektur kota; (3) media konten, meliputi konten: permainan interaktif, periklanan, audio dan video, tulisan fiksi dan nonfiksi, animasi dan komik, web dan mobile; (4) fesyen, meliputi: busana, alas kaki, dan aksesoris; (5) perfilman, meliputi: film layar lebar, film iklan, film animasi, video, dan film TV, (6) seni pertunjukan, meliputi tari, sastra, teater, dan musik; (7) seni rupa, meliputi: seni instalasi, seni keramik, kriya, seni patung, seni lukis, fotografi, dan seni grafis; (8) industri musik; dan (9) kuliner sebagai bagian dari pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif akan difokuskan kepada penguatan pasar domestik dan inisiasi pengembangan pasar luar negeri dengan fokus pengembangan pada 5 aspek pengembangan ekonomi kreatif, meliputi: (1) pengembangan sumber daya dan teknologi; (2) pengembangan industri kreatif; (3) peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku kreatif; (4) pengingkatan akses pasar bagi pelaku kreatif; dan (5) penguatan institusi yang terkait dengan ekonomi kreatif. Seluruh fokus dan aspek pembangunan ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemeparekraf dalam menyusun rencana kerja sehingga dapat diperoleh dampak yang signifikan. Selain itu renstra ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah serta instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian Indonesia kreatif dan Wonderful Indonesia bisa menjadi realitias.

Salam Kreatif, Jakarta, April 2012 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dr. Mari Elka Pangestu xvi


Introduksi

Pengantar

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perubahan nomenklatur kementerian terkait sektor kepariwisataan telah terjadi beberapa kali. Tanggal 21 Desember 2011 lalu, sektor pariwisata kembali mengalami perubahan. Kali ini sektor pariwisata digabungkan dengan sektor ekonomi kreatif dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dikukuhkan melalui Peraturan Presiden No. 92 tahun 2011. Kedua sektor memiliki keterkaitan yang erat dan akan menghasilkan sinergi yang dapat menguatkan kualitas kinerja masing-masing, jika dikembangkan dan dikelola dengan tepat. Kualitas kinerja kepariwisataan yang sering diukur dengan besarnya pengeluaran dan lama tinggal wisatawan, dapat ditingkatkan melalui keberadaan ekonomi kreatif di suatu daerah tujuan wisata, misalnya melalui subsektor kerajinan, fesyen, dan pasar barang seni yang dapat menjadi suvenir, serta kuliner, musik, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur yang dapat menjadi hiburan di daerah tujuan wisata. Keberadaan ekonomi kreatif juga bisa menjadi daya tarik suatu destinasi pariwisata, diantaranya adalah wisata kuliner, wisata belanja fesyen, wisata batik, wisata warisan budaya. Bahkan even-even kreatif seperti Jember Fashion Festival, Solo Batik Karnaval, Java Jazz, Festival Danau Sentani, Sanur Village Festival, Le Gugam, Pesta Kesenian Bali, dan lain-lain sudah menjadi daya tarik yang kuat bagi pariwisata daerah terkait. Pada aspek promosi pariwisata, film dan even kreatif musik seperti festival jazz sudah menjadi media promosi bagi pariwisata. Kemajuan sektor pariwisata ini sebaliknya juga akan meningkatkan nilai tambah sektor-sektor industri kreatif. Keterkaitan pariwisata dan ekonomi kreatif semakin tegas dengan melihat bahwa di tahun 2010, dari 20 negara asal wisatawan mancanegara terbesar dan 20 negara tujuan ekspor produk kreatif terbesar, 15 negara adalah negara yang sama yaitu: Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, China, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Arab Saudi, Hong Kong, Italia, dan Kanada. Sementara

xvii

daerah tujuan wisata utama bagi wisatawan di dalam negeri adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Keempat daerah tersebut merupakan pusat-pusat kemajuan ekonomi kreatif nasional. Keterkaitan kedua sektor yang saling menguatkan, ditambah dengan potensi besar masing-masing, menimbulkan optimisme yang tinggi untuk mampu mencapai visi kementerian menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang telah diterjemahkan menjadi 4 misi, 8 tujuan utama, dan 23 sasaran strategis. Potensi kreativitas dan eveneven kreatif dapat dikelola untuk mendukung kinerja pariwisata. Sebuah konser musik internasional saja mampu mendatangkan penonton ribuan hingga ratusan ribu orang, sebagian adalah wisatawan nusantara, sebagian lainnya wisatawan mancanegara. Produk dan jasa kreatif lain juga hadir melengkapi suatu even, seperti kerajinan, fesyen sampai kepada kuliner. Lebih jauh lagi even-even kreatif ini juga dapat dimanfaatkan menjadi media promosi bagi pariwisata itu sendiri. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012-2014 selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan renstra satuan kerja tingkat eselon 1 dan eselon 2. Dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja, pilihan arah kebijakan, strategi, dan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan sepatutnya diarahkan pada optimalisasi keterkaitan kedua sektor. Optimalisasi dapat diwujudkan baik dalam memilih lokasi pengembangan, kelompok masyarakat yang dikembangkan, sumber daya yang dikembangkan, sampai kepada cara melaksanakan suatu aktivitas.

kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif masing-masing daerah. Akhir kata kami mengharapkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengoptimalkan potensi kreativitas dan wonderfulness Indonesia sebagai upaya meraih hidup yang sejahtera dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, April 2012 Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Sapta Nirwandar

Renstra Kemenparekraf ini juga merupakan arahan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di daerah. Besar harapan kami, optimalisasi keterkaitan kedua sektor juga dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

xviii

xix

xx

xxi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Struktur Organisasi Kementerian

Rencana Strategis 2012–2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Introduksi

xxii

xxiii

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata


xxiv

xxv

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek


xxvi

xxiii

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


xxiv


Introduksi

Ringkasan Eksekutif ki-ka (1) Pulau Weh (Michael Sjukrie), (2) Peliatan-Ngaben (Antonius Pratama), (3) Alun-alun Indonesia, (4) kerajinan Burung Merak

penyerapan tenaga kerja sebesar 7,4 juta orang, 6,9% dari tenaga kerja nasional. Di tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 8,6 juta tenaga kerja, 7,9% dari total nasional. Strategi pro-poor dan pro-job sangat sesuai pada kedua sektor.

Terbentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 21 Desember 2011 lalu, menjadikan Indonesia menjadi negara kedua di dunia setelah Inggris yang menempatkan sektor ekonomi kreatif di tingkat Kementerian, dan negara pertama di dunia yang menempatkan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif bersama-sama di dalam satu kementerian. Penggabungan kedua sektor merupakan kombinasi dan integrasi yang saling menguatkan. Ekonomi kreatif mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan menjadi daya tarik di destinasi pariwisata, serta menjadi media promosi bagi kepariwisataan. Sebaliknya, kemajuan pariwisata suatu destinasi umumnya diikuti dengan peningkatan permintaan akan karya kreatif. Promosi pariwisata juga dapat mengangkat keunggulan karya kreatif suatu destinasi. Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dampak kepariwisataan terhadap PDB nasional di tahun 2010 sebesar Rp.261,1 triliun, 4,1% dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara,

xxv

anggaran pariwisata pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha pariwisata yang meliputi: usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Di tahun yang sama, ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah sebesar Rp.468,1 triliun, 7,29% dari PDB nasional, melalui 14 subsektor industri kreatif, yaitu arsitektur, desain, fesyen, film, video, dan fotografi, kerajinan, teknologi informasi dan piranti lunak, musik, pasar barang seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, serta televisi dan radio. Kontribusi ekonomi kreatif ini belum memperhitungkan subsektor kuliner yang juga memiliki potensi tinggi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain sebagai pencipta nilai tambah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2010, dampak kepariwisataan terhadap

Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2011 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$8,5 miliar, meningkat dari US$7,6 miliar di tahun 2010. Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2011 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 7 juta di tahun 2010 dan menjadi 7,6 juta di tahun 2011, tetapi juga bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran dari US$1,085 di tahun 2010, menjadi US$1,118 di tahun 2011. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas. Sementara itu, sektor ekonomi menyumbang ekspor yang jauh lebih tinggi dari nilai impornya. Ekonomi kreatif menciptakan devisa melalui kontribusi net trade yang tinggi, mencapai 57,8% dari total nasional, atau senilai Rp115 triliun di tahun 2010. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat erat kaitannya dengan alam (nature), warisan budaya (heritage), lingkungan sosial, seni, kearifan lokal, toleransi dan tenggang rasa, yang dipadu dengan kemajuan teknologi masa kini. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak saja menjadi sektor pencipta kesejahteraan, tetapi juga tetapi juga menciptakan hidup yang berkualitas. Mempertimbangkan karakteristik pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut, serta potensi ekonominya yang besar, Kemenparekraf menetapkan visi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif 2012-2014, adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia dengan Menggerakkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif”. Visi kementerian akan dicapai dengan mengemban 4 misi utama, yaitu: (1) Mengembangkan

kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; (2) Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; (3) Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; dan (4) Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Visi dan misi Kemenparekraf diterjemahkan ke dalam 8 tujuan utama: (1) Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan indonesia; (2) Peningkatan daya saing kepariwisataan indonesia; (3) Peningkatan kontribusi ekonomi industri kreatif; (4) Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif; (5) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sdm pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) Penciptaan inovasi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (7) Peningkatan kualitas kinerja organisasi kemenparekraf; dan (8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kemenparekraf. Untuk menjaga akuntabilitas kinerja kementerian, pencapaian kondisi yang diharapkan diatas, yaitu visi, misi, dan tujuan, diukur melalui 23 sasaran strategis, dengan indikator-indikator kinerja yang terukur, di tahun 2012-2014. Sektor kepariwisataan ditargetkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih tinggi di tahun 20122014. Dampak PDB terhadap nasional ditargetkan meningkat secara bertahap sebesar 4,15% di tahun 2012 menjadi 4,25% di tahun 2014, dengan kontribusi investasi nasional yang meningkat dari 4,43% di tahun 2012 mejadi 4,83% di tahun 2014. Target pencapaian PDB dan investasi ini diikuti dengan penyerapan tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan yang meningkat dari 8,03 juta pekerja di tahun 2012 menjadi 8,74 juta di tahun 2014. Devisa kepariwisataan ditargetkan meningkat dari US$8,96 milar di tahun 2012 menjadi US$12 miliar di tahun 2014. Peningkatan devisa dicapai melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kepariwisataan. xxvi


Peningkatan PDB dari pengeluaran wisatawan nusantara ditargetkan meningkat dari Rp171,5 triliun di tahun 2012 menjadi Rp191,25 di tahun 2014. Peningkatan pengeluaran wisnus juga dicapai melalui peningkatan kuantitas dan kualitas. Peningkatan kuantitas tercermin dari target jumlah wisnus yang meningkat dari 245 juta perjalanan di tahun 2012 menjadi 255 juta di tahun 2014. Peningkatan kualitas tercermin dari target pengeluaran rata-rata wisnus per kunjungan yang meningkat dari Rp700 ribu di tahun 2012 menjadi Rp750 ribu di tahun 2014. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan diharapkan diikuti oleh peningkatan daya saing kepariwisataan. Secara umum, indeks daya saing kepariwisataan Indonesia ditargetkan meningkat dari 4,04 di tahun 2012 menjadi 4,12 di tahun 2014. Peningkatan indeks ini diharapkan meningkatkan peringkat daya saing kepariwisataan Indonesia yang tahun 2010 berada pada peringkat 74 dari 139 dengan indeks 3,9 berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index yang dipublikasikan oleh World Economic Forum. Daya saing kepariwisataan Indonesia diharapkan meningkat dengan adanya peningkatan kualitas tata kelola destinasi (DMO), peningkatan daya tarik lokasi destinasi pariwisata, peningkatan jumlah desa wisata, peningkatan diversifikasi pola perjalanan wisata, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemasaran pariwisata. Efektivitas dan efisiensi pemasaran tercermin dari terjaganya konsentrasi rasio 5 negara asal wisatawan mancanegara sebesar 63,5% dari tahun 2012-2014, dan meningkatnya persepsi positif masyarakat dunia mengenai kepariwisataan Indonesia, yang dicapai dengan meningkatkan produktivitas investasi pemasaran di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan jumlah VITO (Visit Indonesia Tourism Officer) di negara yang tepat. Sektor ekonomi kreatif ditargekan memberikan peningkatan kontribusi ekonomi melalui peningkatan

xxvii

kontribusi PDB terhadap total nasional sebesar 7,29% di tahun 2012 menjadi 7,5% di tahun 2014, dan kontribusi penyerapan tenaga kerja terhadap total nasional sebesar 8,25% di tahun 2012 menjadi 8,48% di tahun 2014. Peningkatan kontribusi PDB dan tenaga kerja ekonomi kreatif ini diharapkan terjadi melalui terciptanya semakin banyak enterpreneur kreatif, dengan target jumlah usaha kreatif yang tercipta meningkat kontribusinya terhadap usaha nasional dari 7,28% di tahun 2012 menjadi 7,35% di tahun 2014. Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif ditargetkan terjadi seiring dengan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelaku dan karya kreatif. Peningkatan apresiasi masyarakat tercermin dari meningkatnya konsumsi produk dan jasa kreatif lokal oleh masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif, dan terciptanya ruang publik bagi masyarakat. Konsumsi karya kreatif ditargetkan tumbuh 10,89% di tahun 2014. Pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif diharapkan meningkat 5% setiap tahunnya pada 2013 dan 2014. Sementara zona kreatif ditargetkan terbentuk sebanyak 12 zona di tahun 2014. Upaya pencapaian target kinerja pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 20122014, didukung oleh peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, penciptaan inovasi, peningkatan kualitas kinerja organisasi, dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kementerian. Pada upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2012-2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditargetkan untuk melakukan sertifikasi terhadap 36.000 SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menghasilkan 4.316 lulusan UPT pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar tenaga kerja. Kementerian juga akan mengembangkan standar kompetensi bagi profesi-profesi pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan target 33 standar kompetensi di akhir tahun 2014. Pada upaya penciptaan inovasi, kementerian akan mengembangkan kajiankajian aplikatif yang relevan, sehingga dapat diimplementasikan pada proses penyusunan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, kementerian juga akan meningkatkan kemampuan kreasi, dan produksi para

(Searah jarum jam) (1) peragaan busana batik (2) kerajinan kursi rotan (3) perlengkapan rumah tangga dari keramik (4) hiasan pengantin jawa dari kayu

Peningkatan kuantitas tercermin dari target jumlah wisman ke Indonesia yang meningkat dari 8 juta di tahun 2012 menjadi 10 juta di tahun 2014. Peningkatan kualitas tercermin dari target rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan yang meningkat dari US$1.120 di tahun 2012 menjadi US$1.200 di tahun 2014.

Introduksi

pelaku kreatif, sehingga nilai tambah yang diciptakan semakin tinggi dan berkualitas. Pada upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi, Kemenparekraf ditargetkan mencapai predikat SAKIP A, dan nilai quality assurance reformasi birokrasi 100 di tahun 2014, dengan opini keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian) tahun 2012-2014. Sebagai kementerian yang baru, dengan tugas dan fungsi yang baru pula, Kemenparekraf membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM internal. Peningkatan kualitas dan kuantitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja kementerian secara keseluruhan. Dalam peningkatan kualitas SDM, kementerian menargetkan akan memfasilitasi 113 pegawai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2 dan S3. Dalam peningkatan kuantitas SDM, kementerian akan melakukan rekrutmen pegawai baru sebanyak 573 orang di tahun 2012-2014.

Permasalahan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian di tahun 2012-2014 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, baik di sektor pariwisata maupun di sektor ekonomi kreatif. Permasalahan utama sektor pariwisata adalah: 1. Pengembangan industri yang belum optimal, terutama pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepariwisataan, rendahnya kuantitas SDM pariwisata dan kesadaran masyarakat setempat, rendahnya kesiapan teknologi komunikasi dan informasi, kebijakan dan peraturan kepariwisataan tidak terintegrasi, dan rendahnya nilai investasi kepariwisataan; 2. Pengembangan destinasi belum optimal, terutama disebabkan perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur destinasi, dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif;

xxviii


Introduksi

Pelantikan Pejabat Eselon II,III dan IV, Kemenparekraf

6. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik.

Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar wisata di dalam dan luar negeri, terutama akibat terbatasnya sistem informasi kepariwisataan, strategi perluasan dan penetrasi pasar wisata yang belum matang, dan kurangnya sarana promosi parwisata; 4. Lemahnya kelembagaan, terutama kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat, antar pemerintah dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sehingga menghambat kinerja investasi kepariwisataan di lokasi destinasi pariwisata; serta 5. Rendahnya kualitas SDM pariwisata dan kesiapan masyarakat, dimana: SDM aparatur masih perlu diberikan peningkatan kompetensi, baik peningkatan kompetensi teknis, kompetensi generik, maupun jenjang strata pendidikan; SDM industri masih bermasalah dalam hal kualitas kompetensi; dan masyarakat belum memiliki perilaku sapta pesona, belum menjadi pelaku utama usaha pariwisata di daerah setempat, dan belum cukup aktif dalam mendukung penciptaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Permasalahan utama sektor ekonomi kreatif adalah: 1. Pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi;

xxix

2. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten; 3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta; 4. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif; iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik; 5. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible; dan

Upaya pencapaian target kondisi yang diharapkan pada tahun 2012-2014, dengan meminimasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang diarahkan pada: (1) penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah, (2) penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, (3) peningkatan kualitas daerah tujuan wisata, (4) penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata, (5) penguatan sumber daya dan teknologi sektor ekonomi kreatif, (6) penguatan industri kreatif, (7) peningkatan akses pembiayaan industri kreatif, (8) peningkatan apresiasi dan akses pasar ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri, (9) penguatan institusi ekonomi kreatif, (10) peningkatan kualitas penelitian kebijakan dan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, (11) penguatan reformasi birokrasi, dan (12) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kemenparekraf. Sedangkan program utama dan kegiatan pokok Kemenparekraf adalah: 1. Pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan pokok: perancangan destinasi dan investasi pariwisata; pengembangan daya tarik wisata; pengembangan industri pariwisata; pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata; dan pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even;

insentif, even dan minat khusus; 3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, dengan kegiatan pokok: pengembangan industri perfilman indonesia; pengembangan seni pertunjukan dan industri musik; pengembangan seni rupa indonesia; 4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek, dengan kegiatan pokok: pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; pengembangan desain dan arsitektur; dan penguatan kerjasama dan fasilitasi; 5. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kegiatan prioritas: pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif; peningkatan kompetensi SDM; penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan pengembangan pendidikan tinggi kepariwisataan; 6. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian; 7. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan kegiatan pokok: pengembangan perencanaan dan organisasi; pelayanan administrasi hukum dan kepegawaian; pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan; peningkatan kerjasama luar negeri; peningkatan layanan administrasi umum; peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur; peningkatan layanan informasi publik; peningkatan layanan data dan sistem informasi; dan 8. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana aparatur kemenparekraf. Seluruh arah kebijakan, strategi, program, kegiatan sampai kepada aktivitas terkecil yang dilakukan dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, dilandasi oleh prinsip pro-growth, pro-job, pro-poor, proenvironment, mendukung penguatan nilai sosial dan budaya, menciptakan kualitas hidup, dan menciptakan nilai tambah.

2. Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan pokok: pengembangan pasar dan informasi pariwisata; peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri; peningkatan pencitraan indonesia; dan peningkatan promosi konvensi,

xxx

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Recommend Documents